KEPALA DESA NITA KABUPATEN SIKKA
PERATURAN DESA NITA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA NITA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NITA,
Menimbang :
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
69
Daerah-daerah
Tahun Tingkat
II
1958
tentang
dalam
Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
1
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
2
Transmigrasi
Nomor
1
Tahun
2015
tentang
Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA dan KEPALA DESA NITA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. 2. Bupati adalah Bupati Sikka. 3. Camat adalah Camat Nita. 4. Desa adalah Desa Nita. 5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita. 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita. 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
3
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masingmasing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 12. Karang Taruna Desa yang selanjutnya disingkat KTD adalah organisasi atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. 13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring,
pengawasan
umum,
dan
evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan tugas dan fungsi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) LKD dibentuk dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam mengorganisir dan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (2) LKD dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; d. pengembangan kemitraan; dan e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa/masyarakat.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) LKD berkedudukan di desa. (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, meliputi : a. merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, memelihara, menggerakan dan mengembangkan pembangunan secara swadaya, gotong royong dan partisipatif; b. meningkatkan pelayanan kemasyarakatan; dan c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKD mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat; d. penyusunan
rencana,
pelaksanaan,
pengendalian,
pelestarian
dan
pengembangan potensi sumber daya dan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penggerakan prakarsa, swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat; f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; g. peningkatan kesejahteraan keluarga; h. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan i. pendukung
media
komunikasi,
informasi,
dan
sosialisasi
antara
pemerintah desa dan masyarakat.
Pasal 4 (1) LKD mempunyai hak untuk memberikan usul saran atau pendapat kepada Pemerintah
Desa
dalam
kebijakan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian kegiatan di desa serta pendanaan yang memadai. (2) LKD mempunyai kewajiban: a. menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi; b. menjaga
keseimbangan
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
5
pemanfaatan pembangunan; c. menumbuhkembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan d. menciptakan hubungan dinamis dan kondusif antar masyarakat dan desa.
BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 5 LKD yang dibentuk di desa terdiri dari : a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW); b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); c. Karang Taruna Desa (KTD); dan d. Lembaga Kemasyarakatan lain.
BAB V KEORGANISASIAN Bagian Kesatu Kepengurusan Pasal 6 (1) Pengurus LKD terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
Bagian Kedua Persyaratan Pasal 7 Pengurus LKD wajib memenuhi persyaratan: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga Negara Republik Indonesia; c. penduduk setempat; d. berkelakuan baik, jujur dan adil; e. sehat jasmani dan rohani; f. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
6
g. tidak
dicabut
hak
pilihnya
sesuai
dengan
putusan
pengadilan
yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Pasal 8 (1) Pengurus LKD dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain; d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan; dan e. tidak melaksanakan tugas. (3) Tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB VI RT/RW Pasal 9 (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya di desa; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya; dan d. penggerakan swadaya dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya. (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
7
BAB VII TP PKK Desa Pasal 10 (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas
membantu
Pemerintah
Desa
dan
huruf b, mempunyai
merupakan
mitra
dalam
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. penyuluh dan penggerak masyarakat dalam melaksanakan program PKK desa; dan b. perencana, pelaksana dan pengendali gerakan PKK desa. (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB VIII KARANG TARUNA DESA Pasal 11 (1) KTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas membantu
pemerintah
desa
dalam
menyelenggarakan
pembinaan
kepemudaan dan kesejahteraan sosial di desa. (2) KTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. penggerakan prakarsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; b. penumbuhkembangan rasa kesetiakawanaan sosial antar pemuda dalam memperkuat nilai-nilai kearifan budaya dan nasional; c. pengembangan potensi dan sumber daya pemuda secara kreatif, inovatif, edukatif, ekonomis dan produktif; d. penguatan
sistem
jaringan
komunikasi,
kerjasama,
informasi
dan
kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan e. penanggulangan masalah-masalah sosial kepemudaan di lingkungannya. (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB IX LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN Pasal 12 (1) Lembaga kemasyarakatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat di desa.
8
(2) Lembaga kemasyarakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. BAB X HUBUNGAN KERJA Pasal 13 (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat kemitraan. (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa atau pihak ketiga bersifat kemitraan.
Pasal 14 Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan LKD.
BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDANAAN Pasal 15 (1) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD melalui konsultasi dan pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memfasilitasi penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang berkaitan dengan LKD; b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD; c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; e. memfasilitasi kerja sama antar LKD dan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya; f. memfasilitasi bantuan teknis pembiayaan dan pendampingan kepada LKD; g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD; h. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan LKD; i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD; j. memberikan sanksi terhadap pelanggaran tugas dan fungsi LKD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di desa; dan
9
k. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.
Pasal 16 Pendanaan LKD bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) LKD yang ada dan terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini. (2) Pengurus LKD yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pengurus LKD berdasarkan Peraturan Desa ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nita.
Ditetapkan di Nita pada tanggal ............................2015 KEPALA DESA NITA,
Diundangkan di Nita
ANTONIUS B. LUJU
pada tanggal .............................2015 SEKRETARIS DESA NITA,
YUVENTA Y. PAGAN
LEMBARAN DESA NITA TAHUN 2015 NOMOR ...........
10
