PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pesawaran. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran. 3. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pesawaran. 5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Pesawaran. 6. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun dan pelaksana teknis lapangan. 7. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu kepala desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 12. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah diberikan secara teratur setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan desa. 13. Tunjangan adalah tunjangan jabatan, keluarga, kesehatan, kecelakaan, kematian, purna tugas dan tunjangan lainya yang di tetapkan dengan peraturan desa yang disesuaikan dan memperhatikan dengan kemampuan keuangan desa 14. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 2 (1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa : a. penghasilan tetap setiap bulan b. tunjangan yang sah sesuai dgn kemampuan keuangan desa c. Penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
(3)
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan upah minimum regional daerah. Pasal 3
(1)
Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berhak menerima Penghasilan tetap setiap bulannya yang berasal dari bantuan keuangan Daerah.
(2)
Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima Penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada APBDes.
Pasal 4 Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat ( 2 ) dapat dipertimbangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk diberikan pada setiap 4 (empat) tahun dan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah penghasilan terakhir dengan memperhatikan kemampuan APBDes. Pasal 5 Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan bantuan atau jaminan asuransi oleh Pemerintah desa berdasarkan kemampuan APBDes dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan desa. (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian disesuaikan dengan kemampuan desa. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBDes Pasal 7 (1)
Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun diberikan penghargaan.
(2)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dibebankan pada APBDes. Pasal 8
Penetapan biaya dalam penyusunan dapat didasarkan pada subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.
Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 2 Desember 2011 BUPATI PESAWARAN, ttd ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 2 Desember 2011 SEKRETARIS KABUPATEN DAERAH PESAWARAN ttd KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,
SUSI PATMININGTYAS, S.H. PEMBINA NIP. 19661015 199503 2 002
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
I. UMUM Fungsi aparat pemerintah desa yaitu Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai peyelengara serta penangung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan bagi Perangkat Desa merupakan pembantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa, mengingat fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat menentukan, maka perlu diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dalam APBDesa. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pelu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dalam Peraturan Daerah. Kedudukan serta peranan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai organisasi pemerintah terendah menjadi penentu didalam keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan dan mengingat tugasnya mempunyai hubunggan langsung dengan masyarakat, maka dalam usaha untuk menciptakan pemerintahan desa sebagai pengatur tata tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, diperlukan adanya penghasilan lainnya berdasarkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) bahwa penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya bagi Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan ditentukan dalam Peraturan Desa, dengan memperhatikan kemampuan anggaran desa yang
bersangkutan. Penghasilan lainnya dapat diberikan berupa tunjangan tambahan penghasilan, tunjungan istri, anak dan lain-lain-lain yang sejenis. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR
22
