PERATURAN
DAERAH
NOMOR
KABUPATEN
16
TAHUN
KLUNGKUNG
2010
TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN
DENGAN
RAHMAT
PERBEKEL
a.
DESA
TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
Menimbang :
DAN PERANGKAT
KLUNGKUNG,
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Perbekel dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tetap;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan untuk melaksanakan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 Tanggal 16 Maret 2004 Tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Perbekel dan Perangkat Desa;
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA.
KEDUDUKAN
KEUANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Klungkung. 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN Pasal 2 (1) Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
2
2
(2) Di samping penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
Pasal 3 (1) Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Klungkung. (2) Penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB III JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN Pasal
4
(1) Jenis-jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari : a. nafkah Perbekel; dan b. nafkah Perangkat Desa (2) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari: a. tunjangan Operasional; b. tunjangan Hari Raya; dan c. tunjangan lainnya.
BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
dimaksud
dalam
Pasal
2
(2) Bendaharawan Desa diangkat oleh Perbekel dari Kepala Urusan Keuangan. Pasal 6 (1) Pembayaran penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa setiap bulan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa yang diketahui oleh Perbekel dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
3
3
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang mengatur tentang kedudukan keuangan perbekel dan perangkat desa sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 16
4
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 16
TAHUN 2010
TENTANG KEDUDUKAN
I.
KEUANGAN
PERBEKEL
DAN PERANGKAT
DESA
UMUM. Untuk meningkatkan kinerja Perbekel dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa. Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
II.
PASAL DEMI Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
PASAL.
1 Cukup jelas. 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai negeri Sipil. Ayat (2) Cukup jelas. 3 Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Cukup jelas. 7 Cukup jelas. 8 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 10
5
5
