PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
Bentuk
Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;
2 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung; b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Exekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
3 e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; g. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemukapemuka masyarakat di desa yang berfungsi melestarikan adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. h. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa; i. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; j. Penghasilan adalah tunjangan berupa uang yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa; k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
Rencana
oprasional
tahunan
dari
Program
Pemerintah
dan
Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan penghasilan tambahan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Desa.
4
Pasal 3
Besarnya penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 2 minimal sama dengan upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB III
PENYALURAN PEMBAYARAN
Pasal 4
(1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dananya disediakan lewat subsidi Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.
(2) Pengamprahan pelaksanaan pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, harus
mendapat
persetujuan Kepala Desa, lanjut
menandatangani amprah dimaksud.
(3) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
(4) Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa.
Pasal 5
(1) Pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa diketahui oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
5
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Disahkan di Pada Tanggal :
Badung 20 Nopember 2001
BUPATI BADUNG, ttd. A.A. NGURAH RATMADI
6 DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomor
:
15
Tanggal
: 4 – 12 - 2001
Seri
:
D
Nomor
: 12
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd I Wayan Subawa, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
I. UMUM. Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakat di Desa.
Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas dan untuk meningkatkan kinerjanya, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilkan dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 8
:
cukup jelas
