PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran peyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainya sesuai dengan kemampuan keuangan desa; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2002 perlu diadakan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
1
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Hubungan antar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembar Derah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 06 Seria D Nomor 04); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 09 Seri A Nomor 04);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2.
Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Bupati adalah Bupati Nunukan.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
7.
Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
9.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Nunukan. 11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta Unsur Wilayah yaitu Kepala dusun. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya. 17. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 2 Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Pasal 3 (1)
Rincian jenis dan penentuan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman lepada Peraturan Daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
(3)
Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4)
Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4
Pasal 4 (1)
Rincian jenis dan penentuan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2)
Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5 Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berdasarkan kemampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 (1)
Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami musibah kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, sehingga menderita cacat dan/atau untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan minimal 2 (dua) kali dari penghasilan tetap terakhir yang diterima.
(2)
Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka bantuan yang bersangkutan diberikan kepada ahli waris yang berhak sebagai bantuan kematian minimal sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
Pasal 7 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Kepala Desa dan 5 tahun untuk perangkat Desa sebagai pejabat pemerintah Desa dapat diberikan penghargaan sebagai tunjangan kehormatan sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap terakhir yang diterima.
Pasal 8 (1)
Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 juga dapat diberikan kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5
(2)
Bantuan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dimungkinkan diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Pasal 9 Bantuan Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10 (1)
Selama belum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 19 Seri A Nomor 02) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
6
Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 5 Desember 2006 BUPATI NUNUKAN,
ttd
H. ABDUL HAFID ACHMAD
Diundangkan di Nunukan pada tanggal 5 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ZAINUDDIN HZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI A NOMOR 06
7
8
