PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tetang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa.
Mengingat
: 1 Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1965 tanggal 6 Pebruari 1965); 3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, tambahan lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Nomor 72 tahun 1999, tambahan lembaran negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran negara Nomor 3038 tahun 1974); 6. Keputrusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan; 9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; b. Bupati adalah Bupati gresik, sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 22 tahun 1999; c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahanyang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta badan perwakilan Desa; d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa; e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampun dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa; BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemeirntahan Desa; (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kepala Desadan Perangkat Desa. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa tentang kedudukan kepegawaiannya yang terikat dengan instansi induknya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induknya; (3) Pegawai negeri yang dipilih menjadi kepala desa dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa tetap mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Pegawai yang telah selesai melaksankan tugasnya sebagai kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya. BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 4 Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan berupa gaji yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 5 (1) Apabila pemerintahan Desa mengehndaki Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan tetap setiab bulan gaji sebagaimana dimaksud pasal 4, maka besarnya penghasilan minimal ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : a. Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratur ribu rupiah) b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) c. Kepala Seksi sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) d. Kepala Dusun sebesar Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) (2) Bagi Desa yang Anggaran pendapatan dan belanja Desanya memungkinkan, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diberikan melebihi dari perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 3 kali jumlah penghasilan tetap; (3) Bagi desa-desa yang benar – benar tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 5, dibantu oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan Daerah. Pasal 6 Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang diibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa denan rincian: a. kepala Desa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b. sekretaris Desa sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) c. kepala Seksi sebesar Rp. 70.00,00 (Tujuh Puluh ribu rupiah) d. kepala Dusun Sebesar Rp. 70.000,00 (Tujub Puluh ribu rupiah) Pasal 7 Selain penghasilan tetap yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Kepala Desa dan perangkat dapat diberikan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pasal 8
Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dpaat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa. Pasal 9 (1) Apabila Pemerintahan Desa menghendaki pemberian Penghasilan tetap berupa tanah kas desa, maka pemberiannya wajik mempertimbangkan perimbangan antara yang diterima oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa. (2) Perimbangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Tanah Kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa; (3) Bagi desa – desa yang kemampuannya terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melaklukan perimbangan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa secara layak sesuai dengan ketentuan ayat (2) akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sesuai dengan kemampuan Anggaran. Pasal 10 Untuk pengurusan keuangan desa, kepala Desa dapat mengangkat salah satu Perangkat Desa yang dipandang mampu selain sekretaris Desa menjadi Bendaharawan Desa dengan persetujuan BPD. Pasal 11 (1) Bendaharawan Desa wajib membuka rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos terdekat untuk menyimpan uang dari Pemeriintah Desa. (2) Bendaharawan Desa Wajib membuat catatan kleuangan dan melaporkan hasilnya kepada kepala Desa setiap Bulan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebelumnya serta ketentuan lain yang bertentngan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang pelaksanaannya. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Pada tanggal
: Gresik : 8 Juli 2000
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Pada tanggal
: :
Gresik 21 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA I.
PENJELASAN UMUM Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 111 undang – undang Nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintahan Daerah, serta Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, maka guna meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhaisl guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan Desa perlu untuk mengatur rincian jenis penghasilan dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa. Sehuungan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai pelaksanaan pasal 28 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 dipandang perlu untuk mengatur lebuh lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa dalam suatu Peraturan Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2 s/d 3
: cukup jelas
Pasal 4
: Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan desa untuk kepentingan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dituangkan dan ditetapkan dnegan peraturan Desa.
Pasal 5
: Dalam ketentuan pasal ini bisa terjadi bahwa besarnya gaji tunjangan Kepala Daerah / perangkat Desa antara desa yang satu dengan yang lain tidak sama. Hal ini tergantung dari kemampuan anggaran pendapatan keuangan desa masing – masing.
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Macam dan jenis tunjangan dimaksud tergantung dari desa yang bersangkutan, namun demikian penetapan jenis – jenis tunjangan tersebut tetap dituangkan degan Peraturan Desa yang merupakan satu kesauan dengan gaji.
Pasal 8 s/d 14
: Cukup jelas
