PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. bahwa di Kabupaten Gresik terdapat potensi kepariwisataan yang terdiri dan seni, budaya dan keadaan alam yang sangat strategis untuk dikembangkan dalam rangka pelestarian sejarah dan lingkungan. dari sisi seni akan dapat digali dan dikembangkan kesenian daerah, dari sisi budaya akan dapat mengangkat Gresik sebagai salah satu tempat penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa, sedangkan dari sisi alam akan dapat dikembangkan menjadi obyek wisata baik wisata darat maupun air. Selain hal tersebut pengembangan kepanwisataan dari sisi ekonomi akan dapat mendorong pemberdayaan perekonomian rakyat dan sebagai sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa guna meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha pariwisata, di Kabupaten Gresik; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 4. Undang-undang nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Keriwisataan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupan Daerah Tingkat II Gresik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
Menetapkan
: PERATURAN
MEMUTUSKAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Daerah, adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah, adalah Bupati Gresik; d. Kepela Dinas, adalah Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi; e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas; f. Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik; g. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; h. Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia
Usaha, Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan Perjalanan dan Persinggahan wisatawan; i. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut; j. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata; k. Pimpinan Usaha Pariwisata, adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas usaha periwisata; l. Tamu/pengunjung adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan pariwisata dengan membayar sejumlah uang; m. Badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya; n. Izin Usaha, adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Perorangan untuk menjalankan usaha Pariwisata; o. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Pasal 2 (1) Usaha pariwisata digolongkan dalam : a. Usaha Jasa Pariwisata; b. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata; c. Usaha Sarana Wisata. (2) Usaha Jasa pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi: a. Jasa Biro Perjalanan Wisata; b. Jasa Agen Perjalanan Wisata; c. Jasa Pramuwisata; d. Jasa-jasa Konvensi, Perjalanan insentif dan pameran; e. Jasa Imprasariat; f. Jasa Konsultan Pariwisata;
g. Jasa Informasi Pariwisata. (3) Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) hufuf b pasal ini meliputi : a. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam; b. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya; c. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus; d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. (4) Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimakaud ayat (1) huruf c pasal ini, meliputi : a. Akomodasi; b. Rumah Makan; c. Penyediaan Angkutan Wisata; d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta; e. Penyelenggarasn Kawasan Pariwisata. Pasal 3 Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat didirikan diseluruh Wilayah Kabupaten Gresik. BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 4 (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh perorangan atau patungan dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (2) Usaha pariwisata dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing Badan Usaha harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) BAB III PERUSAHAAN Pasal 3 (1) Usaha jasa pariwisata pada pokoknya adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas jasa pariwisata dengan persyaratan yang ditetapkan
oleh
Kepala
Daerah
sesuai
dengan
Peraturan
Perundangan yang berlaku ; (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata pada pokoknya adalah usaha yang menyediakan fasilitas obyek dan data tarik wisata, termasuk usaha rekreasi dan hiburan umum dengan persyaratan yang
ditetapkan
oleh
Kepala
Daerah
sesuai
dengan
Peraturan
Perundangan yang berlaku. (3) Usaha sarana pariwisata pada pokoknya adalah usaha yang menyediakan fasilitas dan jasa pelayanan sarana pariwisata dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; (4) Pimpinan/pemilik usaha pariwisata seperti dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini mempunyai kewajiban untuk : a. Memberi perlindungan kepada tamu pengunjung; b. Melarang penggunaan tempat usaha untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta dapat melanggar kesusilaan dan norma agama; c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygine didalam lingkungan; d. Menyelenggarakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja; f. Memasang tarif (dasar harga) yang mudah dilihat oleh tamu/pengunjung; g. Memasang papan nama Usaha Pariwisata dengan ukuran minimal 150 x 100 cm dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. h. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian harus memiliki ijin dari Kepala Daerah.
Pasal 7
Penggunaan tenaga kerja warga negara asing oleh pengusaha usaha pariwisata harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PENGGOLONGAN Pasal 8 (1) Persyaratan teknis dan penetapan kriteria penggolongan usaha pariwisata ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku; (2) Berdasarkan peninjauan oleh Pejabat yang ditunjuk, Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan kelas usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan yang berlaku; (3) Perubahan golongan kelas dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 9 Kepala
Daerah
menyatakan
dengan
piagam
atau
ketentuan
penggolongan dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian terhadap Usaha Pariwisata tersebut. BAB V PERIZINAN Pasal 10 (1) Untuk melakukan Usaha, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha; (2) Setiap kegiatan menambah kapasitas dan/atau permohonan perubahan ijin usaha; (3) Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Kepala Daerah. Pasal 11 (1) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha perubahan izin usaha, bentuk surat izin serta persyaratan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undngan yang berlaku; (2) Dalam surat izin usaha ditetapkan syrat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemegang izin tersebut.
Pasal 12 (1) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha disertai dengan pemberitahuan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dipindahtangankan; (2) Izin usaha sebagaimana pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat dicabut karena : a. Memperoleh izin usaha secara tidak sah; b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; c. Tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat izin; d. Melanggar pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini. (3) Tata cara pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha dilakukan oleh Kepala Daerah; (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk tekhnis operasional. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 5,6,7, dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15 Selain pejabat penyidik umum yang bertujuan menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat juga diajukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang kewenangannya dan pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 16 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten yang kewenangan dan
pengangkatannya
ditetapkan
sesuai
dengan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 17 Untuk setiap usaha pariwisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan berlaku, harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 18 Semua ketentuan atau Peraturan yang ada dan mengatur tentang Pariwisata di Kabupaten Gresik yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daeran ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai Pelaksanaanya Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 28 Pebruari 2001 BUPATI GRESIK Ttd Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Gresik Pada Tanggal 15 Maret 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Ttd Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN GRESIK I.
PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pada dasarnya Pemerintah telah meletakkan semua kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara luas, nyata, dan bertanggungjawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya dan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi setiap daerah. Sebagai pelaksanaan dari kewenangan tersebut maka dalam hal kewenangan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Gresik telah membentuk lembaga yaitu Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah kabupaten Gresik. Keberadaan dinas Pariwista informasi dan komunikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan, informasi, dan komunikasi. Kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan hasil karya seni, budaya dan keadaan alam ternyata kesemuanya itu ada di kabupaten Gresik, misalnya untuk seni yang telah ada di daerah tertentu seperti hadrah, samroh, terbang jidor, qosidah, dan keberadaan gending atau gamelan yang diciptakan oleh para wali penyebar agama Islam. Untuk budaya ternyata dengan kehadiran Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri yang makamnya juga berada di Gresik telah membawa nilai budaya Islam yang sangat melekat bagi msyarakat Gresik, disamping itu keberadaan makam kedua wali tersebut merupakan tujuan utama bagi wisata ziarah wali songo yang setiap tahun menunjukkan jumlah peziarah yang selalu meningkat. Keberadaan makam Siti Fatimah binti Maimun adalah juga sangat monumental bagi perkembangan Agama Islam di Indonesia yang berdasarkan hasil penelitian arkeologi pada tahun 1995/1996 disebut bahwa pada prasasti di makam tersebut menunjukkan angka tahun makam Islam tertua di Indonesia.
Adapun dari panorama alam, oleh karena wilyah Kabupaten Gresik terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan ternyata pada tempat-tempat tertentu telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekresi/wisata misalnya : Goa kelelawar, pantai dan perairan laut di pulau Bawean, Pelabuhan, Waduk bekas galian bahan semen dan lain-lain. Dalam rangka untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gresik ternyata kondisi sebagaimana tersebut diatas adalah berpotensi untuk dikembangkan. Adapun proyeksi pengembangannya adalah harus mengacu kepada nilai budaya dan kepentingan masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dapat menjadi identitas yang mempunyai kemampuan penetrasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain hal tersebut pengembangan kepariwisatan diharapkan dapat membuka minat usaha di bidang kepariwisataan, menciptakan lapangan kerja, perkembangan investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat serta dapat mendukung pendapatan daerah. Pengembangan seni dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggali seni-seni tradisional yang berada di daerah yang kemudian ditampilkan pada kegiatan di daerah misalnya pada acara hari jadi kota Gresik atau penampilan kesenian pada acara pasar bandeng tradisional dan pada setiap promosi daerah misalnya pada penampilan kesenian daerah di Taman Mini Indonesia Indah, di Jambore Pariwisata dan Budaya Jawa Timur. Untuk
budaya
yang
berkembangnya
sangat
dekat
dengan
masa-masa
perkembangan agama Islam terutama untuk wisata ziarah hal ini hendaknya dapat diciptakan jalur/paket wisata untuk menambah obyek bagi peziarah ke Makam Malik Ibrahim dan Sunan Giri diarahkan ke Makam Nyi Ageng Pinatih (Ibu asuh Sunan Giri), Makam Dewi Sekar Dadu (ibu kandung Sunan Giri), makam Siti Fatimah binti Maimun (Makam Islam tertua). Selain wisata ziarah juga perlu lebih mempromosikan budaya daerah seperti Pasar Bandeng Tradisional, Rebo Wekasan, Malam Selawe, dan sebagainya. Untuk wisata alam dalam hal ini perlu segera diadakan kajian terhadap obyek panorama alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata sehingga dapat menarik investor menanamkan modalnya sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Swabina Gatra dalam mengelola Kawasan Wisata “Giri Wana Tirta” di lahan bekas penambangan bahan semen di Desa Ngipik. Dengan demikian keberadaan Peraturan Daerah ini dalam rangka pembinaan, arahan, penangkalan dan yang sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlingungan bagi obyek dan daya tarik wisata serta pengusaha jasa pariwisata. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2 huruf a
: yang termasuk usaha jasa pariwisata adalah :
a. Jasa biro Perjalanan Wisata yaitu suatu usaha yang menyedikan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata; b. Jasa agen Perjalanan wisata yaitu suatu usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan; c. Jasa Pramuwisata yaitu suatu usaha yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata; d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yaitu suatu usaha yang menyediakan jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi perjalanan insentif dan pameran; e. Jasa Impresariat yaitu suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan
penyelenggaraan
hiburan
yang
berupa
mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan; f. Jasa
konsultasi
Pariwisata
yaitu
suatu
usaha
yang
menyediakan jasa konsultasi yang bergerak di bidang pariwisata; g. Jasa
Informasi
menyediakan
Pariwisata
informasi,
yaitu
penyebaran
suatu
usaha
yang
dan pemanfaatan
informasi kepariwisataan. Huruf b
: Yang termasuk Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik
Wisata
adalah : a. Pengusahaan Obyek dan daya tarik wisata alam adalah suatu usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan tata lingkunganya untuk dijadikan sarana wisata; b. Pengusahaan Obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu suatu usaha yang memanfaatkan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata; c. Pengusahaan Obyek dan daya tarik wisata minat khusus yaitu suatu usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sarana wisata;
d. Pengusahaan Rekreasi dan Hiburan Umum yaitu suatu usaha komersial yang dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani. Termasuk usaha Rekreasi dan Hiburan Umum antara lain : 1.
Taman Rekreasi : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
2.
Pemandian Alam : Suatu usaha yang menyediakan tempat
dan
fasilitas
untuk
mandi-mandi
dengan
memanfaatkan air panas dan/atau air terjun sebagai usaha pokok dan juga dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi; 3.
Kolam Memancing : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
4.
Bioskop : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk
memamerkan,
menjual
atau
mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni; 5. Teater atau panggung terbuka : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya seni budaya ditempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup; 6. Teater atau panggung tertutup : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup; 7.
Pentas
Pertunjukan
menyediakan
Satwa
tempat
: dan
Suatu
usaha
fasilitas
yang untuk
mempertunjukkan permainan dan ketangkasan satwa; 8.
Balai Pertemuan Umum : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum; 9.
Barber Shop : Setiap tempat usaha komersial yang mana lingkup
kegiatannya
menyediakan
jasa
pelayanan
memotong dan/atau menata dan merias rambut; 10. Salon Kecantikan : Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetik; 11. Usaha Sarana Fasilitas Olah Raga atau Seni Budaya : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara serta kegiatan seni dan budaya yang dikelola secara komersial; 12. Pusat Kesehatan atau Health Centre : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebaga usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum; 13. Gelanggang dan/atau Sarana Olah Raga Tertutup : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (anak/cabang) atau satu jenis olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam arena tertutup; 14. Gelanggang dan/atau Sarana Olah Raga Terbuka : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (anak/cabang) atau satu jenis olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam arena terbuka; 15. Gelanggang : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk
permainan
dan
ketangkasan
yang
menggunakan mesin atau elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 16. Dunia Fantasi : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantastis;
17. Taman Satwa : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum; 18. Pagelaran Seni Budaya dan Olah Raga adalah suatu kegiatan
menyelenggarakan
pagelaran/tontonan
pertunjukan seni budaya atau olah raga di tempat usaha tertentu atau ditempat yang bersifat insidentil baik. Huruf c
: Yang termasuk Usaha Sarana Pariwisata adalah : 1.
Akomodasi : yaitu suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya. Termasuk pengertian akomodasi : A. Hotel adalah usaha komersial dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa penginapan dan memoperasikan minimal 6 (enam) kamar ke atas; B. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi remaja, pelajar dan mahasiswa untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain; Tidak termasuk dalam pengertian Penginapan Remaja menurut Peraturan Daerah ini adalah jenis akomodasi lain seperti : a. Asrama Haji; b. Tempat-tempat Penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khususnya digunakan sebagai tempat peristirahatan para karyawan; c. Panti-panti Sosial; d. Pondok Pesantren. C. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
Termasuk pengertian Pondok Wisata dalam peraturan Daerah ini yaitu : Villa, Home Stay, Bungalow, Guest House dan sejenisnya yang dikomersilkan; D. Perkemahan adalah usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bahawan sendiri sebagai tempat penginapan; E. Rumah pemondokan mahasiswa/pelajar dan karyawan : suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian atau seluruh rumah tinggalnya untuk penginapan bagi mahasiswa/pelajar, dan karyawan dengan perhitungan pembayaran bulanan/tahunan. 2. Rumah
makan,
ruanglingkup minuman
adalah
setiap
kegiatannya
untuk
umum
usaha
menyediakan ditempat
komersial hidangan
usahanya.
yang dan
Termasuk
pengertian rumah makan : a. Steack House; b. Sate House, warung Sate; c. Coffe House, Warung Kopi; d. Cafetaria; e. Depot; f. Fast Food; g. Ice Cream; h. Toko Roti/bakery/Cake shop yang menyelenggarakan pelayanan umum dan tempat duduk ditempat usahanya; i. Usaha jasa pangan lain dan sejenisnya. 3. Penyediaan Angkutan Wisata adalah setiap usaha komersial yang ruang linkup kegiatannya menyediakan angkutan wisata. Pengertian Angkutan Wisata : a. Sarana Angkutan; b. Tenaga. 4.
Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat, peralatan atau perlengkapan wisata tirta. Termasuk pengertian penyediaan Sarana Wisata Tirta : a. Penyelaman, Flora Fauna Air Laut; b. Sarana Rekreasi Air; c. Kegiatan Marina.
5.
Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan kawasan pariwisata. Termasuk pengertian penyelenggaraan Kawasan Pariwisata : a. Penyewaan Lahan; b. Penyediaan Fasilitas; c. Penyediaan Bangunan.
Pasal 3 s/d 8
: Cukup jelas
Pasal 9
: Piagam yang masih berlaku diletakkan ditempat yang mudah dibaca oleh tamu/pengunjung.
Pasal 10 ayat (2)
: Surat keterangan permohonan adalah keterangan nama, pekerjaan, tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat dan lain-lain.
Pasal 11 s/d 12
: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1)
: Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan administrasi, keuangan dan ketertiban/kebersihan
secara
terus
menerus
dalam
mengembangkan usaha. Pasal 13 ayat (2)
: Kepala Daerah di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan dinas/instansi terkait.
Pasal 14 s/d 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Bagi badan usaha yang telah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini, maka usaha-usaha tersebut dimana pemberian ijinnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan.
Pasal 18 s/d 20
: Cukup jelas
