PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG PERLENGKAPAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. bahwa untuk menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya prasarana lalu lintas di jalan sebagai salah satu upaya untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu diatur ketentuan rambu-rambu lalu lintas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ; Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaprja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880); 4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara tahun 993 Nomor 60; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l39).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
PERLENGKAPAN JALAN.
KABUPATEN
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; g. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dan perlengkapan jalan berupa lambang; huruf, angka;
kalimat
dan/atau
perpaduan
diantaranya
sebagai
peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan; h. Marka Jalan adalah Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas; i. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah Perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan / atau kendaraan di persimpanga atau pada ruas jalan.
BAB II PERLENGKAPAN JALAN Pasal 2 (1) Perlengkapan jalan di Kabupaten Gresik terdiri dari : a. Rambu-rambu; b. Marka jalan; c. Alat pengendali isyarat, (2) Rambu-rambu sesuai dengan fungsinya digolongkan menjadi 4 jenis:
a. Rambu peringatan; b. Rambu larangan; c. Rambu perintah; d. Rambu petunjuk. a.a. Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan; b.b. Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan pemakai jalan. c.c. Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh pemakai jalan; d.d. Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
Pasal 3 (1) Rambu-rambu lalu lintas di jalan ditempatkan secara tetap, dalam keadaan darurat dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu yang bersifat sementara. (2) Lokasi penempatan rambu harus mempertimbangkan: a. Kondisi jalan dan lingkungan; b. Kondisi lalu lintas; c. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak jarak dan jenis kendaraaan tertentu ataupun perihal lainnya; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, ukuran, lambang, warna dan arti dan setiap rambu dan papan tambahan diatur dalam Keputusan Bupati.
BAB III MARKA JALAN Pasal 4 (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur la1u lintas atau peringatan atau penuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan; (2) Marka jalan sebagaimama dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Marka Membujur; b. Marka Melintang; c. Marka Serong; d. Marka Lambang; e. Marka Lainnya.
Pasal 5 (1) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a berupa: a. Garis utuh; b. Garis putus-putus; c. Garis ganda yang terdiri dan garis utuh dan garis putus-putus; d. Garis ganda yang terdiri dan Dua garis utuh. (2) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; (3) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas; (4) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau pemperingatkan akan ada marka yang berupa garis utuh didepan; (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dan garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
(6) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dan dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayal (1) huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.
Pasal 6 (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, berupa : a. Garis utuh; b. Garis putus-putus. (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop; (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang dapat hak utama pada persimpangan.
Pasal 7 (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh; (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan : a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan; b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas; (3) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang melintasi kendaraan,
Pasal 8 (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d. dapat berupa panah, segitiga atau tulisan dipergunakan untuk
mengulangi
maksud
rambu-rambu
atau
untuk
memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu; (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.
Pasal 9 (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang, (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk : a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir; b. Garis utuh yang mebujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; c. Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi garis melintang dan garis serong yang mernbentuk garis berliku-liku untuk menyatakan larangan parkir. (3) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis dapat diganti dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.
BAB IV ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS Pasal 10 (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki; (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan; b. Lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki; c. Lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan : a. Cahaya warna merah b. Cahaya warna kuning; c. Cahaya warna hijau. (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan : a. Cahaya warna merah; b. Cahaya warna hijau.
(5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa cahaya warna kuning atau merah kelap-kelip.
Pasal 11 (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti; (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b menyala sesudah cahaya berwarna hijau kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti; (3) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus jalan.
BABV PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 12 (1) Perencanaan,
Pengadaan,
Pemasangan
dan
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk: a. Jalan Kabupaten; b. Jalan Propinsi yang berada di Kabupaten dengan Persetujuan Gubernur; c. Jalan
Nasional
yang
berada
di
Kabupaten,
dengan
Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2) Partisipasi Instansi Badan Usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan ketentuan : a. Penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Bupati; b. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Perencanaan,
Pengadaan,
Pemasangan
dan
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN Pasal 13 (1) Kerusakan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Perorangan / Badan dan pemakai jalan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, harus diganti sesuai dengan perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan; (2) Penggantian perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat lambatnya 2 x 24 jam, terhitung mulai terjadinya kerusakan perlengkapan jalan harus dikerjakan perbaikannya; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Barang
siapa
yang
melakukan
pengrusakan
terhadap
perlengkapan jalan diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali lipat dari perlengkapan jalan yang rusak; (2) Barang siapa yang melakukan pelanggaran perlengkapan jalan diancam dengan kurungan 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tinggnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran; (4) Hasil sanksi denda pelanggaran perda wajib disetor ke Kas Daerah.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Menerima,
mencari,
mengumpulkan,
dan
meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang prihadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen. serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1921 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Disahkan di
:
Pada tanggal :
Gresik 1 September 2003
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di Gresik Pada tanggal 1 September 2003
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. Gunawan, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 010 080 491
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2003
TENTANG PERLENGKAPAN JALAN
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa Perlengkapan Jalan sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang telah ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas jalan, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dengan konkrit sehingga para pemakai jalan dapat memanfaatkan sedemikian rupa agar terhindar dari kemacetan, kesalahan dalam nenentukan arah yang akan dituju.
Bahwa perlengkapan jalan sebagai prasarana jalan pada dasarnya sangat diperlukan oleh pemakai jalan baik yang datang dari kota lain maupun oleh pemakai jalan di dalam Kabupaten sendiri, oleh karenanya untuk dapat tertibnya para pemakai jalan perlu diatur perlengkapan jalan dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 16
: Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22
