PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai
Desa,
dalam
upaya
memberdayakan
madyarakat di desa dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan. Mengingat
: 1 undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara omor 3839); 2. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peundang – undangan dan bentuk Rancangan undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang – undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan; 5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi pemerintah Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 tahun 2000 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama pengertian Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik; b. Desa adalah desa – desa di Kabupaten Gresik c. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; d. Badan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa dimaksud dalam peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 tahun 2000; e. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Mitra Pemerintah Desa dalam aspek Pelaksanaan dan pengendalian yang bertumpuh pada masyarakat. Bagian Kedua Pembentukan dan Nama Lembaga Kemsyarakatan Desa / Kelurahan
Pasal 2 Dalam memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan Prakarsa masyarakat Desa / Kelurahan yang bersangkutan . Pasal 3 (1) Pembentukan Lembaga Kemsyarakatan Desa / kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Desa / kelurahan; (2) Peraturan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertakan hal – hal yang memuat antara lain : a. Nama Lembaga Kemasyarakatan; b. Susunan Organisasi; c. Tata Kerja; d. Kedudukan dan tugas; e. Kewenangan, hak dan Kewajiban. Pasal 4 (1) Lembaga Kemsyarakatan Desa / kelurahan yang dibentuk tidak boleh Bertentangan dengan Peraturan Desa / Kelurahan atau Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan sepanjang tidak bertentangan dengan norma Agama dan Norma susila. (2) Lembaga Kemasyarakatan yang telah dibentuk dilaporkan kepada Pemerintah Desa paling Lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan. BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagai organisasi yang berdasarkan Pancasila dan undang – undang Dasar 1845 merupakan suatu wadah Persatuan dan Kesatuan warga
masyarakat, untuk memperkuat semangat gotong – royong dan kekeluargaan dalam mengatur kehidupan bersama dan melakukan usaha – usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan – kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program pemerintah Pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan Desa / kelurahan dibentuk dengan maksud dan tujuan : a. Memelihara dan kelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan; b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemsyarakatan; c. Menghimpun seluruh potensi swadaya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya. BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan Desa / kelurahan berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa maupun kelurahan dan merupakan Lembaga Masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berjalan sendiri. Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan secara umum terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi – seksi atau bidang – bidang sesuai dengan kebutuhan
(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rutin Rumah Tangganya masing - masing BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 9 Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan secara uum adalah membantu : a. Merencanakan pembanguinan atas azas musyawarah; b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu; c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa atau kelurahan. Pasal 10 Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai tugas; a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. b. Menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong – royong masyarakat ddesa/kelurahan; c. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat desa/kelurahan itu sendiri; d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu pemerintah Desa/Kelurahan BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 11
(1) Hubungan lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan adalah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (2) Hubungan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Badan Perwakilan Desa / kelurahan adalah sebagai berikut : a. Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan membantu proses perencanaan, cara pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa/kelurahan; b. Badan Perwakilan Desa sesuai dengan fungsi menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang diajukan oleh lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan. (3) Hubungan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang laion bersifat kerja sam,a saling membantu. BAB VI HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 12 (1) Setiap warga desa berhak untuk mengeluarkan aspirasinya dalam rangka pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan; (2) Pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan merupakan kewenangan atau prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang dituangkan dalam peraturan Desa/kelurahan. Pasal 13 Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk : a. Melaksankaan peraturan atau ketentuan yang diadakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah dibentuk sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Menjaga dan menjunjung tinggi terhadap beberapa kebijakan yang telah diambil dalam musyawarah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Pasal 14
(1) Keuangan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha – usaha lain yang sah; (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber dimaksud ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur oleh bendahara masing – masing lembaga Kemsyarakatan Desa/Kelurahan; BAB VIII PEMBINAAN Pasal 15 (1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, ataupun Pemerintah Pusat; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertujuan mencapai daya guna dan hasil guna Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini seluruh intruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa/kelurahan Jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan serta ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Pada tanggal
: Gresik : 8 Juli 2000
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di Pada tanggal
: :
Gresik 21 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 6 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
Desa/Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya suatu lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagai suatu wadah persatuan dan kesatuan warga masyarakat, guna memupuk semangat gotong – royong dan kekeluargaan didalam mengatur kehidupan bersama serta kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemerintah. Selanjutnya sebagai pelaksanaan pasal 47 Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman tentang pembentukan, kedudukan, tugas fungsi, hak dan wewenang serta kewajiban lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan berikut keanggotaan / pengurusnya dengan menetapkan dalam suatu peraturan Daerah. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
: Dalam setiap pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan harus didasarkan kebutuhan pada suatu Desa, dan Desa / kelurahan yang bersangkutan dan harus mempuinyai tujuan yang jelas.
Pasal 3 s/d 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Pasal ini dikandung maksud agar setiap pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan betul-betul dapat diterima oleh
masyarakat serta dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa/Kelurahan Lembaga ini diharapkan bisa menjembatani antara masyarakat dan Pemerintah Desa/kelurahan.. Pasal 7 s/d 13
: Cukup Jelas
Pasal 14
: Sumber keuangan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan dapat digali melalui iuran dari anggota serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 15 s/d 19
: Cukup jelas.
