PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Desa/Kelurahan secara keseluruhan merupakan landasan ketahanan Nasional sehingga perlu memiliki suatu lembaga sosial sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa/Kelurahan yang menyeluruh dan terpadu serta mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa/ Kelurahan;
b.
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2004 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 4. Kepala Desa adalah selanjutnya disebutan dengan Perbekel. 5. Lembaga Kemasyarakatan adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintahan dan swadaya gotong royong masyarakat di segala aspek kehidupan. BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 2 (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan. (3) Pedoman dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pasal 4 Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam : a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemasyarakatan memiliki fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
Lembaga
b.
penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
peningkatan masyarakat;
d.
penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
e.
penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
f.
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
g.
pemberdayaan hak politik masyarakat.
kualitas
dan
percepatan
pelayanan
pemerintah
kepada
Pasal 6 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. pengembangnan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 7 (1) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Wakil Sekretaris; e. Bendahara; dan f. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipillih secara musyawarah mufakat dari pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
4
Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tuga snya. Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan. (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. BAB V KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk : a. membuat perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan berdasarkan asas musyawarah; b. bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan Desa/Kelurahan; c. mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; dan d. menciptakan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan Desa/Kelurahan. Pasal 10 Lembaga Kemasyarakatan berhak memberikan saran dan pertimbanga n kepada Pemerintah Desa/Kelurahan atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pasal 11 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban : a. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat; b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. membina partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat. BAB VI SUMBER DANA Pasal 12 Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
5
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Lembaga Kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan PKK masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 31 Mei 2007 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara pada tanggal 31 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
I KETUT WIRYATMIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 10.
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBEN TUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN I.
PENJELASAN UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu mengadakan pengaturan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.
7
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10.
8
