BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOiifiOR 38 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang
Menoinnrf .!.vr.vr..Y_r
: a:
bahwa untuk memberdayakan masyarakat di Desa/ Kelurahan sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan
Daerah Kabupaien Bliiar Nomor 10 Tahun 200g ientang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan perlu ditetapkan pedoman Teknis pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kefu rahan. b- bahwa untuk melaksanakari, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a. dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam Peiaturan Bupati. : 1. undang-undang Nornor 12 rahun 1gs0 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Daram Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik lndonesra Tahun 1gs0 'Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Nomor 9); '2- undang-undahg Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oo4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 438e); 3. Undang.Undang Nomor 12 Tahun ?:OCA tentang
'
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara , Repuilik lndonesia Tahun 2aa4 Nomor 125 Tambahan Lembaran
NEgara Repubril< rndonesia Nomor ,4497), sebagaimana telah diubah kedua kalinya clengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran i,regara Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 5g,--Tarnbahan Lembaran Negara Republifi lndonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun ZOO4 tentang Perimbangan- Keuangan antqra pemerintph pusat,dan Pemerinlah daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 l{o!"nor 1?6,,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438) ; .,. 5- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nbmor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4SBT); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembafan Negara Repurbrik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor a588) ; 7. Perqturan Pence!'intah Nomor 7g Tahun Z00S tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemer"intahan Daerah (Lembaran Negara lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negarq Republik lndonesia Nomor 4593) ; 8' Peraturan Pernerlntah Nomor 3q rahun zoor tentang; Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemer:intahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2AO7 Nomor, 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3gS2) ; 9. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 5 Tahun 2oo7 tentang Pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 10. Peraturan Daerah Kabupaten Btitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Fedornan .Pembentulran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lennbaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 4/E) MEMUTUSKAN
hllenekpkan
: PERATURAN BUPATI BL}TAR TENTAN$ PEDOMAN TEKNIS PETHBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELUR.AHAN.
BAB
I
KETEHTUAN UMU}JI
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengah istilah : Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Pemerintahan Daelah, adalah penyelenggara'an urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan'Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik
1. 2.
3.
ln(onesia Tahun 1945. Daerah, adalah Kabupaten Blitar. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. 5. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai . Perangkat Daerah ,,,::.
O.
7.
. Kabupateh Blitar. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalqm system Ppmerintah Negara Kesatuan Republik lndonesiaPemerintah DeSa adalah Penyelengaraaan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BFD) dalam mengatur dan Badan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik lndonesia, Pemerintbh Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sqba$ai unsur ncnr-relenooara Pemerintahan Desa. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kacamatdn 10. Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, dalah Lernbaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Fennerintahan Desa sebagalunSur penyetenggara Pemerintahan Desa11. Lembaga kemaEyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan .dan rnerupakan mitra Pemerintah DesalKeiurahan
8.
g.
cjaiam memberdayakan masyarakat
12- Lemkaga induk lembaga kemasyarakatan adalah sistem pemblnaan dan pengendalian lembaga kemasyarakatal, Desa/Kelunahan oleh Femerintah dari seluruh Desa/Kelurahan yang merupakan b6ntuk integrasilpenyatuan jeni5 lembaga kernasyarakatan ytrng ada di Desa/Kelurahan. 13. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adaldh lembaga kemasyarakatan yang membantu lurah dalam merumuskah kebijakan umuin penyelerlggaraan Pernerlntah dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan secara efisien dan efektif. 14. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 15. Keputusan Bupati, adalah Perundang-undangan yang dibuat oteh Bupati'
10. Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat daerah kahupaten Blitar yang, melaksanakan tugas polrok dan fumgsinya sesuai tujuan penrbentukannya. BAB II
E rm B E
Nru
*l#:ffi::lrYARA
r(ArAN
Pasal 2 (1) Pembentukan tembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan disestiaikan dengan kebutuhan dan situasi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa harus merupakan kesadaren dari Pemerintahan Desa dan atau aspirasi masyarakat. (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagi Kelurahan harus merupakan asplrasi/kesadaran masyarakat dan atau dari instruksi Bupati.
di
Pasal 3
(1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mempefiimbangkan efisiensi dan efeictivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. {2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa selain Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RVq harus terintegrasi dalam sebuah lembaga induk dari lembaga kemasyarakatan Desa yang lain.
(3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan
di
Keturahan selain Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Tetangga (RT) dah Rukun warga (RW) harus terintegrasi dalam sebuah lembaga induk dari lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang lain. Pasal 4
Pengurus dan anggota lenrbaga kemasyarakatan mamp
u men cerm
in
di
Desa/Kelurahan hafus
kan keterwakila n kelorg pok masyarakat secara proporsiona
t.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5
{1) Maksud dan tujuan pembentukan tembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk memudahkan Keoala DesalKeturahan
dalam melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai tuju a n pembentukan lem ba ga kemasya ral
pernenuhan kebutuhan mesyarakat dalam
hal
sebagaimana lembaga
kemasya rakatan terseb ut dibentuk.
(3) Nama lembaga kemasyarakatan yang dibentuk diseragamkan untuk seluruh Kabupaten terutama yang mengatur hal-ha! yang sudah lazim guna memudahkan pemahamannya datam masyarakat luas serta pembinaanny4 oleh instansiterkait. 'i'
.
BAB IV KEPENGURUSAH LEilIBAGA
IN DU
K
LEfiJi
BAGA KEMASYARAKIITAN
Bagian Pertama Lem baga Pem
b,e
rdayaan
ilfi
asya ra kat DesalKer qrahan (Lpnfl
Dfii)
Pasal 6
(1) Di setiap Desa membentuk lembaga pernberdayaan Masyarakat Desa /t PU!n\ iLr:Yri.ji.
(2)
Di setiap
Kelurahan membentuk Lembaga pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK).
Pasal
7
Tata kerja LPMD/K bersifat ke$wadayaan, musyawarah, proporsional
dan menjaga hannonisasi selunrh kegiatan lembaga keinasyarakatan Desa/Kelurahan yang diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yaog berlaku.
Pasal
.-
I
(1) LPMD merupakan lembaga induk dari seluruh (2)
lemb.aga kemasyarakat yang
ada di Desa,.kecuali RT dan RW. LPMK merupakan lembaga induk dari seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan kecuali RT, RW dan LMK.
(3) Lembaga kemasyarakatan yang ada
di DesaiKeiurahan
dimaksud bagian (sub ordinat) dari LpMDlK.
Bagian Kedua
Kepengurusan Pasat 9
sebagaimana
(1) Pengurus LpMD/K terdiri dari
:
a. Ketua I b. Sekretaris c. Bendahara d' Seksi-seksi sesuailembaga l<emasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan , (2) Pengurus LPMDIK harus mencerminkan penr,raiilan masyarakat seluruh dusun/lingkungan.
(3) Keanggotaan
masyar.akat dalam LPMD/K bersifatstelsel pasif.
Pasal 10
{1) Dalam rartgka' menyusun pengurus lembaga induk. lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk panhia dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Tugas pokok dan tata kerja panitia diiatur oreh Kepala Desa. (3) Kepala Desa dan BPD berperan sebagai pengawas pernbentukan pengurus v I -"-v----lembaga kernasyarakatan
Desa.
Pasal
11
(1) Pengurus lernbaga induft sebagaimana pasal p] ayat (1) diangkat dan
diberhentikan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BpD. -*,on (2) Kepata Desa mengajukan sekurang.kurengnya pengurirs i"t lembaga induk lembaga kemasyarqkatan Desa kepada BPD untuk disetujui sebagai pengUrus lembaga induk lembaga kemasyarakat?n Desa. (3) BPD hanya rndmirih dan menyetujui caton pengurus yang diajukan Kepara Desa. (4) BPD memberikan persetujuan dalam waktu pali.r\g lama 14 (empat belas) hari sejak tanggaldlterimanya pengajuan dari Kepala bu.a,
';;;"
(5) Apabila lebin daF.
14 (empat betas) heri BpD
berum memberikan maka BpD dianggap telah rne*b*rk"n,pensetujuannya iian Pfo"tui*nRya, 'Desa Kepala menetapkan pengurus lempaga induk lembaga {anat kemasyarakatan Desa. pasal:12
(1) Dalam rangka menyusun pengurus inrluk lembaga kemqsyarakatan Kelurahan d i benfuk panitia dengan Keputttsan t<epala Keiurahan
(2) Tugas pokok dan tata keriq panitia diatur oleh Lurah. (3) Lurah berperan sebagai p"ngr*r" kemasyarakata n Keturahan
;il;il,
penguruF. rernbaga
Pasal
13
:
(1) Celon pengurus lembaga induk sebagaimana dimaksud Pasal diusulkan Lurah setelah dikonsultaskan dengan
LIr,,rlK
6
ayat (2) kepada Bupati rnelatu!
(2) Lurah mengajukan sekurang-kurangnya 125o/o bakal calon pengurus lembaga induk lembaga kemasyarakatan Kelurahan kepada LMK untuk dipertimbangkan sebagai calon pengurus lembaga induk lembaga (3) (4)
kemasyarakatan Kelurahan. LMK hanya membuat pertimbangan terhadap calon pengurus yang diajukan lurah. Pertimbangan LMK dilakukan paling iama 14 {empat belas) hari sejak tanggat pengajuan Lurah.
(5) Apabila ldbih
(6)
dari 14 (empat betas) hari LMK betum memberikan
persetujuannya, maka LMK dianggap tetah memberikan pertimbangannya dan Lurah dapat mengusulkan calon pengurus l€mbaga induk lembaga kemasyarakatan kepada Bupati melalui Camat. Pengurus lembaga induk lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Camat.
BAB V KEG IATAN LETS BAG A KEi$ASYARAKATA N D ESFIXEi.U NEMA
iTT
Pasal 14
(1) LPMD/K merupakan wadah kegiatan anggota masyarakat DesalKelurahan dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
(2) LPMD/K mernbantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengatur tata hubungan antar anggota rnasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya sesuaidengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.
(3) Kegiatan suatu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan meliputi (4)
penyusunan perilaku dan tata cara pemenuhan kebutuhan masya.raket dalam hal sebagairnana tujuan pernbentukan suatq lembaga kemasyarakatan. Perilaku dan tata cara berkegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada nilai kepribadian bangsa yang berwatsk religius, gotong royong dan kebersafiraan. BAB VI
JENISJENIS LEMBAGA KEMASYAMKATAN Bagian pertama Pemberdayaan Kesejahteraan Ketuarga (PKK)
Pasal 15
(1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) adalah
lembaga kemasyarakatanyang membantu Penrerintah Desa/Kelurahan dalam rangka menyusun dan men ingkatkan kesejahteraan keluarga. (2) PKK beranggotakan seluruh warga masyarqkat Desa/Kelurahan yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. (3) PKK dibentuk untuk membantu memberikan tata cara meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam berbagai aspek utamanya dengan memberdayakan kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga berdasqrkan ' sem angat kebersamaan.
Pasal 16
(1) Struktur organisasi dan Tata kerja serta kepengurusan FKK sebagai lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketentuan berlaku. (2) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan Pengurus Tim Pengger:ak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DesalKelurahan baik secara sebagian ataupun keseluruhannya. (3) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa/Kelurahan. (4) Tugas, fungsi dan kewajiban PKK diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Tata kerja PKK bersifat keswadayaan, musyawarah, rnendukung kelancaran, dan menjaga , hannonisasi kegiatan dengan lembagii kemasyalakatan Desa/Kelurahan yang diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan. (6) Hubungan keria PKK dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kernitiaan. (7) Hubungan keda antara PKK dengan LPMD/K bersifat sub ordinatif. (B) Hubungan keria antara lembaga PKK dengan lembaga kemasyarakatan la innya bersifat konsu ltatif dan koordinatif. (9) Hubungan kerja ailtara lembaga PKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. Bagian Kedua Karang Taruna
'
Pa"il tz
(1) Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menggerakkan dan mengembangkan peran serta ganerasi muda Desa/Kelurahar dalam rangka pembaRgunan di Desa/Kelurahan.
(2) Karang Taruna dibentuk untuk membantu mengatur dan memfasilitasi kegiatan generasi muda dalam tata hubungart/interaksi mereka guna mendukung pembangunan di Desa/Kelurahan.
(3) Keanggotaan generasi muda bersifat stelsel pasif
di
Desa/Kelurahan dalam Karang Taruna
.
Pasal 18
(1) Struktur
Organis"asi dan tata kerja serta kepengurusan Karang Taruna sebagai
lembaga kemasyarakatan Desa/Keturahan diatur
oleh
Kppala
Desa/Kelurahan.
(2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan pengurus qrganisasi Karang Taruna DesarKeiurahan baik secara sebagian ataupun keseluruhannya. (3) Pengurus Kdrang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa/Kelurahan. (4) Tugas, fungsi dan kewajiban Karang Taruna diatur oleh Kepala Desa/Keturaha.n sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Tata kerja Karang Taruna bersifat keswadayaan, musyawarah, mendukung kelancaran, dan menlaga harmonisasi kegiatan d'engan lembaga Kepala diatur kemasyarakatan Desa/Kelurahan.yang
oleh
lain
Desa/Kelurahan. (6) Hubungan kerla Karang Taruna dengan Pemerintah Desa/Kelurahan diser-tai kemitraan (7) Hubungan keria antara Karang Taruna dengan LPMD/K bersifat su'b ordinatlf. (8) Hubungan keria antara lembaga Karang Taruna dengan lembaga kem asya rakata n lain nya bersifat konsu ltatif dan koord inatil (9) Hubungan kerja antara lembaga Karang Taruna dengan pihak ketiga hersifat I
kemitraan.
Bagian Kelima Lembaga Pertanian DesaiKelurahan Pasal 19
(1) l-ernbaga Pertanian Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain adalah lernbaga kemasyarakatan yang rnembantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi masyardkat serta keseiahteraan petanilpetemak dan nelayan, dan kelompok golongan, ekonomi lemah tainnya dalatn rangka pembangunan di DesaKelurahan. (2) Lernbaga Pertanian Desa/Kelurahan atau ddngan sebu'tan lain ciibentuk untuk membantu rnengatur dan memfasilitasi kegiatan para petani/petemaldnelayan, kelompok golongan ekonomi lemah lainnva dalam tata
dary
hubungan/interaksi mereka guna
(3)
mendukung pembangunan di
DesalKelurahan. Nama dan bentuk Lembaga Pertanian Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain di Desa/Kelurahan diatur dan ditetipkan oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku guna memudahkan pembinaannya oleh instansi terkait.
Pasal 20
(1) Stiukiur organisasi dan Tata keria serta kepengurusan Lembaga Pertanian Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain sebagai lembaga kemasyaraxaflw/
\
Desa/Keiurahan.
Desa/Kelurahan diatur oieh Kepaia (2) Pengurus lembaga Pertanian Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintggrasi dengan pengurus organisasi sejenis yang ada di Desa/Kelurahan baik secara sebagian ataupun keseluruhannya. (3) Pengurus lembaga Pertanian Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala DesalKelurahan. (4) Tugas Fungsi dan kewailban Lenrbaga Pertanian Desa/Kelurahan aiau dengan sebutan lain diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Tata kerja fembaga Pertanian DesalKelurahan atau ciengan sebutan iain bersifat Keswadayaan,musyawarah, mendukung kelancaran, dan menja$a harmonisasi kegiatan dengan lem bag a kemasyarakatan Desa/Ke u ra h an yan g I
lain diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan. (6) Hubungan kerja Lembaga Pertanian Desa/Kelurahan' atau dengan sebutan lain dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan. (7) Hubungan kerja aRtara Lembaga Pertanian DesaKelurahan atau dengan sebutan lain dengan LPlvlDt'Kbersifat sub ordinatif. (8) Hubungan keria antara lembaga lembaga Pertanian Desafl(elurahan atau dengan sebutan lain dengan lembaga kemasyarakatan lainya bersifat konsultatif dan Koordinatif. (9) Hubungan kerja antara lembhga Lembaga Pertanian Desa/Kelurahan atau dengan sebutan tain dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
'
'
Bagian Keenarn Rukun Kemaiian Pasal 2f
(1) Rukun Kematian adalah l6mbaga kemasyarakatan yeng
membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka mengurus/pemulasaran jenazah.
(2) Rukun Kematian dibentuk untuk rnembantu mengatur dan memfasilitasi
kegiatan Mengurusipemulasaraan jenazah di Desa/Kelurahan khususnya bagi anggota masyarakat ataupun keruarganya yang meninggar dunia. (3) Setiap keiompok masyarakat dapat rnembentuk Kelompok Rukun Kernatian sesuai dengan kondisi kerompok masyarakat tersebut. (4) Keanggotaan masyarakat di Desa/Kelurahan dalam Rukun Kematian bersifat stelselpasif.
pasal 22
(1) Struktur organisasi dan Tata kerja serta kepengurusan Rukun Kematian sebagai lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan
diatur oleh
Desa/Kelurahan.
Kepala
(2) Pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
(3)
terintegrasi dengan pengurus organisasi sejenis yang ada cii DesaiKeiurahan baik secara sebagian ataupun keseluruhannya. Pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Kelurahan.
(4) Tugas,fungri
dan kewajiban Rukun Kematian diatur oreh
Kepara Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Tata kerja Rukun Kematian bersifat keswadayaan, musyawarah, mendukung kelancaran, dan menjaga harmonisasi kegiatan dengan lenrbaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diatur Kepara DesaiKelurahan. (6) Hubungan kerja Rukun K.ematian dengan Pemerintih Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
lain
(/)
oleh
Hubungan keda antara Rukun Kematian dengan LPMD/K bersifat sub
ordinatif. (g) hubungan kerja antara Rukun Kematian dengart lembaga kennasyarakatan la in nya berpifat kons u ltatif da n koo rd inatif.
(9) Hubungan keria antara Rukun Kernatian -dengan pihak ketiga bersifat kemltraan.
Bagian Ketujuh
,
Pengamanan {pam) Swakarsa , Pasal 23
(1) Pengamanan (Pam) swakarsa atau dengan sebutan lain adalah lembaga kenrasyarakatian yang membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rnen ggerakkan
dan mengembangkan'pot€ nsi masya rakat khus usnya ge nerasi muda Desa/Kelurahan dalam rangka menjaga oan meningkatkan keamanan dan ketertiba n masyalakat
di
rDesa/Kelurahan.
membantu menjaga
(2) Pam Swakarsa atau dengan sebutan lain dibentuk untuk suasana}
Desa/Kelurahan'
Pa'n swak?rsa (3) Keanggotaan generasi rnuda di Desa/Kelurahan t!a!am
atar'l l
dengan sebutan lain bersifat stelsel aktif'
j
I
:
Pasal 24
I I i
Parn $wakarsa atau (1) Struktur Organisasi dan Tata kerja serta kepengurusan DesaiKelurahan diatur dengan senutan lain sebagai lembaga kemasyarakatan oleh kePala Desa/Kelurahan' dimaksud (2) Pengurus Pam swakarsa atau dengan sebutan lain sebagaimana yang acia sejenis pada ayat (1) ciapat teriniegrasi dengan pengurus organisasi keseluruhannyadi Desa/Kelurahan baik secara sebagian ataupun dimaksttcl (3) pengurus Pam Swakarsa atau denthn sebutan lain sebagalmana oleh Kepala Desa/Kelurahan' pada ayat {1) diangkat -kewajiban Pam swakarsa atau dengan sebutan lain diatur (4) Tugas fungsi dan
bersifat keswadayaan' (5) Tata kerja Pam swakarsa atau dengan sebutan lain harnnonisasi kegiatan musyawarah, mendukung kelancaran, dan menjaga yang lain diatur oleh dengan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kepala Desa/Kelurahan' i ^r^.. dengan .r^naan sebutan cah lain dengan Iremerintah (6) Hubungan keria Pam Swakar.sa atau Desa/Kelurahan bersifat kemitraan lain dengan (7) Hubungan keda antara Farn surakarsa atau dengan sebutan LPMD/K bersifat sub ordinatif' lain dengan (8) Hubungan kerjd antara Pam Swakarsa atau dengan sebutan dan koordinatif' lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsuliatif lain dengan (9) Hubungan keria antara Pam Swakarsa atau dengqn sqbutan ' pihak ketiga bersifat
kemltraani
Bagian KedelaPan Kargng Wredha Pasal 25
yang membantu (1) Karang Wredha adalah lembag6 kemasyarakatan membina potensi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengembangkan dan (2)
kelompok laniut usia dalam rangka pernbahgunan di Desa/Kelurahan' memfasilitasi Karang Wredha dibentuk untuk membantu mengatir .dan mereka ciengan keglatan ketompok lanjut usia rlalam tata hubungan/inieraksi guna rnendukung pembangunqn di
anggota masyarakd ldinnya DesaKeltnahan.
72
(3) Keanggotaan kelompok lanjut usia di Desa/Kelurahan dalam Karang Wredha bersifat stelsel pasif.
Pasal 26
(1) StruKur Organisasi dan Tata keria serta kepengurusan Karang Wredha sebagai lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan diatur oteh Kepala Desa/Kelurahan,
(2) Pengurus Karang wredha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(l)
dapat terintegrasi dengan pengurus organisasi sejenis yang ada di DesalKeiurahan baik secara $ebagian ataupun keseluruhannya. Pengurus Karapg Wredha sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepa la Desa/Kelurahan.
(4) Tugas, fungsi dan kewajiban Karang wredha diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang ber.laku (5) Tata keria karang Wredha bersitat kgswadayaan, musyawarah, mendukung kelancaran, dan menjaga har,.nonisas! kegiatan dengan lernbaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diatur Kepala Desa/Kelurahan (6) Hubungan kerp karang Wredha dengan Pemerintah DesalKelurahan bersifat kemitraan. {7\ Hubungan kerja antaia Karang Wredha dengan LP[\4D/K bersifat sub ordinatif. (B) Hubungan kerja antara Karang Wredha dengan lenrbaga kernasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
lain
oleh
(9) Hubungan keria antara Karang Wredha dengan pihak ketiga bersitat kemitraan.
Bagian
Kesembilan
r
Dewar Kesenian Desa/Kelurahan Pasal 26
(1) Dewan Kesenian DesalKelurahan
a+Jalah lembaga ke;nasyarakatan- yang membantu Pemerintah Desa/Kelurahan menggerakkan dan mengernbangkan potensi kelompok kesenian beserta p"r, r"nirran cii DesaiKeiurahan cjaiam rangka pembangunan di Desa/Kelurahan. (2) Dewan Kesenian Desa/Kelurahan dibentuk untuk membantu mengatur dan memfasilitasi kegiatan para seniman dalam tata hubunganfinteraksi mereka guna mendukung pgmbangunan di Desa/l(eturahan.
(3) Keanggotaan para peniman'di Desa/Kelurahan dalam Dewan Kesenian DesaKelurahan bersifat ste{sel pasif.
Pasal 27
(1) Struktur organisasi dan Tata kerja serta kepengurusan dewan Kesenian
Desa/Kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan diatur oleh KePala Desa/Kelurahan-
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pengurus organisasi sejenis yang ada cii Desa/Kelurahan baik seca ra sebag ia lr ataupun keselu ruhannya. (3) pengurus DeWan Kesenian Desa/Kelurahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa/Kelurahan. (4) Tugas, fungsi dan kewajiban Dewan Kedenian Desa/Kelurahan diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai ketenfuan yang berlaku' (5) Tata kerla Dewan Kesenian Desa/Kelurahan bersifat keswadayaan, nnusyawarah, mendukung kelancaran, dan menjaga hannonisasi kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang lain diatur oleh
==-aya*f) Dewan Kesenian -_]apengurus dapat terintegras! dengan
Kepala Desa/Kelurahan.
{6) Hubungan kerja Dewan Keserrian Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kem itraan. {7) Hubungan kerja antara Dewan Kesenian Desa/Kelurahan dengan LPMD/K bersifat sub ordinatif. (8) Hubungan kerja antara Dewan Kesenian DesalKelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsuitatif dan koorciinatif. (g) Hubungan keria antara Dewan Kesenian Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemltraan
Bagian KesePuluh
. Badart Penasehatan, Fembinaan dan Peiestarian Perkawinan
Pasal2S
r
(1) BP4 atau dengan sehutan lain adalah lembaga kemasyaraktan yang mimbantu Pernerintah Desa/Kelurahan dalam turut serta menciptakan keutuhan keluarga dalam rumah tangga suami istri dalam ran$ka pembangunan di Desa/Kelurahan. (2) BP4 atau dengan sebutan lain dibentuk untuk membantu memfasilitasiapabiia tercatat perselisihan rumah tangga suami istri dan pengaruhnya dalam tata pergauldnfinteraksi masyaraltat guna mendukung Pembangunan di
di
(3)
Desa/Kelurahan. Keanggotaan BP4 atau dengan sebutan lain di DesalKeturahan terdiri dari tqkoh masyarafat yang dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam membina rumah tangga.
Pasal ?9
(1) Struktur Organisasi dan Tata kerja serta kepengurusan BP4 atau dengan
sebutan lain sebagai lembaga kemasyarakatan DesaiKelurahan diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan (Z) pengurus Dewan BP4 atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi clengan pengurus organisasi sejenis yang acia cii Desa/Kelurahan baik secara sebagian ata upun keseluruhannya (3) pengurus BP4 atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa/Keluralran. Kepala {4) Tugas, fungsidan kewajiban BP4 atau dengan sebutanJain diatur oleh Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. (S) Tata kerja BP4 atau dengan sebutan lain bersifat keswadayaan, mu$yawarah, mendukung kelancaran, dan menjaga harmonisasi kegiatan dengan lernbaga Kepala diatur kemaiyarakatan Desa/Kelurahan yang
oleh
lain
Desa/Kelurahan.
(6) Hubungan kerja BP4 atau dengan sebutan lain dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat
kemitraan
',;, :
.',
(Z) i{ubungan ketla antara BP4 atau dengan sebutan'lain dengan LPMDiK bersifat sub ordinatif.
(g) Hubungan keria antara BP4 atau dengan sebutan lain dengan lembaga itatif dan koorciinatif . Hubungan keda antara BP4 atau dengan sebutan lain dengan pihak ketiga berslfat kemitraan kem asyarakatan lai n nya bersifat kons
(g)
u
Bagian Kesebelas Lembaga Keagamaan Pasal
30
'
(1) Lembaga Keagamaan atau dengan sebutan
'lain adalah lembaga
kemasyarakatan yang mprnbantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap kegiatan kdagamaan di rnasyarakat dalam rangka pembangunan di DesaiKelurahan(2) Lembaga atau dengan sebutan lain dbentuk untuk memb,antu agar iercipta kerukunan dan toleransi antar timat beragama serta m€lancdrkan kegiatan masyarakat berdasaftan peribadatarukeagamaan. yang bedangsung pancasila dalam tata pergaulan/interaksi di maqyarakat guna mendukung pembangunan di Desa/Kelurahan. (3) Keanggotaan Lembaga Keagamaan atau dengan sebutan lain di Desa/Kehrrahan'terdiri dari tokoh agama-agama yang ada di Desa/Kelurahan yang dipandang merniliki kearifan dan pengalaman yang baik dalam bidang keagarnaannya.
di
Pasal
31
(1) Struktur organisasi dan Tata kerja serta kepengurusan Lembaga Keagarnaan atau deng?n sebutan lain sebagai lembaga kemasyarakatan Dese/Kelurahan diatur oleh Kepala Desa/Kelurahan. (2) Pengurus Dewan Lbmbaga Keagamaan ataU flengan sebutan lain sebf,gaimana Dirnaksuci pada ayai (i) ciapat ierintegqsi dengan pengurus organisasi sejenis yang ada di Desa/Kelurahan baik secara sebagian ataupun keseluruhannya.
(3) Pengurus lembaga Keagamaan atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d:angkat oleh Kepala Desa/Kelurahan. (4) Tugas, fungsi dan l<ewajiban Lembaga Keagamaan atau dengan sebutan lain diatur oleh Kepala DeSa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Tata kerja Lennbaga K.eagamaan atau dengan sebutan lain bersifat menjaga keswadayaan, musyawarah, rnendukung kelanQaran harmonisasi kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan lain diatur Kepala Desa/Kelurahan. (6) Hubungan kerja Lembaga Keagamaan atau dengan sebutan lain dengan Pemerlntah Desa/Keluraha n bersifat kern ltraan. (7) Hubungan keria antara Lembaga Keagamaan atau dengan sebutan lain
dan
dengan LPMD/K bersifat sub ordinatif
(B) Hubungan kerja antara Lembaga Keagamaan.aJau dengan sebutan lain
(9)
dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsurtatif dan koordinatif. Hubungan kerja antara Lembaga Keagamean atau dengan sebutan lain dengan pihak ketiga bersifat kemitraan
BAB ViI
.
LEII,IBAGAKEMASYARAKATAN LAINNYA Phsal
32
'
Lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk untuk mengatur dan menrfasilitasi kegiatan rnasyarakat berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, g, 5 dan 7.
BAB VIII PENGGANII ANTAR WAKTU Fasal 33
(1) Pengurus LPMD/K maupun petlgurus lembaga kemasyarak-atan lainnya dapat diberhentikan dan/atau diganti sebelum berakhir masa baktinya karena sebab - sebab tertentu melatui penggantian antiar waktu. (2) Sebab-.sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain :
a. berhalangan tetaP b. nyata-nvata tidak memiliki kemauan dan/atau kemampuan dalarn melaksanakan tugas dan kewaiiban sebagai pengurus. c. nrengundurkan diri dari pengurus d. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah bakti lembaga kemasyarakatan yang , bersangkutan. e. melanggar tata nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. t. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34
(1) Pemberhentian pengurus LPMD dan.lembaga kemasyarakatan Desa lainnya dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. (2) Persetujuan BPD tentang pemberhentian pengurus LPlviD
dan lembaga kemasyarakatan Desa lqinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diiakukan paling iama i4 (empat belas) hari sejak ciiterimanya usuian dari Kepala Desa. (3) Dalam hal BPD tidak menyetuju! atau menolak usulan Kepala Desa, maka pengurus LPMD atau lembaga kemasyarakatan..Desa lainnya tidak dapat diberhentikan oleh Kepala Desa. (4) Apabila lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usuian Kepaia Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) temyata BPD betum memberikan persetujuan dan/atau penolakan, maka BPD dianggap telah menyetujui usulan Kepala Desa. Pasal 35 (1) Penggantian antar waktu pengurus LPMD maupun lembaga kemasyarakatan Desa laihnya sebagairnana dintaksud pada Pasal 42 dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan BPD. (2) Calon pengurus pengganti antar waktu pengurus LPMD maupun lembaga
(3)
(4)
(5) (6)
kemasyarakatan Desa lainnya ciiajukan Kepaia Desa ciari iokoh rnasyarakai yang memenuhisyarat. Caron pengurus pengganti antar waktu pengurus LPMD maupun lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat e') sekurang-kurangnya sebanyak 125% darijumlah pengurus yang akan diganti. BPD memilih dan nrenyetujui calon penguru-s LPMD maupun lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sejumlah yang dibufuhkart. Kepala Desa mengangkat pengganti antar waktu pengurus LPMD maupun Lembaga kemasyarakat?n Desa lainnya. Tata cam pemilihan dan pengangkatan pengganti antar waktu pengurus LPMD Maupln lembaga keiirasyarakatan Desa lainnya diatur oleh Kepala Desa.
Pasal 36
(1) Rencana pemberhentian pengurus LPMK dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya diusulkan Lurah kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat pertimbangan LMK. (2) Pertimbangan LMK tentang rencana usulan pemberhentian pengurus LpMK dan lembaga kemasyarakaian Kelurahan iainnya sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diteriminya rencana usulan dari Lurah (3) Dalam hal LMK tidak memberi pertimbangan atau menolak rencana usulan
Lurah, maka pengurus LPMK atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan
lainnya tidak dapat diusulkan rencana pemberhentiannya oleh Lurah.
(a) Apabila lebih dari 14 (empat belas) hari seiak diterimanya rencana usulan Lurah se$agaimana dirnaksud pada ayat (2) temyata LMK belum rnemberikan pertimbangan dan/atau penorakan, maka LMK dianggap tetah menyetujui rencana usulan Lurah.
Pasal 37
(1) Penggantian antar waktu pengurus LPiriK maupun lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 diusulkan Lurah kepada Bupati meialuicamai cierigan pertimbangan LMK.
(2) calon pengurus pengganti antar waktu pengurus LPMK maupun lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya diajukan Lurah dari tokoh mas,varakat
yang memenuhisyarat. (3) calon pengurus pengganti antar waktu pengurus LPMK maupun lembaga kemasyarakatan Keturahan rainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurdng-kurangnya.sebanyak 125 o/o dari jumlah pengunis yang akan diganti. (4) l-MK memilih dan memberi pertirnbangan calon purgu*L r-Frrl1x maupun lembaga kemasyarakatan Kerurahan lainnya sejumlah yang dibutuhkan. (5) lurah mengusulkan pengganti antar waktu pengurus LPMK maupun lembaga kemasyarakatan Kerurahan kepada Bupati merarui camat dengan pertimbangan LMK. (6) Tata cara pemilihan pengganti antar waktu pengurus LPMK maupun ternbaga kemasyarakatan Kerurahan rainnya diatur oreh Lurah.
pasal 3g
(1) Pemberhentian dan' pengangkatan pengurus Lpl\4K (2)
dan rembaga kemasyrarakatan Kelurahan lainnya dilakukan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas usur Lurah setelah mendapat pertimbangan LMK. Pertimbangan LMK tentang pemberhentian Oan iengangkatan pengurus LPMK dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan tainnya sebagaimana
dimaksud pada. ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan dari lurah. (3) Dalam hal LMK tidak memberi pertimbangan atau menolak usulan Lurah, nnaka pengurus LPI\4K atau lennbaga ker"nasyarakatan Kelurahan lainnyra tidak dapat diusulkan pemberhentiannya dan/atau pengangkatannya oleh Lurah. (4) ,Apabila lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan Lurah isebagaimana dimaksud pada ayat (2) temyata LMK belum memberikan pertimbangan dan/atau penolakan, maka LMK dianggap tetah menyetujui ucr rlan
lr
lrah
'
Pasal 39
(1) Penggantian antar waklu LPMI( dan lembaga kemasyqrakatan Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasat 42 diusulkan Lurah kepada Bupati melalui Camat dengan persetujuan LMK. (2) calon pengurus pengganti antar waktu pengurus LPMK dan lembaga
kemasyarakatan Keiurahan lainnya diajukan Lurah dari tokoh masyarskai yang memenuhi syarat. (3) calon pengurus pengganti a.ntar waktu pengurus LPMK dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebanyak i2s o/o darijumrah pengurus yang akan diganti. (4) LMK memilih dan memberi pertimbangan caron pengurus LPMK dan lembaga kem asyarakata n Kelu ra han lain nya sejumlah ya ng dibutuhka n. /{\ Lurah mengusulkan pengangkatan pengganti antar uraktu pengurus Lpl\.4K dan lembaga. kemasyarakatan Kelurahan lainnya kepada Bupati melalui Camat. (6) Tata cara pemilihan pengganti antar waktu pengurus LPMK kemasyarakatan Kelurahan lainnya diatur oleh Lurah.
n\
dan lembaga
Pengangkatan pengganti antar vyaktu pengurus upMK dan lembaga kernasyarakatan Kelurahan lainnya dirakukan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
tsAB IX .
t^-J-..-
KETENTUAN LAi
N
-Lrii i.i
pgsal 40 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai rinci pehksanaannya serta dalam rangka pembinaan lernbaga kemasyarakatan' Desa/Kelurahan agar diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah terkait.
BAB X KETENTUAiT PCNUTUP
Pasal 41 Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggardiundangkan. Agar setiap orang nnengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati inidengan menempatkannya daram Berita Daerah Kabupaten Britar.
Ditetapkan di Blitar pada ianggal3 Desember ?008
BUPATI BLITAR,
ttd HERRY NOEGROHO
Blitar
Diundangkan di pada tanggal 3 Desember 200g
'.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd
BERITA DAERAH I(ABUPATEN BLITAR TAHUN 2OO8 NOMOR 66/E
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR ll^lt^h
ITL,IYIL'I1
? l t at aat
^a .'O I ANUN
AAAa
ZUUO
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKAT
DE$A/KELURAHAN
UMUM Dengan ielah diiiedoitkan Peraturan Daei-ah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pedoman
Pembentukan Lemhaga dimasyarakat
DesaiKelurahan Pemerintah DesaiKeiurahan hanya memuat hai yang pokokpokok saja. Hal tersebr.rt akibat perbedaan situasidan kondisi masyarakat maupun cepatn-va perubahan masyarakat secara dinamis. Pembentukan lembaga kemaSyarakatan di Desa/Kelurahan adaiah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang rnenjadi tanggung jawab penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan, yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi sosial budaya nnasyarakat setempat serta harus nnerupakan k.esadaran dari Pemerintahan DesaiKelurahan dan atau aspirasi masyarakat dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Lembaga kemasyarakatan atau
soclal institution, $.oziale gebftdq
merupakan bangunan sosial yang bersifat imajiner, Serisi aturan, prosedur, mekanisme, ataupun tata cara pemenuhan kebutuhan hidup dalam tata hubunganfinteraksi masyarakat dalam hal sebagaimana atau sesuti dengan tujuan lembaga kemasyarakatqn tersebut dibentuk. Tujuan mulia setiap lembaga kemasyarakatan Desa/Kehrahan *elalu sama dengantujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga didalamnyq 'dapat dilakukan kegiatan yang sating beriringan guna memanfaatkan kelebihan dan mengurangi kelemahan rnaqing-masing sesuai ketentuan yang trerlaku. Tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan seiring Dengan perubahan paradigrna pembangunan yang semakin memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap peran serta anggota masyara kat sebaga i bentuk pemberdayaan masyarakat.
II.
PASAI.DEMI PASAL
Pasal
1
Cukup jelas.
Pasal 2 aYat (1) Cukup jeleis,
'
Avat /2\ Cukup jelasAyat (3)
Dari lntruksi Bupati, maksudnya dengan pertimbangan tertentu suatu Kelurahan Sebagai Perangkat Daerah harus membentuk suatu lembaga kem asya rakatan tertentu untuk kepentin gan Daerah. Pasal 3 Ayat (1) Pernbentukan lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk kelancaran nrrnrralonrr)r^)r1
Fornarinlahan
l.)oqa/Koh lrahan
rlonnan
rnorninirnlran
dampak negatif pembentukannya akibat potensi ego sektoral yang sering muncul Ayat (2) Hendaknya cukup ada 1 (satu) lembaga kemasyarakatan Desa sebagai indr rk hani tervrhana kernaqvarakatrn I'tac.a lainnrra qahinnrra --l,', memudahkan dalam pengendalian dan pembinaan oleh penyelenggara Pemerintahan Desa yang secara umum masih belum mapan penataan regulasinya. Ayat (3) Bahwa penyelengaraan Fernerintahan Kelurahan hampir tidak ada bedanya dengan penyelenggaraan Pemeriritahan Dega kecuali aspek birokrasi, yakni Kelurahan adalah sebagai Perangkat Daerah, sehingga masih dibutuhkan lembaga khusus yang b6rfungsi pertimbangan penyusunan kebijakan umum Pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh I ernharra [Ulrlcvarararah Kalirrahrn /l I\rK\ Pasal 4
.
Proporsionalitas keterwakilan anggota masyaiakat harus tercermin cialdm pengurus dan keanggotaan lembaga kemasyarakatan sebagai salah satu tolak ukur urgensi perlunya pemenuhan suatu kebutuhan masya rakat d alam pem bentu kan lemba ga Kernaeyarakata n.
Pasal 5 Cukup jetas Pasai 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas Pasat 8 Cukup jelas Pasal 9 Pengurus LPMD/K akan terlukis dalam Struktur Organisasi dan tata kerja LPMD/K. 1 A.dapun seksi-seksi datam kepengurusan LpMD/K merujuk pada jenis
lembaga kemasyarakatan yang akan atau telah dibentuk dr
'
Desa/Kelurahan, misalnya sebdgai berikut : a. Seksi PKK atau Pemberdayaan perempdan, berasal dari pengurus lembaga kemasyarakatan pKK .
b. seksi Karang Taruna atau K-epemudaan, berasal dari pengurus lembaga kemasyarakatan Karang Taruna. c. seksi Keamanan, berasal dari pengurus lempaga kemasyarakatan Pam Slakarsa. d. seksi Keagamaan atau Modin, berasal dari pengurus tembaga ke!'nas)'arakatan Keagamaan atau BP4 atau Rukun Kernatian atau Pembantu Petugas pencatat Nikah (paru1, atau lembaga sejenis. e. seksi Pertanian dan/atau pengairan, atau Bendung, atau Klantung, atau ulu-uiu, berasal dari pengurus lembaga kemasyara[
Posisi hubungan lembaga kernas;ra13katan Desa/Kelurahan yang tersubordinasi terhadap LPMD/K terwujud dalam seksi-sekgi di LPMD/K. Satu seksi dalanr LPMD/K dapat merupakpn satu atau lebih lembaga kemhsyarakatan DesalKeturahan.
Pasal
10 Cukup jelas
Pasal 1 1 Cukup jelas
Fasal 1 2 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
'''
,
:Pasal 15 Cukup jeias ,Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
'
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal22 Cukup jeias Pasal 23 Cukup jeias
,
Pasal24
:
Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas
Pasal2i
'
Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jeias Pasal 31 Cuknp jetas
'
Pasal 32 Cukup jetas
.
Pasal 33 Cukup jeias Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jeias Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas :
Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pa'sal40
Jenis' bentuk dan latar belakang terbentuknya lernbaga
kemasyarakatan di Desa/Kelurahan bervariasi, termisuk instansi pembina yang multi sektor. sehingga diharapkan setiap pihak yang
terkait dengan pembinaan lembaga pelaksanaan yang operasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 41 Cukup
jetas "
lebih
