PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR :
19
TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum selama ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena Undang-undang yang baru yakni Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diundangkan untuk itu semua pungutan yang menyangkut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan Undang-undang yang baru dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang260
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
261
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02); 18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04); 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05; 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 06); 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 02); 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Dan WALIKOTA PAYAKUMBUH 262
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah kota Payakumbuh; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh; 3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Badan adalah sustu bentuk badan usaha yng meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 6. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan; 7. Wajib retribusi adalah orang/badan pribadi yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 8. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang; 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keternagan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
263
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan Nama Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.
Pasal 3 (1) Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (2) Objek sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. b. Objek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, meliputi: 1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; 2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi Tempat Pengolahan akhir sampah; dan 3. Penyediaan lokasi Tempat Pengolahan akhir sampah. c. Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: 1. Kartu Tanda Penduduk; 2. Kartu keterangan bertempat tinggal; 3. Kartu identitas kerja; 4. Kartu penduduk sementara; 5. Kartu identitas penduduk musiman; 6. Kartu keluarga; dan 7. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian. d. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. f. Objek Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 264
kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. g. Objek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. h. Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah: 1. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan 2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Objek Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan; b. Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari pemerintah daerah; c. Subjek Retribusi pengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah; d. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum; e. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, pelataran, tenda, hamparan, petak los, petak kios, pelataran parkir kendaraan dan toilet/WC dari Pemerintah Daerah; f. Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran; g. Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah; h. Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah; i. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah; Pasal 4 (1) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
265
(4) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
a. b.
c. d. e. f. g. h. i.
BAB III JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dipungut atas pelayanan kesehatan; Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut atas Volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); Dengan nama Retribusi pengganti Biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut atas pelayanan penggantian biaya cetak dan akta catatan sipil; Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut atas pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas pelayanan pasar; Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam ; Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut atas pelayanan penyedotan kakus; Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah; Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Cara mengukur tingkat penggungaan jasa sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i adalah sebagai berikut : a. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan; b. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas tempat, jenis bangunan, dan frekuensi; c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir; e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan bentuk fasilitas bangunan dan atau fasilitas yang digunakan; f. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran; g. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan tempat dan frekuensi pelayanan penyedotan kakus; h. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi; 266
i.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah jenis dan frekuensi.
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memerhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 8 Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan NO
URAIAN
I
Biaya Paket Pelayanan dan Pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas Kesehatan Lainnya
II
Tarif Tindakan Medik dan Terapi Umum : a. Tindakan Bedah Ringan (Mis: Ganglion, Fibroma) dll b. Sirkum sisi/Khitannan Laki-laki c. Sirkum sisi/Khitannan Wanita d. Pemasangan kateter e. Perawatan Kateter f. Pemasangan Infuse g. Perawatan Infuse h. Pemasangan Spalk Pada Patah Tulang i. Insisi Abses Kecil j. Insisi Abses Sedang k. Perawatn Luka Bersih tanpa Jahitan/Skinloss l. Perawatan Luka Kotor tanpa Jahitan/Skinloss m. Perawatan Luka Robek Kurang 5 Jahitan n. Perawatan Luka Robek 6-10 Jahitan (lebih dari 10 jahitan) ditambah Rp. 2500/jahitan o. Tindik Telinga p. Jasa Penyuntikan (tidak termasuk jarum suntik dan obat)
TARIF BARU Rp. 10. 000
Rp. 30.000 Rp. 150.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 20.000 Rp. 5.000 267
q. Buka Jahit Luka/Tukar Verban Luka Kecil Luka Sedang Luka Besar III
IV
V
VI
Tindakan Medik dan Terapi Khusus : a. Tindakan di Poli Gigi 1. Cabut Gigi Tetap tanpa Penyulit 2. Cabut Gigi dengan Penyulit/Komplikasi 3. Tambal Gigi Sementara 4. Tambal Gigi Tetap 5. Insisi Abses Mulut dan Rahang 6. Terapi Poredantal, Scalling 7. Perawatan Saraf Gigi per Gigi 8. Cabut Gigi Susu pada Anak b.Tindakan di Poli Kebidanan 1. Pemasangan Spiral/IUD 2. Cabut Spiral/IUD 3. Pemasangan Implant (KB susuk) 4. Buka Implant 5. Pemakaian Dopler
Rp. 7.500 Rp. 10.000 Rp. 15.000
Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 40.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000
Pertolongan Persalinan 1. Pertolongan Persalinan Normal 2. Pertolongan Persalinan dengan Episiotomi 3. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit 4. Tindakan Plasenta 5. Induksi Partus
Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 400.000 Rp. 75.000 Rp. 15.000
Pelayanan Laboratorium 1. Test Kehamilan 2. Pemeriksaan Golongan Darah 3. Pemeriksaan Sputum/BTA
Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000
Urinalisa 1. Urin Lengkap - PH - Protein - Reduksi - Urobilin - Billirubin - Keton - Nitrit - Lekosit 2. Sedimen
Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 7.500 Rp. 7.500 268
VII
VIII
IX
X
Hermatologi (Pemeriksaan Darah) 1. Hemoglobin (Hb) 2. Hitung Lekosit (sel darah putih) 3. L E D 4. Hitung Jenis 5. Eritrosit (sel darah merah) 6. Trombosit 7. Retikolosit 8. Hematokrit 9. M C V 10. M C H 11. M C H C 12. Waktu Pendarahan 13. Waktu Pembekuan 14. Protrombin Time 15. Pemeriksaan Cairan Limbah/Sumsum Tulang
Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 20.000 Rp. 50.000
Kimia Klinik 1. Cholesterol Total 2. HDL Cholesterol 3. LDL Cholesterol 4. Triglisrida 5. SGOT 6. SGPT 7. Billirubin Total 8. Billirubin Direk 9. Gula Darah Puasa 10. Gula Darah 2 jam PP (2 jam sesudah makan) 11. Ureum 12. Kreatinin 13. Protein Total 14. Alkali Pospatase 15. Asam Urat 16. Abumin 17. Globulir
Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000
Serologi 1. HBsAG 2. Anti HBS 3. Widal Typhy O dan H (2 parameter) 4. TPHA 5. ASTO Parasitologi 1. Pemeriksaan Cacing & Amuba pada Faeces 2. Pemeriksaan Darah Malaria
Rp. 35.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 Rp. 25.000 Rp. 35.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 269
XI
Narkoba dan Zat Psiko Aktif (Napza) 1. T H C (Ganja) : Umum : Pelajar 2. Gol. Opiat (Heroin, Morphin) : Umum : Pelajar 3. Gol. Benzodiazepin (Obat Tidur) : Umum : Pelajar 4. Gol. Methamphetamin : Umum : Pelajar
XII
Biaya Surat Keterangan Kesehatan dan Catin a. Surat Keterangan untuk Pelajar b. Surat Kier Kesehatan untuk Umum c. Surat Keterangan Kelahiran d. Surat Keterangan untuk Pengantin/Catin e. Visum Hidup f. Surat Keterangan Keperluan Asuransi g. Retribusi Buku KIA Yankes h. Retribusi Buku KIA Yankes Swasta i. Visum Luar Mati (tanpa bedah mayat) j. Visum Hidup Kejahatan Seksual k. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa l. Jasa Pemeriksaan Keur Kesehatan CPNS/paket m. Surat Keterangan Buta Warna ( Ishihara test )
XIII
Biaya Rawat Inap/Hari 1. Perawatan dan Akomodasi 2. Visite Dokter Umum/hari 3. Visite Dokter Spesialis/hari
XIV
Pemakaian Oksigen/jam
Rp. 2.000
XV
Jasa Konsultasi Kesehatan Gizi/Sanitasi/KB/Narkoba dll
Rp. 30.000
XVI
Pemakaian Puskel (Ambulance) 1. Pemakaian Ambulance/Max 10 KM dari Puskesmas Min 5 KM 2. Tambahan Per KM 3. Dalam Kota lebih dari 1 jam 4. Cuci Mobil Jenazah Catatan : 1. 25% = Merupakan Jasa Sarana 2. 50% = Merupakan Biaya BBM 3. 25% = Merupakan Jasa Sopir / Petugas Perawat sbb: = 75% untuk Sopir Ambulance
Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000
Rp. 7.500 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 50.000 Rp. 30.000 Rp. 15.000 Rp. 75.000 Rp. 15.000 50.000/hari Rp. 5.000 Rp. 7.500
Rp. 30.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000/jam Rp. 25.000
270
= 25% untuk Petugas / Perawat Pengantar XVII
Pemeriksaan EKG
XVIII Tarif Konsultasi Spesialis/Rujukan
Rp. 20.000 Rp. 50.000
Dari realisasi pelayanan kesehatan diatas diberikan Jasa Pelayanan sebesar 40%.
Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasal 9 Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan a. 1). Pengambilan pengangkutan pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga Rp.1500,- per bulan. 2). Retribusi air limbah bagi pelanggan Yang sudah dapat Pelayanan IPAL dipungut Retribusi setiap bulan sebesar Rp. 1000,b. Pengambilan pengangkutan pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan, antara lain : 1. - Toko ukuran luas 10 M2 s/d 20 M2 = Rp.500,- per hari - Toko ukuran luas 20 M2 s/d 30 M2 = Rp.700,- per hari - Toko ukuran luas 30 M2 s/d 45 M2 = Rp.1.000,- per hari - Toko ukuran luas lebih dari 45 M2 = Rp. 1.500,- per hari 2. Kios dan Los = Rp. 500,- per hari 3. Pedagang Kaki Lima = Rp. 500,- Per hari. c. Rumah makan, Restoran, Hotel, Supermarket dan sejenisnya : a. Kecil…….Rp. 30.000,- Per bulan atau Rp. 1.000,- Per hari b. Sedang…..Rp. 42.500,- Per bulan atau Rp. 1.250,- Per hari c. Besar…….Rp. 45.000,- Per bulan atau Rp. 1.500,- Per hari d. Mall……..Rp. 250.000,- Per bulan d. Retribusi air limbah bagi perusahaan penyucian kendaraan dipungut sebagai berikut : 1) Usaha yang mempunyai Dok dengan kapasitas 6 mobil keatas dan mempunyai kompresor sebesar Rp. 3.000,- Per hari 2) Usaha yang mempunyai Dok dengan kapasitas 3 s/d 5 Mobil dan mempunyai kompresor sebesar Rp. 2.250,- Per hari 3) Usaha yang mempunyai Dok dengan kapasitas 1 s/d 3 Mobil dan mempunyai kompresor sebesar Rp. 1.500,- Per hari 4) Usaha selain diatas dikenakan sebesar Rp. 500,- Per hari. e. Retribusi kebersihan terhadap kendaraan tidak bermotor dikenakan sebagai berikut : 1) Bendi………………………….Rp. 500,- Per hari. 2) Becak/Gerobak.……………….Rp. 500,- Per hari. f. Retribusi Kebersihan terhadap kendaraan bermotor angkutan umum dikenakan sebagai berikut : 1) Angkutan Kota dan Pedesaan sebesar………………Rp. 500,- Per hari. 2) Mini Bus sebesar……………………………….........Rp. 500,- Per hari. 271
3) Bus Sebesar……………………………………..........Rp. 500,- Per hari. g. Retribusi kebersihan terhadap pemakain toilet/WC Umum dikenakan sebagai berikut : 1) Untuk buang air kecil…………………………..Rp. 500,2) Untuk buang air besar………………………….Rp. 750,h. Terhadap Kantor – kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah – sekolah dikenakan Retribusi kebersihan sebesar 7.500,- setiap bulan. i. Pengambilan pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industry antara lain: 1) Kecil…………….Rp. 15.000,- Per bulan atau Rp. 500,- Per hari 2) Sedang…………..Rp. 21.000,- Per bulan atau Rp. 700,- Per hari 3) Besar…………….Rp. 30.000,- Per bulan atau Rp. 1.000,- Per hari j. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan dikenakan Rp. 10.000,- Per bulan.
Bagian Ketiga Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Pasal 10 Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil I. a. Kartu Tanda Penduduk b. Kartu Keluarga c. Surat Pindah II. a Akta Kelahiran : 1. Warga Negara Indonesia. a. 0 Hari – 60 Hari b. Biaya Akta Perkawinan : 1. Warga Negara Indonesia ……... 2. Warga Negara Asing …………. c. Akta Kematian : 1. Warga Negara Indonesia ……... 2. Warga Negara Asing …………. d. Akta Perceraian : 1. Warga Negara Indonesia …….. 2. Warga Negara Asing ………… e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak : 1. Warga Negara Indonesia ……... 2. Warga Negara Asing …………. f. Akta Pengangkatan Anak/Adopsi : 1. Warga Negara Indonesia ……... 2. Warga Negara Asing …………. g. Akta Perubah atau Ganti Nama : 1. Warga Negara Indonesia ……... 2. Warga Negara Asing …………. h Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin 1. Warga Negara Indonesia
Rp. 35.000,Rp. 12.500,Rp. 12.500,-
Gratis Rp. 250.000,Rp. 400.000,Rp. 100.000,Rp. 200.000,Rp. 350.000,Rp. 500.000,Rp. 200.000,Rp. 400.000,Rp. 400.000,Rp. 500.000,Rp. 500.000,Rp. 500.000,Rp. 1.000.000,272
2. Warga Negara Asing i Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI
Rp. 2.000.000,Rp. 250.000,-
Bagian keempat Retribusi pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Pasal 11 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum a) Mobil barang 1. Roda 4 sebesar 2. Roda 6 sebesar b) Mobil angkutan orang 1. Bis wisata roda 4 2. Bis wisata roda 6 3. Taxi sebesar c) Kendaraan pribadi 1. Sedan, jeep, subarr ban dan sejenis 2. Sepeda motor dan sejenisnya d) Kendaraan tidak bermotor 1. Becak barang, gerobak dan sejenis 2. Bendi sebesar
Rp. 2000,- setiap kali parkir Rp. 2500,- setiap kali parkir Rp. 3000,- setiap kali parkir Rp. 4000,- setiap kali parkir Rp. 3000,- per hari Rp. 2000,- setiap kali parkir Rp. 1000,- setiap kali parkir Rp. 0,Rp. 1000,- per hari
Bagian kelima Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 12 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin, dikenakan harian yang besarnya sebagai berikut: a. Untuk lokasi dengan ukuran s/d 3m2 sejumlah b. Untuk lokasi dengan ukuran diatas 3m2 s/d 9m2 sejumlah c. Untuk lokasi dengan ukuran lebih dari 9m2 sejumlah
retribusi dan/atau bea Rp. 500,-per hari Rp. 1000,-per hari Rp. 2000,-perhari
Bagian Keenam Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 13 Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya dengan isi sampai dengan 9 (Sembilan) Liter ditetapkan tarif sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen Co2, Halon dan sejenisnya dengan isi sampai dengan 9 (Sembilan) Liter ditetapkan tarif sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu Lima Ratus Rupiah) 273
Bagian ketujuh Retribusi Penyedotan Kakus Pasal 14 Tarif Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus a. Untuk kakus rumah tangga: a. Untuk 1 (satu) trip mobil ……………………Rp. 130.000,b. Untuk 2 (dua) trip mobil……………………..Rp. 230.000,c. Untuk 3 (tiga) trip mobil……………………..Rp. 350.000,d. Untuk 4 (empat) trip dan seterusnya dikenakan biaya setiap satu trip sama dengan point a. 1 diatas. b. Untuk kakus industri rumah tangga ditambah 30% dari biaya kakus rumah tangga. c. Untuk pemakain IPLT dengan mobil unit tinja diluar Pemerintah Kota Payakumbuh dikenakan retribusi Rp. 20.000,- per trip.
Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 15 Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Untuk setiap pelayanan tera / tera ulang diberikan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) Per Tera / Tera Ulang.
Bagian Kesembilan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 16 Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Adalah 2 % (Dua Persen) X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 17 Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kota Payakumbuh.
BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 18 Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu diatur dengan Peraturan Walikota.
274
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)
(1) (2) (3)
(4) (5)
BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 19 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota; Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor kekas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan walikota. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Bagian Kedua Keberatan Pasal 20 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 21 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
275
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 22 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 24 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dan dibayar dimuka; (2) Pembayaran retibusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan bukti pembayaran; 276
(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; (4) Bentuk, isi kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 26 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 27 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yasudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 28 (1) Tarif retribusi ditinjau Kembali Paling Lama 3 (tiga) Tahun sekali. 277
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (4) Sebelum tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Payakumbuh.
(1) (2)
(3) (4)
(1)
BAB XV PENYIDIKAN Pasal 29 Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal : a. pemeriksaan tersangka; b. memasuki tempat tertutup; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan saksi; e. pemeriksaan ditempat kejadian; f. pengambilan sidik jari dan pemotretan. BAB XVI SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 30 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 278
(2) (3)
(1)
(2) (3)
setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Ketentuan mengenai Tata Cara penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 31 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar; Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : (1) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor dinyatakan masih tetap berlaku; (2) semua peraturan pelaksanaan tentang retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; (3) Hal – hal yang menyangkut tentang teknis Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : 1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan dan Pengisian Alat Pemadam Kebakaran; 4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Operasional Bendi; 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa dan Retribusi Kepariwisataan; 279
9. 10.
11. 12.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakumbuh Pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA PAYAKUMBUH dto JOSRIZAL ZAIN Diundangkan di Payakumbuh Pada Tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dto IRWANDI LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2011 NOMOR : 29
280
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I.
UMUM Dalam menjalankan Pemerintahan Pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut Retribusi Kepada Masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis Retribusi Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000. Maka segala Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru tersebut.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas 281
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Pasal 8
Pasal 9
Cukup Jelas Untuk Surat Keterangan Kesehatan bagi Pelajar Warga Kota Payakumbuh digratiskan.
Cukup Jelas Pasal 10 Untuk Penduduk Yang Lahir Sebelum Tanggal 31 desember 2011 dengan usia 18 Tahun kebawah biaya Akte Kelahiran di gratiskan. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas 282
Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 29
283