PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK
Menimbang
: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat H, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II; b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2730); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41 Tahun 1997, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 11983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedornan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
RETRIIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Gresik; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya; f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; g. Retribusi Pemakaian Keyaaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah
antara
lain
pemakaian
ruangan
pesta,
pernakaian
kendaraan/alat-alat berat milik Daerah; h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan; i. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin tempat usaha; j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang; k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melaukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda: o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; p. Pemeriksaan
adalah
Serangkaian
Kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; q. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 3 Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
a. Pemakaian tanah; b. Pemakaian bangunan; c. Pemakaian ruangan untuk pesta; d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah; e. Mobil Ambulance dan kereta jenazah; f. Pemakaian lapangan olah raga dan gudang olah raga. Pasal 4 Subyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan Yang memperoleh hak untuk mcnggunakan kekayaan Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Penialaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan berdasarkan jangka waktu, jenis, luas klasifikasi pemakaian Kekayaan Daerah. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasaran jenis keyaaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu, jenis, luas klasifikasi pemakaiannya; (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya; (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif
ditetapkan
sebagai
jumlah
pembayaran
persatuan
unit
pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek; (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal; (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
A. Penggunaan Tanah Besarnya retribusi atas penggunaan tanah adalaah sebagai berikut: 1. Retribusi tanah untuk rumah kediaman per tahun/meter persegi sebesar Rp. 2.l00,00: 2. Retribusi tanah untuk Kantor per tahuri/meter persegi Rp. 3.000,00 3. Retribusi tanah untuk usaha ekononii per tahun/meter per segi: a. Toko, kios
Rp.
5.400,00 b. Warung/restoran
Rp.
5.400,00 c. Perusahaan
Rp.
4.500,00 d. Pompa bensin
Rp.
21.000,00
e. Tambak ikan/garam per tahun/Ha
Rp.
180.000,00 f. Pertanian/Perkebunan per tahun/Ha
Rp.
90.000,00
g. Usaha Ekonorni/M2
Rp.
600,00
4. Retribusi tanah untuk tontonan per hari/M2 Rp.
300,00
5. Retribusi tanah untuk hajat per hari/M2
Rp.
240,00
6. Retribusi tanah untuk keperluan lain per
Rp
600,00
Hari/M2 7. Retribusi tanah untuk pemasangan kabel telepon/listrik per tahun No 1
Klasifikasi Pemakaian Tanah
Luas Tiap
Saluran di atas dan/atau sepanjang 100 M
I 3.000
Kelas II 2.500
III 2.000
50.000
40.000
30.000
jalan. 2
Silangan
di
bawah
jalan
secara Silangan
memotong 3
Silangan di bawah jalan secara boring
Silangan
5.000
4.000
3.000
4
Silangan di atas jalan
Silangan
3.000
2.500
2.000
5
Man Hole di bahu jalan
Man Hole
15.000
12.500
10.000
6
Man Hole diperkerasan jalan
Man Hole
50.000
45.000
40.000
7
Penempatan
kabel
telpon/listrik Silangan
50.000
40.000
30.000
dengan menggunakan pipa saluran yang memotong jalan 8. Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran (gas, air) di bawah atau urut sepanjang jalan per tahun : No
Klasifikasi Pemakaian Tanah
Luas Tiap
1
Diameter 0 s/d 4 inci
M
I 500
2
Diameter 10 inci lebih setiap kelipatan
M
800
Kelas II 450
III 400
700
600
10 inci 9. Retribusi tanah untuk pemasangan pipa (gas,air) yang menyilang di bawah tanah per tahun : No
Klasifikasi Pemakaian Tanah
Luas Tiap
Kelas II 4.000
III 3.000
1
Secara boring
Silangan
I 5.000
2
Secara memotong jalan diameter pipa Silangan
25.000
20.000
15.000
50.000
45.000
40.000
50.000
40.000
40.000
I 5.000
Kelas II 4.500
III 4.000
a. Tempat tinggal
2.500
2.000
1.500
b. Perusahaan/industri
5.000
4.000
3.000
c. Warung/restoran
2.750
2.500
2.250
17.500
15.000
12.500
2.500
2.000
1.500
0 s/d 4 inci 3
Secara memotong jalan diameter 4 s/d Silangan 10 inci
4
Lebih dari 10 inci setiap kelipatan 10 Silangan inci
10. Retribusi tanah untuk lain-lain per tahun : No
Klasifikasi Pemakaian Tanah
1
Penetapan utilitas pada jembatan
2
Penggunaan tanah untuk keperluan
Luas Tiap 1
jalan keluar masuk dan lain-lain :
d. Pompa bensin e. Usaha ekonomi lain
f. Retribusi tanah untuk keperluan
2.500
2.000
1.500
lain B. Penggunaan Gedung/Bangunan: 1. Gedung Nasional Indonesia (GNI) a) Besamya tarif retribusi gedung: *
Penggunaan siang hari (Pukul 06.00 s/d 15.00 WIB) *
Sosial
150.000
*
Perorangan
200.000
*
Penggunaan malam hari *
Sosial
200.000
*
Perorangan
250.000
*
Penggunaan sehari semalam ( 01.00 s/d 24.00 WIB) *
Sosial
300.000
*
perorangan
350.000
*
Penggunaan mingguan (7 hari)
1.650.000
*
Penggunaan bulanan (31 hari)
7.500.000
b) Retribusi persampahan
3.000
c) Retribusi parkir
20.000
d) Jasa kebersihan gedung
50.000
2. Gedung Olah Raga (GOR) a. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan instansi Pemerintah, organisasi sosial atau politik: * Pemakaian pagi hari (06.00 s/d 15.00 WIB)
100.000
* Pemakaiarr malam hari (Pukul 16.00 s/d 05.00 WIB) 150.000 b. Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang
bersifat
komersial
yang
dipergunakan
untuk
perorangan, organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan atau badan hukum lain: * Pemakaian pagi hari (Pukul 06.00 s/d 15.00 WIB) 200.000 * Pemakaian malam hari (Pukul 16.00 s/d 05.00 WIB) 250.000 c. Untuk keperluan olah raga
* Penggunaan pagi hari (Pukul 05.00 s/d 11.00 WIB) 25.000 * Penggunaan siang hari (Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB) 25.000 * Penggunaan malam hari (Pukul 19.00 s/d 23.00 WIB) 30.000 * Penggunaan sehari semalam (Pukul 01.00 s/d 24.00 WIB) 80.000 * Penggunaan mingguan (7 hari)
520.000
* Penggunaan bulanan (31 hari)
2.400.000
* Penggunaan tahunan
28.000.000
3. LapanganTenis * Penggunaan pagi hari (Pukul 05.00 s/d 11.00 WIB)
25.000
* Penggunaan siang hari (Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB)
25.000
* Penggunaan malam hari (Pukul 19.00 s/d 23.00 WIB) 35.000 * Penggunaan sehari semalam (Pukul 01.00 s/d 24.00 WIB) 85.000 * Penggunaan mingguan (7 hari) per lapangan * Penggunaan bulanan (31 hari) per lapangan * Penggunaan tahunan per lapangan
520.000 2.400.000 28.000.000
4. Gedung Pusat Latihan Kerja (PLK) Bunder a. Untuk keperluan pelatihan atau rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, organisasi sosial atau politik dengan rincian sebagai berikut: * Retribusi penggunaan ruang tidur per hari per kamar
50.000
* Retribusi penggunaan ruang kelas per hari 50.000 * Retrubusi penggunaan ruang/balai pertemuan per hari. 100.000 b. Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang
bersifat
kornersial
yang
dipergunakan
untuk
perorangan, Ormas/keagamaan dan atau badan hukum lain per hari. 5. Lapangan Tlogo Dendo
• Penggunaan harian 500.000 • Penggunaan mingguan
3.400.000
* Penggunaan bulanan
14.500.000
6. Penggunaan Rumah Dinas Pemda Besarnya retribusi atas penggunaan rumah dinas adalah sebagai berikut: TYPE RUMAH Type 100
IBU KOTA
IBU KOTA
KABUPATEN
KECAMATAN
SEWA/BULAN 50.000,00
SEWA/BULAN 45.000,00
TEMPAT
DESA SEWA/BULAN 35.000,00
TERPENCIL SEWA/BULAN 30.000,00
Type 70
40.000,00
35.000,00
20.000,00
17.500,00
Type 54
30.000,00
25.000,00
17.500,00
15.000,00
Type 45
25.000,00
20.000,00
15.000,00
12.000,00
Type 36
15.000,00
12.000,00
10.000,00
7.500,00
Type 21
12.500,00
10.000,00
7.500,00
5.000,00
C. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat 1. Pemakaian retribusi untuk pemakaian per hari (Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB) a. Mesin Gilas
1)
S/d tahun 1976
40.000,00
Kelas I 45.000,00
2)
Tahun 1997 s/d 1980
45.000,00
50.000,00
60.000,00
3)
Tahun 1980 s/d 1984
50.000,00
55.000,00
65.000,00
4)
Tahun 1985 s/d 1988
55.000,00
60.000,00
70.000,00
5)
Tahun 1989 s/d 1992
65.000,00
70.000,00
80.000,00
6)
Tahun 1993 s/d 1996
70.000,00
75.000,00
85.000,00
No
Klasifikasi Pemakaian Tanah
II 55.000,00
b. Pemakaian Peralatan Jalan No 1
Tahun Pembuatan S/d 1998
Vibraor
Aspalt
Roller
Sprayer
60.000
45.000
Aspalt/ Paver Finisher 70.000
Air
Tyrre
Compressor
Roller
55.000
65.000
2
1989 – 1992
70.000
50.000
75.000
65.000
75.000
3
1993 – 1996
75.000
55.000
80.000
75.000
75.000
D. Pemakaian Jasa Laboratorium 1. Pengujian Pekerjaan Jalan No 1
Jenis Pengujian *Dinamic
DPC
Cone
Rp
Tarif Pengujian 27.500,00
Rp
17.500,..
Rp
15.000,..
Penetrometer/Kepadatan 2
Sand Cone/Kepadatan Lapangan
3
Kadar
Air
dengan
karbit
(alat
speedy
moisture) 2. Pengujian Aspal Beton No 1
Jenis Pengujian Ekstraksi
Rp
Tarif Pengujian 25.000,00
2
Core Drill
Rp
27.500,00
3
Berat Isi Campuran
Rp
5.500,00
Abrasi Test
Rp
Tarif Pengujian 12.500,00
2
Berat jenis penyerapan agrerat kasar
Rp
9.200,00
3
Berat jenis penyerapan agrerat halus besar
Rp
11.000,00
4
Berat Isi
Rp
4.400,00
5
Kadar Lumpur
Rp
6.000,00
6
Sand Equivalent
Rp
2.000,00
3. Pengujian Agregat No 1
Jenis Pengujian
4. Pengujian Tanah Bahan Jalan No 1
Jenis Pengujian Kadar Air
Rp
Tarif Pengujian 4.000,00
2
Berat Jenis
Rp
6.000,00
3
Atter Berg LLPL/PL
Rp
10.000,00
4
Analisa Saringan
Rp
7.500,00
5
Pemadatan Standart Rp E.1. Retribusi Penagunaan Mobil Ambulance Jenazah
26.000,00
No 1
Uraian Km Dalam Kota Gresik
Km
Rp 22.000
Total (Rp) 30.000,00
2
Cerme
2 x 14
56.000,00
3
Menganti
2 x 20
80.000,00
4
Kedamean
2 x 25
100.000,00
5
Benjeng
2 x 20
80.000,00
6
Balongpanggang
2 x 25
100.000,00
7
Wringinanom
2 x 34
136.000,00
8
Driyorejo
2 x 34
136.000,00
9
Manyar
2 x 10
40.000,00
10
Bungah
2 x 20
80.000,00
11
Sidayu
2 x 26
104.000,00
12
Dukun
2 x 28
112.000,00
13
Panceng
2 x 32
128.000,00
14
Ujungpangkah
2 x 34
136.000,00
15
Duduk sampeyan
2 x 17
68.000,00
16
Surabaya
2 x 25
80.000,00
E.2 Retribusi Penggunaan Mobil Ambulance Pasien No 1
Uraian Km Dalam Kota Gresik
Km
Rp 1.250
Total (Rp) 20.000,00
2
Cerme
2 x 14
36.000,00
3
Menganti
2 x 20
50.000,00
4
Kedamean
2 x 25
62.500,00
5
Benjeng
2 x 20
50.000,00
6
Balongpanggang
2 x 25
62.500,00
7
Wringinanom
2 x 34
85.000,00
8
Driyorejo
2 x 34
85.000,00
9
Manyar
2 x 10
25.000,00
10
Bungah
2 x 20
50.000,00
11
Sidayu
2 x 26
65.000,00
12
Dukun
2 x 28
70.000,00
13
Panceng
2 x 32
80.000,00
14
Ujungpangkah
2 x 34
85.000,00
15
Duduk sampeyan
2 x 17
42.000,00
16
Surabaya
2 x 25
62.000,00
17
RSUD Dr. Soetomo
2 x 20
50.000,00
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah. BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian. Pasal 11 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pernungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran. tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah; BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDKBT. STRD atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar atau wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XV KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 19 (1) Kepala Daerah Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, penolakan, atau menambah besamya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
(2)
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan
kelebihan
pembayaran
retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan., permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya. ke1cbihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dun) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dun persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan, secara tertu.lis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya Kelebihan Pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 22 (1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Perintah Membayar Kelebihan Retribusi,
(2)
Apabila kelebihan penibayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pemindah Bukuan dan Bukti Pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pengurangan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila: a. Diterbitkarmya surat teguran; b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak Iangsung. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pe1anggaran
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai peyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 1987 tentang Ijin Pemakaian Tempattempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat rnengetahuinya niemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di : Gresik Pada Tanggal : 25 Maret 2000 BUPATI GRESIK Ttd Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di
: Gresik
Pada tanggal
: 31 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Ttd Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIKTAHUN 2000 NOMOR 6 SERI B
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah, harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah jasa usaha berupa penyediaan sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berupa tanah, gudang, alat-alat berat dan tempat-tempat lain yang dapat dipakai sebagai jasa pelayanan kepada masyarakat. Agar supaya sarana yang disediakan oleh Pernerintah Daerah tersebut dapat dipelihara kelangsungannya kebutuhan dana penyelenggaraan yang memadai, maka sudah sewajarnya apabila kepada masyarakat yang menikmati jasa tersebut sebagai kontra prestasinya dipungut retribusi. Peraturan Daerah ini untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang N0 18 Tahun 1997 dan Peraturan pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1996 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Pelayanan
pemakaian
kekayaan
Daerah
antara
lain
pemberian ijin atas penggunaan tanah dan bangunan kepada orang atau hadan usaha pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan. Alat-alat berat milik Daerah. Pasal 3
: Cukup Jelas.
Pasal 4
: Subyek Retribusi Kekayaan Daerah dapat merupakan wajib retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.
Pasal 5 s/d 7
: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (6)
: Faslitas yang diperoleh pemakai meliputi :
Huruf B butir e
• Gedung • Lampu penerangan dengan daya 10.000 Watt • Air PDAM
Huruf E butir 1
: 1. Apabila jarak tempat tujuan melebihi dari Km, yang tertera diatas pemakai ambulance membayar tambahan tersebut kepada sopir ambulance dan mengisi surat perintah jalan yang disediakan. 2. Biaya tol/portal menjadi tanggunga penyewa kendaraan.
Pasal 9 s/d 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Sebelum
menggunakan
kekayaan
Daerah
khususnya
terhadap pemakai tanah dan bangunan wajib retribusi diwajibkan mengajukan permohonan dan persyaratan lain untuk memperoleh ijin dari Kepala Daerah. Atas pemberian ijin tersebut, kepada yang bersangkutan dikenakan retribusi. Ayat (1), (2), (3)
: Untuk menentukan besarnya retribusi, wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah
(SPdORD)
sebagai
dasar
perhitungan
dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. Pasal 14 s/d 29
: Cukup jelas.
