PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,
Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab; bahwa terhadap Kekayaan Daerah seperti gedung/bangunan milik Pemerintah Kota Prabumulih, kendaraan dan kekayaan lainnya pemakainya perlu ditertibkan diberdayakan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota.
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 )
2.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5.
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
8.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih; 3. Walikota adalah Walikota kota Prabumulih; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih; 6. Kekayaan Daerah itu adalah barang-barang milik Pemerintah Daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan orang lain; 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas Penggunaan Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah ; 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Prabumulih; 9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi; 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang digunakan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
3 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 12. Surat Penetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda; 14. Pendataan dan Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar; 15. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusiyang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sangsi administrasi; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang; 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah terutang; 18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan; 19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ; 20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) atau (Surat Keterangan Retribusi Daerah Keterlambatan Bayar Tagihan) SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang terutang. 21. BAB II NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
4 Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pemberian hak oleh Pemerintah Kota atas Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.
Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang atau badan di luar lingkungan Pemerintah Kota yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV PERIZINAN Pasal 6 (1). Setiap orang atau badan yang akan menggunakan kekayaan Daerah harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2). Syarat-syarat dan Prosedur permohonan izin serta Tata cara pemakaian kekayaan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI SERTA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI. Pasal 7 (1). Prinsip yang dianut dalam penetapan Sruktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan yang layak dengan maksud untuk memelihara Kekayaan tersebut agar dapat bertahan lama. (2). Cara mengukur tingkat Retribusi adalah lamanya dan banyaknya pemakaian Kekayaan Daerah .
5 BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD. (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. Pasal 9 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.
BAB VII STRUTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Dasar Penetapan Retribusi adalah lamanya dan banyaknya pemakaian Kekayaan Daerah. (2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah sebagai berikut : a. Retribusi Kendaraan / alat-alat berat per hari di luar biaya pengemudi/ operator,BBM dan Mobilisasi /Demobilisasi: Jenis Angkutan : 1. Dump Truck Kapasitas 2,5 s/d 3,5 ton……Rp. 125.000,-/hari 2. Dump Truck Kapasitas 5 ton……………. .Rp. 170.000.-/hari 3. Truck Bak Kayu………………………......Rp. 150.000,-/hari 4. Mobil Tinja ……………………………….Rp. 175.000.-/hari 5. Amrol Truck ………………………………Rp. 175.000.-/hari 6. Mobil Tangki Air…………………………..Rp. 175.000.-/hari 7. Lavatoriy Truck……………………………Rp. 150.000.-/hari 8. Truck Loader………………………………Rp. 400.000.-/hari 9. Kontainer……………………...……………Rp.100.000.-/hari 10. Mobil Jenasah………………………………Rp.150.000.-/hari 11. Mobil Ambulan…………………………….Rp.150.000.-/hari b. Retribusi Tanah: 1.Retribusi tanah untuk pemasangan sarana atau media luas ruang sebesar 1 % x hd x 12 x luas. 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk ……… tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp 100/M2/bulan. 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha sebesar 0,5% x Rp harga tanah x 12 bulan x luas tanah. c. Retribusi Gedung / Bangunan 1. Gedung Balai Karya / Serbaguna / sebesar Rp. 150.000/ hari. 2. Gedung Olah Raga ( GOR ) sebesar Rp. 250.000/ hari 3. Gedung Balai Kecamatan sebesar Rp.100.000/ hari 4. Gedung Balai Kelurahan sebesar Rp. 50.000/ hari 5. Gedung Sekolah : a. Untuk Sekolah sebesar Rp.25.000/ bulan b. Untuk Kursus sebesar Rp. 20.000/bulan d. Lapangan Olah Raga 1. Tenis sebesar Rp 100.000/band /bulan 2. Volly sebesar Rp.50.000/bulan 3. Bulu Tangkis sebesar Rp. 75.000/bulan 4. Bola Kaki sebesar Rp.100.000/bulan.
6 Lapangan Bola Kaki untuk Kegiatan Pertunjukan dan pameran sebesar Rp.100.000/hari. e. Retribusi W . C. umum i. Di pasar sebesar Rp 100.000/lokasi/bulan. ii. Di terminal sebesar Rp 200.000/lokasi/bulan. iii. Organ Tunggal sebesar Rp. 150.000/hari.
BAB VIII CARA MENGHITUNG RETRIBUSI Pasal 11 Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang atau badan yang memakai Kekayaan dan fasilitas Daerah dihitung dengan cara mengalikan dasar penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dalam Daerah. (2) Masa Retribusi adalah masa lama kontrak berlangsung .
wilayah
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) (2) (3)
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan . Retribusi dipungut dengan menggunakan SPRD atau dokumen lainyang disamakan. Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus Penerima. BAB XI INSTANSI PEMUNGUT Pasal 14
(1) (2)
Instansi pemungut adalah Instansi yang ditetapkan oleh Walikota. Kepada Dinas / Instansi Pemungut dan Instansi terkait lainya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil retribusi yang disetor ke kas Daerah. (3) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 15
7 (1). Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini didiberikan tanda bukti pembayaran . (2). Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3). Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 16 (1).
(Surat Keterangan Retribusi Daerah) SKRD, (Surat Keterangan Retribusi Daerah) SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, (Surat Keterangan Retribusi Daerah) SKRD tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan (SuratTagihan Retribusi Daerah) STRD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku Retribusi masing-masing. (2). Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku Retribusi . (3). Atas dasar buku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
(4). Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi. (5). Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 17 (1). Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran . (2). Dalam Jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan lain yang sejenis ,Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (3). Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota. Pasal 18 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota. BAB XIV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19
8 (1). Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2). Tata cara pemberian pengurangan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
BAB XV TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 20 (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. (2). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sangsi tersebut dikenakan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya. (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
(4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus di sampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimakan SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan. (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima. (6). Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 21 (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterbitkan. (3). Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. (4). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
9 BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 22 (1). Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis pada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga oleh Walikota. (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.
Pasal 23 (1). Dalam hal ini kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
(2). Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (3). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
Pasal 24 (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi. (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ditetapkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua seperseratus) setiap bulanya dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
BAB XIX
10 KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 ( Enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.-( Lima juta Rupiah ). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 27 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerntah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara hukum pidana;
(2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan;
11 k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3). Penyidik seabagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum setelah dikoordinasikan dengan polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota
Pasal 29 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan . Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 10 September 2003 WALIKOTA PRABUMULIH
RACHMAN DJALILI
Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 25 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH
HASBULLAH KEMIS
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 29 SERI C
12
