1
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,
Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah berupa Pengelolaan Terminal maka dipandang perlu terhadap Kendaraan Bermotor yang menggunakan fasilitas Terminal dipungut Retribusi; b. bahwa Tentang Terminal dan Retribusi Terminal dalam Kota Prabumulih perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukkan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah & Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan & Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden R.I Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH RETRIBUSI TERMINAL.
KOTA
PRABUMULIH
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Prabumulih.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3.
Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. 5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
7.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan Usaha lainnya yang melakukan usaha dibidang Angkutan Jalan.
3
8.
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
9.
Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, serta mobil barang tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan Peron.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka. 19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
4
BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum serta mobil barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 (1)
Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi : a. Penyediaan Tempat Parkir Penumpang dan Bis Umum; b. Penyediaan tempat Parkir Kendaraan Angkutan Barang; c. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha; d. Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal;
(2)
Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas tempat yang dikelolah oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
5
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) (2) (3)
Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah. Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut : Jenis Pelayanan Penyediaan fasilitas dan tempat parkir kendaraan Penumpang dan bis umum serta mobil barang
Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas 1. Angkuatn Kota/Pedesaan : a. Mpu/Otolet b. Bus/Non Bus 2. Angkutan Antar Kota/ Pedesaan : a. Bus Kecil 10-17 Orang b. Bus Sedang 18-27 Orang c. Bus Besar Ekonomi 28 Orang d. Bus Besar Non Ekonomi 28 Orang 3. Angkutan Barang : a. Mobil Pick-Up JBB 3.000 Kg b. Mobil Truck Engkel JBB 3.000-5.500 c. Mobil Truck Doble JBB 5.500-10.000 d. Mobil Truck Besar JBB 10.000-15.000 e. Mobil Truck Tronton JBB 15.000-24.000 f. Mobil Trailler/Gandengan JBB 24.000 keatas 3.000-5.000 Kg
Tarif
Rp. 1.500,Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,Rp. 1.500,Rp. 1.500,Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,Rp. 1.500,Rp. 2.000,-
Rp. 3.000,Rp. 4.000,Rp. 7.500,-
6
(4)
Besarnya tarif sewa pemakaian tempat usaha (kios dan lain-lain) setiap petak disesuaikan dengan harga pasar melalui Keputusan Walikota.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas yang diberikan.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1)
Pemungutan retribusi dilakukan setiap kali kendaraan masuk terminal.
(2)
Pemungutan retribusi/pembayaran dapat dilakukan secara langganan bulanan dengan pembayaran dimuka/diawal bulan dengan perincian pembayaran 20 (Dua Puluh) kali besar retribusi.
(3)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(4)
Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima Dinas Perhubungan.
(5)
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 11 (1)
Pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2)
Kepada Instansi Pemungut/Unit Pengelola, dan Instansi terkait diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % dari hasil Pungutan Retribusi.
(3)
Pembagian biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
7
BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12 (1)
(2)
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1)
(2) (3)
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 ( Tiga ) bulan atau denda paling tinggi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Denda dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
BAB XI PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
8
g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan Penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 10 September 2003 WALIKOTA PRABUMULIH,
RACHMAN DJALILI
Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 25 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,
HASBULLAH KEMIS
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI C
9
