PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran serta segenap masyarakat perlu dilibatkan semaksimal mungkin untuk menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan di Kota Prabumulih, antara lain dibidang Sumbangan Pihak Ketiga; b. bahwa untuk melaksanakan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
2
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SUMBANGAN PIHAK KETIGA
PRABUMULIH
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3.
Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4.
Pejabat adalah Pejabat yang berwenang.
5.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih.
6.
Instansi pemungut adalah Instansi yang karena kewenangannya memungut sumbangan dari pihak ketiga ditunjuk sebagai petugas pemungut.
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
8.
Pihak Ketiga adalah masyarakat baik perorangan, kelompok maupun badan yang bergerak dalam bidang usaha.
9.
Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara iklas tidak mengikat yang diperoleh oleh pihak ketiga, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
10. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah. 11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pemerintahan Kota Prabumulih.
3
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2
(1) Sumbangan pihak ketiga diberikan kepada Daerah secara ikhlas tidak mengikat yang diperoleh oleh pihak ketiga, yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Sumbangan pihak ketiga dapat berupa uang atau barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik pihak ketiga. (3) Sumbangan pihak ketiga yang berupa benda tidak bergerak harus dilengkapi dengan akta otientik. Pasal 3 Dikecualikan dari objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah khusus mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur tersendiri dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pasal 4 (1) Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha. (2) Wajib Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha baik dalam Kota maupun diluar Kota Prabumulih yang telah terdaftar pada Pemerintah Kota Prabumulih. Pasal 5 Prinsip yang dianut dalam sumbangan pihak ketiga adalah sebagai berikut : (1) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (2) Bersifat sukarela dan tidak mengikat. Pasal 6 Sumbangan Pihak Ketiga menjadi Asset Daerah. BAB III PENERIMAAN SUMBANGAN Pasal 7 (1) Sumbangan pihak ketiga diterima dengan menggunakan berita acara penerimaan, dan dilakukan dalam acara protokuler. (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4
Pasal 8 (1) Instansi penerima adalah Dinas Pendapatan Daerah karena kewenangannya sebagai koordinator pendapatan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga,dan dapat dikerjasamakan dengan unit kerja / instansi lain atas persetujuan Walikota. (2) Unit kerja / Instansi lain tersebut pada ayat (1) akan ditentukan dengan Keputusan Walikota (3) Kepada dinas/instansi dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil sumbangan yang disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima. (4) Pembagian biaya pemungutan tersebut pada ayat (2 ) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN Pasal 9 (1) Pemberian sumbangan pihak ketiga dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. (2) Unit kerja / instansi dan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) harus menyetorkan hasil penerimaan sumbangan tersebut ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Walikota. (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang harus dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota. (4) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Kota dilakukan melalui Walikota atau pejabat yang ditunjuk .
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan lainnya yang berkenaan dengan Sumbangan Pihak Ketiga beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
5
Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
Ditetapkan di Prabumulih. pada tanggal 10 September 2003
WALIKOTA PRABUMULIH
RACHMAN DJALILI
Diundangkan di Prabumulih. pada tanggal 25 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,
HASBULLAH KEMIS
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 35 SERI E
