PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR
39
TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka Pemantapan pelaksanaan kegiatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi maka perlu menerbitkan pedoman tentang retribusi izin gangguan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang retribusi izin gangguan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). 9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42 ); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN :
2
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG RETRIBUSI GANGGUAN
IZIN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih. 3. Walikota adalah Walikota Prabumulih. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih. 6. Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan oleh Walikota Prabumulih bagi tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 226 Jo.Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450. 7. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 8. Biaya perizinan adalah pungutan atau pemasukan uang bagi Pemerintah Kota pemberian Izin Undangundang Gangguan. 9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih. BAB II PERIZINAN Pasal 2 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan mendirikan membuka atau memperluas tempat usaha yang berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang gangguan Stbl Tahun 1926 nomor 226 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki izin Gangguan yang diberikan Walikota. (2) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan. (3) Permohonan izin Gangguan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor. (4) Syarat-syarat dan cara pengajuan izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (5) Setiap pemberian izin gangguan dipungut retribusi. BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama retribusi izin gangguan, dipungut retribusi atas izin yang diajukan untuk mendirikan, membuka atau memperluas tempat usaha yang diwajibkan memiliki izin gangguan. Pasal 4 Objek Retribusi Izin Gangguan adalah semua tempat usaha yang kegiatanya meliputi : 1. Yang didalamnya akan diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, demikian juga akan dijalankan dengan motor listrik dan lain-lain tempat bekerja yang menggunakan uap air, gas uap air yang besar (tinggi) tekananya. 2. Yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan-bahan lainya mudah meletus termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat menyimpan kembang api (petasan atau mercon) 3. Yang disediakan untuk membuat bahan-bahan kimia, termasuk juga pabrik geretan (korek api)
3
4. Yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan benda-benda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap) 5. Yang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil yang diperoleh dari pembuatan itu, didalamnya termasuk juga pabrik-pabrik gas. 6. Yang disediakan untuk membuat lemak damar. 7. Yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah). 8. Yang dipergunakan sebagai tempat membuat mouth (kecambah-kecambah) dari berbagai jenis (kedelai dan kacang) tempat-tempat membuat bir, pembakaran, pengukusan, pabrik spiritus, pabrik cuka, pabrik tepung dan pembikinan roti, demikian pula pabrik sirup buah-buahan. 9. Yang disediakan untuk pemotongan hewan, pengkulitan, tempat pengolahan isi perut hewan,penjemuran, pengasapan ( penyalian ) dan pengasinan , benda- benda yang berasal dari binatang demikian pula penyamakan kulit. 10. Parik- parik dan personil tembikar( keramik ) pembakaran batu , genteng , ubin dan tegal .tempat pembuatan barang - barang kaca , pembuatan kapur karang kapur bata dan tempat penghancuran kapur. 11. Untuk peleburan logam , penuangan besi , pemukulan logam , tampat mencanai logam , pertukangan tembaga , kakung dan pembikinan kawah. 12. Untuk penggilingan batu kincir, penggergajian kayu dan penggilingan ( kilang ) minyak . 13. Untuk galangan kapal , pematahan batu dan penggergajian kayu , pembuatan gilingan pembakaran karet , pembuatan tahang dan kedai tukang kayu. 14. Untuk penyewaan kereta dan pemeliharaan susu. 15. Untuk latihan menembak. 16. Untuk bangsal tempat menggantungkan daun- daun tembakau . 17. Untuk pabrik kayu ( singkong dan tapioka ) 18. Untuk pabrik guna mengerjakan ruber , karet atau getah pecah atau benda- benda yang mengandung karet. 19. Untuk bangsal kapuk dan pembatikan 20. Untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap,demikian pula segala pendirian yang lain,yang dapat mengakibatkan bahaya dan gangguan.
Pasal 5 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan jenis kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki izin gangguan. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan luas tempat usaha.
4
BAB VI PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BERDASARKAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Atas izin gangguan yang diajukan dikenakan tarif retribusi sebagai berikut: NO 1.
Golongan Tempat Usaha Tempat Usaha Besar
Jenis Usaha a. Tempat usaha yang ada didalamnya diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap atau pesawat gas, motor listrik dan lain-lain tempat bekerja yang menggunakan uap air, gas atau uap air yang besar (tinggi) tekanannya. b. Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan buahbuahan yang mudah meletus/meledak, termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan dan mercon). c. Tempat usaha yang digunakan untuk membuat bahan-bahan kimia termasuk juga pabrik geretan (korek api). d. Tempat usaha yang dipergunakan untuk mengukus tanpa menggunakan air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau binatang dan untuk megobah hasil yang di peroleh itu, termasuk juga pabrik gas. e. Pabrik-pabrik porselin dan tembikar (Keramik), pembakaran batu dan tempat menghancurkan kapur. f. Tempat usaha yang dipergunakan untuk penggilingan batu kincir, penggergajian kayu dan penggilingan (Kilang) minyak. g. Pabrik guna mengerjakan Rubber, karet, getah percah atau bendabenda yang mengandung karet.
Tarif Rp 300.000,-
5
2.
Tempat Usaha Menengah
a. Tempat usaha yang disediakan Rp 250.000,untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan benda-benda pengolahan yang mudah habis (menguap). b. Tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat untuk membuat Mouth (Kecambah) dari berbagai jenis kedelai dan kacang, tempattempat membuat bir, pembakaran pengukusan, pabrik spritus, pabrik cuka, pabrik penyaringan pabrik tepung dan pembikinan roti demikian pula pabrik sirup buahbuahan. c. Tempat usaha yang dipergunakan untuk pemotongan hewan, pengulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit. d. Tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, pembikinan kereta, pembuatan tahang dan kedai tukang kayu. e. Tempat usaha penyewaan kereta dan pemerahan susu. f. Tempat/lapangan/ruangan untuk latihan menembak. g. Pabrik ubi kayu (singkong dan tapioka) h. Bangsal Kapuk dan pembatikan.
3.
Tempat Usaha Kecil
a. Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat lemak dan damar b. Tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (Bungkil atau Sampah). c. Bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau. d. Warung-warung dalam bangunan yang tetap dan pendirian tempat usaha yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
Rp 150.000,-
6
BAB VIII WILAYAH PEM UNGUTAN Pasal 10 Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminstrasi berupa biaya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi Daerah. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan diluar Daerah atau tempat lain yang dituju sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 15 Bentuk – bentuk formulir yang di pergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi penagihan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat ( I ) ditetapkan oleh WaliKota.
7
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan , keringanan, dan pembebasan retribusi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengurangan , keringanan ,dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi . (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana di maksud dalam ayat ( 1 ) tertunda apabila; a. Diterbitkan surat teguran atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. .
BAB XV INSTANSI PEMUNGUT Pasal 18 (1) Instansi pemungut ditetapkan oleh Walikota. (2) kepada instansi pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % ( lima persen ) dari hasil yang disetor ke Kas Daerah. (3) Pembagian biaya pemungutan tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp . 2.500 000 .00 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ). (2) Tindak pidana sebagimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) disetor ke kas Daerah. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laopran tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
8
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud hurup c. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal – hal yang belum di atur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan, pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 30 Desember 2003 WALIKOTA PRABUMULIH
RACHMAN DJALILI Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 9 Februari 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH
ABDUL LATIEF M ENDIWO
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C
