1 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR
49
TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM KOTA PRABUMULIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH Menimbang
: a. bahwa berdasarkan pasal 126 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Desa-desa yang ada dalam Wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan. b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka Kota Administratif Prabumulih yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih telah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Prabumulih. c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 2 ( dua ) Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, maka Wilayah Kota Prabumulih menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Cambai dan Rambang Kapak Tengah. d. bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan poin a, b dan c tersebut diatas, maka Desa-desa yang ada dalam Wilayah Kota Prabumulih perlu diadakan perubahan status menjadi Kelurahan. e. bahwa perubahan status desa menjadi Kelurahan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih .
Mengingat
: 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai pembentukan Kelurahan. 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41 ).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1
Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3
Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
7
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebgai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
3 8
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kota.
9
Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah kelurahan.
10 Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan. 11 Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki dan masih memungkinkan untuk dikembangkan bagi pemukiman masyarakat, pembangunan pusat kegiatan perekonomian serta pembangunan fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan. 12 Batas Wilayah adalah batas pemisah antara Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan lain yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan. 13 Kekayaan Pemerintah desa adalah seluruh kekayaan milik pemerintah Desa. 14 Potensi kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur. 15 Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 16 Badan Musyawarah Kelurahan atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dikelurahan yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BAB II PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 2 Desa-desa yang ada diwilayah kota ditetapkan statusnya menjadi kelurahan, yaitu : a. Di Kecamatan Prabumulih Barat ; 1. Desa Gunung Kemala menjadi Kelurahan Gunung Kemala. b. Di Kecamatan Prabumulih Timur ; 1. Desa Karang Jaya menjadi Kelurahan Karang Jaya.
4 c. Di Kecamatan Cambai ; 1. Desa Cambai menjadi Kelurahan Cambai. 2. Desa Sindur menjadi Kelurahan Sindur. 3. Desa Pangkul menjadi Kelurahan Pangkul. 4. Desa Sungai Medang menjadi Kelurahan Sungai Medang. 5. Desa Muara Sungai menjadi Kelurahan Muara Sungai. 6. Desa Payu Putat menjadi Kelurahan Payu Putat. 7. Desa Tanjung Telang menjadi Kelurahan Tanjung Telang. d. Di Kecamatan Rambang Kapak Tengah ; 1. Desa Tanjung Rambang menjadi Kelurahan Tanjung Rambang. 2. Desa Karya Mulya menjadi Kelurahan Karya Mulya. 3. Desa Tanjung Menang menjadi Kelurahan Tanjung Menang. 4. Desa Rambang Senuling menjadi Kelurahan Rambang Senuling. 5. Desa Karang Bindu menjadi Kelurahan Karang Bindu. 6. Desa Jungai menjadi Kelurahan Jungai. 7. Desa Karangan menjadi Kelurahan Karangan. 8. Desa Talang Batu menjadi Kelurahan Talang Batu. 9. Desa Persiapan Sinar Rambang menjadi Kelurahan Sinar Rambang. 10. Desa Persiapan Kemang Tanduk menjadi Kelurahan Kemang Tanduk. Pasal 3 (1) Batas-batas wilayah masing-masing kelurahan adalah sama dengan batas - batas desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini. (2) Batas-batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota. (3) Batas-batas kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipasang Tugu Tanda Batas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas wilayah yang bersangkutan. BAB III PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 4 Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPRD masing-masing dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
5 Pasal 5 (1) Seluruh kekayaan dan sumber- sumber pendapatan milik Desa dengan berubah status Desa menjadi Kelurahan, maka pengaturan, pengelolaan dan penggunaannya diserah kan kepada Pemerintah Daerah. (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dalam ayat (1) pengelolaan dan penggunaannya
melalui
Anggaran
Pendapan
dan
Belanja
Daerah
dengan
memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan. BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 6 (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan berpedoman kepada ketentuan, peraturan dan peraturan yang berlaku. (2) Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi pemerintah kelurahan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan diberlakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Pembinaan dan pengawasan atas perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Walikota. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan pengarahan-pengarahan.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain tetap menjalankan tugas sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, dengan sebutan Badan Musyawarah Kelurahan atau sebutan lain.
6 Pasal 9 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
Ditetapkan di Prabumulih Pada tanggal 12 Desember 2003 WALIKOTA PRABUMULIH
RACHMAN DJALILI
Diundangkan di Prabumulih Pada tanggal 9 Februari 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH
ABDUL LATIEF MENDIWO
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D
