PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 126 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan sebagai upaya penyelenggaraan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dipandang perlu mengatur mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan ; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada konsideran huruf a dipandang perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ; 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 1
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; d. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo ; e. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo ; f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo ; g. Pemerintahan kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
BAB II PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 2 Desa – desa yang ada di wilayah Kota Probolinggo Kota Probolinggo berubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999.
Pasal 3 Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dibawah Kecamatan.
2
Pasal 4 Desa – desa yang berubah statusnya menjadi Keluarhan adalah sebagai berikut : NO 1
STATUS LAMA
STATUS BARU
2
1
Desa Jrebeng Kidul
2 3 4
Desa Wonoasih Desa Kedopok Desa Sumber Taman
5
Desa Kedungasem
6 7
Desa Pakistaji Desa Kedunggaleng
8
Desa Jrebeng Wetan
9
Desa Pohsangit Kidul
10 11
Desa Kareng Lor Desa Kademangan
12 13
Desa Ketapang Desa Jrebeng Kulon
14
Desa Sumber Wetan
15
Desa Triwung Lor
16
Desa Triwung Kidul
KECAMATAN
3
Kelurahan Jrebeng Kidul Kelurahan Wonoasih Kelurahan Kedopok Kelurahan Sumber Taman Kelurahan Kedungasem Kelurahan Pakistaji Kelurahan Kedunggaleng Kelurahan Jrebeng Wetan Kelurahan Pohsangit Kidul Kelurahan Kareng Lor Kelurahan Kademangan Kelurahan Ketapang Kelurahan Jrebeng Kulon Kelurahan Sumber Wetan Kelurahan Triwung Lor Kelurahan Triwung Kidul
4
Wonoasih Wonoasih Wonoasih Wonoasih Wonoasih Wonoasih Wonoasih Wonoasih Kademangan Kademangan Kademangan Kademangan Kademangan Kademangan Kademangan Kademangan
Pasal 5 (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi aset Desa dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, berubah status menjadi aset Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku ; (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Kepala Desa dan perangkat desa dari desa – desa yang di tetapkan menjadi Kelurahan status kepegawaiannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 3
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di : Probolinggo pada tanggal : 12 Nopember 2001 WALIKOTA PROBOLINGGO ttd, Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 12 Nopember 2001 Sekretaris Daerah Kota ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 17
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 17
TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
I. UMUM. Sebagai pelaksanaan ayat (2) Pasal 126 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan perubahan Desa menjadi Kelurahan dalam Peraturan Daerah. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan disamping sebagai realisasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkatan paling bawah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk di dalamnya di kandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo. Desa dalam wilayah Kota Probolinggo yang dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan peraturan ini berubah status menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga mengandung konsekuensi logis pada kedudukan, susunan organisasi, tatakerja yang termasuk di dalamnya tugas dan fungsi serta bergesernya kedudukan keuangan, maka susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo yang sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan status sebagaimana dimaksud di atas dalam pelaksanaannya tidak merubah nama, luas dan batas wilayah sehingga nama, luas dan batas wilayah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Perubahan status Desa menjadi Kelurahan mengandung implikasi adanya perubahan kedudukan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di Bawah Kecamatan yang mengandung makna bahwa Lurah juga merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
Pasal 3 sampai dengan
: Cukup jelas.
Pasal 4 Pasal 5 ayat (1)
: yang dimaksud kekayaan dan sumber – sumber pendapatan Desa adalah : Tanah Kas Desa ; Pasar Desa ; Obyek – obyek pendapatan yang dikelola oleh Desa ; Banguna milik Desa ; Kekayaan milik Pemerintah Desa lainnya. 5
Pasal 5 ayat (2)
: Dengan perubahan status yang juga berimplikasi kepada perubahan kedudukan keuangan, maka seluruh biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo termasuk di dalamnya biaya pengadaan sarana dan prasarana serta biaya pembinaan awal sebagai konsekuensi logis adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Pasal 6 ayat (1)
: Proses pengangkatan dan persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan persyaratan penerimaan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000.
Pasal 6 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 7 sampai dengan Pasal 8
: Cukup jelas.
6
