PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR :
21
TAHUN 2002
TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang : a.
bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dianalisis sejak awal perencanaannya melalui analisis mengenai dampak lingkungan;
b.
bahwa analisis mengenai dampak lingkungan sebagai studi kelayakan suatu usaha dan atau kegiatan merupakan salah satu dokumen
dalam
prosedur
pengambilan
keputusan
terhadap
permohonan ijin usaha dan atau kegiatan; c.
bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak
Lingkungan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 5. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN: Meneteapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Probolinggo;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo :
4.
Kepala Kantor Lingkungan hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota probolinggo sebagai instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
5.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang dipearlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ; 6.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan ;
7.
Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar
yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan atau
kegiatan ; 8.
Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian nalisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan ;
9.
Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan ;
10. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari para ahli yang membidangi masalah pengendalian dampak lingkungan hidup serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait ditingkat daerah yang bertugas membantu Komisi Penilai dalam memberikan pertimbangan teknis kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ; 11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan ; 12. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan ; 13. Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak besar dan pentinga akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
BAB II KETENTUAN AMDAL Pasal 2 (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memiliki rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. (2) Jenis usaha dan atau kegiatan yang memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang berlaku.
BAB III WEWENANG Pasal 3 (1) Kepala Daerah berwenang menilai dan memutuskan analisis mengenai dampak lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa ; (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah membentuk Komisi Penilai AMDAL. (3) Pembentukan komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
Pasal 4 (1) Komisi Penilai AMDAL berwenang nemilai kerangka acuan, analisis dampak lingkukngan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. (2) Dalam menjalankan tugasnya, komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dibantu oleh tim teknis yang bertugas
memberikan pertimbangan teknis atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. (3) Komisi penilai menyerahkan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah untuk dijadikan dasar keputusan atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lilngkungan.
Pasal 5 Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas unsur : 1.
Badan Perencanaan Daerah;
2.
Kantor Lingkungan Hidup;
3.
Instansi yang ditugasi bidang penanaman modal;
4.
Instansi yang ditugasi bidang pertanahan;
5.
Instansi yang ditugasi bidang kesehatan;
6.
Instansi yang ditugasi membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
7.
Kantor Polisi Pamong Praja;
8.
Dinas Informasi dan Komunikasi Kota;
9.
Bagian Hukum;
10. Pusat studi lingkungan / ahli lingkungan;
11. Organisasi Lingkungan Hidup; 12. Warga masyarakat yang terkena dampak.
Pasal 6 (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari para ahli ; (2) Pembentukan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV Tata Laksana AMDAL Bagian Pertama Kerangka Acuan Pasal 7 (1)
Pemrakarsa menyampaikan kerangka acuan yang telah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan kepada komisi penilai;
(2)
Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya keranka acuan pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan;
(3)
Komisi penilai bersama pemrakarsa menyepakati ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
(4)
Keputusan terhadap penilaian kerangka acuan wajib diberikan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dihitung sejak diterimanya kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
(5)
Kepala Daerah berwenang menolak kerangka acuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Bagian Kedua Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pasal 8 (1)Pemrakarsa menyerahkan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang disusun berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapat keputusan dari Kepala Daerah;
(2) Komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya dokumen tersebut ; (3) Kepala Daerah berwenang menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha da/ataukegiatan berdasarkan hasil penelitian analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan
dan
rencana
pemantaua
lingkungan
dengan
mencantumkan dasar pertimbangan dan perbaikannya. (4) Apabila hasil penelitian komisi menyimpulkan bahwa : a.
dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau usaha kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia;
b.
biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan
yang
bersangkutan ; Maka Kepala Daerah memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan ; (5) Instansi yang berwenang menolak permohonan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.
Pasal 9 Salinan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang berwenang menerbitkan ijin
melakukan
usaha dan/atau kegiatan, dan instansi yang terkait.
BAB V BATALNYA KEPUTUSAN KELAYAKAN AMDAL Pasal 10 (1) Keputusan kelayakan suatu usaha dan/kegiatan dinyatakan batal dan/atau kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Daerah ini, jika :
a.
rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayak tersebut;
b.
Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam;
c.
Pemrakarsa mengubah disain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan penolong;
(2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang keputusan kelayakannya telah kadaluwarsa atau batal atas kekuatan
Peraturan
Daerah
ini,
maka pemrakarsa
harus
mengajukan permohonan kembali persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan,.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 11 (1)
Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
rencana
pemantauan
lingkungan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup; (2)
Kepala Kantor Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan instansi teknis berwenang melakukan : a.
pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan daerah di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
b.
pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;
c.
penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada Kepala Daerah secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan ijin.
BAB VI SANKSI HUKUM Bagian Pertama Sanksi Administrasi Pasal 12 (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan usaha dan/kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungannya tanpa melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan; (3) Kepala Daerah berwenang pula melakukan; a.
menutup dan atau menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
b.
memberikan rekomendasi pencabutan ijin kepada instasi pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan.
Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 13 Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah).
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi penilai dan Tim Teknis analisis mengenai
dampak
lingkungan
dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; (2) Biaya penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana
pengelolaan
lingkungan
dan
rencana
pemantauan
lingkungan dibebankan pada pemrakarsa.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Terhadap dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum
diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dangan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di : Probolinggo pada tanggal : 11 Nopember 2002 WALIKOTA PROBOLINGGO, ttd, Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 Nopember 2002 Sekretaris Daerah Kota, ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 010 040 605
LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI E.
Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
DIDIK SUDIKNYO, SH, M.Si. Pembina NIP. 510 087 571
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR :
21
TAHUN 2002
TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
I. PENJELASAN UMUM Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan mendatang harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan. Pelestarian fungsi lingkukngan hidup merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang
menguntungkan maupun yang merugikan akibat
diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai salah satu sarana untuk mengentahui dan mengendalikan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, maka setiap keputusan terhadap pelaksanaan suatu suaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting harus mempertimbangan hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh komisi penilai. Dalam pelaksanaan Otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka di Kota Probolinggo perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan komisi penilai untuk melaksanakan ketentuan AMDAL bagi suatu usaha dan/atau kegiatan di daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 4 Pasal 5
: Cukup jelas : Komisi penilai selain beranggotakan instansi yang terkait juga melibatkan Organisasi Lingkungan Hidup, Pusat Studi Lingkungan/ahli lingkungan
dari unsur akademis dan warga masyarakat sekitar, hal ini sebagai upaya pelaksanaan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan. Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas Pasal 10
: Dalam pelaksanaan Pengawasan selain melibatkan instansi terkait juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi dari masyarakat kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 11 s/d 17: Cukup jelas
