PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO
Menimbang
:
a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bersifat dinamis dan terbuka untuk umum sehingga dapat menampung dan mengantisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi perkotaan yang bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ; b. pesat sering mengharuskan adanya perubahan fungsi ruang dan bahwa perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan yang begitu pada gilirannya akan merubah pemanfaatan lahan yang harus dapat dikendalikan terutama pada aspek estetika, arsitektonis bangunan dan nilai sejarah kota serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan ; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini, perlu diatur dengan suatu Peraturan daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
1
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) ; 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130) ; 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal; 14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan ;
2
16. Peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000-2010. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IJIN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ; d. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ; e. Rencana Tata Ruang Wilayah, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Probolinggo ; f. Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau
badan
yang
dimaksudkan
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ; g. Pemanfaatan lahan, adalah penggunaan tanah untuk aktifitas/kegiatan orang dan atau badan yang dapat ditunjukkan secara nyata ; h. Perubahan Pemanfaatan Lahan, adalah pemanfaatan baru atas tanah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disahkan ; i. Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan, adalah Keputusan tentang persetujuan perubahan pemanfaatan lahan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
3
j. Retribusi Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan yang selanjutnya dapat disebut retribusi dan disingkat dengan huruf R, adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang dan atau badan yang mengajukan perubahan pemanfaatan lahan dengan luas tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah ini ; k. Prosentase yang selanjutnya dapat disingkat huruf f, adalah prosentase yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan upaya untuk melakukan insentif maupun disinsentif terhadap penyesuaian perubahan pemanfaatan lahan yang diijinkan ; l. Harga lahan baru yang selanjutnya disingkat dengan huruf Hb, adalah harga lahan yang diperkirakan sebagai akibat dari perubahan pemanfaatan lahan yang diijinkan tersebut. Perkiraan harga lahan baru ini dilakukan oleh Tim Penilai dengan cara perbandingan harga pasar atau secara residual ; m. Harga lahan lama yang selanjutnya disingkat dengan huruf Hl, adalah harga pasar pada lahan sebelum dilakukan perubahan pemanfaatan ; n. Luas yang selanjutnya disingkat dengan huruf L, adalah luas lahan (M2) yang dikenakan proses perubahan ; o. Prasarana
Lingkungan,
adalah
kelengkapan
dasar
fisik
yang
memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ; p. Utilitas, adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan ; q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
retribusi
berdasarkan
peraturan
perundang-undanganyang berlaku ; r. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan data itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah. BAB II KETENTUAN PERIJINAN DAN TATA CARA PERUBAHAN Pasal 2 Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tanah untuk keperluan tertentu di wilayah daerah seluas 5.000 m2 atau lebih yang tidak sesuai
4
dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan harus memiliki Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan.
Pasal 3 (1) Setiap perubahan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Daerah ; (2) Bagi perubahan pemanfaatan terhadap lahan yang strategis dan berdampak penting, ijin perubahan hanya dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai dan sesudah itu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 4 (1) Permohonan ijin perubahan pemanfaatan lahan harus diajukan kepada Kepala Daerah, melalui Instansi yang berwenang ; (2) Penunjukkan tentang Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 5 (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan keanggotaan terdiri dari : a. Wakil dari Instansi yang berwenang ; b. Wakil dari Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah ; c. Wakil dari organisasi profesi yang terkait ; (2) Tim Penilai dikordinasikan oleh Badan Perencanaan Dan Pengembangan Daerah ; (3) Tim Penilai bertugas untuk melakukan Penilaian atas setiap permohonan perubahan pemanfaatan lahan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah sebagai bahan pertimbangan bagi pemberian keputusan atas permohonan dimaksud ; (4) Setiap analisis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus meliputi pula aspek lingkungan hidup dan memperhatikan seluruh azas perubahan pemanfaatan lahan.
Pasal 6 (1) Setiap perubahan pemanfaatan lahan yang telah mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Daerah, harus diumumkan kepada masyarakat selambatlambatnya tiga puluh hari sejak ditetapkan ;
5
(2) Perubahan Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menjadi bahan masukan kegiatan evaluasi dan revisi terhadapRencana Tata Ruang Wilayah yang telah disahkan.
BAB III PERSYARATAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN Pasal 7 Setiap permohonan ijin perubahan pemanfaatan lahan harus dilengkapi dengan : a. Rencana peruntukan pemanfaatan lahan lama dan yang baru. b. Bukti penguasaan lahan c. Gambar-gambar tehnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Persetujuan tertulis seluruh tetangga terdekat sekelilingnya.
Pasal 8 (1) Setiap permohonan perubahan pemanfaatan lahan, harus memperhatikan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasana lingkungan yang berkaitan dengan perubahan dimaksud ; (2) Kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan tehnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka pemohon harus menyediakan / membangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 9 (1) Pemberian ijin perubahan pemanfaatan lahan atas suatu kawasan yang dilindungi tidak dapat diberikan, kecuali dalam hal tertentu berdasarkan suatu pertimbangan; (2) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur ; (3) Gubernur Jawa Timur dalam memberikan pertimbangan khusus, dapat berkonsultasi dengan Instansi terkait di Tingkat Pusat dan dapat memutuskan lain/berbeda dari pertimbangan Daerah ; (4) Pertimbangan Gubernur sebagai hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diberikan secara tertulis dan bersifat mengikat bagi yang bersangkutan.
6
Pasal 10 Pelaksanaan perubahan pemanfatan lahan, harus memperhatikan nilai estetika, arsitektonis dan sejarah perkembangan kota.
BAB IV RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Terhadap setiap ijin perubahan pemanfaatan lahan, dikenakan pungutan retribusi yang besarnya berdasarkan perhitungan sejumlah prosentase dari perbedaan antara harga lahan sebelum perubahan dengan harga perkiraan daripada harga lahan baru setelah perubahan ; (2) Pengenaan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar : NO
1.
ASAL
BERUBAH MENJADI
Sawah Irigasi
KOEFISIEN PROSEN TASE (%) 0,30
Industri Polutif Industri Non Polutif
0,20
Perumahan Mewah
0,30
Perumahan Menengah
0,20
Perumahan
Sederhana
dan
0,10
Sangat Sederhana
2.
Sawah
Perdagangan/jasa/gudang
0,30
Pariwisata/olah raga
0,20
Industri Rumah Tangga
0,10
Pertanian lainnya
0,05
Non Industri Polutif
0,25
Irigasi Industri Non Polutif
0,15
Perumahan Mewah
0,25
Perumahan Menengah
0,15
Perumahan
Sederhana
dan
0,10
Sangat Sederhana Perdagangan/jasa/gudang
0,25
Pariwisata/Olah Raga
0,20
Industri Rumah Tangga
0,10
Pertanian Lainnya
0,005
7
3.
Tambak
Industri Polutif
0,25
Industri Non Polutif
0,15
Perumahan Mewah
0,25
Perumahan Menengah
0,15
Perumahan
Sederhana
dan
0,10
Sangat Sederhana
4.
Permukiman/
Perdagangan/jasa/gudang
0,25
Pariwisata/Olah Raga
0,20
Industri Rumah Tangga
0,10
Pertanian Lainnya
0,05
Industri Polutif
0,30
Industri Non Polutif
0,20
Perumahan Mewah
0,30
Perumahan Menengah
0,20
Kantor
Perumahan
Sederhana
dan
0,10
Sangat Sederhana Perdagangan/jasa/gudang
0,30
Pariwisata/Olah Raga
0,20
Industri Rumah Tangga
0,10
Pertanian Lainnya
0,05
Dengan rumus perhitungan yaitu : R = f (%) x (Hb – Hl) x L
Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 13 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8
Pasal 14 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas penyidikannya dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
oleh
Kepala
Daerah
sepanjang
menyangkut
peraturan
pelaksanaannya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di : pada tanggal :
7
Probolinggo Juli 2001
WALIKOTA PROBOLINGGO ttd, Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 Juli 2001 Sekretaris Daerah Kota ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
DIDIK SUDIGNYO, SH
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN
I. UMUM. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial oleh karenanya semua aktifitas pada tanah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Dalam hal pemanfaatan, istilah tanah lebih tepat dipakai lahan, disebabkan istilah tanah lebih banyak berkaitan dengan kesuburan dan teksture, sedangkan istilah lahan digunakan dalam korelasi dengan aspek pemanfaatan. Adapun diaturnya Ijin Pemanfaatan Lahan dalam Peraturan Daerah Ini adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 yang telah ditetapkan yang menggariskan pemanfaatan lahan untuk fungsi tertentu dan batasan-batasan yang jelas. Dalam perhubungan aktifitas perbatasan yang sangat membutuhkan lahan sebagai lahan dari setiap kegiatan. Namun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo kurang mampu mengakomodasikan berbagai kegiatan ekonomi perkotaan yang berkembang dengan sangat pesat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 2
: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (2)
: Strategis
dan
berdampak
penting
adalah
perubahan
pemanfaatan lahan perkotaan pada blok-blok yang besar yaitu blok yang minimal dibatasi oleh jalan kolektor utama dan manimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan keamanan disekitarnya. Pasal 4
: Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1)
: Tim Penilai dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan penilaian yang obyektif tentang kemungkinan pemanfaatan lahan baru yang diusulkan, sehingga nantinya ijin tertulis yang dikeluarkan dapat diperatnggungjawabkan baik secara teknis
10
planologi maupun secara sosial ekonomi. Pembentukan Tim ini adalah untuk menjaga obyektifitas penilaian dan kelayakannya baik secara teknis planologis maupun penilaian lain yang diperlukan seperti hal yang menyangkut masalah lingkungan, masalah sejarah, dan masalah sosial kemasyarakatan. Pasal 5 ayat (2) dan Ayat (3)
: Cukup jelas
Pasal 6 s/d Pasal 16
: Cukup jelas.
11
