PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN
2003
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskan demokrasi, maka masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, pengambilamn keputusan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah ; b. bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
serta
pembangunan
daerah
adalah
perwujudan
pemberdayaan masyarakat ; c. bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya terhadap perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat ; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c konsideran di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Pasal 28 Undang – undang Dasar 1945 ; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ; 6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38886) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perunahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KOTA
PROBOLINGGO
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo sebagai Badan Legislatif Daerah ;
e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ; f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo ;
g. Masyarakat adalah semua warga negara, badan atau lembaga yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ; h. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan
kebijakan,
pengambilan
keputusan,
pelaksanaan
dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; i. Partisipasi Pasif adalah keikutsertaan masyrakat yang hadir sebagai pendengar, sekedar tahu dan menerima hasil rumusan ; j. Partisipasi
dalam
menyampaikan
informasi
adalah
keikutsertaan
masyarakat dalam menjawab kuesioner yang disampaikan oleh pejabat, lembaga dan atau badan publik lainnya ; k. Partisipasi dalam berkonsultasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua bentuk perundingan / tukar pendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan ; l. Partisipasi fungsional adalah keikutsertaan masyarakat secara fungsional baik
sebagai
individu,
kelompok
maupun
organisasi
sosial
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; m. Partisipasi interaktif adalah keikutsertaan masyarakat secara timbal balik saling mempengaruhi baik sebagai individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan ; n. Komisi Pengaduan adalah Lembaga independen yang mempunyai tugas menerima pengaduan dan melakukan klarifikasi terhadap pejabat dan Dinas, Badan, Kantor, Bagian yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan hak berpartisipasi masyarakat.
Pasal 2 Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat meliputi : a. Partisipasi pasif ; b. Partisipasi dalam menyampaikan informasi ; c. Partisipasi dalam berkonsultasi ; d. Partisipasi fungsional ; e. Partisipasi interaktif.
BAB II Hak Masyarakat Pasal 3 (1) Masyarakat mempunyai hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ; (2) Dalam mewujudkan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perumusan, kebijakan, pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan
pelaksanaan
pemerintahan
dan
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
dalam serta
pemberdayaan masyarakat .
Pasal 4 Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi : 1. Perumusan Visi dan Misi kota ; 2. Perumusan dokumen perencanaan pembangunan kota (Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Stratejik Daerah) ; 3. Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan kota, melalui forum komunikasi perencanaan pembangunan kota ; 4. Penyusunan revisi rencana umum tata ruang kota ; 5. Penyusunan Peraturan Daerah dan perundangan lainnya yang menyangkut kepentingan umum ; 6. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan oleh swasta dan masyarakat secara swakelola ; 7. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi, komunikasi dan sosial budaya.
BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH Pasal 5 (1) Pemerintah berkewajiban mengikutsertakan masyarakat dalam proses perumusan
kebijakan,
pengambilan
keputusan,
pelaksanaan
dan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat ; (2) Kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi : a.
Perumusan Visi dan Misi kota ;
b.
Perumusan dokumen perencanaan pembangunan kota (Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Stratejik Daerah) ;
c.
Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan kota, melalui forum komunikasi perencanaan pembangunan kota ;
d.
Penyusunan revisi rencana umum tata ruang kota ;
e.
Penyusunan Peraturan Daerah dan perundangan lainnya yang menyangkut kepentingan umum ;
f.
Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan oleh swasta dan masyarakat secara swakelola ;
g.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi, komunikasi dan sosial budaya
BAB IV TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah mengumumkan agenda kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; (2) Pemerintah
Daerah
mengumumkan
rencana
rapat,
pertemuan
–
pertemuan, dengar pendapat dan konsultasi dengan masyarakat melalui media massa dan media komunikasi lainnya yang mudah dijangkau dan dapat diketahui masyarakat luas ; (3) Masyarakat
sebagai
individu,
kelompok
atau
organisasi
sosial
kemasyarakatan mempunyai kesempatan untuk memberi tanggapan, pendapat, masukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyangkut kepentingan masyarakat umum ; (4) Masyarakat
menyampaikan
keikutsertaan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah ; (5) Keikutsertaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai macam sara, baik dengan menggunakan media massa (elektronik atau cetak) maupun media lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ; (6) Sesudah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat selesai, Pemerintah Daerah mengumpulkan hasil – hasilnya kepada masyarakat luas melalui media massa dan media komunikasi lainnya.
Pasal 7 Pengaturan lebih lanjut tatacara partisipasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 8 Masyarakat dalam berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 peraturan Daerah ini mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
BAB V KOMISI PENGADUAN Pasal 9 (1) Untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka perlu dibentuk lembaga Komisi Pengaduan yang independen ; (2) Komisi pengaduan ini bertugas menerima pengaduan dan melakukan klarifikasi terhadap pejabat dan Dinas, Badan, Kantor, Bagian yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan hak berpartisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini. (3) Anggota Komisi pengaduan bertugas selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 10 (1) Anggota Komisi pengaduan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur dari LSM, LPM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat ; (2) Komisi pengaduan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota ; (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Pengaduan ; (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini dilakukan dengan musyawarah antara masing – masing anggota Komisi pengaduan dan atau secara voting ; (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pengaduan didukung oleh staf sekretariat.
Pasal 11 Syarat – syarat untuk menjadi anggota Komisi Pengaduan ditetapkan sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Probolinggo ; 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah ; 4. Sehat jasmani dan rohani ; 5. Bukan anggota pengurus partai politik ; 6. Bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Legislatif dan anggota TNI – Polri ; 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
Pasal 12 (1) Anggota Komisi Pengaduan dipilih oleh DPRD atau usulan masyarakat ; (2) DPRD memilih calon anggota komisi yang diusulkan oleh masyarakat setelah melakukan konsultasi publik, yang diawali uji kelayakan dan kepatutan ; (3) Pilihan DPRD beserta alasan – alasannya ditetapkan dengan Keputusan DPRD ; (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Paal ini dilakukan secara transpara, demokratis dan partisipatif.
Pasal 13 (1) Komisi pengaduan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan DPRD; (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan setiap tahun.
Pasal 14 (1) Anggota Komisi Pengaduan berhenti dari jabatannya karena : (2) Anggota Komisi Pengaduan dapat diberhentikan sementara jika yang bersangkutan sedang dalam proses perkara pidana ; (3) Anggota Komisi Pengaduan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka untuk pengangkatan anggota Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Daerah ini.
BAB VI ANGGARAN Pasal 15 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Komisi Pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Komisi Pengaduan selambat – lambatnya dibentuk 2 tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini ; (2) Segala Peraturan Perundangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 17 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di pada tanggal
: : 28
Probolinggo Juni 2003
WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2003 Sekretaris Daerah Kota Ttd Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 010 040 605 LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI E Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
EDI SUTRISNO, SH Pembina NIP. 510 061 035
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan ciri dalam negara demokrasi, untuk menumbuhkan masyarakat dan pemerintahan diperlukan pengembangan norma hukum yang dapat mempercepat aktualisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan serta pembangunan daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk mengatur partisipasi masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 ayat (5)
: cukup jelas
Pasal 6 ayat (6)
: Pemerintah Daerah dalam mengumumkan hasil – hasil partisipasi masyarakat kepada masyarakat luas melalui media masa dan media komunikasi lainnya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 ayat (4)
: cukup jelas
Pasal 10 ayat (5)
: Pengadaan staf sekretariat Komisi Pengaduan untuk sementara dibantu oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Namun demikian, pengadaan staf dimaksud
dapat
menyesuaikan
perkembangan
kondisi yang ada. Pasal 11 sampai dengan Pasal 18
: cukup jelas
berubah
setiap situasi
waktu dan
