PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Tingkat Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan
Undang-undang
Pemerintahan Desa ;
Nomor
5
Tahun
1979
tentang
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Kelurahan ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 53
Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 24).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH
KOTA
PROBOLINGGO
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ; d. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo ; e. Lurah,
adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota
Probolinggo ; f. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dibawah Camat sebagai Perangkat Daerah ;
g. Pemerintah Kelurahan, adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ; h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan ; i. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, adalah organisasi yang berbentuk kesatuan mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh Indonesia j. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu gerakan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri; k. Anggota atau pengurus Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakat (LPM) adalah warga Kelurahan tersebut.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Kelurahan, bersifat lokal dan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
Pasal 3 Lembaga dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas antara lain : a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan ; b. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ; c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk terwujudnya ketahanan dan kerukunan warga di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan, Ketertiban masyarakat dan Agama.
Pasal 4 Untuk melaksankaan tugas sebagaimana pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan ; b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan ; c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan ; d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ; e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.
BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Tingkat Kelurahan maka dibentuk organisasi dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ; (2) Pengurus
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
dipilih
secara
demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ; (3) Pembentukan
dan
pengkoordinasian
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 6 Susunan kelembagaan dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi : -
Penasehat ;
-
Ketua ;
-
Wakil Ketua ;
-
Sekretaris dan Wakil Sekretaris ;
-
Bendahara dan Wakil Bendahara ;
-
Seksi-seksi.
Pasal 7 Masa jabatan pengurus yang dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 8 Dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah untuk membantu merumuskan kebijakan dan akselerasi pemberdayaan agar terwujud
kesejahteraan
masyarakat
maka
Pemerintah
Daerah
memfasilitasi dibentuknya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu : a
Tingkat
Kecamatan
disebut
Forum
Komunikasi
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat ; b
Tingkat Kota disebut DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
BAB IV TATA KERJA Pasal 9 (1) Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini secara organisasi berdiri sendiri dan berada diluar struktur Pemerintah Kelurahan ; (2) Hubungan tata kerja dalam mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai koordinator kegiatan dari semua lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di tingkat Kelurahan.
BAB V KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 10 Pengurus mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan rapat rutin ; b. Menyelenggarakan rapat tahunan dalam rangka penyusunan program kerja dan melaporkan kegiatannya kepada anggota setiap tahun.
Pasal 11 Setiap pengurus mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan atau usul ; b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi dan memperoleh fasilitas organisasi ; c. Hak membela diri.
Pasal 12 Pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Mentaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam rapat Pengurus; b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi; c. Mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya pada akhir masa jabatan
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 13 Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak memilih dan dipilih ; b. Hak mengikuti rapat tahunan pengurus ; c. Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan usul.
Pasal 14 Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Mentaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam rapat pengurus; b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
BAB VII GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) Pasal 15 (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ; (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai sasaran pada keluarga yang perlu ditingkatkan, dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang :
a. Mental spiritual meliputi sikap dan prilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; b. Fisik material yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.
Pasal 16 (1) Program pokok Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi : a
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
b
Gotong royong ;
c
Pangan ;
d
Sandang ;
e
Perumahan dan tatalaksana rumah tangga ;
f
Pendidikan dan ketrampilan ;
g
Kesehatan ;
h
Pengembangan kehidupan berkoperasi ;
i
Pelestarian lingkungan hidup ;
j
Perencanaan sehat.
(2) Program pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijabarkan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui rincian kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 17 Biaya
operasional
kegiatan
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB X PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di : pada tanggal :
Probolinggo 7 Juli 2001
WALIKOTA PROBOLINGGO ttd, Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 Juli 2001 Sekretaris Daerah Kota ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
DIDIK SUDIGNYO, SH
