PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG KEMITRAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju perekonomian Daerah dan menggali sumber pendapatan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha-usaha kemitraan berupa penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ; b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3587) ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024) ;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KOTA

PROBOLINGGO

TENTANG

KEMITRAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai Badan Legislatif Daerah ; e. Badan Keuangan Daerah, adalah Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;

2

f. Modal Daerah, adalah kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesinmesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya ; g. Kemitraan Daerah, adalah usaha bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan pelaku ekonomi dan antara usaha besar dengan usaha kecil dan atau menengah disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip

saling

memerlukan,

saling

memperkuat

dan

saling

menguntungkan ; h. Kerjasama, adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga baik dalam jasa pelayanan umum, usaha komersiil dan semi komersiil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pemulihan dan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan daerah dealam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertangung jawab ; i. Pihak Ketiga, adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud

diadakan

kemitraan

daerah

adalah

mendorong

partisipasi

masyarakat dan para pelaku ekonomi secara produktif dalam upaya menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah dan sumber potensi lainnya.

Pasal 3 Tujuan kemitraan daerah adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan daerah dan terwujudnya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan para pelaku ekonomi. BAB III BENTUK KEMITRAAN DAERAH Pasal 4 Kemitraan Daerah dapat dilaksanakan dengan cara : a. Kerjasama dalam bentuk kontrak ; b. Pembelian saham ; c. Pembentukan Perseroan Terbatas (PT).

3

BAB IV Bagian Pertama KERJASAMA DALAM BENTUK KONTRAK Pasal 5 Yang dimaksud kerjasama dalam bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 peraturan daerah ini adalah : (1) Kerjasama Manajemen : Kerjasama manajemen adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset ; b. Pihak ketiga mengelola asset daerah ; c. Pemerintah Daerah memberikan imbalan berupa uang atas jasanya kepada pihak ketiga ; d. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama. (2) Kerjasama Produksi : Kerjasama produksi adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset seperti pabrik atau lainnya ; b. Pihak ketiga menyediakan modal dan mengelola usaha ; c. Pihak ketiga memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan produksinya yang besarnya sesuai kesepakatan bersama ; d. Resiko kerja sama sesuai kesepakatan bersama. (3) Kerjasama Bagi Hasil Usaha : Kerjasama Bagi Hasil Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset ; b. Pihak ketiga menyediakan modal dan atau peralatan ; c. Pemerintah Daerah atau bersama dengan pihak ketiga mengelola asset daerah ; d. Hasil usaha dibagi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. (4) Kerjasama Bagi Tempat Usaha : Kerjasama Bagi Tempat Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan atau bangunan) ; b. Pihak ketiga membangun tempat usaha diatas tanah tersebut ; c. Pihak ketiga mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah ;

4

d. Pemerintah Daerah memperoleh bagian tempat usaha yang jumlahnya ditetapkan sesuai kesepakatan ; e. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama. (5) Kerjasama Bagi Keuntungan : Kerjasama Bagi Keuntungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset ; b. Pihak ketiga menyediakan modal dan mengelola asset daerah ; c. Laba bersih pada akhir tahun buku dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama ; d. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama. (6) Kerjasama Bangun, Kelola, Sewa, Serah (Build, Operate, Leasehold and Transfer -BOLT) : Kerjasama BOLT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah) ; b. Pihak ketiga membangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah ; c. Pihak ketiga mengelola, mengoperasikan dengan menyewakan kepada pihak lain atau kepada Pemerintah Daerah itu sendiri ; d. Pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama ; e. Jangka waktu kerjasama paling lama 30 (tiga puluh) tahun ; f. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pihak ketiga menyerahkan seluruh bangunan kepada Pemerintah Daerah. (7) Kerjasama Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate and Transfer – BOT) : Kerjasama BOT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan atau bangunan) ; b. Pihak ketiga menyediakan modal dan membangun ; c. Pihak ketiga mengelola bangunan selama masa kerjasama ; d. Pihak ketiga membayar sejumlah uang atas pemanfaatan modal daerah yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan ; e. Setelah berakhir masa kerjasama, maka tanah dan bangunan lama/bangunan baru yang dibangun oleh pihak ketiga diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan diagunkan kepada Bank/Lembaga Keuangan atau pihak manapun.

5

(8) Kerjasama Bangun Serah (Build and Transfer – BT) : Kerjasama BT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki tanah ; b. Pihak ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai ; c. Selama pembangunan dan masa pemeliharaan, resiko investasi ditanggung oleh pihak ketiga ; d. Setelah pembangunan selesai, pihak ketiga menyerahkan seluruh bangunan kepada Pemerintah Daerah ; e. Pemerintah Daerah membayar biaya investasi pembangunan (biaya membangun ditambah dengan bunga modal sesuai ketentuan bank). (9) Kerjasama Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer and Operate – BTO) : Kerjasama BTO adalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki tanah ; b. Pihak ketiga membangun di atas tanah Pemerintah Daerah ; c. Setelah selesai pembangunan, pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada Pemerintah Daerah ; d. Pihak ketiga mengelola bangunan tersebut selama masa kerjasama ; e. Pihak ketiga memberikan imbalan berupa uang atau bangunan lain kepada Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan ; f. Resiko selama masa kerjasama ditanggung oleh pihak ketiga ; g. Setelah masa berakhirnya kerjasama, tanah dan bangunan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah. (10) Kerjasama Rehabilitasi, Kelola, Serah (Renovate, Operate and Transfer – ROT) : Kerjasama ROT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan bangunan) ; b. Pihak ketiga memiliki modal untuk merehabilitasi bangunan ; c. Pihak ketiga mengelola bangunan selama masa kerjasama ; d. Hasil pengelolaan seluruhnya menjadi hak pihak ketiga ; e. Pihak ketiga tidak boleh mengagunkan (menjadikan jaminan) bangunan ; f. Jangka waktu kerjasama ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun ; g. Setelah berakhirnya masa kerjasama, tanah dan bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik. (11) Kerjasama Renovasi, Kelola, Sewa, Serah (Renovate, Operate, Leasehold and Transfer – ROLT) :

6

Kerjasama ROLT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memilki asset (tanah dan bangunan) ; b. Pihak ketiga merenovasi bangunan ; c. Pihak ketiga mengelola dan mengoperasikan bangunan dengan menyewa kepada Pemerintah Daerah untuk desewakan lagi kepada pihak lain atau dipakai sendiri ; d. Pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan hasil kesepakatan ; e. Pihak ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi ; f. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan. (12) Kerjasama Bangun, Serah, Sewa (Build, Transfer, Leasehold –BTL) : Kerjasama BTL adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan. a. Pemerintah memiliki asset (tanah) ; b. Pihak ketiga membangun di atas tanah Pemerintah Daerah ; c. Pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada Pemerintah Daerah setelah selesai pembangunan ; d. Pihak ketiga menyewa kepada Pemerintah Daerah ; e. Pihak Ketiga mengelola, mengoperasikan bangunan dengan cara menyewakan kepada pihak lain ; f. Pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan sesuai hasil kesepakatan ; g. Resiko selama masa kerjasama ditanggung pihak ketiga. (13) Kerjasama Bangun, Sewa, Serah (Build, Rent and Transfer – BRT) : Kerjasama BRT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah) ; b. Pihak ketiga membangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah ; c. Pihak ketiga mengelola, mengoperasikan bangunan dengan cara menyewa kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan dari biaya pembangunan ; d. Pihak ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi ; e. Setelah masa sewa berakhir bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik. (14) Kerjasama Sewa, Tambah dan Guna (Contract Add and Operate – CAO) : Kerjasama CAO adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

7

a. Pemerintah Daerah memiliki asset (barang) ; b. Pihak ketiga menyewa dan menambah dan atau meningkatkan kualitas bangunan ; c. Nilai sewa bangunan ditinjau kembali setiap tahun atau selama-lamanya tiga tahun sekali ; d. Pihak ketiga mengelola bangunan selama masa kerjasama ; e. Jangka waktu kerjasama paling lama selama masa sepuluh tahun ; f. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

(15) Kerjasama Bangun, Guna, Miliki (Build, Operate and Own – BOO) : Kerjasama BOO adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Pemerintah

Daerah

memiliki

asset

berupa

tanah

atau

fasilitas/kewenangan untuk membangun dan mengelola infrastruktur ; b. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan tersebut kepada pihak ketiga ; c. Pihak ketiga secara keseluruhan bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, pengoperasian dan memiliki bangunan untuk selamanya ; d. Pemerintah Daerah memberikan persetujuan atas nilai jual bangunan ; e. Pihak ketiga memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah berupa uang tunai yang diperhitungkan prosentasenya sesuai dengan kesepakatan yaitu dari nilai jual bangunan lain ; f. Resiko kerjasama ditanggung pihak ketiga. (16) Kerjasama bantuan teknis dan atau pendanaan dari dalam negeri dan atau bantuan luar negeri : a. Bantuan teknis dalam rangka alih teknologi dilakukan secara bidang usaha yang memerlukan teknologi khusus/specifik atau untuk menyusun manajemen Pemerintahan Daerah ; b. Dana disediakan oleh pihak ketiga/pemberi jasa atau dan dari APBD. (17) Setiap pelaksanaan kerjasama dalam bentuk kontrak sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (16) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD ; (18) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (17) pasal ini selanjutnya diadakan perjanjian antara Kepala Daerah dengan pihak ketiga yang memuat materi pokok : a. Identitas masing-masing pihak ; b. Jenis dan nilai modal para pihak ; c. Bidang usaha ;

8

d. Jangka waktu perjanjian ; e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ; f. Lain-lain yang dianggap perlu. (19) Selain bentuk-bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (16) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk kerjasama

lainnya

yang

saling

menguntungkan

sepanjang

tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (20) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama.

Bagian Kedua PEMBELIAN SAHAM Pasal 6 (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; (2) Setelah tersedia dan untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga dimaksud ; (3) Apabila Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD ; (4) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham. Bagian Ketiga PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Pasal 7 (1) Setiap melakukan kemitraan daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; (2) Kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) ; (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok : a. Ientitas masing-masing pihak ; b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ; c. Bidang usaha ;

9

d. Perbandingan modal ; e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi. (4) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan ayat (3) pasal ini berdasarkan penyertaan modal dan kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris ; (5) Kepala Daerah menunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga membentuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 8 (1) Kemitraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota ; (2) Kemitraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (3) Kekayaan daerah yang dijadikan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagian Keempat PEMBENTUKAN TIM Pasal 9 Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal dalam kemitraan daerah dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dalam mempersiapkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V PEMBINAAN Pasal 10 (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap kemitraan daerah pada pihak ketiga ; (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah dibantu oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11 Untuk terjaminnya pembentukan dan penyelenggaraan Kemitraan Daerah yang transparan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur tentang tata cara, penata usahaan, pelaporan dan evaluasi Kemitraan Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah .

10

Pasal 12 (1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menunjuk pejabat yang duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Kepala Daerah menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturana daerah ini ; (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 13

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan kemitraan daerah pada pihak ketiga ; (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan kemitraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala ; (3) Kepala Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan kemitraan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII HASIL USAHA Pasal 14

Bagian laba atau hasil usaha kemitraan daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

11

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Kemitraan daerah pada pihak ketiga yang telah dilaksanakan di daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus disesuaikan

pengaturannya

dengan

ketentuan-ketentuan

berdasarkan

Peraturan Daerah ini.

Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian

oleh

Kepala

Daerah

sepanjang

menyangkut

Peraturan

pelaksanaannya.

BAB IX PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : pada tanggal :

7

Probolinggo Juli 2001

WALIKOTA PROBOLINGGO ttd, Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 Juli 2001 Sekretaris Daerah Kota ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

DIDIK SUDIGNYO, SH

12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR

8

TAHUN 2001

TENTANG KEMITRAAN DAERAH I.

UMUM. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4). Juga merupakan perwujudan untuk meningkatkan laju perekonomian daerah melalui usaha-usaha kemitraan atau penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Adapun maksud diadakan kerjasama adalah mendorong kemitraan dan partisipasi masyarakat dan para pelaku ekonomi secara produktif dalam upaya menggali dan atau mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah dan sumber potensi lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Secara khusus tujuan kerjasama ini adalah terwujudnya desentralisasi ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terwujudnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pelaku ekonomi dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, kepedulian sosial, menjaga kelestarian lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat, kecuali pelaksanaan kerjasama dengan pihak asing dari luar negeri karena hubungan dengan pihak luar negeri masih menjadi kewenangan pusat.

II.

PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : cukup jelas. Pasal 15 sampai dengan Pasal 17: Cukup jelas

13