PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR
: 12
TAHLIN 2002
TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO.
Menimbang
'.
a
bahwa sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 22
Tahu
1999
tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Surat
ljin
terutama di bidang perijinan perlu mengatur
Usaha Perdagangan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di Kota Probolinggo; b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimdna dimaksud pada
huruf a Konsideran di atas, maka dipandang
perlu
menetapkan
Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stbl. 1934 Nomor
86), 2.
3
Undang-undang Nomor
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 3.
Nomor 3214);
Undang-undang Nomor
9
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ; 4,
Undang-undang Nomor
32 Tahun 1997
tentang Perdagangan
Beriangka Komoditi ; 5.
Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3839);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tefiang pengakhiran
Kegiatan usaha Asing di Bidang perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113)
7.
Keputusan Menteri Perindustrian
;
perdagangan Nomor 2894{PPA(ep/10/2001 tentang Ketentuan standar pemberian surat
dan
Ijin Usaha Perdagangan (SfUp)
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN" RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KorA pRoBoLINGGo TENTANG suRAT
IJIN USAI{A PERJAGANGAN.
BAB I KETENTUAN UMLIM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud. dengan istilah
:
1. Daerah adalahKotaProbolinggo ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota probolinggo ; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; 4. Kepala Dinas Kcperasi, Industri dan perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, lndustri dan Perdagangan Kota probolinggo ;
5.
Kepala Kantor Pelayanan Perijinan adalah Kepala Kantor pelayanan Perijinan Kota Probolinggo
6.
;
Kepala Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor polisi pamong Praja Kota Probolinggo ;
7.
surat
Ijin
usaha Perdagangan adalah surat
rjin untuk
dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
8.
Perdagangan adalah kegiatan usahajual beli barang dan ataujasa yang
dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak
atas
barang dan ataujasa dengan diserlai imbalan atau kompensasi ;
9.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikarg beke{a
serta berkedudukan dalam wiiayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
t0. Perubahan Perusahaan
adalah
perubahan dalam perusahaan yang
meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan bentuk pemsahaan,
perubahan alamat kantor perusahaan, nalna pemilik
atau
penanggungjawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih, bidang usaha,
jenis barang atau jasa dagangan utama.; 11. Cabang Pemsahaan adalah perusahaan yang
mempunyai unit atau bagian
dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.; 12. Perwakilan Perusahaan adaiah Perusahaan yang bertindak mewakili
Kantor Pusat perusahaan yartg melakukan sesuatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
BAB II SITRAT IJIN USAHA PERDAGANGAN Bagian Pertama
Perijinan Pasal 2
(1) Setiap perusahaan
yang melalnrkan kegiatan Usaha Perdagangan
wajib memperoleh Surat
Ijin
Usaha Perdagangan dari Kepala Daerah ;
(2) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
:
a. SIUP Kecil
;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar;
(3) Surat
ljitt
Usaha Perdagangan diterbitkan bsrdasarkan tempat
kedudukan domisili perusahaan.
Pasal 3
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Surat
Ijin
Usaha Perdagangan terhadap permohonan yang diajukan oleh perusahaan
melalui Kantor Pelayanan Perij inan.
Pasal4
(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SITIP adalah
:
a. cabang atau
Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan
kegiatan usaha perdagangan mempergunakan sIUp perusahaan Pusat,
b.
Perusahaan
kecil perorangan yang dengan memenuhi
sebagai berikut
:
1) Tidak berbentuk
Badan Hukum atau persekutuan yang berfungsi
sebagai kios (warung eceran di perusahaan)
2)
ketentuan
;
Dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mernpekerjakan anggota keluarga sendiri atau kerabatnya
;
c. Pedagang keliling pedagang asongan, pedagang pinggrr jalary atau pedagang kaki lima
{2}
;
(1)
dapat
a. WargaNegara Asing dan Badan Hukum Asing ' b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebagian
besar
Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana pada ayat
diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan;
(3)
SIUP tidak diberikan kepada
sahamnya ( > 51 % )
:
dimiliki Asing.
Bagian Kedua
TataCanperolehan Ijin Pasal 5
(1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
ini
pemohon diwajibkan mengajukan pennohonan
kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perijinan
;
(2) Permohonan SIUP tersebut harus drtandatangani oleh Pemilik atau
Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dengan dilengkapi dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota.
Pasal6 Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka w"t-tu 3 (tiga)
bulan, terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III KETENTUAN BERLAKLINYA SIUP Pasal T
(1) Jangka waktu berlakunya surat
{in
usaha Perdagangan ditetapkan
selama pemohon menjalankan kegiatan usahanya ;
(2) Dalam rangka pemmbinaan, pengendalian dan pengawasan pemegang
SIUP wajib melaksanakan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali sejak dikeluarkannya ijin
;
(3) Permohonan daftar ulang dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.
Pasal
I
SIIJP ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
a.
:
Pemegang tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu
I
(satu)
tahun sejak tanggal dikeluarkannya ijin ;
b.
Usahanya telah berhenti dan pemegang
ijin tidak
dapat meneruskan
usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun ;
c.
Jenis usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagr dengan keadaan pada
waktu dikeluarkan ij in.
Pasal 9
(1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama
6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup
perusahaannya wajib melapor seaara tertulis kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan penutupan dan melampirkan SIUP asli;
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib menarik kembali SruP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV
BIAYA Pasal 10 Pemohon Surat Ijin Usaha Perdagangan dikenakan pungutan biaya masingmasing sebesar
:
sebesar b. SIIJP Menengah (Biru) sebesar c. SIUP Besar (Kuning) sebesar a. SIUP Kecil (Putih)
Rp. 100.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 500.000,00.
BAB V PENGAV/ASAN Pasal 11
(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pergawasan terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah berkoordinasi bersama Kepala polisi pamong pra:a
ini
dengan
;
(2) untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempattempat usaha yang dianggap perlu, sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan ijin pejabat dimaksud memasuki tempat-tempat usahanya.
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12
(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk membekukan perusahaan apabila
a.
Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
b.
:
ini
;
Melakukan Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan jenis barang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh dan melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen
c.
,
Belum mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar perusahaan sesuai
UU Nomor 3 Tahun 1982;
d.
Sedang diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
e.
${AKI)
;
selama sIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan.
(2) Penerapan pmbekuan perusahaan didahului oleh surat peringatan terfulis.
Pasal 13
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pencabutan SIUP apabila
a.
:
SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan
;
b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan
setelah
melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah
c.
ini
;
Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran
HAKI dan atau pidana oleh Badan peradilan yang telah
berkekuatan
hukum tetap;
d. Perusahaan yang
bersangkutan melanggar ketenfuan peraturan
perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
Pasal 14
(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUpnya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal pencabutan SIUp
;
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat lambatnya
(1) pasal ini
selambat-
30 (tiga puluh) hari ke{a terhitung sejak diterimanya
permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan
;
(3) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (z) Pasal ini diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembati.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini,
diancam dengan hukuman kurungan selama-lamarrya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya kepada Kepala Daerah.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
,
Agar setiap orang dapat mengetahuinyq memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan pada
di
tanggal
Probolinggo 2002
:
. 11 Nopember
WALIKOTA PROBOLINGGO, ttd,
Ilrs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal I 1 Nopember 2A02
Sekretaris l)aerah Kotan
ttd, Drs. H. BAMBANG WIIIARTO" M.Si. Pembina Utama Madya NIP.010 040 60s
LEMBARAN I}AERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIANHUKUM
2OO2
NOMOR 3 SERI C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR
: 12
TAHUN
2002
TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
i.
PENJELASAN UMT"'M
Bahwa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Standar Pemberian Surat
:
289Av1PP
lKeplfil2}Ol tentang
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sesuai dengan
Ketentuan
pelaksanaan
Otonomi Daerah perlu diatur lebih laniut dalam bentuk Peraturan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mengatur tentang
kewajiban memiliki SIUP, prosedur perolehan SIUP dan Penegakan hukum, agar setiap kegiatan usaha perdagangan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan di Kota Probolinggo.
U. PENJELASAN PASAL DEMI PASAI Pasal
I
sampai Pasal
17
: Cukupjelas
