PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 05 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DALAM KABUPATEN PROBOLINGGO BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang
: Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
sehingga
tercipta
kehidupan
agamis
dalam
Kabupaten
Probolinggo, perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat, perlu mengatur Pemberantasan Pelacuran dalam Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ; 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
2 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PROBOLINGGO
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN DALAM KABUPATEN PROBOLINGGO.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; 3. Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo ; 4. Pelacur, adalah barang siapa yang menyediakan dan menawarkan diri kepada umum untuk melakukan zina atau perbuatan cabul ; 5. Perbuatan Zina, adalah tiap-tiap perbuatan atau hubungan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan yang melanggar keagamaan, kesusilaan dan kesopanan umum yang tidak diikat perkawinan ; 6. Perbuatan Cabul, adalah tiap-tiap perbuatan atau hubungan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan yang menyinggung perasaan keagamaan dan kesusilaan dan kesopanan umum ; 7. Tamu, adalah barang siapa yang datang dengan sengaja untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsu perkelaminan yang menyinggung perasaan keagamaan dan kesusilaan ; 8. Tempat-tempat Pelacuran, adalah tempat dan rumah-rumah yang disediakan dan dipergunakan untuk melakukan zina atau perbuatan cabul ; 9. Mucikari, adalah barang siapa yang pencahariannya dengan mengusahakan atau berusaha menghubungkan atau menyediakan tempat untuk perbuatan zina atau perbuatan cabul ; 10. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang diberi tugas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 11. Petugas khusus, adalah petugas yang karena kaitan tugasnya berwenang memberi saran dan masukan kepada Bupati ;
3 12. Penanggung jawab suatu tempat pelacuran yang telah ditutup, adalah seseorang karena keadaannya bertanggungjawab untuk menjaga agar tempat pelacuran yang telah ditutup tidak dipergunakan kembali seperti sediakala.
B A B II PEMBERANTASAN PELACURAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM Pasal 2 Dalam daerah siapapun dilarang berada ditempat umum atau dimana saja yang dapat dilihat oleh umum, membujuk dan memikat orang lain dengan kata-kata, isyarat-isyarat, tanda – tanda atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan – perbuatan zina atau cabul.
Pasal 3 (1)
Barang siapa yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan bahwa ia itu seorang pelacur, dilarang tinggal dimuka umum ;
(2)
Barang siapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus meninggalkan tempat setelah mendapat peringatan dari pejabat yang berwenang ;
(3)
Barang siapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak mengindahkan peringatan, maka pejabat yang berwenang dapat mengadakan penyelidikan.
B A B III PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN Pasal 4 (1)
Dalam daerah dilarang adanya tempat pelacuran ;
(2)
Tiap-tiap pejabat khusus mengajukan pertimbangan atau usul kepada Bupati guna bahan keputusan mengenai perintah penutupan atau pencabutan perintah penutupan tertentu disertai keterangan-keterangan dan alasan-alasan yang cukup berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan olehnya dengan cara yang seksama.
Pasal 5 Bupati dengan surat keputusannya dapat memerintahkan untuk menutup rumah yang menurut keyakinannya dapat dipandang sebagai tempat pelacuran dan menempelkan surat keputusan tentang penutupan itu pada persil atau disalah satu bagian dimana bangunan itu berada, dengan cara sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh tiap – tiap orang.
Pasal 6 Bupati berhak mencabut keputusan perintah penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 peraturan daerah ini setelah mendapat saran/pertimbangan dari pejabat yang berwenang.
Pasal 7 Barang siapa diketahui sebagai penanggung jawab terhadap suatu tempat pelacuran, yang telah ditutup oleh Bupati dilarang menerima atau membiarkan kedatangan tamu didalamnya.
4 Pasal 8 (1)
Mereka tidak dipandang sebagai tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini, adalah : a. mereka yang bertempat tinggal ditempat itu ; b. mereka yang karena keadaan – keadaan yang sangat memaksa dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, atau mereka yang untuk menjalankan tugas jabatannya, perlu berada ditempat itu ; c. mereka yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(2)
Mereka sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat (1) pasal ini, harus mempunyai surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
BAB IV PETUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 (1)
Selain pejabat – pejabat yang berwenang mempunyai tugas mengusut kejahatankejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tentang masalah pelacuran, maka kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati ;
(2)
Dalam menjalankan tugasnya itu pejabat yang berwenang dan petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat dimana berdasarkan petunjuk-petunjuk yang patut dapat diduga olehnya, bahwa tempat itu terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan peraturan daerah ini ataupun guna menyatakan sampai dimana atau apakah ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya ;
(3)
Mucikari harus memperkenankan masuk kepada pejabat yang berwenang dan petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan memberikan segala keterangan yang diminta olehnya.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1)
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3 ayat (3) dan Pasal 7 dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) ;
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
5 BAB VI PENYIDIKAN Pasal 11 (1)
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2)
Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelacuran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelacuran ; c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelacuran ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelacuran; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelacuran;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang di maksud pada huruf c ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelacuran; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanai pelacuran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor
2 Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam Kabupaten
Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
6 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 14 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal BUPATI PROBOLINGGO
Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
05
TAHUN 2005
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DALAM KABUPATEN PROBOLINGGO
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya menekan dan meniadakan segala bentuk penyakit masyarakat yang semakin hari dirasakan semakin mengkhawatirkan yang cenderung dan banyak menuju kepada perbuatan asusila, pelecehan dan melanggar norma-norma agama khususnya kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Bahwa pornografi dan pornoaksi yang semakin nyata dan benar-benar mudah didapat dengan semakin majunya perkembangan jaman, dimana hal ini membuat kegiatan pelacuran di Kabupaten Probolinggo semakin nyata dan ada dimana-mana. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sehingga perlu untuk mengatur pemberantasan pelacuran dalam suatu peraturan daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d 5
: Cukup jelas ;
Pasal 6
: Mengingat masalah pelacuran pada umumnya, merupakan suatu gangguan dalam kehidupan masyarakat, baik lahiriyah maupun rohaniyah.
Dengan
menginsyafi
akan
kesulitan
-
kesulitan
pemberantasannya, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini, melakukan tindakan pengawasan, pencegahan dan rehabilitasi sosial, yang pelaksanaannya dilakukan oleh dan atau diberikan kepada petugas khusus yang terdiri dari beberapa orang – orang yang ahli dan mempunyai itikat yang baik dari : 1. pejabat pemerintah daerah ; 2. pejabat bagian sosial ; 3. pejabat dinas kesehatan ; 4. pejabat perwakilan agama ; 5. pejabat kabin pendidikan masyarakat ; 6. pejabat resort kepolisian 1023. Pasal 7 s/d 8
: Cukup jelas ;
Pasal 9
: Dimungkinkan bahwa pengurus atau germo, tidak menjaga keamanan (keselamatan) dari pada Salinan Surat Keputusan Penutupan yang telah ditempelkan. Maka barang siapa yang mengurus atau mengusahakan
tempat
pelacuran,
yang
bersangkutan
harus
bertanggung jawab secara pribadi atas keamanan (keselamatan) Salinan Surat Keputusan Bupati, tentang penutupan tersebut pada
8 pasal 4 ayat (2) yang telah ditempelkan atau ditempatkan itu. Apabila karena sesuatu hal yang disebabkan diluar kesalahan atau diluar kelengahan pengurus/pengusaha yang bersangkutan terjadi apa-apa dengan salinan surat keputusan itu, atau apabila salinan surat keputusan tadi tidak lagi berada ditempatnya yang asal, atau berubah dari keadaan semula, sehingga tidak lagi mudah terlihat atau tidak lagi mudah dapat dibaca oleh tiap-tiap orang, maka sipengurus/pengusaha dalam waktu 24 jam lagi yang berdiam didalam lingkungan daerah kabupaten probolinggo dan buat yang berdiam diluarnya, didalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (hari-hari Minggu dan hari-hari raya
tidak
terhitung)
harus
memberitahukan
hal
itu
dengan
keterangan-keterangan yang disertai alasan-alasan secukupnya kepada Bupati. Dalam hal memberitahukan sebagai termaksud dalam penjelasan diatas ini telah diterima oleh Bupati, maka dengan segera agar mengusahakan lagi penempelan-penempelan salinan baru surat keputusan penutupan yang baru dan perintah penutupan tersebut berlaku untuk tempat atau persil yang bersangkutan. Pasal 10 s/d 14
: Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
