1
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO
Menimbang
:
a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
juncto
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi
dengan
memperhatikan
aspek
personil,
perlengkapan
dan
pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional ; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN
PROBOLINGGO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ; 4. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ; 5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ; 6. Asisten, adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ; 7. Staf Ahli, adalah staf ahli Bupati ;
3
8. Bagian, adalah unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ; 9. Kepala Bagian, adalah Kepala Bagian pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan peraturan daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Sekretariat Daerah dan Staf Ahli merupakan unsur staf pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.
Pasal 5 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah ; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ; c. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana ; d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengelolaan informasi untuk menjadi telaahan sesuai bidangnya ; b. Perumusan telaahan sesuai bidangnya pada Bupati ; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sebagai berikut : a. Sekretaris Daerah ; b. Staf Ahli ; c. Asisten Tata Praja ; d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ; e. Asisten Administrasi ; f. Bagian-bagian ; g. Sub Bagian ; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi : A. Asisten Tata Praja terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan, membawahi : a. Sub Bagian Tata Pemerintahan ; b. Sub Bagian Otonomi Daerah ; c. Sub Bagian Perangkat Pengembangan Lembaga Desa. 2. Bagian Hukum, membawahi : a. Sub Bagian Perundang-undangan ; b. Sub Bagian Bantuan Hukum ; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 3. Bagian Organisasi, membawahi : a. Sub Bagian Kelembagaan ; b. Sub Bagian Analisa Jabatan; c. Sub Bagian Tata Laksana. B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Penyusunan Program, membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan Program ; b. Sub Bagian Pengendalian ; c. Sub Bagian Pelaporan. 2. Bagian Komunikasi dan Informatika, membawahi : a. Sub Bagian Pengolah Data Elektronik ; b. Sub Bagian Pemberitaan ; c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a. Sub Bagian Pembinaan Mental dan Keagamaan ; b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ; c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
5
C. Asisten Administrasi, terdiri dari : 1. Bagian Umum, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana. 2. Bagian Protokol dan Rumah Tangga, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan ; b. Sub Bagian Protokol ; c. Sub Bagian Rumah Tangga. 3. Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan ; b. Sub Bagian Pengadaan ; c. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan. (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah ; (4) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi Bagian-bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ; (5) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang sesuai dengan bidangnya ; (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada masing-masing Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya ; (7) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten-Asisten, Bagian-bagian dan Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V STAF AHLI Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu oleh staf ahli, yang terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia ; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil ; (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
6
BAB VI TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 9 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
BAB VII ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI Pasal 10 (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa ; (2) Asisten dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb ; (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa ; (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
7
Pasal 13 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal 12 Nopember 2007 BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 24 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO ttd Drs. H. KUSNADI, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 01 TAHUN 2008 SERI D
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN PROBOLINGGO
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 13
: Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2007 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007
BUPATI
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN PROBOLINGGO
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN TATA PRAJA
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORGANISASI
SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN ANALISA JABATAN
SUB BAGIAN PERANGKAT PENGEMBANGAN LEMBAGA DESA
SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
SUB BAGIAN TATA LAKSANA
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ASISTEN ADMINISTRASI
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN UMUM
BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA
BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK
SUB BAGIAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEAGAMAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SUB BAGIAN PENGENDALIAN
SUB BAGIAN PEMBERITAAN
SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN PENGADAAN
SUB BAGIAN PELAPORAN
SUB BAGIAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
