1
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO Menimbang
: a. Bahwa
sehubungan
dengan
pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas ; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ; 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ; 5. Dinas–dinas, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ; 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan ; 7. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari : a. Dinas Pendidikan ; b. Dinas Kesehatan ; c. Dinas Sosial ; d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; e. Dinas Perhubungan ; f.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ; h. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ; i.
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ;
j.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; l.
Dinas Pertanian ;
m. Dinas Perkebunan dan Kehutanan ; n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ; o. Dinas Perikanan dan Kelautan ; p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; q. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ; r.
Dinas Pendapatan.
4
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendidikan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendidikan ; b. Pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pendidikan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 5 (1)
Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahi : 1. Seksi Taman Kanak-kanak ; 2. Seksi Sekolah Dasar ; 3. Seksi Sarana. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : 1. Seksi SMP ; 2. Seksi SMA/SMK ; 3. Seksi Sarana.
5
e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olah Raga dan Kesenian, membawahi : 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ; 2. Seksi Olah Raga dan Kesenian ; 3. Seksi Sarana. f.
Bidang Tenaga Kependidikan, membawahi : 1. Seksi Tenaga Kependidikan TK/SD ; 2. Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah ; 3. Seksi Tenaga Non Teknis.
g. Kelompok Jabatan Fungsional ; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6 Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 7 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang kesehatan ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 8 (1)
Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
6
2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ; 2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman ; 3. Seksi Bina Institusi dan Mutu Pelayanan Kesehatan. d. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi : 1. Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi ; 2. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usila ; 3. Seksi Gizi. e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : 1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit ; 2. Seksi Pengendalian Penyakit ; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f.
Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Kesehatan ; 2. Seksi Promosi Kesehatan ; 3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional ; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas : 1. Puskesmas ; 2. Laboratorium Kesehatan ; 3. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Ketiga Dinas Sosial Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 9 Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 10 (1) Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang sosial ;
7
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang sosial masyarakat ; b. Pemberian pembinaan dibidang sosial ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 11 (1)
Dinas Sosial, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ; 2. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Lansia dan Anak Terlantar. d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja ; 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Daerah Kumuh. e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi : 1. Seksi Bantuan Bencana Alam ; 2. Seksi Perlindungan Sosial. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Keempat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8
Pasal 13 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14 (1)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi : 1. Seksi Latihan dan Produktifitas ; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja ; 3. Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya. d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja ; 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; 3. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja. e. Bidang Transmigrasi, membawahi : 1. Seksi Penyiapan, Pendaftaran dan Seleksi ; 2. Seksi Perpindahan dan Penempatan ; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3)
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
9
Bagian Kelima Dinas Perhubungan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15 Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16 (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perhubungan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perhubungan ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan dibidang perhubungan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 17 (1)
Dinas Perhubungan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Lalu Lintas, membawahi : 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ; 2. Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Angkutan, membawahi ; 1. Seksi Angkutan Jalan ; 2. Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan. e. Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi, membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana ; 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
10
(3)
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Keenam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur penunjang pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 19 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ; b. Pemberian pembinaan dibidang kependudukan, pencatatan sipil dan pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 20 (1)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi : 1. Seksi Identitas Penduduk ; 2. Seksi Mutasi Penduduk . d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi ; 1. Seksi Kelahiran dan Kematian ; 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
11
e. Bidang Informasi Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Pengolahan Data ; 2. Seksi Informasi. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Ketujuh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pasal 21 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 22 (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang pekerjaan umum bina marga ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum bina marga ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum bina marga serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal
23
(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi : 1. Seksi Penyusunan Program ; 2. Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan ; 3. Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.
12
d. Bidang Pembangunan, membawahi : 1. Seksi Pembangunan Jalan ; 2. Seksi Peningkatan Jalan ; 3. Seksi Pembangunan Jembatan. e. Bidang Pemeliharaan, membawahi : 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan ; 3. Seksi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kedelapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 24 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 25 (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang pekerjaan umum cipta karya ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum cipta karya ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum cipta karya serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 26 (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan.
13
c. Bidang Tata Bangunan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan dan Penataan ; 2. Seksi Pelaksanaan dan Pelaporan ; 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan. d. Bidang Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang, membawahi : 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Ruang ; 2. Seksi Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang. e. Bidang Perumahan dan Lingkungan Pemukiman, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Penyuluhan ; 2. Seksi Sarana dan Prasarana ; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kesembilan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal
27
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 28 (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang pekerjaan umum pengairan, energi dan sumber daya mineral ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum pengairan, energi dan sumber daya mineral ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum pengairan, energi dan sumber daya mineral serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 29 (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari : a. Kepala Dinas
14
b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pembangunan dan Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Teknis ; 2. Seksi Pembangunan ; 3. Seksi Pengendalian. d. Bidang Operasi Pemeliharaan dan Pengembangan, membawahi : 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan ; 2. Seksi Pengembangan ; 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan. e. Bidang Irigasi Perdesaan dan Energi, membawahi : 1. Seksi Irigasi Perdesaan ; 2. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral ; 3. Seksi Bina Manfaat. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kesepuluh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 30 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 31 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
15
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 32 (1)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia, membawahi : 1. Seksi Kelembagaan ; 2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi : 1. Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan ; 2. Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan. e. Bidang Permodalan dan Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Permodalan ; 2. Seksi Pengendalian. f.
Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Informasi Bisnis ; 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kesebelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 34 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang perindustrian dan perdagangan ;
16
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perindustrian dan perdagangan ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang perindustrian dan perdagangan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 35 (1)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c
Bidang Perindustrian, membawahi : 1. Seksi Sarana dan Usaha Industri ; 2. Seksi Bimbingan Produksi.
d. Bidang Perdagangan, membawahi : 1. Seksi Bimbingan Usaha ; 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran. e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan ; 2. Seksi Kemetrologian. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Keduabelas Dinas Pertanian Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 36 Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
17
Pasal 37 (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pertanian ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pertanian ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pertanian serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38 (1)
Dinas Pertanian, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Teknik Produksi, membawahi : 1. Seksi Budidaya ; 2. Seksi Perbenihan ; 3. Seksi Perlindungan. d. Bidang Usaha Tani, membawahi ; 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran ; 2. Seksi Bina Usaha ; 3. Seksi Bina Kelembagaan. e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi : 1. Seksi Alat dan Mesin ; 2. Seksi Pupuk dan Pestisida ; 3. Seksi Tata Guna Air. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
18
Bagian Ketigabelas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 39 Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 40 (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perkebunan dan kehutanan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perkebunan dan kehutanan ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang perkebunan dan kehutanan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 41 (1)
Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan ; 2. Seksi Produksi ; 3. Seksi Usaha Tani. d. Bidang Kehutanan, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi ; 2. Seksi Hutan Rakyat ; 3. Seksi Aneka Hasil Hutan. e. Bidang Perlindungan, membawahi : 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan ; 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
19
(2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Keempatbelas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 42 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 43 (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang peternakan dan kesehatan hewan ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang peternakan dan kesehatan hewan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 44 (1)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi : 1. Seksi Kesehatan Hewan ; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Bidang Budidaya Peternakan, membawahi : 1. Seksi Pembibitan Ternak ; 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak ; 3. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan.
20
e. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi : 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak ; 2. Seksi Kelembagaan Keterampilan dan Usaha Peternakan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kelimabelas Dinas Perikanan dan Kelautan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 45 Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 46 (1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang perikanan dan kelautan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perikanan dan kelautan ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang perikanan dan kelautan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 47 (1)
Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Budidaya Perikanan, membawahi : 1. Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan ; 2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan ; 3. Seksi Pelestarian dan Perlindungan Perikanan.
21
d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, membawahi : 1. Seksi Pengelolaan Pesisir, Laut dan Kepulauan ; 2. Seksi Penangkapan Ikan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan. e. Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan ; 2. Seksi Penyuluhan dan Keterampilan. f.
Kelompok Jabatan Fungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Keenambelas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 48 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 49 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang kebudayaan dan pariwisata; b. Pemberian pembinaan dibidang kebudayaan dan pariwisata serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 50 (1)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan.
22
c. Bidang Seni dan Budaya, membawahi : 1. Seksi Kesenian ; 2. Seksi Kebudayaan. d. Bidang Kepariwisataan, membawahi : 1. Seksi Promosi dan Pemasaran ; 2. Seksi Jasa Wisata ; 3. Seksi Obyek Wisata. e. Kelompok Jabatan Fungsional ; f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Ketujuhbelas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 51 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang keuangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 52 (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang keuangan ; b. Pemberian pembinaan dibidang keuangan serta pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 53 (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan.
23
c. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Seksi Penyusunan Anggaran ; 2. Seksi Analisis dan Evaluasi. d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 1. Seksi Akuntansi ; 2. Seksi Pelaporan. e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi : 1. Seksi Perbendaharaan ; 2. Seksi Verifikasi ; 3. Seksi Bendahara Umum. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
Bagian Kedelapanbelas Dinas Pendapatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 54 Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 55 (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang pendapatan daerah ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah ; b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pendapatan serta pelaksanaan pelayanan umum ; c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 56 (1)
Dinas Pendapatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
24
2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ; 2. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan ; d. Bidang Penyetoran dan Penagihan, membawahi : 1. Seksi Penyetoran ; 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan ; 3. Seksi Keberatan dan Keringanan. e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi : 1. Seksi Pembukuan Penerimaan ; 2. Seksi Pembukuan Persediaan ; 3. Seksi Pelaporan. f.
Bidang Pengendalian Operasional, membawahi : 1. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan ; 2. Seksi Pengelolaan Pasar ; 3. Seksi Pengendalian.
g. Kelompok Jabatan Fungsional ; (2)
Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
B A B IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 57 (1) UPTD merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan dinas dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ; (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ; (3) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk Cabang Dinas, Balai Uji Kendaraan Bermotor, Balai Latihan Kerja, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
BAB V TATA KERJA Pasal 58 (1) Kepala Dinas dibina dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; (2) Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif, Kepala Dinas dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan dinas dan atau instansi/lembaga lain yang terkait ;
25
(4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas melaksanakan koordinasi pengawasan melekat ; (5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; (6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.
BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS-DINAS Pasal 59 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb ; (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa ; (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb ; (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa ; (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala tata usaha sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb ; (6) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan Kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 60 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Hal–hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
26
Pasal 62 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal 12 Nopember 2007 BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 24 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO ttd Drs. H. KUSNADI, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 03 TAHUN 2008 SERI D
27
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
09 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 62
: Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPALA
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, OLAH RAGA DAN KESENIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI TAMAN KANAK-KANAK
SEKSI SMP
SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN TK/SD
SEKSI SEKOLAH DASAR
SEKSI SMA/SMK
SEKSI OLAH RAGA DAN KESENIAN
SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
SEKSI SARANA
SEKSI SARANA
SEKSI SARANA
SEKSI TENAGA NON TEKNIS BUPATI PROBOLINGGO
UPTD ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
29
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
:
TANGGAL :
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN
SEKSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN REPRODUKSI
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGAMATAN PENYAKIT
SEKSI PENGEMBANGAN KESEHATAN
SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN
SEKSI KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USILA
SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PROMOSI KESEHATAN
SEKSI BINA INSTITUSI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI GIZI
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT BUPATI PROBOLINGGO
PUSKESMAS
LABORATORIUM KESEHATAN
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
30
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
: 09
TAHUN
2007
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT, ANAK DAN REMAJA
SEKSI BANTUAN BENCANA ALAM
SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN LANSIA DAN ANAK TERLANTAR
SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN DAERAH KUMUH
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
31
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR
KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPALA
:
TANGGAL :
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG TRANSMIGRASI
SEKSI LATIHAN DAN PRODUKTIFITAS
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
SEKSI PENYIAPAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI PASAR KERJA
SEKSI NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEKSI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN
SEKSI PERLUASAN KERJA DAN PADAT KARYA
SEKSI KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN
UPTD
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
32
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
:
TANGGAL :
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG SARANA/PRASARANA DAN OPERASI
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI ANGKUTAN JALAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI KESELAMATAN DAN REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN
SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
UPTD
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
33
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI IDENTITAS PENDUDUK
SEKSI MUTASI PENDUDUK
09
TAHUN 2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
:
BIDANG PENCATATAN SIPIL
SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN
SEKSI PENGOLAHAN DATA
SEKSI INFORMASI
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
34
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL
:
BIDANG PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG PEMELIHARAAN
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN LEGGER JALAN
SEKSI PENINGKATAN JALAN
SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN
SEKSI PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN
SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN
SEKSI PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
35
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
12 NOPEMBER 2007
BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN DAN TATA RUANG
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENATAAN
SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PENYULUHAN
SEKSI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN DAN TATA RUANG
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN
2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG TATA BANGUNAN
:
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
36
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
:
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09 TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG OPERASI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG IRIGASI PERDESAAN DAN ENERGI
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
SEKSI IRIGASI PERDESAAN
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PENGEMBANGAN
SEKSI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKSI PENGENDALIAN
SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN
SEKSI BINA MANFAAT
UPTD
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
37
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR
KEPALA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN 2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA
:
BIDANG BINA USAHA KOPERASI
BIDANG PERMODALAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI KELEMBAGAAN
SEKSI USAHA PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
SEKSI PERMODALAN
SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
SEKSI USAHA PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
SEKSI PENGENDALIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG BINA USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI BISNIS SEKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
38
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
:
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
BIDANG PERDAGANGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI SARANA DAN USAHA INDUSTRI
SEKSI BIMBINGAN USAHA
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SEKSI BIMBINGAN PRODUKSI
SEKSI PENGADAAN DAN PENYALURAN
SEKSI KEMETROLOGIAN
UPTD
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
39
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
:
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG USAHA TANI
BIDANG TEKNIK PRODUKSI
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
SEKSI BUDIDAYA
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSI ALAT DAN MESIN
SEKSI PERBENIHAN
SEKSI BINA USAHA
SEKSI PUPUK DAN PESTISIDA
SEKSI PERLINDUNGAN
SEKSI BINA KELEMBAGAAN
SEKSI TATA GUNA AIR
UPTD UPTD
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
40
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
:
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KEHUTANAN
BIDANG PERKEBUNAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG PERLINDUNGAN
SEKSI REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN
SEKSI REHABILITASI
SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN
SEKSI PRODUKSI
SEKSI HUTAN RAKYAT
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
SEKSI USAHA TANI
SEKSI ANEKA HASIL HUTAN
UPTD UPTD
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
41
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
:
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BUDIDAYA PETERNAKAN
BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER
SEKSI KESEHATAN HEWAN SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN
SEKSI PEMBIBITAN TERNAK
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TERNAK
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK
SEKSI KELEMBAGAAN KETERAMPILAN DAN USAHA PETERNAKAN
SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN BUPATI PROBOLINGGO
UPTD UPTD ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
42
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
:
TANGGAL :
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
SEKSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI PERIKANAN
SEKSI PENGELOLAAN PESISIR, LAUT DAN KEPULAUAN
SEKSI PERBENIHAN DAN KESEHATAN IKAN
SEKSI PENANGKAPAN IKAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
SEKSI PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN PERIKANAN
UPTD UPTD
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG BINA USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
SEKSI PELAYANAN USAHA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN
SEKSI PENYULUHAN DAN KETERAMPILAN
BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
43
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR
KEPALA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SENI DAN BUDAYA
SEKSI KESENIAN
:
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG KEPARIWISATAAN
SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN
SEKSI KEBUDAYAAN
SEKSI JASA WISATA
SEKSI OBYEK WISATA
BUPATI PROBOLINGGO UPTD
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
44
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
:
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI
SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN
SEKSI AKUNTANSI
SEKSI PERBENDAHARAAN
SEKSI ANALISIS DAN EVALUASI
SEKSI PELAPORAN
SEKSI VERIFIKASI
BIDANG ANGGARAN
09
SEKSI BENDAHARA UMUM
BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
45
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR
KEPALA
TANGGAL :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
09
TAHUN
2007
12 NOPEMBER 2007
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
:
BIDANG PENYETORAN DAN PENAGIHAN
BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL
SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
SEKSI PENYETORAN
SEKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PERHITUNGAN DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN
SEKSI PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN
SEKSI PEMBUKUAN PERSEDIAAN
SEKSI PENGELOLAAN PASAR
SEKSI PELAPORAN
SEKSI PENGENDALIAN
SEKSI KEBERATAN DAN KERINGANAN
BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si