PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
12
TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang
: a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jenis Peraturan Daerah yang harus disesuaikan ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Probolinggo.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) ;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046) ;
2 7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057) ;
9.
peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
11.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) ;
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
15.
Keputusan
Bersama
Menteri
Kesehatan
dan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ; 16.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijaksanaan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.
3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN RETRIBUSI
DAERAH
KABUPATEN
PELAYANAN
KESEHATAN
PROBOLINGGO PADA
DINAS
TENTANG KESEHATAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3.
Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5.
Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ;
6.
Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ;
7.
Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8.
Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Probolinggo ;
9.
Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
10. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan medis termasuk, observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya baik secara sendiri-sendiri atau menyeluruh 11. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ; 12. Perawatan Satu Hari atau One Day Care, adalah pelayanan rawat jalan dengan observasi selama tidak kurang dari 6 (enam) jam tanpa tinggal rawat inap ;
4 13. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap ; 14. Pelayanan Gawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ; 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menjalankan pembangunan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu ; 16. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Puskesmas ; 17. Poli Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes, adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang ada di desa dan mempunyai kegiatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak yang dipimpin oleh seorang Bidan Desa ; 18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes, adalah sarana pelayanan kesehatan di desa yang merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola oleh kader kesehatan desa dan dibina oleh seorang Bidan Desa atau petugas kesehatan yang lain ; 19. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes, adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di desa/kelurahan yang merupakan pengembangan Polindes sebagai jaringan puskesmas dengan ditambah tenaga Perawat ; 20. Puskesmas
Keliling,
adalah
kegiatan
pelayanan
kesehatan
oleh
Puskesmas
dengan
mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya ke lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada ; 21. Pelayanan Ambulance, adalah pelayanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) berupa kendaraan Puskesmas Keliling atau kendaraan Ambulance Puskesmas untuk keperluan mengangkut penderita dan jenis rujukan lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya dan bukan untuk mengangkut jenazah ; 22. Puskesmas Rawat Inap, adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk menginap dan keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ; 23. Dokter, adalah Dokter yang bekerja pada Dinas Kesehatan atau Dokter yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ; 24. Surat Keterangan Sehat, adalah surat yang dibuat oleh dokter yang menerangkan pada seseorang bahwa seseorang tersebut adalah benar-benar sehat ; 25. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 26. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Bidan di desa, Ponkesdes, Puskesmas Keliling, Pelayanan Ambulance dan Laboratorium Kesehatan ; 27. Tarip Retribusi, adalah besarnya pembayaran yang dikenakan pada setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang terdiri dari komponen jasa sarana, komponen jasa prasarana dan komponen jasa pelayanan ;
5 28. Komponen Jasa Sarana, adalah bagian dari tarif retribusi yang disetor ke Kas Daerah, terdiri dari biaya jasa pemakaian ruangan dan fasilitasnya serta biaya jasa pemakaian peralatan ; 29. Komponen Jasa Prasarana, adalah bagian dari tarif retribusi yang digunakan langsung oleh Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai, bahan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan sehubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan ; 30. Komponen Jasa Pelayanan, adalah bagian dari tarif retribusi yang digunakan langsung oleh Puskesmas sebagai jasa atas pemberian pelayanan kesehatan ; 31. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 32. Jasa yang dimaksud dalam komponen retribusi, adalah imbalan yang dikenakan kepada wajib retribusi atas penyediaan segala fasilitas dalam pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana, jasa prasarana dan jasa pelayanan ; 33. Jasa sarana, adalah imbalan atas penyediaan jasa sarana yang berupa fasilitas ruangan dan peralatan ; 34. Jasa prasarana, adalah biaya penggantian prasarana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa bahan administrasi, bahan medis dan non medis habis pakai, penyediaan makan pasien, obat dan reagen yang tidak disediakan pemerintah ; 35. Jasa Pelayanan, adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis/dokter dan perawat/paramedis Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan, observasi, tindakan medis, tindakan keperawatan, pemberian obat dan pemeriksaan penunjang lainnya ; 36. Jasa Konsultasi, adalah bagian dari jasa pelayanan yang diberikan oleh tenaga ahli kepada penderita yang sedang menjalani pelayanan kesehatan ; 37. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 40. Surat Teguran, adalah surat peringatan kepada wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terhutang ; 41. Pemeriksaan Kesehatan, adalah pemeriksaan tentang kesehatan badan seseorang oleh Dokter Pemerintah dimana hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan ; 42. Pasien, adalah seseorang yang memerlukan dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Di desa, Ponkesdes atau Puskesmas Keliling ; 43. Peserta Askes, adalah peserta dan atau anggota keluarga yang berdasar peraturan PT. Askes berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan pada pelayanan kesehatan yang ditunjuk ; 44. Tindakan Medis, adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis maupun paramedis yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien ; 45. Visite Dokter, adalah kunjungan dokter kepada pasien Rawat Inap dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap ;
6 46. Asuhan Keperawatan, adalah pemberian pelayanan keperawatan kepada pasien rawat inap yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien ; 47. Visum Et Repertum, adalah laporan tertulis untuk peradilan (Pro Yustisia) yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya ; 48. Pemeriksaan Visum Et Repertum, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk kepentingan peradilan ; 49. Calon mempelai, adalah pasangan seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan ; 50. Surat Keterangan Sehat untuk Kawin, adalah surat yang dibuat oleh dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya dan telah diupayakan untuk sehat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan ; 51. Pemeriksaan Kesehatan Haji, adalah pemeriksaan dan pembinaan kesehatan yang dilakukan terhadap calon jamaah haji untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mentalnya dalam rangka persiapan menjalankan ibadah haji ; 52. Laboratorium Kesehatan, adalah sarana kesehatan yang melakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat ; 53. Laboratorium Klinik, adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imanologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyaikit penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ; 54. Laboratorium Kesehatan Lingkungan, adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat ; 55. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA, adalah Laboratorium kesehatan milik Pemerintah Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan ; 56. Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas, adalah pemeriksaan laboratorium sederhana yang dilakukan di Puskesmas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ; 57. Unit Bidan di desa, adalah jaringan pelayanan kesehatan didesa yang dilaksanakan oleh bidan di desa berupa pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat ; 58. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kartu JAMKESMAS, adalah bukti peserta jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat ;
7 59. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kartu JAMKESDA, adalah kartu bukti kepesertaan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin yang ditanggung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; 60. Kader Kesehatan, adalah seseorang yang telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu upaya kesehatan masyarakat diwilayah kerja Puskesmas secara sukarela ; 61. Persalinan, adalah proses pengeluaran hasil pembuahan yang dapat hidup dalam rahim melalui jalan lahir kedunia luar ; 62. Persalinan Normal, adalah persalinan dengan cara normal dan melalui jalan lahir yang normal tanpa kesulitan ; 63. Persalinan dengan penyulit, adalah persalinan yang mengalami kesulitan, baik sebelum atau pada waktu maupun setelah proses persalinan berlangsung ; 64. Curretage, adalah tindakan medis yang dilakukan pada pengeluaran sisa janin mati didalam kandungan yang belum sempurna atau akibat abortus ; 65. Abortus, adalah pengeluaran kehamilan sebelum janin dapat hidup, yaitu pada saat berat janin kurang dari 500 g (lima ratus gram) dan umur kehamilan kurang dari 20 (dua puluh) minggu yang menurut caranya dibagi 2 (dua) macam yaitu abortus terapeutik dan abortus kriminalis ; 66. Bayi Neonatus, adalah bayi yang baru lahir dengan batasan umur 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari ; 67. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pemeriksaan Kesehatan Haji, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, Ponkesdes, Puskesmas Keliling, LABKESDA serta pelayanan Ambulance Puskesmas.
Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan, yang meliputi : a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ; b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu ; c. Pelayanan Kesehatan di Polindes ; d. Pelayanan Kesehatan di Ponkesdes ; e. Pelayanan Kesehatan di Poskesdes ; f.
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling ;
g. Pelayanan Ambulance Puskesmas ; h. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap ; i.
Pelayanan Kesehatan Haji ;
8 j.
Pelayanan di Laboratorium Puskesmas ;
k. Pelayanan di LABKESDA. (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swsta.
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, Puskesmas Keliling, Ambulance Puskesmas dan LABKESDA.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang besangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut ; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal ; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Komponen tarif retribusi terdiri dari jasa sarana, jasa prasarana dan jasa pelayanan ; (2) Komponen jasa sarana terdiri dari komponen biaya sewa pemakaian tempat/ruangan dan peralatan ; (3) Komponen jasa prasarana terdiri dari komponen biaya bahan administrasi, biaya bahan medis dan non medis habis pakai, biaya penyediaan makan pasien, biaya penggantian bahan obat dan reagen yang tidak atau kurang disediakan dari Dinas Kesehatan ;
9 (4) Komponen
jasa
pelayanan
merupakan
biaya
jasa
bagi
tenaga
medis/dokter
dan
perawat/paramedis Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan, observasi, tindakan medis, tindakan keperawatan, pemberian obat dan pemeriksaan penunjang lainnya ; (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
Pasal 9 Dikecualikan dari pengenaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah : a. Penduduk miskin atau masyarakat daerah yang kurang mampu dengan dibuktikan Kartu JAMKESMAS, Kartu JAMKESDA, Kartu Peserta Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang direkomendasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang biaya pelayanan kesehatannya ditanggung Pemerintah ; b. Gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang ditemukan diwilayah daerah dan memerlukan pelayanan kesehatan yang direkomendasi Dinas sosial ; c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI-POLRI serta keluarganya, mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan PT. ASKES (Persero) ; d. Janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI serta keluarganya termasuk Yatim Piatu dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan TNI-POLRI mendapat pemeriksaan, pengobatan dan perawatan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan dari PT. ASKES (Persero) ; e. Kader kesehatan didesa /kelurahan ; f.
Anak sekolah yang memerlukan pelayanan pengobatan rawat jalan pada waktu mengikuti jam belajar di sekolah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan atau rujukan dari Guru UKS/Wali Kelas atau petugas Puskesmas ;
g. Penderita penyakit menular tertentu yang sudah ditetapkan sebagai sasaran Program Kesehatan Prioritas.
Pasal 10 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian ; (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
10 BAB VII KETENTUAN PELAYANAN Pasal 11 Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kemampuan serta terintegrasi kepada masyarakat di daerah.
Pasal 12 (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap, meliputi : a. pelayanan rawat jalan ; b. pelayanan rawat inap ; c. pelayanan gawat darurat ; d. pelayanan satu hari tanpa inap (One Day Care) ; e. pelayanan penunjang.
(2) Pelayanan Rawat Jalan, meliputi : a. pelayanan di poli umum, poli gigi, poli KIA, poli konsultasi, poli spesialis dan di poli-poli lain yang ada di Puskesmas ; b. pelayanan obat/farmasi ; c. pelayanan penunjang (pemeriksaan laboratorium dan radiologi) ; d. penyuluhan kesehatan perorangan. (3) Pelayanan Rawat Inap meliputi : a. pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis termasuk pertolongan persalinan ; b. penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan ; c. penyediaan ruang/kamar tidur dan fasilitas nginap lainnya ; d. penyediaan makan minum pasien ; e. penyuluhan kesehatan ; f.
pelayanan penunjang (pemeriksaan laboratorium, radiologi dan ambulance).
(4) Pelayanan Gawat darurat, meliputi : a. pemeriksaan medis, observasi dan tindakan medis ; b . penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan ; c. pelayanan penunjang (pemeriksaan laboratorium, radiologi dan ambulance). (5) Pelayanan satu hari tanpa inap (One Day Care), meliputi : a. pemeriksaan medis, observasi dan tindakan medis ; b. penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan ; c. penyediaan ruang/kamar untuk observasi khusus ; d. penyediaan penunjang (pemeriksaan laboratorium, radiologi dan ambulance). (6) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu, Polindes dan Ponkesdes meliputi : a. pemeriksaan oleh perawat atau bidan ; b. pemberian obat-obatan ; c. tindakan keperawatan atau kebidanan ; d. pertolongan persalinan ;
11 e. penyuluhan kesehatan ; f.
pelayanan penunjang (pemeriksaan laboratorium sederhana).
(7) Jenis Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas Keliling, meliputi : a. pemeriksaan oleh dokter, dokter gigi, tenaga keperawatan atau kebidanan ; a. pemberian obat-obatan ; b. penyuluhan kesehatan.
Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan khusus berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian imunisasi dan konseling kesehatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dalam daerah yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas ; (2) Pemeriksaan untuk Visum Et Repertum, meliputi pemeriksaan luar saja baik bagi korban hidup maupun korban meninggal/jenazah ; (3) Pemeriksaan Kesehatan Calon jamaah haji dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Pemeriksaan Kesehatan I (awal), dilaksanakan di Puskesmas sebagai pemeriksaan kesehatan awal ; b. Pemeriksaan Kesehatan II (ulang), dilaksanakan di Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang telah mempunyai fasilitas pelayanan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten dengan penanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan.
Pasal 14 (1) Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap dibedakan dalam 4 (empat) kelas : a. rawat inap kelas III ; b. rawat inap kelas II ; c. rawat inap kelas I ; d. rawat inap kelas utama. (2) Fasilitas Ruang Rawat Inap Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. satu kamar berisi lebih dari 4 (empat) tempat tidur ; b. tiap kamar ada 1 (satu) kamar mandi diluar ; c. tiap pasien disediakan almari meja ; d. mendapat makan 3 (tiga) kali sehari dengan menu standar kelas III ; e. perawatan dan visite dokter setiap hari ; f.
kipas angin.
(3) Fasilitas Ruang Rawat Inap Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. satu kamar berisi 2 (dua) sampai 4 (empat) tempat tidur ; b. tiap kamar ada 1 (satu) kamar mandi diluar atau didalam ; c. tiap pasien disediakan almari meja ; d. mendapat makan 3 (tiga) kali sehari dengan menu standar kelas II ; e. perawatan dan visite dokter setiap hari ; f.
kipas angin.
12 (4) Fasilitas Ruang Rawat Inap Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. satu kamar berisi 1 (satu) atau 2 (dua) tempat tidur ; b. tiap kamar ada 1 (satu) kamar mandi didalam ; c. ada kipas angin (Fan) ; d. tiap pasien disediakan almari meja ; e. mendapat makan 3 (tiga) kali sehari dengan menu standar kelas I ; f.
perawatan dan visite dokter setiap hari.
(5) Fasilitas Ruang Rawat Inap Kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. satu kamar berisi 1 (satu) tempat tidur ; b. tiap kamar ada 1 (satu) satu kamar mandi didalam ; c. tiap pasien disediakan almari meja ; d. ada kipas angin (fan) dan TV ; e. mendapat makan 3 (tiga) kali sehari dengan menu standar kelas utama ; f.
perawatan dan visite dokter setiap hari.
(6) Ruang Isolasi digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit menular tertentu ; (7) Ruang Bersalin adalah ruang rawat inap khusus untuk ibu bersalin dan nifas ; (8) Ruang UGD adalah ruang pemeriksaan khusus untuk pasien yang membutuhkan perawatan gawat darurat ; (9) Ruang neonatus adalah ruang perawatan dan inap untuk bayi baru lahir.
Pasal 15 (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh LABKESDA sebagai Unit Pelaksanaan
Teknis
Daerah,
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; (2) Jenis Pelayanan Kesehatan pada LABKESDA, meliputi Pemeriksaan Laboratorium Klinik/Medis dan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan (Kesehatan Masyarakat) ; (3) Komponen retribusi LABKESDA meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan reagen laboratorium ; (4) Penyesuaian besaran biaya reagen akan ditinjau ulang sesuai harga di pasaran dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Retribusi yang terutang adalah di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.
BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 17 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
13 BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD ; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas ; (2) Pembayaran
retribusi
terutang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 21 Pengelolaan keuangan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 22 (1) Komponen Jasa Sarana dalam tarip retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan disetor ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) ; (2) Komponen jasa prasarana digunakan langsung oleh Puskesmas dan LABKESDA untuk pengadaan sarana berupa bahan administrasi, bahan medis dan non medis habis pakai, bahan makanan pasien, obat dan reagen ; (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) digunakan langsung 100 % (seratus persen) untuk kesejahteraan karyawan ; (4) Retribusi yang sudah disetor ke Kas Daerah selanjutnya sebesar 60% (enam puluh persen) akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan LABKESDA ;
14 (5) Retribusi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan 15 % (lima belas persen) untuk Dinas Kesehatan dan 85 % (delapan puluh lima persen) untuk Puskesmas ; (6) Rincian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ; (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
15 BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Sebelum berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dinyatakan masih berlaku.
16 BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal
27 Desember 2010
BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 31 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO ttd Drs. H. KUSNADI, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 02 TAHUN 2010 SERI B
17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
12
TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
I.
PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini merupakan pengganti ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2005 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Penggantian ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut dilakukan sehubungan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mutu pelayanan kesehatan Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat tetap terjamin dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Kesehatan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
Pasal 12 dan Pasal 13 Pasal 14
Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Pasal 18 ayat (1)
: Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan dikecualikan adalah dibebaskan dari retribusi. : Cukup jelas. : Sesuai dengan kemampuan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes maupun Poskesdes. : Cukup jelas. : Tarip retribusi yang dikenakan pada Puskesmas rawat inap disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di Puskesmas. : Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian bukan berarti bahwa Pemerintah dengan
Daerah
badan-badan
profesionalisme
layak
tidak
boleh bekerjasama
tertentu dipercaya
yang
karena
untuk
ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
18 Pasal 18 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 19 sampai dengan Pasal 21
: Cukup jelas.
Pasal 22 ayat (1)
: Cukup jelas.
Pasal 22 ayat (2)
: Digunakan
langsung
LABKESDA
dengan
oleh
Puskesmas
maksud
supaya
dan tidak
mengganggu pelayanan karena ada beberapa bahan administrasi, bahan medis dan non medis habis pakai, obat maupun reagen serta bahan makan pasien yang tidak atau kurang disediakan oleh Dinas Kesehatan dan Insatalasi Farmasi karena harganya cukup
mahal,
masa
berlakunya
permintaan pemeriksaan jarang ada. Pasal 22 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6)
: Cukup jelas.
Pasal 23 sampai dengan Pasal 31
: Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pendek
dan
19 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR
: 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
I
II
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
1. Di poli umum, poli gigi dan poli KIA ;
3.000,-
-
2.000,-
5.000,-
2. Di UGD ;
5.000,-
-
5.000,-
10.000,-
3. Konsultasi dokter spesialis ;
4.000,-
-
6.000,-
10.000,-
4. Poli konsultasi ;
3.000,-
-
2.000,-
5.000,-
5. Poli sore ;
5.000,-
-
5.000,-
10.000,-
6. Biaya administrasi di Poli ;
-
1.000,-
-
1.000,-
7. Biaya administrasi di UGD.
-
2.500,-
-
2.500,-
2.000,-
-
3.000,-
5.000,-
5.000,-
-
5.000,-
10.000,-
3.000,-
-
4.000,-
7.000,-
(pemeriksaan
5.000,-
-
15.000,-
20.000,-
b. di dinas kesehatan (pemeriksaan
10.000,-
-
40.000,-
50.000,-
3.000,-
-
5.000,-
8.000,-
50.000,-
50.000,-
150.000,-
250.000,-
a. dokter umum ;
50.000,-
50.000,-
250.000,-
350.000,-
b. dokter spesialis
50.000,-
50.000,-
300.000,-
400.000,-
3. Abortus spontan tanpa penyulit ;
30.000,-
20.000,-
50.000,-
100.000,-
4. Curretage pd abortus tanpa penyulit ;
50.000,-
50.000,-
150.000,-
250.000,-
5. Pertolongan
50.000,-
25.000,-
75.000,-
150.000,-
Rawat Jalan
Pemeriksaan Kesehatan 1. Pemeriksaan umum (Keur Kes) ; 2. Pemeriksaan
kesehatan
untuk
asuransi ; 3. Pemeriksaan calon pengantin ; 4. Pemeriksaan calon jamaah haji : a. di
puskesmas
pertama) ;
ke II) 5. Pemeriksaan ginekologis.
III
Persalinan 1. Persalinan normal ; 2. Persalinan dengan penyulit (termasuk vakum) :
pada retensio plasenta
(explorasi HPP),
KET 7
20
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
IV
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
1. Luka lecet ;
2.000,-
-
3.000,-
5.000,-
2.
Luka bakar ringan ;
4.000,-
-
3.000,-
7.000,-
3.
Luka bakar sedang ;
6.000,-
-
6.000,-
12.000,-
4.
Jahit luka : a. sampai dengan 3 jahitan ;
6.000,-
-
4.000,-
10.000,-
b. 4 sampai dengan 7 jahitan ;
8.000,-
-
7.000,-
15.000,-
c.
10.000,-
-
10.000,-
20.000,-
Tindakan
Medis
Ringan
di
Poli
Umum/UGD/Rawat Inap
lebih dari 7 jahitan.
(lebih
dari
10
jahitan
ditambah
Rp. 1.000,-/jahitan) 5.
Incisi abses ;
7.000,-
-
5.000,-
12.000,-
6.
Khitan ;
30.000,-
-
50.000,-
80.000,-
7.
Ektraksi kuku termasuk roster plasty ;
5.000,-
-
10.000,-
15.000,-
8.
Pengambilan benda asing ;
5.000,-
-
7.000,-
12.000,-
9.
Pengambilan tumor kecil di badan ;
20.000,-
-
20.000,-
40.000,-
10. Pemasangan IUD ;
7.500,-
-
7.500,-
15.000,-
11. Pencabutan IUD ;
7.500,-
-
7.500,-
15.000,-
12. Pemasangan implan ;
10.000,-
5.000,-
10.000,-
25.000,-
13. Pencabutan implan ;
10.000,-
2.500,-
15.000,-
27.500,-
14. Perawatan luka ;
3.000,-
-
4.000,-
7.000,-
15. Pengambilan pap smear ;
7.000,-
3.000,-
5.000,-
15.000,-
16. Pasang atau buka kateter ;
3.000,-
2.000,-
5.000,-
10.000,-
17. Pemasangan mag slang ;
3.000,-
2.000,-
5.000,-
10.000,-
18. Pemasangan bidai ;
3.000,-
3.000,-
4.000,-
10.000,-
19. Pemakaian nebulizer/hari ;
5.000,-
5.000,-
5.000,-
15.000,-
20. Pemakaian sution/hari ;
5.000,-
5.000,-
5.000,-
15.000,-
21. Nekrotomi/hari ;
3.000,-
2.000,-
10.000,-
15.000,-
22. Pemasangan infus/kali ;
2.000,-
-
3.000,-
5.000,-
23. Resusitasi ;
5.000,-
-
5.000,-
10.000,-
24. Lavement ;
3.000,-
-
5.000,-
8.000,-
25. inkubator/hari ;
5.000,-
15.000,-
5.000,-
25.000,-
26. Reposisi dislokasi tulang ;
5.000,-
-
10.000,-
15.000,-
27. Tampon hidung ;
1.000,-
1.000,-
3.000,-
5.000,-
28. Tampon vagina ;
1.000,-
5.000,-
4.000,-
10.000,-
29. Biopsi jaringan ;
4.000,-
-
10.000,-
14.000,-
30. Pemberian O2/jam ;
3.000,-
12.000,-
-
15.000,-
31. Phototheraphy ;
10.000,-
30.000,-
10.000,-
50.000,-
32. Infant warmer.
10.000,-
40.000,-
10.000,-
60.000,-
KET 7
21
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
V
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
Tindakan Medis di Poli Gigi 1. 2.
Pembersihan karang gigi ; Pencabutan gigi sulung (anak) dengan
5.000,4.000,-
2.000,-
5.000,4.000,-
10.000,10.000,-
3.
chlor ethyl ; Pencabutan gigi sulung (anak) dengan
4.000,-
5.000,-
6.000,-
15.000,-
anastesi lokal perinjeksi ; 4. 5.
Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit ; Pencabutan gigi tetap dengan
4.000,5.000,-
3.500,5.000,-
7.500,15.000,-
15.000,25.000,-
6.
penyulit ; Pencabutan gigi miring tanpa penyulit ;
10.000,-
5.000,-
20.000,-
35.000,-
10.000,-
10.000,-
30.000,-
50.000,-
4.000,-
2.000,-
4.000,-
10.000,-
9. Tumpatan gigi dengan Glass lonomer ; 10. Tumpatan gigi amalgam ;
7.000,4.000,-
10.000,5.000,-
8.000,6.000,-
25.000,15.000,-
11. Tumpatan gigi dengan komposit ; 12. Pengobatan pulpa ;
15.000,4.000,-
20.000,4.000,-
15.000,7.000,-
50.000,15.000,-
13. Pengobatan tindakan ;
5.000,-
5.000,-
10.000,-
20.000,-
14. Incisi abses dengan drainage ;
5.000,-
3.000,-
7.000,-
15.000,-
15. Pengobatan radang atau perdarahan tanpa tindakan ;
4.000,-
1.000,-
5.000,-
10.000,-
16. Open bur ; 17. Ginggivectomy ;
5.000,20.000,-
2.500,10.000,-
7.500,30.000,-
15.000,60.000,-
18. Upperculectomy ; 19. Hecting sampai dengan 2 jahitan
20.000,6.000,-
10.000,4.000,-
30.000,10.000,-
60.000,20.000,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-
3.000,-
1. Darah lengkap metode Hematologi Analizer ;
7.000,-
12.000,-
6.000,-
25.000,-
2. Darah lengkap (sederhana) ; 3. Hemoglobine ;
3.000,1.000,-
4.000,1.000,-
3.000,1.000,-
10.000,3.000,-
4. LED ; 5. Diffcount ;
1.000,1.000,-
1.000,1.000,-
1.000,1.000,-
3.000,3.000,-
6. Leucocyte ;
1.000,-
1.000,-
1.000,-
3.000,-
7. Erythrocyte ; 8. Thrombosit ;
1.000,1.000,-
2.000,3.000,-
1.000,1.000,-
4.000,5.000,-
9. Golongan darah ; 10. Golongan darah rhesus ;
2.000,2.000,-
4.000,6.000,-
1.000,2.000,-
7.000,10.000,-
11. PCV/Hematokrit ; 12. Bleeding Time ;
2.000,1.500,-
3.000,1.500,-
1.000,2.000,-
6.000,5.000,-
13. Clotting Time.
1.500,-
1.500,-
2.000,-
5.000,-
7.
Pencabutan penyulit ;
gigi
miring
8.
Tumpatan gigi sementara ;
perdarahan
dengan
dengan
selanjutnya setiap jahitan ditambah VI
Pemeriksaan Laboratorium a. Darah
KET 7
22
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
1. Urine lengkap ;
2.000,-
5.000,-
2.000,-
9.000,-
2. PH ; 3. Bj ;
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
1.000,1.000,-
4.000,4.000,-
4. Albumin ; 5. Reduksi ;
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
1.000,1.000,-
4.000,4.000,-
6. Bilirubin ;
1.000,-
2.000,-
1.000,-
4.000,-
7. Urobilinogen ; 8. Sedimen. Faeses
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
1.000,2.000,-
4.000,5.000,-
1. Faeses lengkap ;
3.000,-
6.000,-
4.000,-
13.000,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
6.000,-
b. Urine
c.
2. Hematest. d. Kimia klinik 1. Gula darah -
BSN ; 2 jam puasa ;
2.000,2.000,-
3.000,3.000,-
2.000,2.000,-
7.000,7.000,-
-
Random ; Glukometer.
2.000,2.000,-
3.000,6.000,-
2.000,2.000,-
7.000,10.000,-
2.000,-
3.000,-
2.000,-
7.000,-
2. Faal Ginjal - urea ; -
BUN ;
2.000,-
3.000,-
2.000,-
7.000,-
-
Creatinin ; Uric Acid ;
2.000,3.000,-
3.000,6.000,-
2.000,2.000,-
7.000,11.000,-
- Uric Acidmeter. Test Imunologi-Serologi
3.000,-
8.000,-
2.000,-
13.000,-
1. Widal 2. HbsAg ;
3.000,3.000,-
5.000,8.000,-
2.000,2.000,-
10.000,13.000,-
3. VDRL ;
2.000,-
4.000,-
2.000,-
8.000,-
4. TPHA ; 5. HIV (Determine) ;
8.000,9.000,-
20.000,35.000,-
8.000,8.000,-
36.000,52.000,-
6. HIV (Elisa). Test Kehamilan
10.000,-
60.000,-
38.000,-
108.000,-
f.
3.000,5.000,-
5.000,11.000,-
2.000,4.000,-
10.000,20.000,-
g.
1. Precnoction Plano Test ; 2. Test pack. Test Jantung
6.000,6.000,-
9.000,8.000,-
10.000,6.000,-
25.000,20.000,-
h.
1. ECG dan pembacaan ; 2. ECG non pembacaan. Test Narkoba 1. Amphetamine test ;
8.000,-
20.000,-
10.000,-
38.000,-
2. Methamphetamine test ; 3. Ganja test ;
8.000,8.000,-
20.000,20.000,-
10.000,10.000,-
38.000,38.000,-
4. Morphine Test. Mikrobiologi
8.000,-
20.000,-
10.000,-
38.000,-
1. Pemeriksaan BTA Sputum ;
2.000,-
2.000,-
4.000,-
8.000,-
2. Pemeriksaan BTA Jaringan.
2.000,-
2.000,-
5.000,-
9.000,-
e.
i.
KET 7
23
NO
JENIS PELAYANAN
1
VII
Jasa Sarana (Rp)
2
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
dan
7.500,-
20.000,-
17.500,-
45.000,-
non
7.500,-
20.000,-
7.500,-
35.000,-
o kaki/tangan dan pembacaan ; o kaki/tangan tanpa pembacaan.
7.500,7.500,-
12.500,10.000,-
15.000,5.000,-
35.000,23.500,-
Test EKG dan pembacaan ; Test EKG non pembacaan
6.000,6.000,-
7.500,7.500,-
10.000,5.000,-
23.500,18.500,-
5.000,15.000,-
-
7.500,25.000
12.500,40.000,-
2.500,2.500,-
-
7.500,2.500,-
10.000,5.000,-
-
-
-
50.000,-
-
-
-
150.000,-
-
-
-
15 % 20 %
-
-
-
35 %
Pemeriksaan Elektronik 1.
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Radiodiagnostik
dan
Foto polos tanpa kontras o thorax atau abdomen pembacaan ; o thorax atau
abdomen
pembacaan ;
2. 3. VIII
Pemeriksaan untuk visum et repertum 1. Korban hidup 2. Korban meninggal : Pemeriksaan luar)
jenazah
(pemeriksaan
3. Surat Keterangan VER 4. Surat Keterangan Kematian IX
Pelayanan yang lain : 1. Pelayanan ambulance : a. Dalam
kota
kecamatan
sampai
dengan 15 km (kilometer dihitung PP) - setelah 15 km=Rp. 50.000,ditambah biaya BBM 1 liter setiap 2 km b. Keluar kota sampai dengan 100 km (kilometer dihitung PP) - setelah 100 Rp. 150.000,-
km biaya= ditambah biaya
BBM 1 liter setiap 2 km 2. Pembagian tarif retribusi ambulance a. 15 % untuk retribusi ; b. 20 % untuk
pemeliharaan
kendaraan ; c. 35 % untuk operasional kendaraan (BBM) ;
-
-
-
2.000,-
-
2.000,-
30 % 4.000,-
3.000,-
-
2.000,-
5.000,-
o Infrared ;
3.000,-
2.500,-
2.000,-
7.500,-
o Diatermy dengan SWD/MWD o Therapi latihan ringan ;
3.000,1.000,-
2.000,-
2.000,1.000,-
7.000,2.000,-
o Therapi latihan sedang ; o Electrical simulasi.
1.000,4.000,-
2.000,-
2.000,2.000,-
3.000,8.000,-
d. 30 % untuk akomodasi petugas 3. Pemeriksaan refraksi ; 4. Test buta warna ; 5. Fisioterapi :
KET 7
24
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
X
Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas
Jasa Sarana (Rp) 3
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp) 4
5
Jumlah Total (Rp) 6
KET 7
Perawatan : 1. Kelas III/Ruang One Day Care : a. akomodasi ruang rawat/hari ; b. makan/hari ;
2.
3.
12.500,-
15.000,-
-
12.500,15.000,-
c. asuhan keperawatan/hari
-
-
2.500,-
2.500,-
d. Visite dokter/hari ; e. Administrasi/kali.
-
3.000,-
5.000,-
5.000,3.000,-
17.000,-
-
-
17.000,-
b. makan/hari ; c. asuhan keperawatan/hari ;
-
18.000,-
4.000,-
18.000,4.000,-
d. Visite dokter/hari ;
-
-
6.000,-
6.000,-
e. Administrasi/kali. Kelas I :
-
3.000,-
-
3.000,-
20.500,-
22.500,-
-
20.500,22.500,-
c. asuhan keperawatan/hari ; d. Visite dokter/hari ;
-
-
5.000,7.000,-
5.000,7.000,-
e. Administrasi/kali.
-
3.000,-
-
3.000,-
27.000,-
-
-
27.000,-
b. makan/hari ; c. asuhan keperawatan/hari ;
-
27.000,-
6.000,-
27.000,6.000,-
d. Visite dokter/hari ; e. Administrasi/kali.
-
3.000,-
10.000,-
10.000,3.000,-
Kelas II/Ruang Isolasi/Ruang Bersalin : a. akomodasi ruang rawat/hari ;
a. akomodasi ruang rawat/hari ; b. makan/hari ;
4.
XI
Kelas Utama : a. akomodasi ruang rawat/hari ;
5.
Rawat inap bayi neonatus ;
50 % tarif dewasa
6.
Rawat inap bayi sakit
100 % tarif dewasa
Hari I Rp.38 .000,Hari II Rp.35 .000,-
Hari I Rp.48 .000,Hari II Rp.45 .000,-
Hari I Rp.58 .000,Hari II Rp.55 .000,-
Hari I Rp.73 .000,Hari II Rp.70 .000,-
Pelayanan Farmasi 1. Obat-obatan yang disediakan dari gudang Farmasi Kabupaten tidak dikenakan biaya kecuali untuk obat-obatan dalam bentuk puyer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000/resep ; 2. Pemberian obat untuk rawat jalan diberikan untuk 3 (tiga) hari. Apabila ternyata pasien memerlukan obat lebih, bisa dikenakan tambahan biaya sebesar satu kali biaya rawat jalan ; 3. Apabila diperlukan pengobatan dengan injeksi, maka biaya untuk spuit dibebankan kepada pasien ; 4. Obat-obatan atau alat kesehatan penunjang yang tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan/GFK, Puskesmas bisa menyediakan sendiri dan bisa dikenakan kepada pasien yang memerlukan dengan tarif sesuai harga netto ditambah maksimal 20% (dua puluh persen).
BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
25 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR
: 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010
BIAYA PEMERIKSAAN LABORAT DI LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
I
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
a. air minum ;
5.000,-
5.000,-
5.000,-
15.000,-
b. air bersih.
5.000,-
5.000,-
5.000,-
15.000,-
a. Ph ;
1.500,-
2.000,-
1.500,-
5.000,-
b. Fe ;
5.000,-
8.000,-
5.000,-
18.000,-
c. Fluorida ;
10.000,-
12.000,-
8.000,-
30.000,-
d. Nitrat ;
10.000,-
12.000,-
8.000,-
30.000,-
e. Nitrit ;
4.000,-
3.000,-
3.000,-
10.000,-
f. Mangan ;
5.000,-
8.000,-
3.000,-
16.000,-
g. Cylanida ;
17.500,-
7.500,-
10.000,-
35.000,-
h. Cadmium ;
20.000,-
23.000,-
15.000,-
58.000,-
i. Chloride ;
8.000,-
10.000,-
7.000,-
25.000,-
j. Kesadahan sbg CaCO3 ;
35.000,-
40.000,-
20.000,-
95.000,-
k. Seng (Zinc) ;
12.000,-
23.000,-
10.000,-
45.000,-
l. Sulfat ;
5.000,-
6.000,-
5.000,-
16.000,-
m. Lead I (Timbal )
12.000,-
23.000,-
10.000,-
45.000,-
2.000,-
3.000,-
2.000,-
7.000,-
10.000,-
15.000,-
15.000,-
40.000,-
4. Pemeriksaan mikro biologi makanan ;
10.000,-
15.000,-
15.000,-
40.000,-
5. Pemeriksaan mikro biologi minuman ;
10.000,-
15.000,-
15.000,-
40.000,-
6. Pemeriksaan mikro biologi swab alat
10.000,-
15.000,-
15.000,-
40.000,-
LABORATORIUM LINGKUNGAN 1. Pemeriksaan Fisika
2. Pemeriksaan Kimia terbatas air bersih
n. Sisa Shlor
3. Pemeriksaan Mikro biologi air bersih, air minum, air sumur gali, air sumur bor dan air sumur pompa tangan ;
makanan dan swab alat masak.
KET 7
26
NO
JENIS PELAYANAN
1
II
2
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
a. Darah lengkap metode Hematologi analizer ;
7.000,-
12.000,-
6.000,-
25.000,-
b. Darah lengkap ; c. Hb ;
3.000,1.000,-
4.000,1.000,-
5.000,2.000,-
12.000,4.000,-
d. LED ; e. Leukosit ;
1.000,1.000,-
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
4.000,4.000,-
f. Diff Count ;
1.000,-
1.000,-
2.000,-
4.000,-
g. Erytrosit ; h. Trombosit ;
1.000,1.000,-
2.000,3.000,-
2.000,2.000,-
5.000,6.000,-
i. Golongan darah ; j. Golongan darah rhesus ;
2.000,2.000,-
4.000,6.000,-
1.000,2.000,-
7.000,10.000,-
k. PCV ; l. Bleeding Time ;
2.000,1.500,-
3.000,1.500,-
2.000,2.000,-
7.000,5.000,-
m. Clotting Time.
1.500,-
1.500,-
2.000,-
5.000,-
2.000,-
5.000,-
3.000,-
10.000,-
b. Ph ; c. Bi ;
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
1.000,1.000,-
4.000,4.000,-
d. Albumin ; e. Reduksi ;
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
1.000,1.000,-
4.000,4.000,-
f. Bilirubin ;
1.000,-
2.000,-
1.000,-
4.000,-
g. Urobilinogen ; h. Sedimen.
1.000,1.000,-
2.000,2.000,-
1.000,2.000,-
4.000,5.000,-
3. Faeces a. Faeces lengkap ;
3.000,-
7.000,-
5.000,-
15.000,-
2.000,-
3.000,-
2.000,-
7.000,-
- BSN ; - 2 jam puasa ;
2.000,2.000,-
4.000,4.000,-
2.000,2.000,-
8.000,8.000,-
- Random ; - Glukometer.
2.000,2.000,-
4.000,8.000,-
2.000,2.000,-
8.000,10.000,-
b. Faal Ginjal - Urea ;
2.000,-
4.000,-
2.000,-
8.000,-
- BUN ;
2.000,-
4.000,-
2.000,-
8.000,-
- Creatinin ; - Uric Acid ;
2.000,3.000,-
4.000,7.000,-
2.000,2.000,-
8.000,12.000,-
- Uric Acidmeter. c. Faal hati
3.000,-
9.000,-
2.000,-
14.000,-
- Billirubin total ; - Billirubin direct;
2.000,2.000,-
4.000,4.000,-
2.000,2.000,-
8.000,8.000,-
- SGOT ;
2.000,-
5.000,-
2.000,-
9.000,-
- SGPT ; - Alkali Phosphatase ;
2.000,4.000,-
5.000,7.000,-
2.000,3.000,-
9.000,14.000,-
- Albumine ; - Total Protein.
3.000,3.000,-
6.000,7.000,-
2.000,2.000,-
11.000,12.000,-
LABORATORIUM KLINIK 1. Darah
2. Urine a. Urine lengkap ;
b. Hematest. 4. Kimia klinik a. Gula darah
KET 7
27
NO
JENIS PELAYANAN
1
2
Jasa Sarana (Rp)
TARIF RETRIBUSI Jasa Jasa Prasarana Pelayanan (Rp) (Rp)
Jumlah Total (Rp)
3
4
5
6
- Cholesterol ;
3.000,-
4.000,-
3.000,-
10.000,-
- Trigliseride ;
3.000,-
6.000,-
3.000,-
12.000,-
- HDL ;
3.000,-
6.000,-
2.000,-
11.000,-
- LDL ;
3.000,-
6.000,-
2.000,-
11.000,-
- Cholesterolmeter ;
3.000,-
7.000,-
2.000,-
12.000,-
- Trigliseridameter.
3.000,-
9.000,-
2.000,-
14.000,-
a. Widal ;
4.000,-
5.000,-
3.000,-
12.000,-
b. HbsAg ;
4.000,-
8.000,-
3.000,-
15.000,-
c.
8.000,-
22.000,-
10.000,-
40.000,-
d. VDRL ;
3.000,-
4.000,-
3.000,-
10.000,-
e. TPHA ;
8.000,-
22.000,-
10.000,-
40.000,-
f.
10.000,-
35.000,-
10.000,-
55.000,-
10.000,-
60.000,-
40.000,-
110.000,-
a. Pregnoction Plano test ;
3.000,-
5.000,-
2.000,-
10.000,-
b. Test Pack.
5.000,-
11.000,-
4.000,-
20.000,-
a. ECG dan pembacaan ;
6.000,-
9.000,-
10.000,-
25.000,-
b. ECG non pembacaan.
6.000,-
8.000,-
6.000,-
20.000,-
a. Amphetamine Test ;
8.000,-
20.000,-
10.000,-
38.000,-
b. Methamphetamine Test ;
8.000,-
20.000,-
10.000,-
38.000,-
c.
Ganja Test ;
8.000,-
20.000,-
10.000,-
38.000,-
d. Morphine Test.
8.000,-
20.000,-
10.000,-
38.000,-
a. Pemeriksaan BTA Sputum ;
2.000,-
2.000,-
4.000,-
8.000,-
b. Pemeriksaan BTA Jaringan.
2.000,-
2.000,-
5.000,-
9.000,-
KET 7
d. Lemak Darah
5.
Test Imunologi-Serologi
Anti HCV ;
HIV (determine) ;
g. HIV (elisa). 6.
7.
8.
9.
Tes kehamilan
Tes jantung
Tes Narkoba
Mikrobiologi
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
