PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
02
TAHUN 2010
TENTANG KARTU KEPEMILIKAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang :
a.
bahwa untuk ketertiban, keamanan, jaminan kepastian kepemilikan ternak, mengetahui populasi ternak, memperbaiki kualitas ternak dan deteksi
dini
terhadap
penyakit
ternak
di
wilayah
Kabupaten
Probolinggo, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki identitas ternak berupa kartu kepemilikan ternak ; b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Kartu Kepemilikan Ternak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Kabupaten
sebagaimana
telah
dalam
Lingkungan
diubah
dengan
Propinsi
Jawa
Undang-Undang
Timur
Nomor
2
Tahun 1965 ; 2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
84,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5015) ; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas-Dinas
Kabupaten
Probolinggo.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO
3 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG KARTU KEPEMILIKAN TERNAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3.
Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo ;
7.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo ;
8.
Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;
9.
Camat, adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam daerah ;
10. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan ; 11. Lurah, adalah Kepala Kelurahan ; 12. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 13. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4 14. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ; 15. Ternak, adalah hewan yang dibudidayakan khusus meliputi sapi, kerbau, kuda dan kambing/domba ; 16. Kartu Kepemilikan Ternak, adalah kartu yang berisi keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam daerah yang memuat mengenai ciri-ciri, kepemilikan, asalusul, nomor anting telinga dan keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak ; 17. Anting Telinga, adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga ternak sebelah kanan ; 18. Nomor Register Ternak, adalah nomor yang tercantum pada Kartu Kepemilikan Ternak dan anting telinga ; 19. Penyidik, adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ; 20. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II KEWENANGAN Pasal 2 (1)
Kepala Daerah berwenang dalam pemberian Kartu Kepemilikan Ternak ;
(2)
Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1)
Maksud Kartu Kepemilikan Ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak ;
(2)
Tujuan dari pemberian Kartu Kepemilikan Ternak adalah sebagai berikut : a. melestarikan ternak lokal (asli) ;
5 b. mengendalikan kualitas/mutu genetika ; c. mendeteksi dini terhadap penyakit ; d. mengetahui asal usul ternak ; e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak ; f. untuk mengetahui populasi ternak.
BAB IV KETENTUAN KEPEMILIKAN TERNAK Pasal 4 (1)
Setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara orang atau badan dalam wilayah daerah, wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
(2)
Setiap ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan anting telinga pada bagian telinga kanan ternak yang bersangkutan ;
(3)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka pemasangan anting telinga pada ternak disesuaikan ;(perlu dijelaska
(4)
Pemberian anting telinga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi hewan ternak ;
(5)
Tata cara memperoleh Kartu Kepemilikan Ternak diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 5 (1)
Kartu Kepemilikan Ternak dan anting telinga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk setiap kepemilikan ternak yang meliputi : a. Ternak sapi ; b. Ternak kerbau ; c. Ternak kuda ; d. Ternak kambing/domba.
(2)
Ketentuan mengenai Format Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
Pasal 6 (1)
Pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak dan anting telinga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
(2)
Pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak dan anting telinga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai APBD ;
6 (3)
Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai : a. Nomor anting telinga ; b. Nama pemilik ; c. Alamat pemilik d. Jenis ternak ; e. Jenis kelamin ; f. Bentuk tanduk ; g. Warna bulu ; h. Umur ; i.
Taksiran tinggi ;
j.
Tanda khusus lainnya ;
k. Asal-usul ternak ; l. (4)
Keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan ternak.
Anting telinga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kode Lokasi Kabupaten (426) dan Nomor Register Ternak ;
(5)
Bentuk, bahan dan ukuran anting telinga harus memenuhi standar teknis pengamanan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 7
Kartu Kepemilikan Ternak berlaku selama ternak yang dimiliki masih ada/hidup. Pasal 8 (1)
Pemindahan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan Kartu Kepemilikan Ternak ;
(2)
Setiap pemindahan hak milik atas ternak wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 1 x 24 jam dan tanpa dipungut biaya ; (dijelaskan)
(3)
Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi pada pasar hewan maka wajib dimintakan pengesahan kepada petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa dipungut biaya ; (dijelaskan) Pasal 9
Dalam hal kelengkapan yang berkaitan dengan pemotongan hewan/ternak diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 10 (1) Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
bertugas
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan, evaluasi dan pendistribusian Kartu Kepemilikan Ternak dan penempatan anting telinga ;
7 (2) Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Setiap pemilik ternak yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Kartu Kepemilikan Ternak, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
8 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak ; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kepemilikan ternak menurut hukum yang bertanggungjawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Kartu Kepemilikan Ternak yang telah ada dinyatakan tidak berlaku dan kepada pemilik ternak diwajibkan memperbarui Kartu Kepemilikan Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 15 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal 24 Maret 2010 BUPATI PROBOLINGGO ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
9
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 19 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO ttd Drs. H. KUSNADI, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 04 TAHUN 2010 SERI E
10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
02 TAHUN 2010 TENTANG
KARTU KEPEMILIKAN TERNAK
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak serta menekan angka pencurian hewan di wilayah Kabupaten Probolinggo dan guna memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka perlu menerbitkan suatu Peraturan Daerah tentang kartu Kepemilikan Ternak guna lebih menjamin keamanan serta tertib administrasi kepemilikan ternak dalam wilayah Kabupaten Probolinggo. Bahwa Peraturan Daerah ini dimaksud agar Kartu kepemilikan Ternak memberikan legalitas kepemilikan ternak, oleh karenanya perlu disempurnakan dengan pemberian tanda-tanda tertentu pada tubuh ternak dengan anting telinga sehingga mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan atas ternak yang ada.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 15
: Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
asal ternak
11 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR
:
02
TAHUN 2010
TANGGAL :
24
Maret
2010
FORMAT KARTU KEPEMILIKAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor ................
Nomor ........................
KARTU KEPEMILIKAN TERNAK
KARTU KEPEMILIKAN TERNAK Nama Pemilik
: ......................................
Alamat Dusun
: ........................RT/RW.............
NO. ANTING TELINGA
KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK
PEMINDAHAN HAK MILIK
Nama Pemilik
: ......................................
Pada tanggal
Desa/Kelurahan : ................
Alamat Dusun
: ........................RT/RW..................
di Pasar Hewan Desa/Kel
Kecamatan
: .................
Desa/Kelurahan : ................
terjadi pemindahan Hak Milik Jual Beli atau
Jenis Ternak
: .................
Kecamatan
: .................
Hibah/Pemberian dari :
Jenis Kelamin
: Jantan/Betina *)
Jenis Ternak
: .................
Pemilik lama
Bentuk Tanduk
: .........................
Jenis Kelamin
: Jantan/Betina *)
Warna Bulu
: .......................
Bentuk Tanduk
: .........................
Umur
: ........................
Warna Bulu
: .......................
Taksiran Tinggi : ................
Tanda Khusus
: ........................
Umur
: ± ............. tahun
Gigi Poel
Tanda Khusus
: Bibit/Bukan Bibit *)
Pemilik baru
:
: …………………..
Alamat
: …………………..
Nama
: ……………………
Alamat
: ............................
PETUGAS PASAR/ KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
*) Coret yang tidak sesuai
: Nama
: ……………………
: ................
NO. ANTING TELINGA
Keterangan :
: ...........................
KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPALA DESA/LURAH .........
12
FORMAT LEMBAR BALIK KARTU KEPEMILIKAN TERNAK KETENTUAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK :
1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu kepemilikan ternak untuk setiap ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru ; 2. Pemilik baru wajib memberitahukan kartu kepemilikan ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Lurah dimana pemilik baru bertempat tinggal ; 3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat ; 4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi dalam Pasar Hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada Petugas dari Pasar setempat yang ditunjuk ; 5. Kehilangan kartu kepemilikan ternak, pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan membawa bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
