PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 10 TAHUN 2005 TENTANG DANA CADANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang
:
Bahwa
dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah
serta memperhatikan kemajuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, perlu menyisihkan
dana
melalui pembentukan dana cadangan dengan
Peraturan Daerah .
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
2 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PROBOLINGGO
TENTANG
DANA
CADANGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ; 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; 3. Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 6. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. BAB II TUJUAN Pasal 2 Dana Cadangan ditetapkan untuk menanggulangi pembiayaan kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
3 BAB III SUMBER DANA Pasal 3 Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
Pasal 4 (1) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; (2) Dana Cadangan awal disediakan dari APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) ; BAB
IV
PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5 (1) Semua Penerimaan Dana Cadangan dan Pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD ; (2) Penerimaan jasa perbankkan Dana Cadangan dimasukkan pada rekening Dana Cadangan ; (3) Pengeluaran atas beban Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibebankan pada Rekening Dana Cadangan ; (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD ; (5) Pertanggungjawaban Dana Cadangan mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang keuangan yang berlaku. BAB V PENGELUARAN Pasal
6
(1) Dana cadangan disimpan dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada PT. Bank Jatim Cabang Kraksaan ; (3) Penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada DPRD ;
Pasal 7 Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
4 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 9 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal
3 Oktober 2005
BUPATI PROBOLINGGO
Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
10
TAHUN 2005
TENTANG DANA CADANGAN
I.
PENJELASAN UMUM
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah perlu mengatur Dana Cadangan. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan dan guna membiayai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum serta pertimbangan dalam rangka meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah dan menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melakukan pemupukan dana berupa pembentukan dana cadangan yang bersumber dari Dana Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 2
:
Cukup jelas
Pasal 3
:
Yang dimaksud sumber dana Cadangan Daerah adalah dana yang disedikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
Pasal 4 ayat (1): ayat (2):
Cukup jelas. Yang dimaksud dengan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah telah disediakan dalam rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5 s/d 9
:
Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
