PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
16
TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 19 TAHUN 1997 TENTANG TEMPAT-TEMPAT REKREASI PULAU GILI KETAPANG DAN PANTAI GUNUNG BENTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang
:
Bahwa beberapa ketentuan retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2001
tentang
Tempat-Tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, baik materi maupun ketentuan retribusinya sehingga perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
2 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1998 Nomor 2/B Seri B) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2001 Nomor 10 Seri B).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG TEMPAT-TEMPAT REKREASI PULAU GILI KETAPANG DAN PANTAI GUNUNG BENTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO.
3 Pasal
I
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Pebruari 1998 Nomor 33/P Tahun 1998, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1998 Nomor 2/B Seri B tanggal 15 April 1998, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2001 Nomor 10 Seri B tanggal 13 September 2001, diubah sebagai berikut :
A.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf i diubah dan harus dibaca : i.
Pantai Gunung Bentar, adalah pantai sebagai tempat rekreasi persinggahan bagi para wisatawan dan atau orang bepergian baik yang akan menuju ke Surabaya atau yang akan rekreasi ke Bali yang dikenal dengan pemandangan lautnya yang disekelilingnya terdapat warungwarung, rumah makan dan tersedia tempat parkir kendaraan serta fasilitas permainan anak-anak, kolam pancing, pujasera, panggung hiburan dan kios souvenir yang selanjutnya disebut Taman Wisata Pantai Bentar Indah.
Pasal 1 setelah huruf l ditambah 5 (lima) huruf baru lagi yaitu : m, n, o, p dan q harus dibaca : m. Gedung Pertemuan, adalah gedung yang dipergunakan untuk kegiatan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan atau kegiatan lain yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada ; n. Pusat Jaja Serba Ada (Pujasera), adalah tempat penjualan aneka makanan dan minuman dalam satu ruangan untuk para pengunjung ; o. Kolam Pancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan ; p. Panggung Hiburan, adalah suatu tempat untuk kegiatan hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas ; q. Kios penjualan souvenir, adalah suatu tempat bangunan permanen yang digunakan untuk menjual aneka produk unggulan daerah.
4 B.
Pasal 3 angka 2 diubah dan harus dibaca : a. Orang dewasa sebesar Rp. 5.000,- termasuk asuransi kecelakaan Jasa Raharja sebesar Rp. 250,- ; b. Anak-anak dibawah umur ( 4 – 12 tahun ) sebesar Rp. 3.500,- termasuk asuransi kecelakaan Jasa Raharja sebesar Rp. 250,- ; c. Untuk rombongan pelajar TK sampai dengan SMP atau yang sederajat sebesar Rp. 3.000,- termasuk asuransi kecelakaan Jasa Raharja sebesar Rp. 250,- ; d. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, pengenaannya dibagi dalam 3 (tiga) tahap : - Tahap I
sebesar
: Rp. 3.000,-
- Tahap II sebesar
: Rp. 4.000,-
- Tahap III dan seterusnya sebesar
: Rp. 5.000,-
e. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, pengenaannya dibagi dalam 3 (tiga) tahap : - Tahap I
f.
sebesar
: Rp. 1.500,-
- Tahap II sebesar
: Rp. 2.500,-
- Tahap III dan seterusnya sebesar
: Rp. 3.500,-
Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c asal ini, pengenaannya dibagi dalam 3 (tiga) tahap : - Tahap I
sebesar
: Rp. 1.000,-
- Tahap II sebesar
: Rp. 2.000,-
- Tahap III dan seterusnya sebesar
: Rp. 3.000,-
e. Tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, e dan f diatas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
C.
Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca : (2). Besarnya retribusi setiap anak yang ingin menimati/menumpang kereta mini, mandi bola dan kolam renang adalah sebagai berikut : a. Untuk kereta mini dalam 1 (satu) putaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; b. Untuk mandi bola dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; c. Untuk kolam renang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
D.
Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca : (2). Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5 E.
Pasal 7 diubah dan harus dibaca :
Pasal 7 (1). Bagi masyarakat / pengunjung yang akan meminjam fasilitas Gedung Pertemuan, Kolam Pancing, Kolam Sepeda Air, Panggung Terbuka dikenakan retribusi ; (2). Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebagai berikut : a. Gedung Pertemuan sebesar Rp. 2.000.000,- / hari ; b. Kolam Pancing sebesar Rp. 2.500,- / orang ; c. Sepeda Air sebesar Rp. 5.000,- / buah selama 15 menit ; d. Panggung Terbuka maksimal Rp. 10.000.000,- / hari.
F.
Pasal 8 diubah dan harus dibaca : Pasal 8 (1). Bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas Pujasera dan Kios Produk Unggulan di areal Pantai Bentar dikenakan retribusi ; (2). Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebagai berikut : a. Pujasera sebesar Rp. 250.000,- / bulan ; b. Kios Produk Unggulan sebesar Rp. 200.000,- / bulan ;
G.
BAB IV Pasal 7 ayat (3) lama menjadi BAB IV Pasal 9 ayat (3) diubah dan harus dibaca : (3)
H.
Besarnya retribusi tempat penitipan/ parkir kendaraan sebagai berikut : a. Sepeda
Rp. 500,-
b. Sepeda Motor
Rp. 1.000,-
c. Mobil (sedan, jeep, minibus)
Rp. 2.000,-
d. Bus/ Truk
Rp. 5.000,-
BAB VI Pasal 9 lama diubah menjadi BAB VI Pasal 11 dan harus dibaca : (1)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, 5, 6, 7, 8 dan 9 peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
I.
BAB VII Pasal 10 lama diubah menjadi BAB VII Pasal 12.
J.
BAB VIII Pasal 11 dan 12 lama diubah menjadi BAB VIII Pasal 13 dan 14.
6 Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di Pada tanggal
Probolinggo 28
Nopember
2005
BUPATI PROBOLINGGO
Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
16
TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 19 TAHUN 1997 TENTANG TEMPAT-TEMPAT REKREASI PULAU GILI KETAPANG DAN PANTAI GUNUNG BENTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa tempat-tempat rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar sebagai tempat pelayanan bagi wisatawan domistik maupun wistawan mancanegara yang ingin berkunjung di Kabupaten Probolinggo, sehingga keberadaannya perlu diadakan pembenahan dan penataan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-Tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, baik materi maupun retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan dengan menuangkan perubahannya dalam suatu peraturan daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I
:
Cukup Jelas
Pasal II
:
Cukup Jelas
~~~~~~~~~~~~~
8
