WALIKOTA PROBOLINGGO Salina SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS FLEKSIBILITAS BIAYA, PENGELOLAAN SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN PADA RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 30
Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2005
tentang
juncto Pasal 67,
Pasal 109, Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
perlu diatur Pedoman Teknis
Fleksibilitas Biaya, Pengelolaan Surplus Dan Defisit Anggaran Pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 ); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang
Nomor
12 Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
44 Tahun 2009 Tentang
Rumah
3495); 6. Undang-Undang
Nomor
Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan Umum Daerah; 13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah ; 14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/SK/ V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS. 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3); 17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 27);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
PEDOMAN
TEKNIS
FLEKSIBILITAS BIAYA, PENGELOLAAN SURPLUS, DAN DEFISIT ANGGARAN PADA RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH
KOTA
PROBOLINGGO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.
Walikota adalah Walikota Probolinggo. 3
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kota
Probolinggo
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintah daerah. 5.
Peraturan Walikota adalah peraturan perundang–undangan yang ditetapkan oleh Walikota yang mengatur kebijakan daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Surplus dan Defisit Anggaran pada PPK-BLUD RSUD Dr. Moh. Saleh dan disampaikan kepada DPRD.
6.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan keputusan Walikota nomor 188.45/325/KEP/425.012/2010.
7.
Direktur adalah Direktur Dokter Mohamad Kota Probolinggo.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.
Dinas Pengelola Pendapatan Dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan wewenang pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat
PPK-BLUD
adalah
pola
pengelolaan
keuangan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas. 11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan BLUD yang bersisi program,
kegiatan,
target
kinerja
dan
anggaran
BLUD
yang
harus
dikonsolidasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD. 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPABLUD RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja dan anggaran BLUD. DPABLUD. 13. Layanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis,
4
pengobatan, rehabilitasi medik, atau layanan penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya. 14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas, setara kas maupun tagihan (piutang) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 15. Penerimaan adalah pendapatan yang sudah diterima dalam bentuk kas atau setara kas. 16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD. 18. Basis akural (acrual bases)adalah perlakuan akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 19. Basis kas (cash bases) adalah perlakuan akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 20. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembiayaan pengeluaran BLUD RSUD. 21. Laporan
keuangan
konsolidasi
adalah
suatu
laporan
keuangan
yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 22. Fleksibilitas pengeluaran biaya adalah keleluasaan pengelolaan keuangan BLUD pada batas batas
tertentu dikecualikan dari ketentuan umum
pengelolaan keuangan terutama pengeluaran biaya yang berkaitan langsung dengan volume kegiatan BLUD. 23. Ambang batas biaya adalah penetapan batas maksimal pelampauan biaya yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam RBA Definitif BLUD RSUD. 24. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran biaya BLUD pada satu tahun anggaran. 25. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran biaya BLUD pada satu tahun anggaran 26. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih dari perhitungan anggaran pendapatan (SilPA Penerimaan) maupun selisih lebih dari perhitungan belanja (SiLPA Belanja).
5
27. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 28. RBA Definitif adalah RBA yang sudah disetujui dan ditetapkan sebagai dokumen
pelaksanaan
anggaran
BLUD
dalam
tahun
anggaran
yang
bersangkutan. 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya DPA - BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. 30. Kinerja pelayanan adalah kinerja yang berkaitan dengan hasil produk layanan kesehatan (tindakan medik, penunjang medik, dan pelayanan kesehatan lainnya)
RSUD dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang dapat
dinikmati oleh masyarakat. 31. Kinerja keuangan adalah kinerja yang berhubungan dengan pendapatan layanan yang dipengaruhi kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh PPKBLUD RSUD. 32. Anggaran Operasional adalah anggaran pendapatan dan belanja PPK-BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan layanan RSUD. 33. Target pendapatan adalah besaran nilai pendapatan dari retribusi/tarif layanan yang direncanakan dan telah ditetapkan dalam DPA/RBA Definitif PPK-BLUD RSUD dalam satu tahun anggaran. 34. Pelampauan target pendapatan adalah terjadinya peningkatan pendapatan operasional RSUD melampaui target rerata per bulannya secara signifikan (lebih dari 10%) dari target yang sudah ditetapkan. Jika rerata per bulannya pendapatan ditargetkan Rp. 5 milyar, kemudian realisasi perbulannya selama 1 (satu) semester tercapai Rp. 6 milyar, maka dikategorikan pelampauan target karena peningkatannya cukup signifikan (20%). Karena pendapatan ini sebagai peningkatan
kegiatan
atau
kinerja
pelayanan,
maka
membutuhkan
biaya/belanja operasional untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan tersebut. 35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka peayanan kepada masyarakat. 36. Dewan Pengawas BLUD RSUD , yang selanjutnya Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 37. Setara kas adalah penerimaan RSUD dalam bentuk cek, atau transfer rekening bank yang dapat dicairkan (likuid) dalam bentuk kas. 6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pengaturan fleksibilitas biaya, surplus, dan defisit anggaran PPK-BLUD RSUD dalam Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian tatakelola keuangan dalam hal terjadi peningkatan kegiatan operasional yang membutuhkan tambahan biaya operasional RSUD atau dalam hal terjadi defisit anggaran akibat pembebasan tarif layanan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 Tujuan pengaturan dalam Peraturan Walikota ini dalam rangka : 1. untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan PPK-BLUD RSUD. 2. kepastian batas fleksibilitas biaya yang berkaitan langsung dengan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan PPK-BLUD RSUD. 3. pengelolaan surpluas belanja dari SiLPA Penerimaan dan/atau SilPA Belanja dari Anggaran Operasional PPK-BLUD RSUD. 4. pengelolaan defisit anggaran PPK-BLUD RSUD sebagai akibat kebijakan daerah tentang pembebasan retribusi pelayanan kesehatan yang tidak cukup tersedia alokasi anggaran bantuan sosial atau pitang pelayanan yang tak tertagih. 5. kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan sesuai kinerja pelayanan dan kinerja keuangannya.
BAB III FLEKSIBILITAS BIAYA Pasal 4 (1)
Fleksibilitas biaya hanya diberikan dalam hal PPK-BLUD RSUD terjadi peningkatan kinerja pelayanan yang berakibat peningkatan kinerja keuangan dengan indikator terjadinya pelampauan target pendapatan.
(2)
Setiap tahun anggaran ditetapkan batas maksimal ambang batas fleksibitas biaya oleh DPPKA atas nama Walikota dan dicantumkan dalam dokumen RBA Definitif.
(3)
Peningkatan membutuhan
kinerja
pelayanan
tambahan
biaya
sebagaimana operasional
dimaksud secara
pada
ayat
proporsional
(1)
untuk
penyediaan bahan habis pakai, biaya pemeliharaan dari komponen jasa sarana serta pemenuhan komponen jasa pelayanan per jenis layanan yang mengalami peningkatan.
7
(4)
Pemanfaatan fleksibilitas biaya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk pengadaan belanja modal peralatan medik atau penujang medik untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat.
(5)
Pemenuhan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi secara langsung dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan/atau dipenuhi pada tahun anggaran berikutnya dalam hal mekanisme pengajauan anggaran melampaui proses pengajuan APBD – Perubahan (P-APBD).
(6)
Batas fleksibitas biaya untuk memenuhi kebutuhan secara langsung pada tahun
anggaran
yang
bersangkutan
maksimal
adalah
10%
(sepuluh
perseratus) dari pelampauan rencana target pendapatan yang ditetapkan dalam RBA/DPA. (7)
Selisih lebih antara pelampauan target yang sudah digunakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan realisasi anggaran pendapatan pada akhir tahun anggaran, merupakan selisih lebih perhitungan anggaran pendapatan operasional (SiLPA Pendapatan Operasional).
Pasal 5 (1)
Kriteria pemberlakuan fleksibilitas biaya PPK-BLUD RSUD, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. RSUD
berdasarkan
DPA/RBA
Definitif
setiap
tahun
anggaran
merencanakan rerata penerimaan pendapatan operasional setiap bulannya sebagai
garis
kendali
tolok
ukur
penghitungan
pelampauan
target
pendapatan; b. Dalam hal selama kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut (satu semester) terjadi peningkatan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari rerata target pendapatan per bulannya, maka dapat digunakan sebagai prognosis
(proyeksi)
pelampauan
target
pendapatan
6(enam)
bulan
berikutnya. c. Dalam hal selama kurun waktu enam bulan berturut-turut (satu semester) terjadi peningkatan secara fluktuatif kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari rerata target pendapatan per bulannya, maka yang digunakan sebagai prognosis pelampauan target pendapatan 6(enam) bulan berikutnya adalah angka rerata peningkatan dalam satu semester tersebut; d. Dalam hal selama kurun waktu enam bulan berturut-turut (satu semester) terjadi peningkatan pendapatan kurang dari 3 bulan, maka tidak bisa digunakan untuk prognosis pelampauan target pendapatan. Pelampauan target
tersebut
dapat
dimanfaatkan
pada
akhir
tahun
anggaran 8
diperhitungkan sebagai selisih lebih perhitungan anggaran pendapatan operasional (SiLPA Pendapatan Operasional). (2)
Tata cara penghitungan perkiraan kebutuhan fleksibilitas biaya sebagai berikut : a. Setiap
bulan
RSUD
wajib
melakukan
pencatatan
dan
pembukuan
pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan secara bruto (basis akrual). b. Menetapkan rerata target pendapatan bulanan sebagai garis kendali tolok ukur penghitungan pelampauan target pendapatan operasional setiap bulannya; c. Membandingkan tingkat capaian realisasi pendapatan setiap bulannya dengan
garis
kendali
target
pendapatan
operasional
bulan
yang
bersangkutan. d. Mencari proporsi (prosentase) pelampauan target dengan cara selisih lebih dari pendapatan setiap bulannya dibagi target pendapatan operasional bulan yang bersangkutan dikalikan 100% (seratus persen). e. Penghitungan dan pengukuran dilakukan selama 1 (satu) semester (6 bulan secara berurutan) dan dilakukan analisis berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). f.
Hitung rerata pelampauan target selama 1 (satu) semester tersebut untuk prognosis perencanaan pelampauan target semester kedua tahun anggaran yang bersangkutan.
(3)
Prosedur pengajuan kebutuhan fleksibilitas biaya diatur sebagai berikut : a. Berdasarkan hasil perhitungan pelampauan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur mengajukan usulan penambahan biaya operasional sesuai analisis pelampauan target pendapatan operasonal selama 1 (satu) semester kepada Walikota melalui DPPKA. b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD. c. Dalam hal Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini belum terbentuk atau tidak ada, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. d. Paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima surat usulan penambahan biaya operasional dari Direktur, Walikota menetapkan besaran fleksibilitas biaya yang bisa dibelanjakan langsung sebelum proses perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan disahkan. e. Dalam hal Walikota tidak menyetujui atau menyetujui sebagian usulan Direktur, maka harus diserta penjelasan obyektif dan petunjuk kebijakan yang diperlukan dalam hal mengatasi kekurangan biaya sebagai akibat peningkatan kinerja (volume) pelayanan.
9
f.
Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud huruf
e,
Direktur segera mendokumentasikan tambahan biaya yang sudah disetujui atau disetujui sebagian tersebut dalam rencana usulan APBD Perubahan (P-APBD) tahun anggaran yang bersangkutan. g. Formulir atas usulan fleksibilitas biaya berkaitan dengan pelampauan target pendapatan operasional menggunakan format yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV SURPLUS ANGGARAN Pasal 6 (1)
Surplus anggaran terjadi apabila realisasi anggaran pendapatan meningkat karena adanya peningkatan kinerja pelayanan tetapi anggaran belanjanya tetap atau ada selisih lebih.
(2)
Perlakuan Surplus anggaran dirinci dalam Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan (SiLPA Pendapatan) dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Belanja (SiLPA Belanja).
(3)
Pemanfaatan surplus kas dapat dilakukan dalam bentuk invetasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah
BAB V SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi : a. SilPA Pendapatan Operasional yang bersumber dari kegiatan operasional BLUD RSUD; b. SilPA Belanja/Biaya
yang bersumber dari
pendapatan operasional BLUD
RSUD; c. SiLPA Belanja yang bersumber dari subsidi Pemeritah Daerah. d. SiLPA Belanja yang bersumber dari Hibah Lembaga Non Pemerintah.
Bagian Pertama SiLPA Pendapatan Operasional Pasal 8 (1)
Setiap akhir tahun RSUD wajib melakukan perhitungan SiLPA pendapatan dari operasional pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara basis akrual. 10
(2)
SiLPA dihitung berdasarkan realisasi pendapatan operasional dikurangi dengan target pendapatan setelah APBD Perubahan (P-APBD) tahun anggaran berjalan.
(3)
Dari hasil perhitungan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kategori : a. SilPA Pendapatan Operasional dalam bentuk kas atau setara kas (basis kas); b. SiLPA Pendapatan Operasional dalam bentuk piutang pasien dan/atau piutang penjaminan (basis akrual).
(4)
SiLPA pendapatan operasional yang dapat direncanakan penggunaan dalam DPA BLUD Perubahan (Tahun Anggaran berikutnya adalah kategori SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5)
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelampauan target pendapatan operasional semester I tahun anggaran berjalan yang digunakan untuk fleksibilitas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sudah dialokasikan dalam Dokumen APBD Perubahan tahun anggaran berjalan.
(6)
SiLPA Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam hal sudah terbayar dalam semester I tahun anggaran berikutnya dapat diperhitungkan
untuk
pemanfaatannya
menggunakan
fleksibilitas
biaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 9 (1)
Kriteria SiLPA Pendapatan Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. merupakan sisa lebih perhitungan anggaran pendapataan berbasis kas berupa penerimaan kas atau setara kas tahun anggaran setelah perubahan (P-APBD); b. pelampauan target pendapatan semester I tahun anggaran berjalan yang sudah dimanfaatkan dengan fleksibilitas biaya, tidak disertakan dalam perhitungan SiLPA Pendapatan Operasional; c. Dalam hal pemanfaatan fleksibilitas biaya sebagaimana dimaksud huruf b dibawah proporsi hasil perhitungan pelampauan target pendapatan atau proporsi
pelampauan
target
pendapatan
melebihi
batas
maksimal
fleksibilitas biaya (10%), maka selisih pelampauan tersebut sepanjang basis kas dapat dimanfaatkan sebagai SiLPA Pendapatan Operasional; d. Dalam hal Walikota tidak menyetujui fleksibilitas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, maka sepanjang pelampauan
11
target dalam bentuk kas atau setara kas dapat dimanfaatkan SiLPA Pendapatan Operasional. (2)
Tatacara perhitungan SiLPA Pendapatan Operasional sebagai berikut : a. RSUD wajib secara tertib dan benar melakukan pembukuan seluruh transaksi keuangan terkait pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya secara basis akrual sebagai realisasi anggaran pendapatan operasional tahun anggaran berjalan; b. Pada akhir tahun melakukan perhitungan SiLPA Pendapatan Operasional dengan membandingkan realisasi anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud huruf a dengan target pendapatan operasional setelah APBD Perubahan (P-APBD) tahun anggaran yang bersangkutan; c. Selisih lebih atau pelampauan target sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan SiLPA Pendapatan Operasional tahun anggaran berjalan; d. SiLPA
Pendapatan
Operasional
sebagaimana
dimaksud
huruf
c,
dikategorikan dalam : 1) bentuk kas atau setara kas (basis kas) 2) bentuk piutang pasien dan/atau piutang penjaminan pihak ketiga (outstanding claim). e. SiLPA Pendapatan Operasional dalam bentuk kas atau setara kas sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), dirinci dalam klasifikasi : 1) pelampauan target yang sudah dimanfaatkan menggunakan fleksibilitas biaya (akrual basis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yang sudah disetujui penggunaannya berdasarkan penetapan Walikota; 2) Pelampauan target dari perhitungan SiLPA Pendapatan Operasional setelah
dikurangi
sebagaimana Pendapatan
pelampauan
dimaksud Operasional
pada yang
target huruf
yang e
akan
sudah
angka
1)
dimanfaatkan sebagai
SiPLA
pada
Tahun
dimanfaatkan
Anggaran berikutnya. f.
SiLPA Pendapatan Operasional kategori sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai SiLPA Pendapatan Operasional pada tahun anggaran berikutnya.
(3)
Prosedur pemanfaatan SiLPA Pendapatan Operasional diatur sebagai berikut : a. Berdasarkan
hasil
perhitungan
SiLPA
Pendapatan
Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur mengajukan usulan pemanfaatan SiLPA pendapatan tersebut kepada Walikota melalui PPKD. b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Dewan Pengawas.
12
c.
Paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima surat usulan penambahan biaya operasional dari Direktur, Walikota menetapkan besaran pemanfaatan SiLPA Pendapatan Operasional yang bisa digunakan untuk belanja operasional RSUD sebelum (mendahului)
proses perubahan APBD (P-
APBD) tahun anggaran yang bersangkutan disahkan. d. Dalam hal Walikota tidak menyetujui atau menyetujui sebagian usulan Direktur, maka disertai penjelasan obyektif dan petunjuk kebijakan yang diperlukan
dalam
rangka
menjamin
kelangsungan
pembiayaan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. e. Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur segera mendokumentasikan SiLPA Pendapatan Operasional yang sudah disetujui atau disetujui sebagian tersebut dalam rencana usulan APBD Perubahan (P-APBD) tahun anggaran yang bersangkutan. (4)
Format
atas
usulan
pemanfaatan
SiLPA
Pendapatan
Operasional
dan
penetapan Walikota atas usulan pemanfaatan SiLPA Pendapatan Operasional berkaitan dengan pelampauan target pendapatan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua SiLPA Belanja/Biaya Operasional Pasal 10 (1)
Direktur setiap akhir semester dan akhir tahun anggaran wajib melakukan evaluasi Program dan kegiatan sesuai DPA/DPPA/RBA-BLUD RSUD (DPA Murni maupun DPA Perubahan).
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi kinerja pelayanan dan evaluasi kinerja keuangan.
(3)
Evaluasi
kinerja
pelayanan,
meliputi
(frekuensi/volume), maupun
semua
jenis
dan
jumlah
klasifikasi pelayanan yang dipungut tarif
retribusinya (4)
Evaluasi kinerja keuangan meliputi realisasi anggaran pendapatan maupun realisasi anggaran belanja/biaya.
Pasal 11 (1)
SiLPA Belanja/Biaya Operasional merupakan hasil perhitungan sisa lebih dari alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan operasional setelah APBD Perubahan (P-APBD) terhadap realisasi belanja/biaya RSUD.
(2)
Kategori SiLPA Belanja/Biaya Operasional, meliputi : 13
a. SiLPA Belanja dari Program-Kegiatan yang ditunda atau atas pertimbangan obyektif tertentu tidak jadi dilaksanakan; b. SiLPA Belanja/Biaya dari akumulasi selisih harga perkiraan sendiri (HPS/OE)
dengan
penawaran
pemenang
proses
pengadaan
barang
dan.atau jasa dari rekanan RSUD; c. SiLPA Belanja/Biaya sebagai konsekuensi pengurangan volume kegiatan atau pengurangan volume pengadaan barang.jasa dari rencana semula sebagai akibat adanya penurunan kinerja jenis pelayanan tertentu. (3)
SiLPA Belanja/Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan kembali seluruhnya untuk membiayai/belanja operasional dan/atau biaya/belanja program dan kegiatan RSUD pada tahun anggaran berikutnya.
Pasal 12 (1)
Tatacara penghitungan SiLPA Belanja/Biaya Operasional sebagai berikut : a. alokasi anggaran belanja setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RBA Definitif /DPA BLUD RSUD dibandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada tahun anggaran. b. Melakukan analisis faktor yang berkaitan dengan capaikan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan sebagai prediktor penyebab utama capaian kinerja tersebut. c. Akumulasikan selisih lebih alokasi sebagaimana dimaksud huruf a sebagai SiLPA Belanja/Biaya Operasional tahun anggaran yang bersangkutan.
(2)
Berdasarkan hasil perhitungan SiLPA Belanja/Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur mengajukan usulan pemanfaatan kembali seluruh SiLPA tersebut untuk pembiayaan belanja operasional dan/atau belanja
program/kegiatan
guna
mendukung
upaya
peningkatan
mutu
pelayanan RSUD. (3)
Usulan pemanfaatan SiLPA Belanja/Biaya Operasional diajukan kepada Walikota melalui DPPKA.
(4)
Berdasarkan persetujuan Walikota, maka direktur
dapat membelanjakan
SiLPA Belanja/Biaya Operasional secara langsung sebelum (mendahului) proses perubahan APBD tahun anggaran yang berikutnya. (5)
Dalam hal Walikota tidak menyetujui pemanfaatan SiLPA Belanja/Biaya Operasional,
maka
SiLPA
tersebut
dialokasikan
dalam
usulan
APBD
Perubahan tahun berikutnya.
14
Bagian Ketiga SiLPA Belanja Subsidi Pasal 13 (1)
Direktur setiap akhir semester dan akhir tahun melakukan evaluasi belanja yang
bersumber
dari
Subsidi
Pemerintah
melalui
APBN
dan
Subsidi
Pemerintah Daerah melalui APBD. (2)
Evaluasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis keuangan dan analisis luaran (output), analisis hasil (outcome).
(3)
Dalam hal hasil evaluasi anggaran belanja subsidi sebagaimana domaksud ayat (1) terdapat selisih lebih atau terjadi SilPA Belanja Subdisi, maka seluruh sisa anggaran subsidi tersebut disetor ke Kas Negara (Anggaran APBN) atau Kas Umum Daerah (Anggaran APBD).
(4)
Seluruh SiLPA Belanja yang bersumber dari Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh RSUD, kecuali Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan lain sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional masing-masing sumber anggaran.
Pasal 14 (1)
Setiap belanja subsidi APBN yang berupa belanja modal dimana menambah aset BLUD RSUD, wajib dibukukan sebagai aset daerah sepanjang sudah dilakukan proses hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
(2)
Direktur wajib melakukan proses administrasi hibah kepada Pemerintah (dalam hal ini Kementrian Kesehatan atau Kementrian/lembaga lain yang membidangi) sampai diperoleh berita acara hibah sebagai data pendukung administrasi aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat SiLPA Belanja Hibah Lembaga Non Pemerintah Pasal 15 (1)
RSUD dapat menerima hibah dari Lembaga Non Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(2)
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Hibah fisik, antara lain dan tidak terbatas pada bangunan,
peralatan
kesehatan, atau alat transportasi (ambulan/mobil jenazah); b. Hibah finansial berupa uang tunai atau setara kas. (3)
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hibah terikat penggunaan/pemanfaatnya sudah ditetapkan penyumbang/pemberi hibah maupun
hibah
tidak
terikat
penggunaannya
yang
pemanfaatannya
sepenuhnya menjadi kewenangan direktur. 15
(4)
Perlakuan akuntansi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pengaturan sebagai berikut : a. Setiap penerimaan hibah dalam bentuk fisik diakui sebesar harga perolehan atau jika dari penyumbang tidak menyebutkan nilai hibah yang diberikan maka diakui sesuai harga taksiran berdasarkan
harga pasar
yang berlaku saat itu; b. Setiap penerimaan hibah dalam bentuk uang tunai atau setara kas, maka dibukukan dan diakui sesuai jumlah nominal yang diterima; c. Pemanfaatan penerimaan hibah sebagaimana diamaksud pada huruf b, sepanjang tidak termasuk kategori hibah terikat penggunaannya dapat digunakan sesuai prioritas kebutuhan guna mendukung peningkatan mutu pelayanan RSUD. d. Dalam hal pemanfaatan penerimaan hibah untuk belanja modal yang menambah aset, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (5)
Dalam hal pemanfaatan penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c pada akhir tahun anggaran terdapat SiLPA, maka berlaku ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. BAB VI DEFISIT ANGGARAN Pasal 16
(1)
Defisit anggaran terjadi apabila ada selisih kurang dari anggaran pendapatan BLUD terhadap anggaran belanja BLUD.
(2)
Defisit anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori : a. Defisit anggaran operasional yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD b. Desifit
anggaran
subsidi
yang
bersumber
dari
pendapatan
subsidi
Pemerintah Daerah. (3)
Direktur setiap akhir tahun wajib melakukan analisis penyebab terjadinya defisit anggaran dan mengklasifikasikan dalam kedua kategori defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Kesatu Defisit Anggaran Operasional Pasal 17
(1)
Dalam
hal
terjadi
defisit
anggaran
operasional,
maka
direktur
wajib
mengalokasikan kekurangan anggaran belanja dalam bentuk kewajiban 16
pembayaran kekurangan belanja/biaya dalam anggaran Perubahan Tahun Anggaran berikutnya. (2)
Pengalokasian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
bersumber
dari
perhitungan pelampauan target pendapatan semester I tahun anggaran berjalan atau melakukan pergeseran anggaran belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan pada pasien. (3)
Pergesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pergeseran kegiatan, obyek belanja atau pengurangan volume kegaiatan/belanja.
Bagian Kedua Defisit Anggaran Subsidi Pasal 18 (1)
Defisit anggaran subsidi hanya berlaku untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan), dan
tidak berlaku untuk jenis belanja barang/jasa dan belanja
modal.. (2)
Direktur wajib melakukan pengendalian manajemen agar tidak terjadi defisit belanja modal (investasi) dengan tidak melampaui pagu anggaran belanja yang tertuang dalam DPA yang telah ditetapkan.
(3)
Pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
optimasi
anggaran
yang
tersedia
melalui
pergeseran
obyek
belanjanatau pengurangan volume belanja serta diajukan pergeseran tersebut dalam anggaran perubahan tahun anggaran yang bersangkutan (P-APBD) untuk ditetapkan tanpa merubah plafon anggaran yang tersedia.
BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 19 (1)
RSUD wajib melakukan pencatatan atas usulan dan hasil penetapan Walikota atas : a. Pemanfaatan fleksibilitas biaya; b. Pemanfaatan SiLPA Pendapatan Operasional; c. Pemnafaaran SiLPA Belanja Operasional; d. Pemanfaatan SiLPA Belanja Hibah Lembaga Non Pemerintah.
(2)
Hasil pencatatan pemanfaatan flesibilitas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan dalam DPA APBD Perubahan (P-APBD) tahun anggaran yang bersangkutan.
(3)
Hasil pencatatan pemanfaatan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diusulkan dalam DPA APBD Perubahan (P-APBD) Tahun Anggaran berikutnya. 17
Pasal 20 (1)
Direktur setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun laporan terhadap pemanfaatan fleksibilitas biaya.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan). b. Analisis Peningkatann Kinerja Pelayanan. c. Analisis Peningkatan Kinerja Pendapatan dan Kebutuhan Biaya. d. Analisis biaya dan manfaat atas felsibilitas yang ditetapkan. e. Kesimpulan dan Penutup.
(3)
Laporan dibuat dan disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan yang disampaikan kepada: a. Kepala DPPKA; b. Kepala BAPPEDA c. Inspektur; d. Ketua Badan Pengawas BLUD (jika sudah ada) Pasal 21
(1)
Direktur setiap akahir wajib menyusun laporan terhadap pemanfaatan SiLPA Pendapatan Operasional, SiLPA Belanja Operasional dan.atau SiLPA Belanja Hibah dari Lembaga Non Pemerintah.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan). b. Analisis Perhitungan Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Operasional;. c. Analisis Perhitungan Selisih Lebih Anggaran Belanja Operasional. d. Analisis Perhitungan Selisih Lebih Anggaran Belanja Hibah Lembaga Non Pemerintah (jika ada). e. Analisis Pemanfaatan masing-masing jenis SiLPA. f.
(4)
Kesimpulan dan Penutup.
Laporan dibuat dan disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan yang disampaikan kepada: a. Kepala DPPKA; b. Kepala BAPPEDA c. Inspektur; a. Ketua Badan Pengawas BLUD (jika sudah ada) BAB VIII MONITORING DAN PENGAWASAN Pasal 22
(1)
DPPKA
dan
Dewan
Pengawas
BLUD
serta
Inspektorat
Wilayah
wajib
melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan penetapan Walikota tentang pemanfaatan fleksibilitas biaya dan pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 18
(2)
Hasil monotirng dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepala Walikota.
(3)
Dalam hal hasil monotoring dan pengawasan memerlukan pembinaan dapat dilakukan oleh masing-masing pejabat sesuai tugas, pokok, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.
(4)
Dalam hal pembinaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) membutuhkan anggaran, maka dialokasikan dalam anggaran pembinaan dari Pos Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
yang mengatur tentang
Pedoman Tehnis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 16 Desember 2011 WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd H. M. BUCHORI Diundangkan di pada tanggal
Probolinggo 16 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 195704251984101001 BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
AGUS HARTADI Pembina Tk I NIP. 196608171992031016 PENJELASAN 19
ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 30
TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN TEHNIS FLEKSIBILITAS BIAYA, PENGELOLAAN SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN PADA RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO
I.
UMUM Reformasi
di
Indonesia
telah
menghasilkan
demokratisasi
penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi dan reformasi pengelolaan keuangan negara (Keuangan Pemerintah dan Keuangan Pemerintah Daerah) yang
tertuang
dalam
Perbendaharaan
Undang
Negara,
yang
Undang
Nomor
dijabarkan
lebih
1
Tahun
lanjut
2004
dalam
tentang
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan telah ditetapkannya RSUD Dr. Moh Saleh Probolinggo sebagai PPK BLUD, maka sesai Permendagri 61/2007 diberikan fleksibilitas (1)
Pengelolaan Langsung
Pendapatan Operasional (Pasal 62), (2) fleksibilitas ambang batas biaya (Pasal 67), (3) pengelolaan kas (Pasal 83), (4) Pengelolaan Piutang (Pasal 85), (5) Pengelolaan Utang (Pasal 87). (6) melakukan investasi jangka pendek (Pasal 91), (7) melakukan kerjasama (Pasal 95), (8) pengadaan barang/jasa (Pasal 99), (9) pengelolaan barang (Pasal 106), (10) pengelolaan surplus anggaran (Pasal 109), (11) Pengelolaan defisit anggaran (Pasal 109). (12) Menetapkan Penatausahaan Keuangan (Pasal 114). (13) Menyusun Kebijakan Akuntansi (Pasal 117). Untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tersebut agar RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggp dapat mengimplementasikan fleksibilitas biaya dan pengelolaan surplus anggaran maupun bila terjadi defisit anggaran, maka perlu diatur pedoman teknisnya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan keiangan BLUD
RSUD
Dr
Moh
Saleh
dapat
lebif
efisien
(berdayaguna),
efektif
(berhasilguna), akuntabel dan transparan sesuai prinsip dasar pengelolaan bisnis yang sehat. Kerangka kerja pengelolaan keuangan BLUD setiap awal tahun perlu ditetapkan nilai ambang batas berpedoman pada nilai ambang batas fleksibilitas biaya yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai Lembaga Teknis Daerah yang diberikan kewenangan diharapkan juga berpedoman pada ketentuan maksimal 10% 20
(sepeluluh perseratus) fleksibilitas biaya yang boleh dilampau untuk belanja yang dapat mendahului proses mekanisme P-APBD setiap tahunnya. Demikian juga pemanfaatan surplus anggaran atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD, maupun SiLPA Pendapatan (SiLPA Belanja) yang bersumber dari Subsidi Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi gangguan cash flow akibat piutang atau klaim yang tidak tertagih dengan berbagai faktor penyebab, maka perlu diatur adanya fleksibilitas sistem pembiayaan dalam penggaran tahun berikutnya dalam bentuk kewajiban pembayaran atas kekurangan belanja/biaya tahun anggaran seblumnya,
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Pasal ini memuat pengertian istilah dan batasan yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan
adanya
pengertian
istilah
tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan pelaksanakan Peraturan Walikota ini. Dengan demikian diharapkan efektivitas pelaksanaannya dapat terwujud. Pasal 2
: Tatakelola keuangan yang menjadi dasar dalam Peraturan Walikota ini adalah Sistek Akuntansi Indonesia khususnya Akuntansi ETAP (Entitas Tanpa
Akuntabilitas
RSUD/Nir
Laba)
Publik dan
dan
Sistem
Akuntansi Akuntansi
Pemerintah. Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
:
ayat (1)
: Cukup jelas
ayat (2)
: Penetapan nilai ambang batas setiap awal tahun di RBA Definitif dimaksukan sebagai acuan pada saat
Direktur
pada
akhir
semester
I
tahun
anggaran berjalan untuk memperoleh persetujuan penambahan
alokasi
belanja
(Biaya)
karena
adanya penambahan volume kegiatan pelayanan kesehatan. Dalam menetapkan nilai ambang batas DPPKA atas nama Walikota mengacu pada ayat (6) Pasal ini. 21
ayat (3)
: Peningkatan kinerja pelayanan diukur dari trend cakupan yindakan medik, pemeriksaan penunjang medik dan kunjungan pasien di semua Unit Layanan (Instalasi) yang ada di RSUD. Dr. Moh. Saleh.
Trend
diukur
selama
1
smester
dibandingkan dengan trend kinerja pelayanan 1 semster
tahun
sebelumnya
yang
digunakan
sebagai dasar perhitungan kebutuhan belanja tahun anggaran yang berjalan. ayat (4)
: Pada perhitungan komponen jasa sarana untuk tarif pasien privat termasuk biaya penyusutan alat (Annual
Investment
Cost).
Jika
peningkatan
volume kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kinerja pelayanan pasien privat, maka pemanfaatan over target disamping diprioritaskan
untuk
pemeliharaan
juga
belanja
dapat
untuk
operasional, membiayai
pengadaan peralatan medik sehingga menambah aktiva produktif. ayat (5)
: Persetujuan penambahan biaya sesuai fleksibilitas yang
disetujui
tersebut
dapat
dibelanjakan
langsung mendahului proses penetapan APBD Perubahan. ayat (6)
: Batas fleksibilitas sesuai praktek bisnis yang sehat adalah 10%, namun dalam prakteknya setiap tahun Walikota melalui Kepala DPPKA menetapkan berdasarkan sebelumnya,
besaran analisis
nilai trend
misalnya
4%,
ambang
batas
pelayanan
tahun
5%,
8%,
dan
seterusnya dengan maksimal 10%. ayat (7)
: Alokasi
anggaran
yang
sudah
ditetapkan
felsibilitas biaya sebagaiman dimaksud pada ayat (5) tidak boleh lagi diperhitungkan sebagai SiLPA Pendapatan pada akhir tahun karena sudah termanfaatkan. Jika masih ada pelampauan target selama 1 smester II atau kumulasi sisa lebih terhadap pemanfaatan over target yang disetujui, maka sisa lebih inilah yang menurut ketentuan 22
ayat ini masih dapat dimanfaatkan sebagai SiLPA Pendapatan. Pasal 5
:
ayat (1) huruf a huruf b
: Cukup jelas. : Jika
misalnya
rerata
pendapatan/bulanya
berdasarkan target yang ditetapkan adalah Rp. 15 milyar. Sedangkan setiap bulan selama 1 semster (6 bulan) tercapai realisasi diatas Rp.17 milar (over target 13,3%). Jika dalam RBA Definitif ambang batas yang ditetapkan adalah 6%, dan dalam pengajuan fleksibitas biaya yang disetujui juga hanya 6% (boleh lebih asal tidak melampaui 10%), maka tambahan belanja/ biaya mendahului P-APBD tahun anggaran berjalan adalah 6% atau Rp. 120 juta/ bulan ((6%x (Rp.17 M – 15 M)). Dengan demikian tambahan biaya selama 1 semster adalah 6 x Rp. 120 juta = Rp. 720 juta. huruf c
: Cukup jelas.
huruf d
: Cukup jelas.
ayat (2)
: Cukup jelas.
ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 6
:
ayat (1)
: Cukup jelas.
ayat (2)
: Cukup jelas
ayat (3)
: Surplus kas terjadi karena terjadinya pelampauan target penerimaan (pendapatan berupa kas atau setara kas). Artinya jumlah uang dalam kas (day cash on hand) terhadap kewajiban jangka pendek yang harus didanai cukup aman minimal 3(tiga) bulan kedepan. Selama ini uang kas tersebut disimpan/ditempatkan pada rekening giro pada Bank Pemerintah dengan suku bunga rendah. Sebagai PPK BLUD untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dengan cara menempatkan surplus kas tersebut
pada
Deposito
Berjangka
“Aman”
berdasarkan perhitungan pembayaran kewajiban jangka
pendek
agar
tidak
terjadi
kesulitan
likuiditas. Pengertian rendah risiko adalah jangan 23
sampai setelah dana ditempatkan di Deposito berjangka 3 bulan, tiba-tiba ada tagihan pihak ketiga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, maka deposito tersebut harus dicairkan dengan risiko nilainya akan turun (kena penalti/denda). Syarat pemanfaatan surplus kas ini, direktur harus didukung informasi manajemen kas yang kuat agar tidak salah dalam menempatkan dana PPK-BLUD. Pasal 7
: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)
: Basis akrual mengakui semua transaksi sebagai pendapatan meskipun belum berpengaruh pada kas atau setara kas. Dengan demikian Piutang Pasien
Umum
Penjaminan Jamsestek,
dan
Klaim
(Jamkesmas/ dll
Pasien
Jamkesda,
penjaminan)
meskipun
dengan Askes, belum
terbayas (outstandaing claim) dipakai dasar untuk menghitungSiLPA Pendapatan. Hal ini pentingnya karena
semua
transaksi
pelayanan
yang
menghasilkan pendapatan tersebut dibutuhkan senilai pengorbanan (biaya) baik untuk biaya operasional, pemeliharaan, investasi dana sebagai komonen
jasa
sarana
maupun
pengorbanan
tenaga (sebagai jasa pelayanan). ayat (2)
: Cukup jelas.
ayat (3)
: Cukup jelas.
ayat (4)
: Cukup jelas.
ayat (5)
: Cukup jelas.
Pasal 9
: Cukup jelas
Pasal 10
: Cukup jelas.
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13
:
ayat (1)
: Cukup jelas
ayat (2)
: Cukup jelas
ayat (3)
: Pada dasarnya subsidi merupakan hibah terikat penggunaannya
maupun
terikat
batas
waktu 24
pelaksanaannya. Dalam hal terjadi sisa mati dalam pelaksanaan belanja modal dari sisa tender atau
terkendala
kegiatan
yang
batas
waktu
berdampak
pelaksanaan
pada
volume
penyerapan, maka harus disetor ke Kas Negara atau Kas Umum Daerah, ayat (4)
: Sebagai contoh Dana Hibah Cukai Rokok, dapat dimanfaatkan
kembali
oleh
RSUD
sepanjang
ketentuan (Permenkeu) memungkinkan untuk itu. Atau
karena
ditetapkan
dari
sebagai
awal Multy
merupakan Years
telah
Planning
(Perencanaan Jamak Tahun). Pasal 14
: Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
: Cukup jelas.
Pasal 18
: Cukup jelas.
Pasal 19
: Cukup jelas.
Pasal 20
: Cukup jelas.
Pasal 21
: Cukup jelas.
Pasal 22
: Cukup jelas.
Pasal 23
: Cukup jelas.
=====☼☼☼=====
SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 25
NOMOR 30 TAHUN 22011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FLEKSIBILITAS BIAYA, PENGELOLAAN SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN PADA RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO Format Penetapan Nilai Ambang Batas Biaya/Belanja Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 67 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor ...... Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) serta setelah melakukan penilaian atas usulan Direktur Dokter Mohamad Saleh Kota
Probolinggo
nomor
.....
,,,,,,,,,,,,
tanggal....................
tahun,
perihal
Permohonan Tambahan Biaya Operasional terkait Pelampauan Target Pendapatan yang telah ditetapkan, maka atas nama Sekretaris Kota Probolinggo menetapkan sebagai berikut : 1. Nilai
ambang
batas
biaya/belanja
adalah
sebesar
.....
%
dari
total
biaya/belanja yang ditetapkan dalam RBA Definitif; 2. Pemanfaatan nilai ambang batas tersebut pada nomor 1 diatas, hanya dapat digunakan dalam hal terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor.. Tahun 2011, yaitu peningkatan volume kinerja pelayanan yang berdampak pada peningkatan kebutuhan biaya/belanja operasional; 3. Dalam hal peningkatan volume kinerja pelayanan melebihi 10% dalam 6 bulan berturut-turut (1 semester) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf Peraturan Walikota Nomor.. Tahun 2011, maka ambang batas sebagaimana tersebut pada nomor 1 diatas, dapat dipertimbangkan dinaikkan sepanjang tidak melampaui batas maksimal fleksibilitas yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (5), yaitu 10% (sepuluh persertaus); 4. Direktur untuk dapat memanfaatkan fleksibilitas biaya/belanja operasional dalam tahun anggaran yang berjalan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, diserta data pendukung,meliputi : 4.1.
Laporan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan selama 6 bulan berturut turut (Semester I) yang menggambarkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan terhadap rencana/target kinerja yang telah ditetapkan.
4.2.
Rencana kegiatan dan obyek belanja yang direncanakan untuk dibiayai dari pelampauan target pendapatan selama 1 semster tersebut, dengan mencantumkan perhitungan estimasi proporsi kenaikan biaya yang dibutuhkan.
5. Penetapan nilai ambang batas fleksibilitas yang disetujui akan ditetapkan kemudian, setelah mempertimbangkan dan menilai usulan Direktur Dr Moh. Saleh sebagaimana dimaksud penetapan nomor 4 diatas. Demikian nilai ambang batas fleksibilitas biaya ini ditetapkan sebagai acuan dasar untuk pelampauan batas biaya/belanja yang sudah ditetapkan dalam RBA Definitif. WALIKOTA PROBOLINGGO, ………………….. Tabel 1 : Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Semester I Tahun ... 26
RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo No 1 1
Uraian Jenis Pelayanan 2 Jumlah pasien :
Perbandingan Kinerja Antar Smester Sm I Thn.... Sm.I Thn..... Trend 3 4 5
Prosentase Kenaikan 6
a. Rawat Jalan b. Rawat Darurat c. Gigi & Mulut 2.
Jumlah tindakan Medik : a. Non Operatif b. Operatif (Non OK)
3.
Pelayanan Konsultasi a. Medik/Antar Poli b. Gizi / Farmasi (Obat)
4.
Pelayanan Keperawatan
5.
Pemeriksaan Penunjang Medik : a. Pemeriksaan Lab b. Pemersikaan Radiologi c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
6.
Pelayanan Hemodialisis
7.
Pelayanan Rehab Medik
8.
Pelayanan Pengujian Kes.
9.
Utilisasi Rawat Inap a. BOR Klas III b. BOR Klas II c. BOR Klas I d. BOR Klas Utama/VIP
27
1
2
3
4
5
6
e. BOR Rawat Intensif : ICU ICCU NICU 10 Pelayanan
Pemulasaraan Jenazah : a. Perawatan Jenazah b. Otopsi Klinik c. Penguburan Jenazah T4 11. Pelayanan Ambulan 12. Pelayanan Mobil
Jenazah 13. Pelayanan Praktek
Klinik (Kegiatan Dilat)
Catatan :
Kolom (3) Diisi kinerja pelayanan Semster I Tahun Sebelumnya
Kolom (4) Diisi kinerja pelayanan semster I Tahun berjalan (saat ini)
Kolom (5) Diisi trend pertumbuhan, yaitu selisih positif antara Semester I Tahun berjalan (Kolom 4) dikurangi kinerja Semester I Tahun sebelumnya (Kolom 3).
Hitung proporsinya, yaitu nilai kolom (5) dibagi nilai kolom (3) dikalikan 100%.
28
Tabel 2.a.: Laporan Evaluasi Kinerja Pendapatan Semester I Tahun ... RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo
Uraian Jenis No Pendapatan Per Instalasi 1 2 1 Rawat Jalan
Perbandingan Kinerja Antar Smester Sm I Thn..
Sm.I Thn...
Trend
Prosentase Kenaikan
3
4
5
6
Poli Umum Poli Gigi & Mulut Poli Spesialis 2.
Rawat Darurat
3.
Rawat Inap
4.
Hemodialisis (HD)
5.
Rehabilitasi Medik
6.
Rawat Intensif ICU ICCU NICU
7
Unit Ambulan & Mobil Jenazah
8
Unit DIKLIT
9.
Lain-lain pendapatan yang sah
29
Tabel 2.b.: Laporan Evaluasi Kinerja Pendapatan Semester I Tahun ... RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo
Uraian Jenis No Pendapatan Per Kategori Pembayaran 1 2 1 Pasien Umum (Out
Perbandingan Kinerja Antar Smester Sm I Thn....
Sm.I Thn.....
Trend
3
4
5
Prosentase Kenaikan 6
of pocket) 2
Pasien Penjaminan : a. JAMKESMAS b. JAMKESDA c. ASKES PNS d. INHEALTH e. ASTEK/JAMSOSTEK f. JASA RAHARJA g. Kerjasama Pelayanan
3.
Pasien TAHANAN
Catatan : Jika pelayanan pasien penjaminan jika belum bisa dilaporkan per bulan pelayanan, digunakan pengukuran “bulan klaim”, dengan pemahaman bahwa klaim bulan januari ada kemungkinan termasuk akumulasi klaim bulan pelayanan Okt/Nov/DesTahun sebelumnya. Demikian juga untuk bulan pelayanan
Msi/Juni baru di klaimkan Semester II.
Sebaiknya di Klaim yang Klaim klasifikan dalam : (a) Klaim yang sudah diverifikasi (b) Klaim yang belum diverifikasi. (c) Klaim yang sudah dibayar (Cair); (d) Total Klaim.
WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd H. M. BUCHORI
30
SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FLEKSIBILITAS BIAYA, PENGELOLAAN SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN PADA RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO Format Usulan Pemanfaatan SiLPA Pendapatan fungsional
Nomor
:
Kepada Yth.
Sifat
: segera
Bapak Walikota Probolinggo
Perihal
: Permohonan pemanfaatan SiLPA Pendapatan dan Belanja Operasional RSUD Dr. Moh Saleh T.A. ............
di – PROBOLINGGO
Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran ........ , , dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja yang bersumber pendapatan operasional RS, sebagai berikut : 1. Pendapatan fungsional RS. a. Target Pendapatan Tahun 201...
Rp. .......
b. Realisasi Pendapatan s.d. 31 Des.
Rp. .......
Over target
–
Rp. ........
c. Sudah dimanfaatkan fleksibilitas
Biaya Sm. I Tahun 201..
–
Rp. .........
d. Kelebihan pendapatan yg diusulkan Untuk dibelanjakan sebagai SiLPA
Rp. .............
2. Belanja Operasional RS. a. Alokasi Belanja di DPPA TA201..
Rp................
b. Realisasi belanja s.d. Des. 201...
Rp................ -
c. Sisa Lebih Belanja TA 201......
Rp.................
Berdasarkan perhitungan anggaran TA 201.... tersebut diatas terdapat alokasi angaran TA. 201...
sebesar Rp. ............. yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung belanja operasional RSUD Dr Moh Saleh TA 201... (anggaran berikutnya). Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor .... Tahun 2011. dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan SiLPA pendapatan dan 31
SiLPA Belaja Operasional tersebut diatas untuk membiayai Kegiatan sebagai berikut : 3. Belanja Pegawai :
Rp. ..........................
Digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan dan biaya pelatihan pegawai. 4. Belanja Barang/Jasa :
Rp. ..........................
Diperuntukkan pengadaan bahan, alat kesehatan habis pakai yang merupakan komponen tarif, belanja pemeliharaan dan operasional ambulan. . 5. Belanja modal :
Rp.............................
Diperuntukkan pengadaan peralatan medik dan penunjang medik baik penggantian peralatan yang rusak (replacement), dan peralatan baru karena adanya peningkatan kapasitas kinerja pelayanan.
Demikian
permohonan
kami,
dengan
harapan
dapat
mendapatkan persetujuan guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr Moch Saleh sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
Direktur,
-------------------------------NIP. Tembusan : disampaikan kepada Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo; dan 3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD.Dr. Moch. Saleh.
32
Format Penetapan Persetujuan Wali Kota Probolinggo atas Permohonan Direktur RSUD Dr. Moch. Saleh untuk Pemanfaatan SiLPA Operasional
PENETAPAN PEMANFAATAN SiLPA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 201.... Menimbang : a.
bahwa pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pembayaran kewajiban tahun anggaran sebelumnya; b. bahwa pemanfaatan SilPA diarahkan untuk mendanai kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Kota Probolinggo agar dapat hidup sehat dan produktif; c. bahwa SiLPA pendapatan dan SiLPA Belanja yang bersumber dari pendapatan fungsional (operasional) merupakan hasil kinerja RSUD Dr. Moch. Saleh lebih diutamakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan;
Mengingat
: 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3); 2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor .... Tahun 2011 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10) ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Persetujuan pemanfaatan SiLPA Tahun Anggran 201... sebesar Rp. ......... (sesuai dengan besaran yang disetujui). KEDUA
: Pemanfaatan sebagaimana dialokasikan untuk : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang/Jasa 3. Belanja Modal
dimaksud
pada
Diktum
KESATU,
Rp. .................... Rp...................... Rp. .....................
KETIGA
: Direktur RSUD Dr Moch. Saleh segera mengajukan rincian obyek belanja ke dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 201..... untuk ditetapkan sebagai RBA Definitif.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Probolinggo pada Tanggal : ..................... Walikota, …………….. WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd H. M. BUCHORI 33
