PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR
3 TAHUN 2001
TENTANG IJIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang angkutan umum yang terdiri atas angkutan orang dan atau barang, maka dipandang perlu menertibkan dan membina usaha-usaha yang bergerak di bidang angkutan umum melalui perijinan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950) ; 2.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ; 1
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
4.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480) ;
5.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) ;
6.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang LLAJ Dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
2 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ; 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 22).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KOTA
PROBOLINGGO
TENTANG IJIN
PENGUSAHAAN
ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ; d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Probolinggo ; e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Kepala DLLAJ, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Probolinggo; f. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ; g. Kendaraan
bermotor umum yang selanjutnya disebut kendaraan umum adalah setiap kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ; h. Trayek, adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintas dan jadwal yang tetap maupun tidak terjadwal ;
4 i. Angkutan Kota, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ; j. Usaha Angkutan, adalah setiap usaha baik perorangan maupun badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ; k. Perusahaan Angkutan, adalah orang pribadi dan atau badan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan ;
l. Ijin Prinsip Usaha Angkutan yang selanjutnya dapat disebut ijin prinsip, adalah ijin untuk menyediakan tempat penyimpanan kendaraan atau pool kendaraan ; m. Ijin Usaha Angkutan yang selanjutnya dapat disebut ijin, adalah ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah; n. Ijin Trayek Angkutan Kota yang selanjutnya dapat disebut Ijin Trayek, adalah ijin untuk menyelenggarakan angkutan kota ; o. Kartu Pengawasan Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum yang selanjutnya dapat disebut Kartu Pengawasan, adalah kartu yang merupakan tanda bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar dalam suatu usaha angkutan yang memiliki ijin.
BAB II IJIN PRINSIP USAHA ANGKUTAN Bagian Pertama KETENTUAN
5 Pasal 2 Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan menyelenggarakan usaha angkutan wajib memiliki ijin prinsip yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua TATA CARA PEMBERIAN IJIN PRINSIP Pasal 3 Setiap orang pribadi dan atau badan yang mengajukan permohonan ijin prinsip usaha angkutan harus memenuhi persyaratan : a. Lokasi tempat penyimpanan kendaraan atau pool kendaraan berada di pinggiran kota ; b. Berada di dekat jalan arteri ; c. Berada jauh dari tempat pemukiman penduduk ; d. Disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
Pasal 4 Untuk memperoleh ijin prinsip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: a. Akta pendirian bagi badan atau identitas pemohon bagi perorangan ; b. Gambar rencana lokasi dan bangunan tempat penyimpanan kendaraan atau pool kendaraan ; c. Bukti kepemilikan usaha ; d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
6 Bagian Ketiga MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA IJIN PRINSIP Pasal 5 Ijin prinsip diberikan untuk perorangan atau Badan dalam menjalankan usahanya. Pasal 6 Ijin prinsip dapat berakhir apabila pemohon tidak merealisasikan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan.
BAB III IJIN USAHA ANGKUTAN Bagian Pertama KETENTUAN PERIJINAN Pasal 7 Bagi setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang dan atau barang wajib memiliki ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua TATA CARA PEMBERIAN IJIN Pasal 8 Untuk memperoleh ijin, pemohon harus mengajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut ; a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; b. Foto copy Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum atau koperasi ; 7 c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan ; d. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan ; e. Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha ; f. Foto copy Surat Ijin Prinsip.
Pasal 9 (1) Pemberian atau penolakan ijin diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap ; (2) Penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasannya.
Pasal 10 Orang pribadi dan atau badan yang melakukan usaha angkutan umum dan menggunakan modal asing dan atau tenaga asing yang berlokasi di Daerah, maka untuk mendapatkan ijin yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur maupun Tingkat Pusat terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah.
Bagian Ketiga KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN Pasal 11 Pengusaha angkutan yang telah mendapat ijin berkewajiban untuk : a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat ijin ; 8 b. Melakukan kegiatan usaha angkutan orang selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat ijin ; c. Melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan, domisili perusahaan kepada Kepala Daerah ; e. Memiliki Ijin Prinsip ; f. Pengemudi yang bertugas harus memakai pakaian seragam yang dilengkapi identitas perusahaan ;
g. Pengemudi yang bertugas harus memakai kartu pengenal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagian Keempat MASA BERLAKUNYA IJIN Pasal 12 (1) Ijin diberikan untuk perorangan dan atau badan yang masih menjalankan usaha angkutan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan ulang (herregistrasi) setiap tahun dan diberikan Kartu Pengawasan. Bagian Kelima MASA BERAKHIRNYA SURAT IJIN Pasal 13 (1) Ijin Usaha dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu hal sebagai berikut : a. Diserahkan kembali kepada pemberi ijin ; b. Perorangan dan atau badan jatuh pailit ; c. Perorangan dan atau badan menghentikan usahanya ; d. Dicabut oleh Pemberi Izin. 9 (2) Surat ijin dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam hal perorangan dan atau badan yang melalaikan salah satu hal dimaksud dibawah ini : a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin ; b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ; c. Memindahtangankan surat ijinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; d. Setelah 6 (enam) bulan sesudah surat ijin diberikan tidak melaksanakan usahanya ; e. Pemegang ijin meninggal dunia dan tidak dimohonkan pemindahan hak atas ijinnya ; f. Kendaraan bermotor yang menjadi obyek ijin tidak ada ; g. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat ijin ; h. Keterangan yang diberikan pemohon pada saat pengajuan permohonan ternyata tidak benar atau dipalsukan. BAB IV IJIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA Bagian Pertama KETENTUAN Pasal 14 Bagi setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha angkutan kota wajib memiliki ijin trayek yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 10 Bagian Kedua TATA CARA PEMBERIAN IJIN TRAYEK Pasal 15 Untuk memperoleh ijin trayek, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: a. Foto copy ijin usaha angkutan ; b. Memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dan dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku uji atau foto copynya ;
c. Memiliki dan atau menguasai fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ; d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk yeyap dalam kondisi laik jalan.
Bagian Ketiga MASA BERLAKUNYA IJIN TRAYEK Pasal 16 (1) Ijin trayek diberikan selama kendaraan bermotor dimaksud masih beroperasi dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; (2) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan ulang (heregistrasi) setiap tahun. 11 Bagian Keempat MASA BERAKHIRNYA IJIN TRAYEK Pasal 17 Ijin trayek dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu hal sebagai berikut : a. Diserahkan kembali kepada pemberi ijin ; b. Perorangan dan atau badan jatuh pailit ; c. Kendaraan dimaksud tidak beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ; d. Dicabut pemberi ijin karena tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan.
BAB V KARTU PENGAWASAN Bagian Pertama KETENTUAN Pasal 18 (1) Bagi setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha angkutan dan telah memperoleh ijin usaha, wajib memiliki kartu pengawasan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan ; (2) Kartu pengawasan diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua TATA CARA PERMOHONAN KARTU PENGAWASAN Pasal 19 Untuk memperoleh kartu pengawasan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut : a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) ; 12 b. Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dimaksud ; c. Foto copy ijin usaha angkutan ; d. Foto copy ijin trayek/ijin operasi bagi penumpang umum ; e. Foto copy surat tanda uji kendaraan (STUK).
Bagian Ketiga MASA BERLAKUNYA KARTU PENGAWASAN Pasal 20 (1) Kartu pengawasan diberikan untuk jangka waktu kendaraan bermotor dimaksud masih beroperasi dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan ulang (herregistrasi) setiap tahun.
Bagian Keempat MASA BERAKHIRNYA KARTU PENGAWASAN Pasal 21 Kartu pengawasan dapat berakhir yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
BAB VI RETRIBUSI Bagian Pertama OBYEK RETRIBUSI Pasal 22 Untuk memperoleh ijin prinsip usaha angkutan, ijin usaha angkutan, ijin trayek, kartu pengawasan dan pendaftaran ulang (herregistrasi) dikenakan pungutan retribusi. 13 Bagian Kedua TARIP RETRIBUSI Pasal 23 Retribusi atas ijin prinsip pendirian usaha angkutan, ijin usaha angkutan kartu pengawasan dan pendaftaran ulang (herregistrasi) serta ijin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :
RETRIBUSI IJIN. NO
NAMA IJIN
BESARNYA RETRIBUSI
1
Ijin Prinsip Usaha Angkutan
Rp. 250.000,-
2
Ijin Usaha Angkutan
Rp. 250.000,-
3
Ijin Trayek Angkota
Rp. 90.000,- / tahun / kendaraan
RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN (ORANG). NO
JENIS KENDARAAN
1
Mobil Penumpang Umum (MPU)
2
Angkutan
Kota
(Angkota)
/
KAPASITAS
BESARNYA
TEMPAT DUDUK
RETRIBUSI
Kurang dari 8
Rp. 10.000,- / tahun
8 s/d 16
Rp. 12.000,- / tahun
Lebih dari 16
Rp. 18.000,- / tahun
Angkutan Pedesaan (Angkudes) 3
Bus
14 RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN (BARANG). NO
JENIS KENDARAAN
BESARNYA RETRIBUSI
1
Pick up
Rp. 5.000,- / tahun
2
Truk kecil engkle
Rp. 7.500,- / tahun
3
Truk sedang double
Rp.10.000,- / tahun
4
Truk besar
Rp. 15.000,-/ tahun
5
Truk gandeng/kereta tempel
Rp.15.000,-/ tahun
6
Tronton/trailler/container
Rp. 30.000/ tahun Bagian Ketiga TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 24
Tata cara penarikan dan pelaksanaan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDaerah BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 Pembinaan terhadap kegiatan usaha angkutan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 26 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 15 Pasal 27 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas penyidikannya dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) Izin Usaha Angkutan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang usahanya masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap tahun. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Trayek Angkutan Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
16 BAB XI PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di : pada tanggal : 7
Probolinggo Juli 2001
WALIKOTA PROBOLINGGO ttd, Drs. H. BANADI EKO Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 Juli 2001 Sekretaris Daerah Kota ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 3
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR
3
TAHUN 2001
TENTANG IJIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
I.
UMUM. Didalam melaksanakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang wajib dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur penyederhanaan perijinan untuk memudahkan pemberian ijin kepada masyarakat khususnya bagi pengusaha angkutan di Kota Probolinggo dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang angkutan umum yang terdiri dari angkutan manusia, barang dan hewan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum serta untuk meyederhanakan, menertibkan dan membina usaha-usaha yang bergerak di bidang angkutan umum menjadi satu bidang perijinan yaitu Ijin Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 2
: Cukup jelas. 18
Pasal 3
: Ijin Prinsip ini dikenakan pada Angkutan Kendaraan berat dengan kapasitas truck MST 8 (delapan) ton dan bus 50-55 seat dan tidak berlaku bagi Angkutan Kota.
Pasal 4 s/d Pasal 10
: Cukup jelas.
Pasal 11 huruf f dan g
: Bagi pengemudi yang bertugas untuk memakai seragam yang dilengkapi identitas perusahaan dan memakai kartu pengenal perusahaan hanya berlaku untuk pengemudi bus dan truck kecuali Angkutan Kota.
Pasal 12 s/d Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17 huruf c
: Masa berlakunya ijin trayek yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, kecuali bagi kendaraan yang mengalami kecelakaan dan mendapat surat keterangan dari Satlantas.
Pasal 18 s/d Pasal 30
: Cukup jelas.
19
