1
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR
10
TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,
Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta mengganti besarnya biaya penyediaan jasa perparkiran, perlu dipungut Retribusi Parkir bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir; b. bahwa besarnya retribusi parkir dan tempat parkir kendaraan perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih; c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
2
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden R.I Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3.
Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4.
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
3
6.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan Usaha lainnya.
7.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8.
Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
9.
Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meluputi pinggir jalan dan peletaran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya. 11. Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi. 13. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang bermotor maupun tidak bermotor baik yang tergolong kendaran umum maupun yang tidak tergolong kendaraan tidak umum. 14. Surat Pandaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka. 22. Batas Pusat Kota dalam Kota Prabumulih dimulai dari Simpang Empat Kantor Pertamina sampai ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. 23. Batas Luar Kota dalam Kota Prabumulih adalah selain Nomor 23 seperti tersebut diatas.
BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas tempat parkir. Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB III TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas tempat parkir.
5
BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF Pasal 6 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan berdasarkan jenis dan klasifikasi.
(2)
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi untuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perparkiran di tepi jalan.
BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir, adalah sebagai berikut : 1.
Parkir Umum : a.
Di Lokasi Pusat Kota : 1) Mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempel ……………
Rp.
7.000,-
Rp.
4.000,-
Rp.
3.000,-
Rp.
2.000,-
Rp.
3.500,-
Rp.
2.500,-
…………… Rp. …………… Rp.
2.500,2.500,-
……………
Rp.
1.000,-
4)
Mobil penumpang, …………… sedan, pick-up dan sejenisnya
Rp.
1.000,-
5)
Sepada motor
…………… Rp.
500,-
2)
3)
Mobil barang dengan tonase : a) Mobil barang dengan tonase diatas 10 ton …………… b) Mobil barang dengan tonase 5 ton s/d 10 ton …………… c) Mobil barang dengan tonase 2 ton s/d 4 ton …………… d) Mobil tangki atau mobil box besar …………… e) Mobil tangki atau mobil box kecil …………… Mobil bus : a) Mobil bus besar b) Mobil bus sedang c) Mobil bus kecil
6
b.
Di Lokasi Luar Pusat Kota : 1) Mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempel …………… 2)
3)
4)
5)
Rp.
5.000,-
Rp.
3.000,-
Rp.
2.000,-
Rp.
1.500,-
Rp.
3.000,-
Rp.
2.000,-
…………… Rp. …………… Rp.
2.000,1.500,-
…………… Rp. …………… Rp.
1.000,1.000,-
Mobil barang dengan tonase : a) Mobil barang dengan tonase diatas 10 ton …………… b) Mobil barang dengan tonase 5 ton s/d 10 ton …………… c) Mobil barang dengan tonase 2 ton s/d 4 ton …………… d) Mobil tangki atau mobil box besar …………… e) Mobil tangki atau mobil box kecil …………… Mobil bus : a) Mobil bus besar b) Mobil bus sedang c) Mobil bus kecil Mobil penumpang, sedan, pick-up dan sejenisnya Sepeda motor
……………
Rp.
500,-
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.
BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
7
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan dilakukan setiap kali kendaraan parkir. (2) Pemungutan/pembayaran retribusi dapat dilakukan secara langganan bulanan. (3) Syarat-syarat dan tata cara pembayaran retribusi secara berlangganan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 11 (1) (2)
(3)
Pemungutan retribusi ditepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau Dinas/Instansi lain yang ditunjuk oleh Walikota. Kepada Instansi pemungut/unit pengelola dan instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil pungutan yang disetor ke Kas Daerah. Pembagian biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) (2)
(3)
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan persetujuan DPRD Kota Prabumulih. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1000.0000,- (satu juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
8
BAB XI PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Selain pejabat PenyidikUmum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan;
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota
9
Pasal 16 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 10 September 2003 WALIKOTA PRABUMULIH
RACHMAN DJALILI
Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 25 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,
HASBULLAH KEMIS
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 22 SERI C
