Disebarluaskan oleh :
Baglan Hukum S6td~
:Kola lubukUnggau Dicetak Oleh : PERCT. MAWAR (0733-323202) ~. Desaln & Lay Out ,..' Rancang Rancak Studio Desain j (0133) 3244081081367490940
Peraturan Daerah
No. 09 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor 09 Tahun 2004
Seri C PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 09 TAHUN 2004
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Undang - undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau berwenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasHguna penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam Kota Lubuklinggau; b.
bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung j awab diperlukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah antara lain adalah Retribusi Parkir di tepi jalan umum dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
c.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum.
1.
Undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209 );
2.
Undang - undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3408 );
3.
Undang - undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048 ); 4.
Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 );
5.
Undang - undang nomor 25 tahun 1999 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, TambahanLembaran Negaranomor 3848);
6.
Undang - undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara nomor 4114 );
7.
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
Otonomi Daerah nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara nomor 3258); 8.
Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 3529 );
9.
Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139 );
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
11. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
BAB 1 KETENTUAN UMUM
12. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 4 tahun 1996 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
2.
Pemerintah Daerah Lubuklinggau.
adalah
Pemerintah
Kota
3.
Kepala Daerah adalah Walikota selanjutnya disebut Walikota.
4.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan daerah yang berlaku.
5.
Lubuklinggau
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
6.
Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pad a kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
7.
Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
8.
9.
Peraturan Perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
yang
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau bad an usaha. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
11.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDadalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
13.
Penyidik Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
(1)
Objek Retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum;
penyediaan
tempat
(2)
Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2)
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu - rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI STUKTUR DAN BESARNYATARIF Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan Retribusi Jasa Umum
sebagai
(1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan parkir di tepi jalan umum.
(2)
Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur berdasarkan jumlah rata - rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
(3)
Struktur dan berikut :
BAB IV
tingkat kepadatan
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Tingkat penggunaan jasa dihitung penggunaan tempat parkir.
berdasarkan
frekuensi
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF
(1)
Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk
besarnya
tarif
ditetapkan
sebagai
... •.. ...
~... ~... ~... rll Cl..
rll Cl..
rll Cl..
"'iil "'iil "'iil ..::t:. ..::t:. ..::t:. (1) (1) VI
...•...
(1) VI
VI
...•...
...•...
0 0
Ln N
, , o~ o~ o~ ,
.•..
'C ~
0 Ln
.•...
11l
~ III
'c
.., 11l
...•...
"'iil "'iil "'iil ..::t:. ..::t:. ..::t:. (1) VI
...•...
(1) VI
...•...
(1) VI
...•...
, , , o~ o~ o~
, , , o~ o~ o~
0
0 0
0
U;
00
.•...
0 M
.•...
~
..::t:.
·C .~
·C .~
C rll -0 Cl..
>-
C rll -0 Cl..
C
..::t:.
(1)
0 0 N
0 Ln
cci c
>-
(1) VI
~
C
..::t:.
0::: ~•..
u
U
VI~
:J
CO
--, C~ rll -0 (])
VI
,
0:::
rll
VI~
VI (1)
:J
CO
CO
~ ~ (1) (1)
Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan .
(1)
(1) VI
e:.
r::
...•...
(1) VI
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
•... lG "C
...•...
(1) VI
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
rll Cl..
ci. ci. ci.
r:: lG lG
(1) VI
rll Cl..
0:: 0:: 0::
0:: 0::
·C .•... rll
CO
"'iil "'iil "'iil ..::t:. ..::t:. ..::t:.
rll Cl..
0:: 0:: 0::
Cl..
0
rll Cl..
.~
0::
C rll -0
E •...
rll Cl..
ci. ci. ci.
(1) VI
•...
rll Cl..
... •.. •..
~•.. ~•.. ~•..
ci. ci. ci.
.~ Q; .~
0 .•...
... ... •..
~... ~... ~•..
c
rll -0
..::t:. :J
F VI
:J
CO
,
cci c
~
~
u
•..
0:::
rll
VI~
VI (1)
:J
CO
CO
0 .•... 0 :E rll -0
~ ~
e:. (1) (1)
..::t:. :J c~ F
--,
(1)
rll "0
(1)
(1)
\I)
\I)
Cl..
,
C rll -0
,
•... ~•...
VI~
:J CO ,
...:
:§•.. rll
VI (1)
CO
0 .•... ~ rll -0
~ ~
e:. (1) (1)
..::t:. :J c~ F
(1)
rll "0
(1)
(1)
\I)
\I)
Cl..
,
c
rll -0
--,
,
-
lG 0-
C C
·C .•... rll
·C .•...rll
...:
cci
>-
VI~
:J CO ,
...:
Saat Retribusi terhutang adalah pad a saat ditetapkannya atau dokumen lain yang dipersamakan .
SKRD
0 .•...
~ rll -0
BABIX TATA CARA PEMUNGUTAN
(1)
Cl..
.
(1)
\I)
(1)
Pemungutan
(2)
Retribusi dokumen
retribusi
tidak dapat diborongkan.
c
lG .•... lG "C lG
a. 11l
~
.•...
..c
~
rll -0 C
on C rll -0
i=
&
\I)
OIl C
(1)
'on on c
i=
dipungut dengan menggunakan lain yang dipersamakan.
SKRD atau
BAB X SANKSI ADMINISTRASI
teguran I peringatan I surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. (3)
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN
(1)
Pembayaran retribusi sekaligus dimuka.
yang terhutang
(2)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1)
Walikota dapat memberikan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
harus dilunasi
Pengeluaran surat teguran I peringatan I surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
pengurangan,
keringanan
dan pembebasan
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN
(1 )
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan atau denda paling banyak4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
(2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran .
..
..
(2) 12
BAB XV PENYIDIKAN h. (1)
(2)
1.
Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
j. k.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : (3) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen . dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; Menyuruh berhenti dan I atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pad a huruf e; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menu rut hukum yang dapat dipertanggungj awabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasH penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai dasar pemungutan retribusi dan pangkalan parkir kendaraan bermotor dalam Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan di Lubuklinggau. pada tanggal 17 Juni 2004
Diundangkan di Lubuklinggau Pada tanggal 19 Juni 2004
H. UBAIDILLAH IDRUS, SH PEMBINA TK. I NIP. 440012311
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2004 NOMOR 09 SERI C
