IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN TEMBALANG Oleh: Alvera Hazmi Wikaningtyas, DR. Kismartini, M.Si., DR. Hartuti Purnaweni, MPA. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://fisip.undip.ac.id email:
[email protected]
Abstrak Kawasan Tembalang, yang sekarang kini menjadi sangat ramai karena kebaradaan kampus UNDIP, memberikan dampak negatif pada kelancaran arus lalu lintas, khususnya parkir di tepi jalan umum yang memakan sebagian luas jalan raya. Namun sayangnya, kondisi ini tidak diimbangi dengan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode peneitian kualitatif. Permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum ini juga dijabarkan secara deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Target retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang untuk kawasan Tembalang tidak pernah terpenuhi. Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kebocoran pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut. Banyaknya titik parkir liar turut mempengaruhi pencapaian target pendapatan. Melalui Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pemerintah kota Semarang menerapkan tarif retribusi parkir yang baru untuk memenuhi target pendapatan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Bidang Perparkiran telah melakukan patroli rutin untuk mengawasi implementasi penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Walau demikian, kasus parkir liar ini masih sering ditemui di lapangan. Dalam hal kelengkapan fasilitas, di kawasan Tembalang ini masih belum dijumpai adanya rambu-rambu parkir, papan tarif retribusi maupun fasilitas bagi petugas parkir.. Untuk itu, disarankan agar tercipta keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Retribusi Parkir, PAD, Faktor pendorong dan penghambat
Abstract Nowadays, Tembalang Region that have many universities there become very crowded, gives impact to the flow of traffic fluency, especially for public roadside parking that dispatch some of highroad area. Unfortunately, this condition isn’t complemeted with the revenue from public roadside levy. This reasearch is used qualitative methode and the problems on public roadside parking levy are explained descriptively with phenomenology approach. The target from Local Own Revenue (PAD) that is appointed by Semarang government never fulfilled. Parking Division of Dishubkominfo Semarang had did some efforts to decrease the revenue leakage of roadside parking levy. The large number of illegal parking spot gives much effects for the revenue target achievement. Through this Local Regulation No.2/2012 about Public Service Levies, Semarang government applies the new tariff of parking levy to fulfilled this revenue target. In this research, it can be known that Parking Division had made routine patrol to control the implementation of public roadside parking levy withdrawal. This control is conducted to againts either the illegal parking spot or illegal parking attendants. However, this illegal parking still found. In terms of completeness facilities cannot found in Tembalang Region. Meanwhile, the implementation of public roadside levy policy should be complement with equal facilities either for implementor, such parking sign facilities. Key Words: Policy Implementation, Parking Levy at Tembalang Region, PAD, Push and Pull Factors Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
PENDAHULUAN Berlakunya Undang-Undang Nomor
Retribusi Jasa Umum. Dalam retribusi jasa
32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
umum di dalamnya terdapat retribusi parkir
menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota
di tepi jalan umum. Potensi pendapatan pada
yang memberikan kewenangan luas, nyata
retribusi parkir di tepi jalan umum yang
dan bertanggung jawab kepada daerah.
dimiliki Kota Semarang cukup besar. Tujuan
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah
diberlakukannya Perda No.2 Tahun 2012 ini
memiliki salah satu hak yaitu memungut
adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli
pajak dan retribusi daerah sebagai sumber
Daerah melalui optimalisasi pemungutan
pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.
retribusi parkir di tepi jalan umum. Perda ini
Upaya pemerintah meningkatkan
yang Kota
dilakukan Semarang
kesejahteraan
oleh untuk
masyarakat
salah satunya dengan menetapkan Peraturan
mengatur perubahan tarif parkir kendaraan bermotor
sehingga
diharapkan
retribusi dapat terpenuhi.
target
Penelitian ini mengambil fokus lokasi
parkir di Kawasan Tembalang. Pelanggaran
di kawasan Tembalang yang beberapa tahun
lain yang sering ditemui yaitu pelanggaran
terkahir ini memiliki perkembangan yang
yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak
cukup pesat. Melalui keberadaan beberapa
memberikan karcis parkir kepada pelanggan
universitas besar ternama seperti Undip,
di Kawasan Tembalang sehingga target
Polines, Poltekkes, serta Unpand kawasan
pendapatan parkir tidak tercapai.
Tembalang pendatang
menjadi dari
tempat
berbagai
sekitarnya.
Keberadaan
menyebabkan
kepadatan
tujuan
daerah
Target retribusi parkir di tepi jalan
di
umum Kota Semarang tahun 2014 yaitu 3,6
pendatang
M dengan total jumlah titik parkir 1.128
di
buah. Data yang diperoleh dari Bidang
Kawasan Tembalang bertambah sehingga
Perparkiran Dishubkominfo menyebutkan
memicu pertumbuhan ekonomi yang cukup
bahwa Kawasan Tembalang memiliki 39
pesat. Seiring dengan perkembangan yang
titik parkir resmi dengan rata-rata setoran
terjadi di Kawasan Tembalang, dimana
per harinya yaitu Rp10.000,00. Berdasarkan
terdapat pertumbuhan berbagai tempat usaha
jumlah setoran tersebut, dapat diketahui
seperti pertokoan, rumah makan maupun
pendapatan retribusi parkir di tepi jalan
kios photo copy, menimbulkan dampak
umum di Kawasan Tembalang mencapai
seperti kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini
Rp117.000.000,00 per tahun. Berdasarkan
terjadi karena tempat usaha ini tidak
target retribusi Kota Semarang, Kawasan
memiliki
Tembalang seharusnya pendapatan retribusi
areal
yang
penduduk
cukup
untuk
menampung parkir. Selain
itu
yang disetor sebesar Rp127.925.500,00. dalam
implementasi
Jadi,
ketercapaian
target
retribusi
di
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan
Kawasan Tembalang masih sebesar 91,45%.
umum
Berikut gambaran capaian target retribusi
di
Kawasan
Tembalang
masih
ditemukan praktik pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur baik yang terdapat di dalam perda maupun petunjuk pelaksanaan. Pelanggaran yang ditemukan seperti tidak tersedianya rambu-rambu parkir, papan tarif parkir, maupun satuan ruang parkir di setiap titik
parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.
Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Rp6.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp3.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000 Rp-
TARGET 26,88 24,57 44,45
27,62
78,85
REALISASI %
2010
2011
2012
2013
2014 (24 des)
1
2
3
4
4
Sumber: Laporan Triwulan IV Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang, 2014
Implementasi kebijakan tidak dapat
KERANGKA TEORI J. Anderson memberikan definisi kebijakan
terlepas dari prinsip dasar bagi implementasi
publik
kebijakan
sebagai
arah
tindakan
yang
yang
Prinsip-prinsip
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh
tersebut
seorang aktor atau sejumlah aktor untuk
ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan
mengatasi
suatu
ketepatan lingkungan.3 Implementasi perda
persoalan.1 Kebijakan yang telah dibuat
tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
pemerintah
ini
suatu
masalah
atau
bagaimanapun
harus
dilaksanakan untuk mencapai target yang telah
direncanakan.
Untuk
itu,
meliputi
efektif.
juga
ketepatan
dipengaruhi
kebijakan,
oleh
prinsip
implementasi tersebut.
suatu
Disamping itu, efektivitas
sebuah
kebijakan harus melewati suatu tahapan
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor
implementasi
yang
kebijakan
publik
setelah
mendorong
maupun
menghambat
diformulasikan oleh pemerintah. Van Meter
implementasi kebijakan tersebut. Menurut
dan Van Horn mengatakan implementasi
George C. Edwards III terdapat empat
sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah
prakondisi yang mempengaruhi keberhasilan
maupun swasta secara individu maupun
implementasi kebijakan.4 Faktor pertama
kelompok
adalah komunikasi yang ditentukan oleh
untuk
mencapai
tujuan,
sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.2
proses transmisi, kejelasan, dan konsistensi implementor.
1
Budi Winarno, 2012:21 dalam Budi Winarno, 2012:149 3 Riant Nugroho, 2012:650 4 dalam Budi Winarno, 2012: 178-206 2
Kedua, sumberdaya yang mendukung
Key person dalam penelitian ini adalah
proses implementasi seperti staff, anggaran,
Kepala Bidang Perparkiran Dishubkominfo
fasilitas, dan sitem informasi. Namun, ada
Kota Semarang. setelah itu, beliau akan
kalanya ketersediaan sumberdaya yang tidak
mengarahkan untuk melakukan wawancara
memadai menjadi faktor penghambat dalam
kepada Kepala Seksi Parkir Umum dan
implementasi kebijakan tersebut.
Khusus serta Kepala Seksi Pengawasan dan
Ketiga, disposisi yang dimiliki oleh implementor
juga
mempengaruhi
keberhasilan kebijakan. Wewenang yang
Pengendalian.
Selain
itu
peneliti
juga
melakukan wawancara kepada juru parkir dan masyarakat di kawasan Tembalang.
cukup dan tanggung jawab implementor
Pengumpulan data dalam penelitian ini
dapat menjadi faktor yang mendorong
juga
implementasi kebijakan. Keempat, adanya
lapangan dan studi pustaka. Observasi atau
struktur
memperjelas
pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk
prosedur pelaksanaan sebuah kebijakan dan
memperoleh gambaran yang lebih jelas
pembagian
bagaimana
birokrasi
kerja
dapat
dalam
melaksanakan
dilakukan
melalui
kondisi
observasi
di
sesungguhnya.
kebijakan tersebut.
Sedangkan kajian studi pustaka dilakukan
METODE PENELITIAN
dengan tujuan untuk menunjang data hasil
Penelitian
ini
menggunakan
metode
penelitian.
Analisis
dilakukan
setelah
penelitian deskriptif kualitatif. Fenomena-
diperoleh data dari hasil wawancara dan
fenomena yang ditemui di lapangan akan
observasi secara induktif, yaitu membuat
dijelaskan lebih mendalam untuk memahami
kesimpulan
implementasi kebijakan retribusi parkir di
narasumber.
tepi jalan umum berdasarkan Perda No.12
PEMBAHASAN
Tahun 2012. Dalam penelitian ini informan
Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan
dipilih
umum
dengan
menggunakan
teknik
berdasarkan
ini
informasi
diimplementasikan
dari
melalui
purpossive dimana informan diambil dari
Peraturan Walikota Semarang No.20 Tahun
sejumlah kecil orang dengan karakteristik
2013.
khusus, yang disebut dengan key person.
beberapa fakta yang ditemukan.
Teknik
1. Implementasi Retribusi
penelitian sampling.
lain ini
yang yaitu
digunakan teknik
dalam snowball
Dalam
implementasinya
terdapat
a. Ketepatan Kebijakan
mengimplementasikan kebijakan tidak
Tujuan yang hendak dicapai melalui
hanya harus selaras dengan tujuan
regulasi ini yaitu untuk mengatasi
awal namun juga harus disesuaikan
permasalahan parkir di tepi jalan
dengan kondisi di lapangan. Agen
umum yang ada di Kota Semarang,
pelaksana
khususnya di kawasan Tembalang.
retribusi parkir di tepi jalan umum
Pemanfaatan bahu jalan ini berimbas
meliputi pegawai Dishub dan juru
pada kelancaran lalu lintas karena luas
parkir. Agen pelaksana dari Dishub
jalan yang dilalui oleh kendaraan
terdiri dari bendahara dan petugas
menjadi berkurang, akibatnya timbul
patroli.
dalam
implementasi
kemacetan lalu lintas. Permasalahan
Implementasi retribusi parkir di
selanjutnya yaitu tidak semua titik
tepi jalan umum ini dikelola dan
parkir
Dishub
dilaksanakan sendiri oleh Dishub Kota
kebocoran
Semarang. Juru parkir tepi jalan umum
teridentifikasi
sehingga
oleh
menim-bulkan
penerimaan pendapatan. Dari
sisi
menunjukkan Perparkiran
ini harus mendaftarkan dirinya ke
kejelasan bahwa
Dishubkominfo
isi,
Dishub sebagai anggota juru parkir
Bidang
yang sah. Namun, pada kenyataannya
Kota
Semarang dalam mengimplementasi-
ketika
patroli
juga
tidak
jarang
mditemukan juru-juru parkir liar.
kan kebijakan ini sudah tepat. Hal
Terkait pemahaman implementor
tersebut dapat dilihat dari upaya yang
terhadap isi kebijakan, pemahaman
dilakukan
dari
oleh
petugas
dalam
pihak
Dishubkominfo
Kota
menciptakan ketertiban parkir di tepi
Semarang dapat dikatakan sudah baik.
jalan umum sehingga pendapatan dari
Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian
retribusi parkir mengalami kenaikan
tugas yang dilakukan dengan tupoksi.
dari 1,3 juta menjadi 2,6 juta per
Tapi, untuk pelaksanaan di lapangan
bulannya.
masih
b. Ketepatan Pelaksana
kompetensi
implementor
beberapa
pelanggaran yang dilakukan oleh juru
Ketepatan implementor ini ditentukan oleh
ditemukan
dan
kapabiltas dalam
parkir.
c. Ketepatan Target
karena mereka tidak mau berdebat
Ketepatan target dilihat apakah target yang
diintervensi
dengan juru parkir.
sesuai,
apakah
tindih
dengan
Ketepatan lingkungan dinilai dari
kebijakan lain, atau apakah kebijakan
interaksi diantara lembaga perumus
tersebut
dengan
kebijakan dan pelaksana kebijakan
intervensi kebijakan lain atau tidak.5
dengan lembaga lain yang terkait.
Dalam
Berdasarkan
terjadi
tumpang
ber-tentangan
implementasi
kebijakan
d. Ketepatan Lingkungan
penelitian,
retribusi parkir di tepi jalan umum
implementasi
yang mejadi target adalah peningkatan
parkir
penerimaan pendapatan daerah.
dilakukan sendiri oleh Dishubkominfo
Dari
data
yang
diperoleh,
Kota
di
kebijakan
tepi
jalan
Semarang.
retribusi umum
Secara
umum,
lingkungan
parkir di tepi jalan umum ini tidak
implementasi retribusi parkir di tepi
pernah
jalan umum saling mendukung satu
mencapai
target.
Hal
ini
kebocoran dalam implementasinya.
internal
ini
diketahui bahwa pendapatan retribusi
disebabkan karena ditemukan banyak
dalam
sama lain. Selain interaksi antarseksi dalam
Namun, semenjak kebijakan tarif baru
implementasi
ini diterapkan pendapatan retribusi
parkir
parkir di tepi jalan umum mengalami
Dishubkominfo juga bekerja sama
peningkatan dari tahun ke tahun.
dengan instansi terkait lainnya seperti
Dilihat dari respons masyarakat dalam
pihak Kepolisian, Satpol PP dan Polisi
menanggapi
dapat
Militer Angkatan Darat. Kerjasama ini
ada
dilakukan saat melakukan operasi
dalam kondisi siap untuk diintervensi.
gabungan dalam rangka menertibkan
Berkaitan dengan hal pemberian karcis
parkir-parkir liar yang marak terjadi di
parkir masyarakat mengaku bahwa
lapangan. Selain itu juga dilakukan
tidak pernah mendapatkan karcis.
penertiban kepada kendaraan yang
Dilain pihak, masyarakat juga tidak
parkir sembarangan dengan tujuan
pernah
untuk memberi efek jera kepada
diketahui
kebijakan
bahwa
ini,
masyarakat
memperpanjang
masalah
di
masyarakat. 5
hasil
Riant Nugroho, 2012:651
kebijakan tepi
jalan
retribusi umum,
2. Faktor
yang
mendukung
dan
di Tepi Jalan Umum di Kawasan
menghambat implementasi
Tembalang,
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat
pemungutan retribusi berdasarkan
beberapa faktor yang mendorong dan
Peraturan Walikota Kota Semarang
faktor yang menghambat implementasi
No. 20 Tahun 2013. Perwal ini
Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi
berupa
Parkir di Tepi Jalan Umum di Kawasan
pemungutan retribusi parkir di tepi
Tembalang.
jalan umum. Kejelasan prosedur
a. Faktor yang mendukung
pemungutan
- Disposisi Disposisi sebagai
petugas
melakukan
petunjuk
pelaksanaan
retribusi
pelayanan
parkir di tepi jalan umum dijelaskan dapat sikap
dalam
juga dari
diartikan
implementor
kembali melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan.
mengimplementasikan
kebijakan
tersebut.
Dalam
Struktur birokrasi yang dimiliki oleh
Bidang
Perparkiran
pelaksanaannya menunjukkan bahwa
Dishubkominfo
kewenangan dari Bidang Perparkiran
bersifat hirarki, dimana perintah
Dishubkominfo
berasal dari Kepala Bidang dan
Kota
Semarang
Kota
Semarang
sudah sesuai dengan tugas pokok dan
didesentralisasikan
fungsi sebagai lembaga birokrasi
seksi sesuai dengan tanggung jawab
yang bertugas menjalankan retribusi
masing-masing.
parkir
ini.
permasalahan
Dalam
mengatasi
tidak
tercapainya
kepada
setiap
b. Faktor yang menghambat - Komunikasi
target pendapatan retribusi parkir,
Komponen dalam faktor komunikasi
diperlukan komitmen tidak hanya
terdiri
dari petugas Dishub namun juga dari
transmisi, kejelasan, dan konsistensi
juru parkir di lapangan. Petugas
penyampaian isi kebijakan. Pertama,
harus berkomitmen untuk menindak
transmisi dalam faktor komunikasi
segala pelanggaran yang ditemui.
ini merupakan proses penyampaian
- Struktur Birokrasi
dari
informasi.
tiga
aspek,
Informasi
yaitu
yang
Dalam implementasi Perda No.2
disampaikan dalam hal ini adalah isi
Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir
dari kebijakan retribusi parkir di tepi
jalan
yang
meliputi
mekanisme
Ketiga,
konsistensi
petugas
penyetoran retribusi dan perubahan
dalam mengimplementasi kebijakan
tarif retribusi parkir. Penyampaian
ini,
informasi
dengan
Dishubkominfo melakukan sosialisai
secara
dengan baik kepada juru parkir.
langsung kepada juru parkir sehingga
Penyampaian ini dilakukan melalui
mereka mengetahui perubahan tarif
media
parkir serta prosedur pemungutan
langsung. Sosialisasi yang dilakukan
retribusi dan prosedur penyetoran
juga mencakup sosialisasi tentang
retribusi.
di
sanksi yang akan diberikan apabila
lapangan menunjukkan bahwa juru
terjadi pelanggaran. Sanksi yang
parkir terlihat memungut retribusi
diberikan kepada juru parkir yang
melebihi ketentuan tarif.
melanggar
dilakukan
melakukan
sosialisasi
Namun,
temuan
Bidang
massa
Perparkiran
maupun
aturan
berupa
secara
denda
Kedua, kejelasan informasi yang
Tipiring sebesar Rp50.000,00. Selain
diterima oleh juru parkir menjadi
diberi sanksi, apabila ditemukan juru
faktor
parkir liar mereka akan diarahkan
penentu
implementasi
keberhasilan
kebijakan
tersebut.
Juru parkir telah memahami dengan
untuk mendaftarkan diri ke Dishub. - Sumber Daya
jelas isi dari kebijakan tersebut.
Sumber daya merupakan faktor yang
Namun, pada kenyataannya masih
mempengaruhi keberhasilan suatu
sering
pelanggaran-
kebijakan.
pelanggaran yang kerap dilakukan.
anggaran,
Masyarakat telah mengetahui bahwa
informasi yang kurang memadai
telah terjadi kenaikan tarif parkir.
dapat
Sebagai
kebijakan sehingga tujuan kebijakan
ditemui
pengguna
masyarakat
pun
jasa
parkir,
mendukung
kebijakan ini. Namun, hal yang disayangkan
dari
Ketersediaan fasilitas,
menghambat
dan
staff, sistem
implementasi
tidak dapat tercapai optimal. Pertama,
kemampuan
staff
keterlibatan
Dishubkominfo dalam impelentasi
masyarakat ini adalah kurangnya
kebijakan ini sudah memadai. Tetapi
kesadaran masyarakat dalam masalah
disisi lain jumlah petugas masih
ketertiban karcis.
kurang. Keterbatasan personil dalam
melakukan patroli mengakibatkan
dalam mengatasi masalah retribusi
pengawasan
parkir di tepi jalan umum, diketahui
dan
pengendalian
kurang optimal. Kedua, ketersediaan
bahwa
anggaran dalam implementasi parkir
informasi terpadu yang memadai.
di
tepi
jalan
mempengaruhi Dengan
umum
kinerja
setumpuk
juga
pegawai.
program
dan
belum
tersedia
sistem
PENUTUP 1. Kesimpulan a. Implementasi Kebijakan
kegiatan yang harus dilakukan untuk
Hasil
mengatasi
parkir,
dilakukan
Bidang Perparkiran Dishub dituntut
intensitas
untuk
melaksanakan
retribusi parkir di tepi jalan umum ini
tersebut
berdasarkan
permasalahan
kegiatan pada
skala
prioritas.
dari
penelitian
yang
menunjukkan tujuan
dari
telah bahwa
kebijakan
belum mencapai hasil yang optimal. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk
Ketiga,
ketersediaan
fasilitas
mengatasi permasalahan parkir yang
dalam impelentasi parkir di tepi jalan
ada di Kawasan Tembalang seperti
umum
penataan parkir dan parkir liar yang
ini
prasarana.
mencakup
sarana-
Berdasarkan
mempengaruhi
pencapaian
target
pengamatan, ditemukan fakta bahwa
retribusi
Semarang.
Dalam
tidak semua titik parkir yang ada di
kaitannya dengan pencapaian retribusi
Kawasan
dilengkapi
parkir retribusi tepi jalan umum
dengan rambu-rambu parkir. Dari
menunjukkan bahwa petugas sudah
segi
yang
memahami isi kebijakan dengan baik
disediakan oleh Dishub juga belum
sehingga terjadi kenaikan pendapatan
memadai. Hal ini ditunjukkan dari
setiap tahunnya. Namun sayangnya,
keterangan juru parkir resmi yang
kenaikan tren pendapatan ini tidak
menyatakan
berbanding lurus dengan kenaikan
Tembalang
juru
fasilitas
parkir,
bahwa
untuk
fasilitas
hasil
kelengkapan
menyelenggarakan
parkir ini tidak diakomodasi oleh
Kota
target pendapatan. Koordinasi
dan
komunikasi
Dishub. Keempat, terkait dengan
antarseksi berjalan dengan baik, begitu
sistem informasi yang dimiliki oleh
juga interaksi dari petugas dishub
Bidang Perparkiran Dishubkominfo
dengan juru parkir maupun petugas
pemungut.
eksternal
memberikan karcis dan memungut
melibatkan adanya partisipasi dan
retribusi diatas ketentuan tarif yang
kerjasama antara Bidang Perparkiran
ada. Ketersediaan sumber daya staff,
Dishubkominfo dengan instansi terkait
anggaran,
fasilitas
lainnya serta masyarakat. Instansi lain
informasi
yang
yang terlibat yaitu Kepolisian, Satpol
Dishubkominfo
PP dan PM AD. Koordinasi ini
Rambu-rambu parkir yang minim
berjalan dengan baik dan tidak ada
menyebabkan
kendala yang dihadapi.
mengetahui bahwa parkir tersebut
b. Faktor
Lingkungan
yang
mendorong
dan
menghambat
dan
sistem
dimiliki belum
oleh
memadai.
masyarakat
tidak
mengganggu kelancaran lalu lintas di Kawasan Tembalang.
Secara umum faktor yang mendorong
2. Saran
implementasi retribusi ini antara lain
Untuk mengatasi permasalah parkir di
disposisi dan struktur birokrasi. Porsi
tepi jalan umum ini, ada beberapa hal
kewenangan dan tanggung jawab yang
yang dapat dilakukan oleh pemerintah
dimiliki oleh Dishubkominfo selaku
sebagai penyelenggara retribusi parkir di
implementor sudah sesuai dengan
tepi jalan umum. Beberapa hal yang perlu
tupoksi.
dilakukan antara lain:
Disamping
itu,
struktur
birokrasi yang jelas sudah dimiliki oleh
Bidang
a. Intensifikasi
pendapatan
retribusi
Perparkiran
dengan melakukan pengawasan ketat
Dishubkominfo Kota Semarang setiap
terhadap penyetoran hasil pemungutan
seksi
retribusi derta ekstensifikasi melalui
meng-implementasikan
kebijakan
ini
sesuai
dengan
job
description masing-masing.
parkir sehingga target pendapatan
Namun, terdapat beberapa faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan.
Faktor
tersebut
adalah
komunikasi dan ketersediaan sumber daya.
Komunikasi
yang
pendataan ulang titik parkir dan juru
tidak
retribusi tercapai. b. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran di lapangan. c. Penyediaan kelengkapan fasilitas bagi keperluan
pengawasan
maupun
sempurna menyebabkan juru parkir
fasilitas rambu parkir di Kawasan
tidak
Tembalang.
memiliki
kesadaran
untuk
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik:
DAFTAR PUSTAKA Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002. Kebijakan Publik Konsep dan
Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru.
Strategi. Semarang: Jurusan Ilmu
Peraturan Perundang-undangan:
Pemerintahan FIFIP UNDIP
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis
Administrasi
Publik:
Konsep, Teori,dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.
Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Semarang No.20 Tahun
Moleong, L.J. 2004. Metodologi Penelitian
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Sumber internet:
Rosdakarya.
Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Peran
Nasir, Moh. 2009. Metode Penelitian,
Pemangku
Kepentingan
Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia
Implementasinya
Indonesia.
Pembangunan
Nugroho,
Riant.
2012.
Dinamika
Public
Policy:
Kebijakan,
Analisis
Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia.
Implementasi
Retribusi
Tepi
Kebijakatan
Jalan.
Jurnal
Kebijakan Publik Vol. 3: 131-135. Sugiyono.
2008.
Kuantitatif
Metode Kualitatif
Penelitian dan
R&D.
Bandung: Alfabeta.
Teori
Pertanian.
Dalam
http://www.google.co.id/analisis+sta keholder.
Diunduh
pada
25
November 2014 pukul 21.37 WIB.
Publik.
Dalam
http://bppt.sumutprov.go.id/mediabpptprovsu/news.html.
Diunduh
pada 29 Mei 2014 pukul 21.00 WIB. Profil Kota Semarang Tahun 2012 dalam http://www.bappedasemarangkota.go.id. Diunduh pada
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep,
dalam
Kariono. 2013. Paradigma Baru Pelayanan
Safawi, Indra, Sujianto dan Zaili Rusli. 2012.
dan
dan
Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
tanggal 25 Januari 2015 pukul 10.00 WIB. Lainnnya: Laporan Triwulan IV Tahun 2014 Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang
