PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH, Menimbang :

a. bahwa dengan terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Prabumulih perlu meningkatkan

Penerimaan Daerah Khusus di bidang Retribusi Jasa Umum ; b. bahwa dalam

rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Penyesuaian Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

123

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH Dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kota Prabumulih.

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.

3.

Walikota adalah Walikota Prabumulih.

4.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih. 8. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang , fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 14.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

124

15.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

16.

Surat Ketetapan Reribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

17.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingakat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

18.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

19.

Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tinakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Pertama Jenis Retribusi Jasa Umum Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil; 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 6. Retribusi Pelayanan Pasar; 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus; 11. Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;

Bagian Kedua Nama Retribusi Jasa Umum Pasal 3 Dengan Nama Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati olh orang pribadi atau badan.

Bagian Ketiga Objek Retribusi Jasa Umum Pasal 4

125

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN,BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan

sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuanagn akhir sampah;dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 6 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f . kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Pasal 7 Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi; a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 8 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

126

Pasal 10 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 12 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13 (1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 14 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 adalah : a. pelayanan pengujian alat-alat ukur takar, tambang dan perlengkapannya ; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Subjek Retribusi Jasa Umum Pasal 15 (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 16 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa denga tarif Retribusi.

127

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

penggunaan jasa

yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 17 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 18 Tarif jasa alat/ kamar dan jasa pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes sebagai berikut :

No 1.

JENIS PELAYANAN

Jasa Alat/ Kamar

Jasa

Jumlah

Pelayanan

JASA PELAYANAN RAWAT JALAN

2.

a. Poliklinik Umum Pagi

Rp. 4.000

Rp. 6.000

Rp.10.000

b. Poliklinik Umum Sore

Rp. 4.000

Rp. 6.000

Rp.10.000

c. Poliklinik Gigi Pagi

Rp. 4.000

Rp. 6.000

Rp.10.000

c. Poliklinik Gigi Sore

Rp. 4.000

Rp. 6.000

Rp.10.000

d. Poliklinik KIA/KB/Gizi

Rp. 4.000

Rp. 6.000

Rp.10.000

e. Jasa Dokter Spesialis

Rp.

Rp.

Rp. 20.000

-

-

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

128

3.

a. Tindakan Ringan

Rp. 2.000

Rp. 3.000

Rp.

5.000

b. Tindakan Sedang

Rp. 4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

c. Tindakan Berat

Rp.10.000

Rp.15.000

Rp. 25.000

a. Di Puskesmas

Rp.150.000

Rp.350.000

Rp.500.000

b. Di Pustu/ Poskesdes

Rp.150.000

Rp.250.000

Rp.400.000

Rp. 2.000

Rp. 3.000

Rp.

5.000

Rp.

2.000

Rp.

Rp.

5.000

3. Insisi Abses

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

4. Sirkumsisi atau sunatan

Rp. 20.000

Rp.100.000

Rp.120.000

5. Tindikan telinga

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

6. Insisi hordeolum luar

Rp. 5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

7. Insisi hordeolum dalam

Rp. 10.000

Rp .15.000

Rp. 25.000

8. Penyuntikan ATS

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

9. Explorasi luka

Rp.

5.000

Rp .15.000

Rp. 20.000

10. Ateroma/lipoma

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

11. Extraksi benda asing

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

Rp. 10.000

Rp. 40.000

Rp. 50.000

a. Pakai gambar

Rp. 10.000

Rp. 50.000

Rp.60.000

b. Tanpa gambar

Rp. 10.000

Rp. 30.000

Rp.40.000

Rp. 50.000

Rp.100.000

Rp.150.000

a. Ringan

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

b. Sedang

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

c. Berat

Rp. 40.000

Rp. 60.000

Rp.100.000

1) Tumpatan gigi sementara

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

2) Tumpatan gigi tetap

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

a. Sinar besar per gigi

Rp. 40.000

Rp. 60.000

Rp.100.000

b. Sinar kecil per gigi

Rp. 30.000

Rp. 45.000

Rp. 75.000

Rontgen gigi

Rp. 10.000

Rp. 30.000

Rp. 40.000

JASA PERTOLONGAN PERSALINAN

a. Ringan 1. Jahitan luka luar perjahitan/ 1 ( satu) jahitan 2. Jahitan luka dalam

3.000

perjahitan

pada THT 12. Elektro kardiagram 13. Ultra sonografi

b. Tindakan Medik Sedang Kuretase 5.

6.

TINDAKAN MEDIS KHUSUS

TINDAKAN GIGI a. Tumpatan Gigi

amalgam 3) Tumpatan gigi dengan glasyonomer (Art) 4) Tumpatan sinar

5)

d. Tindakan medik gigi a. Pembersihan karang gigi per rahang:

129

(1). Ultrasonik

Rp. 30.000

Rp. 45.000

Rp. 75.000

(2). Manual

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

(1). Gigi sulung (anak)

Rp. 25.000

Rp. 35.000

Rp. 60.000

(2). Satu gigi pertmanen depan

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

(3). Satu gigi geraham kesatu

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

(4). Satu gigi geraham kedua

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

(5). Satu gigi

Rp. 10.000

Rp. 60.000

Rp.70.000

(6). Odontektomi (tertanam)

Rp. 10.000

Rp. 60.000

Rp.70.000

Insisi abses gigi

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp.25.000

a. Hb

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

b. Leukosit

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

c. Erytrocyt

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

d. Hitung Jenis

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

e. Hematokrit

Rp.

2.500

Rp.

5.000

Rp.

7.500

f. Trombosit

Rp.

2.500

Rp.

5.000

Rp.

7.500

2. Rhesus

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

3. Malaria

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

4. Golongan Darah

Rp.

2.000

Rp.

6.000

Rp.

8.000

1. Berat Jenis

Rp.

2.000

Rp.

1.000

Rp.

3.000

2. Reduksi

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp. 5.000

3. Protein

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp. 5.000

4. Bilirubin

Rp.

2.000

Rp.

1.500

Rp. 3.500

5. Urine Rutin

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp. 5.000

6. Sedimen

Rp.

2.000

Rp.

2.000

Rp. 4.000

7. pH Urine

Rp.

2.000

Rp.

4.500

Rp. 6.500

8. Tes Kehamilan

Rp.

2.000

Rp. 10.000

Rp. 12.000

1. Bilirubin

Rp.

2.000

Rp.

1.000

Rp.

2. Bilirubin Direct/indirect

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

3. Bilirubin Total

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

4. Cholesterol

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

5. SGOT

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

6. SGPT

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

7. Urium

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

8. Albumin

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

9. Globulin

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

10. Protein Total

Rp.

2.000

Rp.

6.500

Rp. 8.500

11. Asam Urat

Rp.

2.000

Rp.

6.000

Rp. 8.000

12. BSN/BSPP

Rp.

2.000

Rp. 10.000

Rp. 12.000

13. Creatinin

Rp.

2.000

Rp.

Rp. 8.500

b. Pencabutan gigi

kedelapan/geraham ketiga

7.

LABORATORIUM a. Pemeriksaan darah 1. Darah Rutin

b. Pemeriksaan Urine

c. Pemeriksaan Kimia Darah

6.500

3.000

130

8.

e. Pemeriksaan Sekret

Rp.

2.000

Rp.

6.500

f. Pemeriksaan Jamur

Rp.

2.000

Rp. 20.000

Rp. 22.000

g. Pemeriksaan Feses

Rp.

2.000

Rp.

Rp.

h. Widal tes

Rp.

2.000

Rp. 15.000

Rp. 17.000

i. Tes Buta warna

Rp.

5.000

Rp.

6.000

Rp. 11.000

j. Tes narkoba

Rp. 10.000

Rp. 60.000

Rp.70.000

a. Suntik KB

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

b. Pasang IUD

Rp. 10.000

Rp. 60.000

Rp. 70.000

c. Cabut IUD

Rp. 10.000

Rp. 60.000

Rp. 70.000

d. Pasang Implant

Rp. 10.000

Rp. 60.000

Rp. 70.000

e. Cabut Implant

Rp. 10.000

Rp. 45.000

Rp. 55.000

1. Pelajar

Rp.

1.000

Rp. 1.500

Rp. 2.500

2. Umum

Rp.

2.000

Rp. 3.000

Rp. 5.000

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

1. Hidup

Rp. 10.000

Rp. 25.000

Rp. 35.000

2. Mati

Rp. 40.000

Rp. 60.000

Rp.100.000

Rp. 40.000

Rp. 60.000

Rp.100.000

- Dalam Gedung

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

- Diluar Gedung

Rp. 50.000

Rp.100.000

Rp.150.000

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp.

2.000

Rp. 3.000

Rp. 5.000

Rp.

2.000

Rp. 3.000

Rp. 5.000

Rp.

500

Rp. 1.500

Rp. 2.000

3.000

Rp. 8.500

5.000

JASA TINDAKAN KELURGA BERENCANA

9.

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS a. Surat Kesehatan Dokter

b. Surat Keterangan Kelahiran c. Surat Keterangan visum Et Repertum

d. Pengurusan Jenazah 1. Perawatan Mayat 2. Pemeriksaan Mayat

e. Sewa Ambulance Membawa pasien dan jenazah, biaya pemakaian mobil ambulance diperhitungkan sebagai berikut : a. Biaya pada 5 ( lima) kilometer pertama, ditetapkan sebesar b. Selanjutnya berdasarkan jarak tempuh dengan perhitungan pulang pergi (PP) - Jarak tempuh lebih dari 50 KM, biaya rata-rata untuk tiap KM sebesar - Jarak tempuh 100 KM , biaya rata-rata setiap KM sebesar - Jarak tempuh 200 KM, biaya rat-rata untuk tiap KM sebesar

131

c. Biaya pemakaian mobil Ambulance - Biaya pemakaian ambulance jarak 100 KM untuk pasien hidup sebagai berikut : 1) Sopir

Rp. 10.000

Rp. 40.000

Rp. 50.000

2) Paramedis

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

1) Sopir

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

2) Paramedis

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 12.500

Rp. 12.500

Rp. 25.000

3) Bensin 30 liter x harga BBM - Biaya pemakaian mobil ambulance jarak 100 KM untuk pasien meninggal sebagai berikut

3) Bensin 30 liter x harga BBM RAWAT

INAP

PUSKESMAS

(TANPA DENGAN

MAKAN) TEMPAT

TIDUR Rawat Inap Sehari ( Kamar) RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

DI

LUAR

KAMAR

OPERASI No

JENIS PEMERIKSAAN

1

Jasa Alat/

Jasa

Jumlah

Kamar

Pelayanan

Vena Sectie

Rp. 30.000

Rp. 45.000

Rp. 75.000

2

Functie

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

3

Biopsi

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 35.000

4

Gips Sirkuler Bawah

Rp. 25.000

Rp. 35.000

Rp. 60.000

5

Gips Sirkuler Atas

Rp. 20.000

Rp. 25.000

Rp. 45.000

6

Gips Spalk Besar

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 35.000

7

Gips Spalk Kecil

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

8

Pemasangan / buka Gips

Rp. 20.000

Rp. 40.000

Rp. 60.000

9

Negel Extrasi / Cabut kuku

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

10

Ransel Verban

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

11

Resusitasi

Rp. 15.000

Rp. 25.000

Rp. 40.000

12

Bilas Lambung + Usus

Rp. 40.000

Rp. 60.000

Rp.100.000

13

Cross Incisi

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

14

Ganti Verban

Rp.

Rp.

6.000

Rp. 10.000

15

C. Alienum Mata

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

16

C. Alienum Hidung, Telinga

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

17

Alienum Otot

Rp. 20.000

Rp. 40.000

Rp. 60.000

18

Pemasangan Endopracheal

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

4.000

Tube/Sonde

132

19

Epitaksis Nampon

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

20

Heacting Tendon Perjahitan

Rp. 40.000

Rp. 60.000

Rp.100.000

21

Jahit Jelujur/ percentimeter

Rp.

Rp.

5.000

Rp. 8.000

22

Bool Kuku

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

23

Buka cincin

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

24

Pasang Maag Slang

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

25

Pasang cateter

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

26

Clysma

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

27

Lavement

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

28

Hentikan darah dengan Tampon

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

29

Amputasi jari tanpa jahitan

Rp. 30.000

Rp. 45.000

Rp. 75.000

30

Explorasi tertusuk paku

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

31

Explorasi Corpus Alienum

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

32

Ventalin

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

33

Pemberian Oksigen /liter

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

34

Pemeriksaan dokter umum di

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

3.000

UGD 35

Konsultasi Gizi

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

36

Pengambilan Bahan Pap Smeer

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

37

Pengambilan secret Vagina

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

38

Pemasangan Infus dan

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

Rp.

2.000

Rp.

3.000

Rp.

5.000

3.000

Rp.

5.000

Pemasangan NGT 39

Tindakan Injeksi oleh perawat untuk intra Vena (IV)

40

Tindakan Injeksi oleh perawat untuk inta Muskuler (IM)

41

Sonde Susu perkali pemberian

Rp.

2.000

Rp.

42

Angkat Jahitan Maksimal 5

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Jasa

Jumlah

jahitan

No

JENIS PEMERIKSAAN

1

Penyelenggaraan Pemeriksaan

Jasa Alat/ Kamar

Pelayanan

b. Bakteri air minum

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

c. Bakteri air

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

d. Kimia air minum

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

e. Kualitas udara parameter

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

Laboratorium Kesehatan Lingkungan a. Cholinesterase darah

nox f. Kualitas udara parameter sox g. Kualitas udara parameter NH3 h. Kualitas udara parameter

133

CO i. Makanan

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

j. Usap alat makan

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

k. Usap dubur

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

Rp.

4.000

Rp. 6.000

Rp. 10.000

Rp. 10.000

Rp. 19.000

Rp. 19.000

Rp. 10.000

Rp. 16.000

Rp. 16.000

penjamahmakanan 2.

Penggalian sarana pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan a. Cholinesterase darah per orang 1) Reagen Bromo Thymol Blue (BTB) 2) Reagen Acetyl CholinePerchlorate b. Bakteri air minum 1)

Coliform

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

2)

Colitinja

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

1) Coliform

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

2) Colitinja

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

3)

Rp. 20.000

Rp. 30.000

Rp. 50.000

1) Bau

Rp.

500

Rp. 1.500

Rp. 2.000

2) Jumlah Zat padat

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

3) Kekeruhan

Rp.

500

Rp.

1.500

Rp.

2.000

4) Rasa

Rp.

500

Rp.

1.500

Rp.

2.000

5) Suhu

Rp.

500

Rp.

1.500

Rp.

2.000

6) Warna

Rp.

3.000

Rp.

5.000

Rp.

8.000

1) Besi ( Fe)

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

2) Florida (F)

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

3) Kesadahan (CaCO3)

Rp.

3.000

Rp.

5.000

Rp.

4) Mangan ( Mn)

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

5) Nitrit ( NO2)

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

6) pH

Rp.

3.000

Rp.

4.000

Rp.

7.000

7) Kadmium ( Cd)

Rp.

3.000

Rp.

5.000

Rp.

8.000

8) Nitrat (NO3)

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

9) Kromium Valensi 6

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

10) Klorida ( Cl)

Rp.

3.000

Rp.

5.000

Rp.

11) Raksa(Hg)

Rp. 10.000

Rp. 18.000

Rp. 28.000

12) Arsen(As)

Rp. 10.000

Rp. 18.000

Rp. 28.000

13) Seng(Zn)

Rp. 10.000

Rp. 19.000

Rp. 29.000

14) Sianida

Rp. 10.000

Rp. 17.000

Rp. 27.000

c. Bakteri air

Angka Kuman

d. Analisis Air A. Fisika

terlarut

B. Kimia

8.000

(Cr6) 8.000

134

15) Sulfat(SO4)

Rp. 10.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

16) Selenium ( Se)

Rp. 10.000

Rp. 18.000

Rp. 28.000

17) Tembaga(Cu)

Rp.

9.000

Rp. 10.000

Rp. 19.000

18) Timbal ( Pb)

Rp.

9.000

Rp. 10.000

Rp. 19.000

19) Zat Organik (KMnO4)

Rp.

4.000

Rp.

6.000

Rp. 10.000

20) Alumenium ( Al)

Rp.

9.000

Rp. 10.000

Rp. 19.000

21) Amonia(NH3)

Rp.

9.000

Rp. 10.000

Rp. 19.000

22) Sisa Clor

Rp.

3.000

Rp.

Rp.

4.000

7.000

e. Analisis Makanan A. Kimia 1) Formalin

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 35.000

2) Boraks

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 35.000

1) Angka Kuman

Rp. 30.000

Rp. 50.000

Rp. 80.000

2) E. Coli

Rp. 30.000

Rp. 50.000

Rp. 80.000

3) Salmonella

Rp. 30.000

Rp. 50.000

Rp. 80.000

4) Shigella

Rp. 30.000

Rp. 50.000

Rp. 80.000

1) Pemeriksaan Kimia

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

2) Pemeriksaan

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

B. Usap alat makan

Rp.

5.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

C. Usap Dubur Penjamah

Rp.

5.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 30.000

B. Mikrobiologi

f. Kegiatan Lapangan 3.

Pengambilan Sampel air Bersih/ Air minum :

Mikrobiologi

g. Analisis parasit pada Feses

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 19 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 1) Rumah Kediaman :

2)

a) Rumah mewah ( Luas > 121 m keatas )

Rp. 10.000,- /bulan

b) Rumah menengah ( Luas 55 m s/d 120 m)

Rp. 7.500,- /bulan

c) Rumah sederhana ( Luas 37 m s/d 54 m)

Rp. 5.000,-/bulan

d) Rumah sangat sederhana ( Luas < 36m )

Rp. 3.000,-/ bulan

Rumah + Toko ( Ruko ) : a) Satu lantai

Rp. 10.000,-/ bulan

b) Dua Lantai

Rp. 15.000,-/bulan

c) Tiga Lantai

Rp. 25.000,-/ bulan

3) Hotel

:

a) Melati 3 keatas

Rp. 35.000,-/bulan

b) Melati 2

Rp. 25.000,-/bulan

c) Melati 1

Rp. 15.000,-/bulan

4) Penginapan / Losmen / Mess

Rp. 10.000,-/ bulan

135

5) Asrama

Rp. 10.000,-/bulan

6) Restoran / Bar : a) Kecil

Rp. 25.000,-/ bulan

b) Sedang

Rp. 50.000,-/bulan

c) Besar

Rp. 75.000,-/bulan

7) Rumah Makan : Kecil

Rp. 15.000,-/ bulan

Sedang

Rp. 25.000,-/bulan

Besar

Rp. 50.000,-/bulan

8) Rumah Sakit : a) Kecil

Rp. 15.000,-/ bulan

b) Sedang

.

Rp. 20.000,-/bulan

c) Besar

Rp. 35.000,-/bulan

9) Klinik Bersalin

Rp. 10.000,-/ bulan

10) Tempat Praktek Dokter

Rp. 10.000,-/bulan

11) Apotek

Rp. 15.000,-/bulan

12) Pedagang pasar inpres, pedagng sayur,

Rp. 5.000,-/bulan

pedagang buah, pedagang ikan&daging pedagang kelontong, gerobak jualan & pedagang kecil (PKL ) lainnya 13) Kantor ( non Pemerintah )

Rp. 15.000,-/bulan

14) Tempat pelatihan/ kursus

Rp. 15.000,-/bulan

15) Gudang

Rp. 15.000,-/bulan

16) Usaha Pertukangan

Rp. 15.000,-/bulan

17) Bengkel reparasi / Showroom / PT/ CV : a. Kecil

Rp. 10.000,-/bulan

b. Sedang

Rp. 15.000,-/bulan

c. Besar

Rp. 25.000,-/bulan

18) Warung Kecil

Rp. 10.000,-/bulan

19) Pedagang makanan sore / malam

Rp. 10.000,-bulan

20) Shopping Center dan Sejenisnya

Rp. 30.000,-/bulan

21) Usaha lainnya

Rp. 10.000,-/bulan

22) Tempat- Tempat hiburan lainnya

Rp. 25.000,-/bulan

23) Bank

Rp. 25.000,-/bulan

24) Sampah khusus

:

a. Insidentil

Rp. 25.000,-/rite

b. Penggunaan TPA milik Pemerintah Kota

Rp. 5.000,-/

oleh Orang pribadi atau badan

Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akte Capil Pasal 20

(1) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut : a). Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil, 1. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Penduduk (WNI) 136

1.1. Pelaporan kelahiran sebelum 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran 1.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan pemerintah Kelurahan/Desa sebesar Rp. 7.000.- dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah b. Biaya

Rp. 5.000.administrasi Rp. 2.000.-

kelurahan/desa 1.1.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi pelaksana 1.1.2.1. Anak Pertama GRATIS 1.1.2.2.Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp.10.000.- dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp. 7.000.-

b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan

Rp. 3.000.-

1.1.2.3 Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp. 10.000.dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp. 7.000.-


Rp. 3.000.-

1.2. Pelaporan kelahiran antara 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) Tahun 1.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.10.000.- dengan perincian: a. Bagian Kas Daerah b. Biaya

Rp. 7.000.-

administrasi Rp. 3.000.-

kelurahan/desa 1.2.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi pelaksana 1.2.2.1. Anak Pertama GRATIS 1.2.2.2 Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp.47.000.- dengan perincian : Bagian Kas Daerah

Rp. 37.000.-

Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan

Rp. 10.000.-

1.2.2.3. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp.15.000.dengan

perincian :

137

a. Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-


Rp. 5.000.-

1.3. Pelaporan kelahiran diatas 1 (satu) Tahun dari tanggal kelahiran 1.3.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.17.000.- dengan perincian; a. Bagian Kas Daerah b. Biaya

Rp. 12.000.administrasi

Rp. 5.000.-

kelurahan/desa 1.3.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi pelaksana 1.3.2.1 Anak Pertama GRATIS 1.3.2.2 Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp. 67.000.- dengan perincian a. Bagian Kas Daerah

Rp. 52.000.-

b. Biaya adminstrasi dan operasional

Rp. 15.000.-

pengetikan (SK Persetujuan) 1.3.2.3.

Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp.15.000.dengan

perincian :


Rp. 10.000.-


Rp. 5.000.-

pengetikan 1.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kelahiran karena kehilangan

ataupun kerusakan dengan melampirkan surat keterangan

hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.62.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan (SK Persetujuan)

Rp. 52.000.-

Rp. 10.000.-

2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Orang Asing 2.1. Pelaporan kelahiran dibawah 60 hari dari tanggal kelahiran 2.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan pemerintah Kelurahan/Desa sebesar Rp.100.000.-dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp. 90.000.-

138

b. Biaya

administrasi

Rp. 10.000.-

kelurahan/desa 2.1.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi pelaksana 2.1.2.1.Anak Pertama sebesar Rp.50.000.-dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah b. Biaya

Rp. 48.000.-

administrasi Rp. 3.000.-

kelurahan/desa 2.1.2.2. Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp.100.000.- dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp.90.000.-


Rp.10.000.-

2.1.2.3 Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp. 50.000.dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp.45.000.-


Rp. 5.000.-

2.2. Pelaporan kelahiran diatas 60 hari sampai dengan 1 (satu) Tahun 2.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.150.000.- dengan perincian: a. Bagian Kas Daerah

Rp.142.000.-

b. Biaya administrasi kelurahan/desa

Rp.

8.000.-

2.2.2. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi pelaksana 2.2.2.1. Anak pertama sebesar Rp.100.000.- dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp.80.000.-

b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan Rp. 20.000.(SK Persetujuan) 2.2.2.2. Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp200.000.- dengan perincian : a. Bagian

Kas Rp. 180.000.-

Daerah b. Biaya

Rp. 20.000.-

adminstrasi dan operasional

139

pengetikan (SK Persetujuan)

2.2.2.3.


perincian :


Rp.72.000.-


Rp. 8.000.-

2.3. Pelaporan kelahiran diatas 1 (satu) Tahun dari tanggal kelahiran 2.3.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.100.000.- dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah b. Biaya

Rp. 87.000.administrasi Rp. 13.000.-

kelurahan/desa 2.3.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran diInstansi pelaksana 2.3.2.1. Anak pertama dan anak Kedua sebesar Rp.200.000.dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp.177.000.-

b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan (SK Persetujuan)

Rp. 23.000.-

2.3.2.2. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp.300.000.- dengan perincian : a. Bagian Kas Daerah

Rp. 252.000.-


Rp. 48.000.-

pengetikan (SK Persetujuan) 2.3.2.3.


perincian :


Rp. 40.000.-


Rp. 10.000.-

pengetikan 2.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kelahiran karena kehilangan ataupun kerusakan dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.150.000.dengan perincian 140

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.127.000.-

b.


Rp. 23.000.-

3. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kematian bagi Penduduk (WNI) 3.1. Pelaporan kematian dibawah 60 hari sejak tanggal kematian 3.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah Kelurahan/Desa sebesar Rp. 0.- (Tanpa pungutan apapun) 3.1.2. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kematian di Instansi pelaksana tidak memungut retribusi maupun pungutan lain dalam bentuk apapun. 3.1.3. Legalisir Kutipan akta kematian tidak dipungut biaya retribusi. 3.2 Pelaporan Kematian diatas 60 hari sejak tanggal kematian 3.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah kelurahan/desa sebesar Rp.15.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 10.000.-

b.

Biaya

Rp. 5.000.-

administrasi

kelurahan/desa 3.2.2. Pencatatan register dan penerbitan kutipan akta kematian di Instansi Pelaksana dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 19.500.-

b.

Biaya adminstrasi dan operasional

Rp. 5.500.-

pengetikan (SK Persetujuan) 3.2.3. Legalisir kutipan Akta Kematian sebesar Rp.10.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 7.000.-

b.


Rp. 3.000.-

pengetikan 3.3. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kematian karena hilang ataupun rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.75.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 65.000.-

b.


Rp. 10.000.-

pengetikan 4. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Orang Asing 4.1. Pelaporan kematian dibawah 60 hari sejak tanggal kematian 4.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah Kelurahan/Desa sebesar Rp.50.000.-dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 45.000.-

b.

Biaya administrasi kelurahan/desa

Rp. 5.000.-

4.1.2. Retribusi Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kematian di Instansi pelaksana sebesar Rp.75.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 62.000.-

b.


Rp. 13.000.-

pengetikan (SK Persetujuan) 4.2. Pelaporan Kematian diatas 60 hari sejak tanggal kematian 4.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah kelurahan/desa sebesar Rp.75.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya


Rp. 13.000.-

141

kelurahan/desa 4.2.2. Pencatatan register dan penerbitan kutipan akta kematian di Instansi Pelaksana dipungut retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 42.000.-

b.

Biaya adminstrasi dan

Rp.

8.000.-

operasional pengetikan (SK Persetujuan) 4.3. Legalisir Kutipan Akta kematian sebesar Rp.35.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 25.000.-

b.


Rp. 10.000.-

pengetikan 4.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kematian karena hilang ataupun rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.200.000.- dengan perincian a

Bagian Kas Daerah

Rp. 177.000.-

b


Rp. 23.000.-

.

operasional pengetikan

5. Pencatatan register dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan Non Muslim dan/atau

berbeda

agama maupun Penghayat Kepercayaan 5.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 5.1.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana 5.1.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp. 354.000.- dengan perincian ; a.

Bagian

Kas

Rp.304.000.-

Biaya adminstrasi

Rp. 10.000.-

Daerah b.

dan operasional pengetikan c.

Saksi pencatatan

Rp. 40.000.-

2 (dua) orang 5.1.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.754.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 654.000.-

b.


Rp. 50.000.-

operasional pengetikan c.

Saksi pencatatan 2 (dua)

Rp. 50.000.-

orang 5.1.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana 5.1.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp. 500.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 380.000.-

b.


Rp. 20.000.-


Transportasi petugas 2

Rp. 50.000.-

orang

142

d.


Rp. 50.000.-

orang 5.1.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.854.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 704.000.-

b.


Rp. 50.000.-



Rp. 50.000.-

orang d.


Rp. 50.000.-

orang 5.1.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.25.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 18.000.-

b.


Rp.

7.000.-

5.2. Orang Asing atas permintaan sendiri maupun Penduduk WNI dan Orang Asing (Perkawinan berbeda kewarganegaraan) 5.2.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana 5..2.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp. 954.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 804.000.-

b.


Rp.

50.000.-



Rp. 100.000.-

orang 5.2.1.2.

Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.1.554.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp.1.354.000.-

b.


Rp.

50.000.-

pengetikan c.

Saksi pencatatan 2 (dua) orang

Rp. 100.000.-

5.2.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana 5.2.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar

Rp. 1.354.000.- dengan perincian ;

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.1.104.000.-

b.


Rp. 50.000.-

pengetikan c.

Transportasi petugas 2 orang

Rp. 100.000.-

d.


Rp. 100.000.-

5.2.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.2.254.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp.2.004.000.-

b.


Rp.

50.000.-


143

c.


Rp. 100.000.-

orang d.


Rp. 100.000.-

orang 5.2.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.50.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 33.000.-

b.


Rp. 17.000.-

5.3. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta perkawinan karena kehilangan ataupun kerusakan dengan melampirkan surat keterangan hilang/ rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.175.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 154.000.-

b.


Rp. 21.000.-

pengetikan 6. Pendaftaran Pencatatan Pernikahan bagi Muslim yang pencatatan dan penerbitan buku nikahnya diilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 6.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 4.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 10 hari sejak tanggal pernikahan dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 40.000.-

b.


Rp. 10.000.-

pengetikan 6.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 10 hari sejak tanggal pernikahan dipungut retribusi sebesar Rp.250.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 200.000.-

b.


Rp.

50.000.-

operasional pengetikan 6.1.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.25.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya


Rp.

7.000.-

kelurahan/desa 6.2. Pernikahan bagi Orang Asing atas permintaan sendiri maupun Penduduk WNI dan Orang Asing (Perkawinan berbeda kewarganegaraan) 6.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 10 hari sejak tanggal pernikahan dipungut retribusi sebesar Rp. 150.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 100.000.-

b.


Rp.

50.000.-

pengetikan 6.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 10 hari sejak tanggal pernikahan dipungut retribusi sebesar Rp.350.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 300.000.-

b.


Rp.

50.000.-

pengetikan 6.2.3. Retribusi surat keterangan perkawinan

yang diterbitkan oleh pemerintah

Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.50.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 33.000.-

144

b.


Rp. 17.000.-

7. Pencatatan register dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan (campuran) berbeda agama setelah mendapatkan penetapan pengadilan 7.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 7.1.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana 7.1.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 hari sejak tanggal penetapan pengadilan dipungut retribusi sebesar Rp. 354.000.- dengan perincian ; a.

Bagian

Kas

Rp.264.000.-

Daerah b.

Biaya adminstrasi

Rp. 50.000.-

dan operasional pengetikan c.

Saksi pencatatan

Rp. 40.000.-

2 (dua) orang 7.1.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 30 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.754.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 654.000.-

b.


Rp. 50.000.-



Rp. 50.000.-

orang 7.1.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana 7.1.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp. 500.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 300.000.-

b.


Rp. 50.000.-



Rp. 100.000.-

orang d.


Rp. 50.000.-

orang 7.1.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 30 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.854.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 654.000.-

b.


Rp. 50.000.-



Rp. 100.000.-

orang d.


Rp.

50.000.-

orang 7.1.3. Retribusi surat keterangan perkawinan


Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.50.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 33.000.-

b.


Rp. 17.000.-

145

7.1.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta perkawinan karena hilang ataupun rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.175.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 154.000.-

b.


Rp.

21.000.-

pengetikan 7.2. Orang Asing atas permintaan sendiri maupun Penduduk WNI dan Orang Asing (Perkawinan berbeda kewarganegaraan) 7.2.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana 7.2.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp. 954.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.


c.

Rp. 804.000.-


Rp.

50.000.-


Rp. 100.000.-

orang 7.2.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal perkawinan

dipungut

retribusi

sebesar

Rp.1.554.000.-

dengan

perincian : a Bagian .

Kas

Daerah

b Biaya .

Rp.1.354.000.-

Rp. 50.000.-

adminstrasi dan operasional pengetikan

c

Saksi

.

pencatatan

Rp. 100.000.2

(dua) orang 7.2.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana 7.2.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp. 1.354.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.1.104.000.-

b.


Rp. 50.000.-

c.


Rp. 100.000.-

d.


Rp. 100.000.-

7.2.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.2.254.000.- dengan perincian : a.

Bagian Kas Daerah

Rp.2.004.000-

b.


Rp. 50.000.-

c.


Rp. 100.000.-

d.


Rp. 100.000.-

7.2.3. Retribusi surat keterangan perkawinan


Kelurahan/Desa (N1, N2,N3,N4) sebesar Rp.95.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 78.000.-

146

b.


Rp. 17.000.-

7.2.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta perkawinan karena hilang ataupun rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.275.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.254.000.-

b.


Rp. 21.000.-

8. Pencatatan Pembatalan Perkawinan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan 8.1. Pelaporan dilakukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 84.000.-

b.

Biaya administrasi dan operasional

Rp. 16.000.-

8.2. Pelaporan dilakukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.284.000.-

b.


Rp. 16.000.-

9. Pencatatan Perceraian 9.1. Pencatatan register dan penerbitan kutipan Akta Perceraian

Non Muslim dan/atau

berbeda agama maupun Penghayat Kepercayaan 9.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.354.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.264.000.-

b.


Rp. 50.000.-

c.


Rp. 40.000.-

9.1.2. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.754.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.654.000.-

b.


Rp. 50.000.-

c.


Rp. 50.000.-

9.1.3. Legalisir Kutipan akta perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.35.000.-/kutipan dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 62.000.-

b.


Rp. 13.000.-

pengetikan 9.1.4. Penerbitan Kutipan kedua Akta perceraian karena kehilangan ataupun kerusakan dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.175.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 142.000.-

b.


Rp. 33.000.-

operasional pengetikan 10. Pencatatan Pembatalan Perceraian dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian 10.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 84.000.-

b.


Rp. 16.000.-

147

10.2. Pelaporan dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.254.000.-

b.


Rp. 46.000.-

11. Pencatatan Pengangkatan anak pada catatan pinggir register dan kutipan akta kelahiran anak berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. 11.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk dipungut retribusi sebesar Rp.150.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.122.000.-

b.


Rp. 28.000.-

11.2. Pelaporan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk

dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan

perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.252.000.-

b.


Rp. 48.000.-

12. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.82.000.-

b.


Rp. 18.000.-

13. Pencatatan pengesahan anak pada catatan pinggir register dan kutipan akta kelahiran anak 13.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu melakukan perkawinan

dan mendapatkan akta perkawinan

dipungut retribusi sebesar

Rp.100.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.92.000.-

b.


Rp. 8.000.-

13.2. Pelaporan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu melakukan perkawinan

dan mendapatkan akta perkawinan

dipungut retribusi sebesar

Rp.300.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.252.000.-

b.


Rp. 48.000.-

14. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia pada register dan kutipan akta pencatatan sipil 14.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Sumpah atau Pernyataan janji setia oleh pejabat putusan dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.82.000.-

b.


Rp. 18.000.-

14.2. Pelaporan dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Sumpah atau Pernyataan janji setia oleh pejabat putusan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.252.000.-

b.


Rp. 48.000.-

15. Pencatatan Peristiwa penting lainnya dengan mencatatkan pada catatan pinggir register dan kutipan akta pencatatan sipil 15.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian ;

148

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.82.000.-

b.


Rp. 18.000.-

15.2. Pelaporan dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.252.000.-

b.


Rp. 48.000.-

16. Pengumuman perkawinan bagi penduduk kota Prabumulih yang akan melakukan perkawinan di luar kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 72.000.-

b.


Rp. 28.000.-

b). Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan lainnya. 1. Pencatatan dan penerbitan dokumen biodata penduduk 1.1. Penduduk Warga negara Indonesia 1.1.1. Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk (F1.01) Warga Negara Indonesia di pemerintah kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.5.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 2.000.-

b.


Rp. 3.000.-

1.1.2. Pencatatan dan penerbitan biodata (F1.01) penduduk Warga Negara Indonesia di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 3.000.-

b.


Rp. 7.000.-

1.1.3. Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di TPDK tingkat Kota Prabumulih

dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan

perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 5.000.-

b.


Rp. 5.000.-

1.2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas 1.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak tinggal di Kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.250.000.-

b.


Rp.50.000.-

1.2.2. Pelaporan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tinggal di Kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.350.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.250.000.-

b.


Rp.100.000.-

2. Pencatatan dan penerbitan dokumen perubahan biodata penduduk baik Warga Negara Indonesia baru kembali dari luar negeri, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap 2.1. Pelaporan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali/tiba di Kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.75.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.50.000.-

b.


Rp. 25.000.-

2.2. Pelaporan setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali/tiba di Kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.150.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp.100.000.-

149

b.


Rp. 50.000.-

3. Penerbitan Kartu keluarga (KK) 3.1. Penerbitan KK Baru 3.1.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 3.1.1.1. Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 2.000.dan

Rp. 8.000.-

operasional 3.1.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 3.000.dan

Rp. 7.000.-

operasional 3.1.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 5.000.dan

Rp. 5.000.-

operasional 3.1.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara 3.1.2.1. Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp.10.000.-

3.1.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.30.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.15.000.-

3.1.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.25.000.-

b.


Rp.25.000.-

3.2. Penerbitan KK Perubahan data keluarga 3.2.1. Penduduk Warga Negara Indonesia, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK 3.2.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 2.000.dan

Rp. 8.000.-

operasional 3.2.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 3.000.dan

Rp. 7.000.-

operasional

150

32.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp. 5.000.-

administrasi

dan

Rp. 5.000.-

operasional 3.2.2. Penduduk Warga negara Indonesia, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK 3.2.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp.12.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp.13.000.dan

Rp. 7.000.-

operasional 32.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.30.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.20.000.-

b.


Rp.10.000.-

3.2.3. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK 3.2.3.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp.10.000.-

3.2.3.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.30.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.15.000.-

3.2.3.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp.25.000.-

b.


Rp.25.000.-

3.2.4. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK 3.2.4.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.10.000.-

3.2.4.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.35.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp.20.000.-

b.


Rp.15.000.-

3.2.4.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.75.000.- dengan perincian;

151

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.50.000.-

b.


Rp.25.000.-

3.3. Penerbitan KK pengganti karena hilang/rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian 3.3.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 3.3.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.15.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 7.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 8.000.dan

Rp. 7.000.-

operasional 3.3.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp.10.000.-

3.3.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara 3.3.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


p.10.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.20.000.-

b.


Rp.15.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.50.000.-

b.


Rp.40.000.-

4. Penerbitan Kartu Tanda penduduk (KTP) 4.1. Penerbitan KTP Baru 4.1.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 4.1.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 2.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 3.000.dan

Rp. 7.000.-

operasional

152

4.1.1.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK Tingkat Kota dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp. 5.000.-

administrasi

dan

Rp. 5.000.-

operasional 4.1.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara 4.1.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp.10.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.15.000.-

4.1.2.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp.25.000.-

b.


Rp.25.000.-

4.2. Penerbitan KTP karena adanya Perubahan data 4.2.1. Penduduk Warga Negara Indonesia, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KTP 4.2.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 2.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 3.000.dan

Rp. 7.000.-

operasional 4.2.1.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 5.000.dan

Rp. 5.000.-

operasional 4.2.2. Penduduk Warga negara Indonesia, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KTP 4.2.2.1. Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp.12.000.dan

Rp. 8.000.-

operasional 4.2.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut

retribusi

sebesar Rp.20.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.13.000.-

153

b.

Biaya

administrasi

dan

Rp. 7.000.-

operasional 42.2.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.30.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.20.000.-

b.


Rp.10.000.-

4.2.3. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KTP 4.2.3.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp.10.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.15.000.-

4.2.3.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.25.000.-

b.


Rp.25.000.-

4.2.4. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK 4.2.4.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp.15.000.dan

R p.10.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.20.000.-

b.


Rp.15.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.50.000.-

b.


Rp.25.000.-

4.3. Penerbitan KTP pengganti karena hilang/rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian 4.3.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 4.3.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.15.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 7.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp. 8.000.-

154

b.

Biaya

administrasi

dan

Rp. 7.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp.10.000.-

4.3.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara 4.3.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.10.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp.20.000.-

b.


Rp.15.000.-

4.3.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.90.000.- dengan perincian;

4.4.

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.50.000.-

b.


Rp.40.000.-

Penerbitan KTP perpanjangan karena habis masa berlaku 4.4.1.

Sebelum habis masa berlaku KTP

4.4.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 2.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp. 3.000.-

b.

Biaya administrasi dan

Rp. 7.000.-

operasional 4.41.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 5.000.-

b.


Rp. 5.000.-

operasional 4.4.2.

Setelah habis masa berlaku KTP

4.4.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.15.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 7.000.dan

Rp. 8.000.-


Bagian Kas Daerah

Rp. 8.000.-

155

b.

Biaya

administrasi

dan

Rp. 7.000.-


Bagian Kas Daerah

p.10.000.-

b.


Rp.10.000.-

5. Retribusi penerbitan surat keterangan pindah 5.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 5.1.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa asal 5.1.1.1. Dalam satu kelurahan/Desa Rp. 8.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.

5.000.-

b.

Biaya

Rp.

3.000.-

administrasi

dan operasional 5.1.1.2. Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan perincian a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 6.000.-

b.


Rp. 4.000.-

operasional 5.1.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan asal 5.1.2.1.Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan

Rp. 10.000.- dengan

perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 6.000.-

b.


Rp. 4.000.-

operasional 5.1.2.2. Antar Kecamatan dalam kota Rp.15.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 10.000.-

b.


Rp. 5.000.-

operasional 5.1.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota Prabumulih 5.1.3.1. Antar Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.35.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 25.000.-

b.

Biaya

Rp. 10.000.-

administrasi

dan operasional Antar Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.75.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 55.000.-

b.

Biaya

Rp. 20.000.-

administrasi

dan operasional Keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 150.000.dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.105.000.-

b.


Rp. 45.000.-

5.2. Penduduk Orang Asing (Warga Negara Asing) 5.2.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa asal 5.2.1.1. Dalam satu kelurahan/Desa Rp. 15.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 9.000.-

b.


Rp. 6.000.-

operasional 5.2.1.2. Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 20.000.- dengan perincian;

156

a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 12.000.-

b.


Rp. 8.000.-

operasional 5.2.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan asal 5.2.2.1. Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 30.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 17.000.-

b.


Rp. 13.000.-

operasional 5.2.2.2. Antar Kecamatan dalam kota Rp.35.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 22.000.-

b.


Rp. 13.000.-

operasional 5.2.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota 5.2.3.1. Antar Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.90.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 55.000.-

b.


Rp. 35.000.-

operasional 5.2.3.2.

Antar Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.150.000.- dengan perincian;

5.2.3.3.

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.105.000.-

b.


Rp. 45.000.-

Keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 250.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.155.000.-

b.


Rp. 95.000.-

6. Retribusi penerbitan surat keterangan pindah/datang bagi pendatang 6.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 6.1.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa tujuan 6.1.1.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 6.000.-

b.


Rp. 4.000.-

operasional 6.1.1.2. Dari Kelurahan/Desa dalam kota Prabumulih Rp.10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 6.000.-

b.


Rp. 4.000.-

operasional 6.1.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan tujuan 6.1.2.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 6.000.-

b.


Rp.4.000.-

operasional 6.1.2.2. Dari Kecamatan dalam kota Rp.15.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.10.000.-

b.


Rp. 5.000.-

157

operasional 6.1.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota 6.1.3.1. Dari Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.45.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 30.000.-

b.


Rp.15.000.-


Dari Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.75.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.55.000.-

b.


Rp.20.000.-

operasional Dari luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia sebesar Rp. 150.000.dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.105.000.-

b.


Rp. 45.000.-

6.2. Penduduk Orang Asing (Warga Negara Asing) 6.2.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa tujuan 6.2.1.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 15.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 9.000.-

b.


Rp. 6.000.-

operasional 6.2.1.2. Dari Kelurahan/Desa dalam Kota Prabumulih Rp. 20.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp. 12.000.-

b.


Rp. 8.000.-

operasional

6.2.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan tujuan 6.2.2.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 30.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.17.000.-

b.


Rp.13.000.-

operasional 6.2.2.2. Dari Kecamatan dalam kota Rp.35.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.22.000.-

b.


Rp.13.000.-

operasional 6.2.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota 6.2.3.1. Dari Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.100.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.55.000.-

b.


Rp.45.000.-


Dari Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.150.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.105.000.-

b.


Rp. 45.000.-

6.2.3.3. Dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 250.000.- dengan perincian;

158

a.

Bagian Kas Daerah

Rp.155.000.-

b.


Rp. 95.000.-

7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) 7.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 7.1.1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh pemerintah kelurahan/desa, pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa sebesar Rp. 8.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.5.000.-

b.


Rp. 3.000.-

7.1.2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh

pemerintah,

pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan sebesar Rp. 10.000.dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

dan

Rp.

7.000.-

Rp.

3.000.-

operasional 7.2.

Orang Asing (Warga Negara Asing) 7.2.1.

Surat

Keterangan

Tempat

Tinggal

(Domisili)

yang

diterbitkan

oleh

pemerintah kelurahan/desa, pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa sebesar Rp. 15.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp. 10.000.-

administrasi

dan

Rp. 5.000.-

operasional 7.2.2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh

pemerintah,

pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan sebesar Rp. 20.000.dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 12.000.dan

Rp.

8.000.-

operasional 8. Surat Keterangan KTP sedang dalam proses (dikenal dengan sebutan KTP sementara), yang diterbitkan setelah penduduk/Orang Asing sudah mengajukan permohonan penerbitan KTP dengan melengkapi persyaratan 8.1. Penduduk Warga negara Indonesia, Penerbitan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, dengan melakukan pungutan retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 12.000.dan

Rp.

8.000.-

operasional 8.2. Orang Asing, Penerbitan dilaksanakan oleh Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih), dengan melakukan pungutan retribusi sebesar Rp.30.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

administrasi

Rp. 17.000.dan

Rp. 13.000.-

operasional

9. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman, yang berlaku selama paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali perpanjangan.

159

9.1. Penduduk Warga negara Indonesia,Penerbitan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, dengan melakukan pungutan retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp. 17.000.-

administrasi

dan

Rp.

8.000.-

operasional

9.2. Orang Asing, Penerbitan dilaksanakan oleh Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih), dengan melakukan pungutan retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp. 27.000.-

administrasi

dan

Rp. 23.000.-

operasional

10. Surat Keterangan Penduduk lainnya 10.1. Penduduk Warga Negara Indonesia 10.1.1. Pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh pemerintah Kelurahan/ Desa dipungut retribusi sebesar Rp.15.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp. 9.000.-

administrasi

dan

Rp. 6.000.-

operasional 10.1.2. Pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp.12.000.-

administrasi

dan

Rp. 8.000.-

operasional 1.1.3. Pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh Instansi pelaksana di TPDK Tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

Rp.15.000.-

b.


Rp.10.000.-

10.2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara, pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh Instansi pelaksana di TPDK Tk. Kota dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ; a.

Bagian Kas Daerah

b.

Biaya

Rp.15.000.-

administrasi

dan

Rp.10.000.-

operasional

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pasal 21 Besarnya tarif sebagai berikut : a. Penguburan Mayat / Jenazah : 1) Rp. 75.000,- ( untuk dewasa ) / 5 tahun 2) Rp. 35.000,- ( untuk anak- anak ) / 5 tahun b. Pengabuan Mayat / Jenazah ; 1) Rp. 150.000,- ( untuk dewasa )

160

2) Rp. 75.000,- ( untuk anak dibawah 15 tahun ) c.

Penggunaan mobil ambulance Rp. 75.000,- untuk keluar kota ditambah Rp. 1.500 untuk setiap 1 KM.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 22 Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir, adalah sebagai berikut : 1. Mobil Barang 3 sumbu atau lebih /Tronton (Truck, Tanki, dan Box)

Rp 8.000,-

2. Mobil Barang 2 sumbu /Fuso dan sejenisnya (Truck, Tanki, dan Box)

Rp 5.000,-

3. Bobil Barang 2 sumbu /Colt Diesel dan sejenisnya (Tuck,Tanki dan Box)

Rp 3.000,-

4. Mobil Bus besar

Rp 5.000,-

5. Mobil Bus sedang

Rp 3.000,-

6.Mobil Bus kecil, mobil penumpang, sedan, ,pickupdansejenisnya

Rp 2.000,-

7.Sepeda Motor dan sejenisnya

Rp 1.000,-

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 23 (1) Setiap bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota berupa los dan

kios atau bangunan usaha

lainnya dikenakan sewa bulanan; (2) Khusus bagi pelataran dan kaki lima dikenakan Retribusi harian; (3) Ketentuan ayat (1) dikecualikan untuk bangunan yang dikelola oleh BUMN , BUMD dan pihak swasta; (4) Besarnya tarif Retribusi Pasar Inpres 1 sebagai berikut : a. Sewa kios sebesar

Rp. 50.000,-/bulan

b. Sewa los sebesar

Rp. 25.000,-/bulan

c. Retribusi harian kios, los, kaki lima, pelataran dan sejenisnya dikenakan sebesar

Rp. 1000,-/hari.

Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 24 1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor N Jenis Retribusi Biaya Buku Uji o Kendaraan Uji Pendaft Berkala aran 1

Mobil Penumpang Umum

Rp.45.000

Rp.2000

Rp.15.000

Tanda Uji dan Perlengk apan

Jasa Penguji

Jumlah

Rp.6000

Rp.6.000 Rp.74.000,

161

2

3

Mobil Bus, Mobil barang dan kendaraan khusus - JBB < 4.000 KG -JBB 4.00010.000 KG -JBB > 10.000 KG Kereta gandengan dan kereta tempelan

Rp.50.000

Rp.2000

Rp.15.000

Rp.6.000

Rp.6.000 Rp.79.000

Rp.60.000

Rp.2000

Rp.15.000

Rp.6.000

Rp.6.000 Rp.89.000

Rp.70.000

Rp.2000

Rp.15.000

Rp.6.000

Rp.6.000 Rp.99.000

Rp.70.000

Rp.2000

Rp.15.000

Rp.3.000

Rp.6.000 Rp.96.000

2. Surat Pelaporan Pemeriksaan Untuk Penghapusan Kendaraan 1 Sepeda Motor Rp. 50.000,Rp.6.000,-

Rp.56.000,-

2

Mobil Penumpang

Rp.50.000,-

Rp.6.000,-

Rp.56.000,-

3

Mobil Bus

Rp.75.000,-

Rp.6.000,-

Rp.81.000,-

4

Mobil Barang

Rp.75.000,-

Rp.6.000,-

Rp.81.000,-

5

Kendaraan Khusus

Rp.75.000,-

Rp.6.000,-

Rp.81.000,-

Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 25 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : a. Pengujian dan atau pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung : 1. - Hidran halaman..................................................................Rp. 15.000,-/titik - Hidran gedung....................................................................Rp. 20.000,-/titik 2. Pemercik/springkler...............................................................Rp. 25.000,-/150 m2 3. Alarm Kebakaran...................................................................Rp. 25.000,-/lantai 4. Alat Penahan Api (fire dampre) 4.1. Dengan motor……………………....................................Rp. 10.000,-/buah 4.2. Sambungan lebur…………………..................................Rp.

5.000,-/buah

5. Kipas Angin Bertekanan 5.1. s/d 7.000 cfm………………………………………………..Rp. 15.000,-/buah 5.2. 7.001 s/d 10.000 cfm……………………………………….Rp. 25.000,-/buah 5.3. 10.001 s/d lebih……………………………………………...Rp. 50.000,-/buah 6. Intalasi Pemadam Khusus………………………………………Rp. 3.500,-/m2 7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1-6 7.1. Berdasarkan luas lantai..................................................Rp.

50,-/m2

7.2. Berdasarkan peralatan yang dipasang......................... Rp. 2.500,-/buah 8. Alat Pemadam Api 8.1. Jenis air bertekanan 8.1.1. s/d 9 L ......................................................................Rp. 5.000,-/tabung 8.1.2. 10 L keatas………………..........................................Rp. 10.000,-/tabung 8.2. Jenis busa kimia 8.2.1. s/d 9 L …………………….........................................Rp. 5.000,-/tabung 8.2.2. 10 L keatas……………….........................................Rp. 10.000,-/tabung

162

8.3. Jenis busa mekanik 8.3.1. s/d 9 L……………………..........................................Rp. 5.000,-/tabung 8.3.2. 10 L keatas……………….........................................Rp. 10.000,-/tabung 8.4. Jenis kimia kering serba guna 8.4.1. s/d 6 Kg…………………………................................Rp. 5.000,-/tabung 8.4.2. 7 Kg keatas…………………………………………….Rp. 10.000,-/tabung 8.5. Jenis carbon dioksida (CO2) 8.5.1. s/d 5 Kg…………………………………………………Rp. 5.000,-/tabung 8.5.2. 7 Kg keatas……………….........................................Rp. 10.000,-/tabung 9. Pemeriksaan Visual 9.1. Luas ruangan 9.1.1. s/d 2.000 m2……………………………………………Rp.

200,-/ m2

9.1.2 2.001 s/d 5.000 m2……………………………….……Rp.

150,-/ m2

9.1.3. 5.001 s/d 10.000 m2…………………………………...Rp.

100,-/ m2

9.1.4. 10.001 s/d 20.000 m2………………………………….Rp.

80,-/ m2

9.1.5. 20.000 s/d 40.000 m2………………………………….Rp.

60,-/ m2

9.1.6. 40.000 keatas……………..........................................Rp.

50,-/ m2

9.2. Bahan – bahan berbahaya (B3) 9.2.1. Bahan yang mudah menyala.....................................Rp.

100,-/ kg

9.2.2. Bahan yang beracun.................................................Rp.

75,-/ kg

9.2.3. Bahan – bahan perusak............................................Rp.

50,-/ kg

9.2.4. Bahan – bahan pada kondisi Normal mudah menyala................................................Rp. 15.000,-/ ton 9.2.5. Bahan-bahan yang karena Pengaruh panas benda lain Mudah terbakar..............................................................Rp. 5.000,-/ ton 9.2.6. Bahan-bahan lain yang belum Termasuk dalam angka 1.71 s/d 1.7.5 ...............................................................Rp. 2.500,-/ ton b.

Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya (B3). 1. Pemeriksaan Visual (Luas ruangan) 1.1. s/d 2.000 m2..................................................................Rp.

175,- / m2

1.2. 2.001 s/d 5.000 m2 .......................................................Rp.

125,- / m2

1.3. 5.001 s/d 10.000 m2 .....................................................Rp.

100,- / m2

1.4. 10.001 s/d 20.000 m2 ..................................................Rp.

75,- / m2

1.5. 20.001 s/d 40.000 ..................................... ………….. Rp.

60,- / m2

1.6. 40.000 m2 keatas ........................................................Rp.

50,- / m2

1.7. Bahan-bahan berbahaya (B3) 1.7.1. Bahan-bahan yang mudah menyala ..................Rp.

75,- / kg

1.7.2. Bahan-bahan beracun........................................Rp.

50,- / kg

1.7.3. Bahan-bahan perusak........................................Rp.

30,- / kg

1.7.4. Bahan-bahan pada kondisi normal Sangat terbakar (minimal 1 ton)..........................Rp. 10.000,- / ton 1.7.5. Bahan-bahan yang karena Berpengaruh Panas benda lain akan Mudah terbakar....................................................Rp. 3.000,- / ton

163

1.7.6. Bahan-bahan berbahaya lainnya Yang Belum termasuk dalam angka 1.7. s/d 1.7.5.............................................................Rp. 2.000,- / ton 2. Pengujian Instalasi 2.1. Hidran kebakaran 2.1.1. Halaman …………………………..........................Rp. 5.000,- / titik 2.1.2. Gedung …………………………….........................Rp.20.000,- / titik 2.2 Alarm otomatis (minimal 200 m2) ……...........................Rp.15.000,- / lantai 2.2.1. 200

s/d 2.000 m2 ………… …………………..Rp.

50,- / m2

2.2.2. 2.001 s/d 5.000 m2 ………………………………Rp.

40,- / m2

2.2.3. 5.001 s/d 10.000 m2 …………………………..Rp. 2.2.4. 10.001 s/d 20.000 m2 …………

35,- / m2

Rp.

25,- / m2

2.2.5. 20.001 s/d 40.000 m2 …………………………….Rp.

20,- / m2

2.2.6. 40.001 m2 keatas …………………………………Rp.

15,- / m2

2.3 Pemercik (springkler) (minimal 100 m2)…Rp.15.000,-/lantai 2.3.1. 200

s/d 2.000………………............................Rp.

50,- / m2

2.3.2. 2.001 s/d 5.000 m2………………………………Rp.

40,- / m2

2.3.3. 5.001 s/d 10.000 m2 …………………………….Rp.

35,- / m2

2.3.4. 10.001 s/d 20.000 m2 …………………………….Rp.

25,- / m2

2.3.5. 20.001 s/d 40.000 m2 …………………………….Rp.

20,- / m2

2.3.6. 40.001 keatas …………………….......................Rp. 15,- / m2 2.4. Sistem Pemadam Khusus ……………….......................Rp. 2.000,- / buah 2.5 alat penahan api (fire damper) 2.5.1. Dengan motor ……………………........................Rp.

2.500,- / buah

2.5.2 Sambungan lebur ……………... .........................Rp.

500,- / buah

2.6. Kipas Angin bertekanan 2.6.1 s/d 7.000.cfm……………………...........................Rp. 15.000,- / buah 2.6.2 7.001 s/d 10.000.cfm………………………………Rp. 25.000,- / buah 2.6.3 10001.cfm keatas ……………..............................Rp. 50.000,- / buah 2.7. Alat Pemadam Api 2.7.1. Jenis air bertekanan 2.7.1.1. s/d 9L ……………..............................Rp. 5.000,- / Tabung 2.7.1.2 10 liter keatas ……............................Rp.10.000,- / Tabung 2.7.2. Jenis carbondioksida (CO2) 2.7.2.1 s/d 7 kg ................. ………………...Rp. 5.000,- / Tabung 2.7.2.2 8 kg keatas …………………………...Rp. 10.000,- / Tabung C. Pembuatan surat izin khusus perpanjangan (setiap tahun) bagi perusahaan atau badan usaha baik perorangan maupun badan hukum yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan dan bahan-bahan berbahaya dalam Kota Prabumulih. 1. Produsen - perpanjangan 2. Importer - perpanjangan 3. Pengecer / Pengisian - perpanjangan 4. Insalator/Pemasangan - perpanjangan

Rp.

500.000,-

Rp.

250.000,

Rp.

750.000,-

Rp.

500.000,-

Rp.

150.000,-

Rp.

100.000,-

Rp.

500.000,-

Rp.

250.000,-

164

5. Penyimpanan bahan-bahan berbahaya - perpanjangan

Rp.

300.000,-

Rp.

200.000,-

D. Pengujian Alat pencegah dan pemadam kebakaran 1. Jenis Air bertekanan ukuran 1.1. s/d 15 liter

Rp. 10.000,-/tbg

1.2. 16 L s/d 30 liter

Rp. 20.000,-/tbg

1.3. 31 L keatas

Rp. 30.000,-/tbg

2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran 2.1. s/d 15 liter

Rp. 15.000,- /tbg

2.2. 16 L s/d 30 liter

Rp. 25.000,-/tbg

2.3. 31 L keatas

Rp. 35.000,-/ tbg

3. Jenis Carbondioksida (CO2) ukuran 3.1. 1 s/d 15 kg

Rp. 20.000,- /tbg

3.2. 16 L s/d 30 kg

Rp. 30.000,- /tbg

3.3. 30 L keatas

Rp. 50.000,-/ tbg

4. Jenis kimia kering (dry chemical) 4.1. s/d 15 kg

Rp. 25.000,- tbg

4.2. 16 L s/d 30 kg

Rp.

4.3. 31 kg keatas

Rp. 65.000,- /tbg

35.000,- /tbg

E. Pengujian dan pemeriksaan Alat pemadam kebakaran 1, Mobil unit kebakaran

Rp. 100.000,-/unit

2. Selang kebakaran

Rp. 50.000,-/roll

3. Pompa portable

Rp. 50.000,-/unit

4. Baju tahan panas

Rp. 10.000,-/stel

5. Safety helmet

Rp. 5.000,-/buah

6. Alat pernapasan (breathing apparatus)

Rp. 35.000,-/unit

F. Pengujian dan pemeriksaan Alat Evakuasi 1. Tali luncur

Rp. 1.000,-/m

2. Sliding roll, spiral

Rp. 5.000,-/type

3. Tangga darurat

Rp. 1.000,-/m

4. Jumping set/matras

Rp. 5.000,-/unit

G. Kendaraan bermotor Alat Evakuasi 1. Angkot, taksi, travel, pick up, bajaj dan sejenisnya

Rp.

2. mobil tangki, BBM /Gas dan sejenisnya

5.000,-/thn

Rp. 35.000,-/thn

H. Kendaraan Bermotor Angkutan Sungai Kapal laut, feri dan sejenisnya

Rp. 50.000,-/thn

Bagian Kesembilan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 26 Ukuran kertas

Skala

Tarif

AO

Skala 1 : 100.000

Rp.75.000,-

A1

Skala 1 : 150.000

Rp.50.000,-

A2

Skala 1 : 250.000

Rp.30.000,-

165

A3

Skala 1 : 400.000

Rp.25.000,-

A4

Skala 1 : 500.000

Rp.20.000,-

Bagian Kesepuluh Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a)

- Penyediaan Kakus / Mobil Toilet Pemakaian pribadi untuk buang air kecil sebesar

Rp. 1.000,-/ orang

- Pemakaian pribadi untuk buang air besar Sebesar

Rp. 2.000,-/ orang

- Pemakaian oleh Instansi Pemerintahan sebesar

Rp.200.000,-/ hari

- Pemakaian oleh Lembaga/ Badan Sosial sebesar

Rp.100.000,-/ hari

- Pemakaian oleh Badan Usaha Swasta yang bersifat

komersil

sebesar Rp. 300.000,/hari

b) Penyedotan Kakus 1.Hotel/ Penginapan, bioskop, mall, toserba, rumah toko, restoan / rumah makan, dan badan usaha lainnya sebesar

Rp. 300.000,-/ Rit

2.Kantor Pemerintaan sebesar

Rp.200.000,-/ Rit

3.Rumah penduduk sebesar

Rp.150.000,- / Rit

4.Rumah ibadah, sekolah, dan badan sosial lainnya tidak dikenakan retribusi. Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang Pasal 28 Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut : Jenis UTTP dan BDKT

Satuan

Tarif (Rp)

1 A.

2

3

4

UTTP : UKURAN PANJANG :

1. a. Sampai dengan 2 m : 1) Meter dengan pegangan

buah

2.500

2) Meter meja dari bahan logam

buah

4.000

3) Meter saku baja

buah

2.500

4) Salib ukur

buah

7.000

5) Gauge block

buah

8.500

6) Micrometer

buah

10.000

7) Jangka sorong

buah

10.000

buah

8.500

b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : 1) Tongkat duga

166

2) Meter saku baja

buah

4.000

3) Bahan ukur kundang, Depth tape

buah

8.500

4) Alat ukur tinggi orang

buah

8.500

5) Komparator

buah

35.000

1) Bahan ukur kundang, Depth tape

buah

8.500

2) Komparator

Buah

50.000

buah

20.000

Mekanik

buah

150.000

Elektronik

buah

250.000

Sampai dengan 2 L

buah

2.500

Lebih dari 2 L sampai 25 L

buah

5.000

Lebih dari 25 L

buah

10.000

buah

400.000

buah

400.000

buah

1.000

buah

500

buah

150

buah

100

buah

75

buah

500.000

buah

500.000

buah

500

buah

250

buah

150

c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :

UKURAN 2.

3.

4.

5.

PANJANG

DENGAN

ALAT

HITUNG

(COUNTER METER)

ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :

TAKARAN (BASAH/KERING) :

TANGKI UKUR TETAP : Bentuk silinder tegak : Sampai dengan 500 kL Lebih dari 500 kL dihitung sbb : 500 kL pertama Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kL Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl b. Bentuk Silinder datar : Sampai dengan 500 kL Lebih dari 500 kl dihitung sbb : 500 kL pertama Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL

100 buah

75

Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL c.

Bentuk bola dan speroidal :

buah

1.000.0

167

1)

Sampai dengan 500 kL

2)

Lebih dari 500 kL dihitung sbb a)

500 kL pertama

b)

Selebihnya

dari

00

500

kL

buah

1.000.0

buah

00

sampai

dengan 1.000 kL, setiap kL

buah

500

buah

100.000

buah

100.000

buah

10.000

buah

1.000.0 00

Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL TANGKI UKUR GERAK : 6.

a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon : 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb : 5 kL pertama Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal : 1) Kapasitas sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb : a)

50 kL. Pertama

b)

Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL

c)

buah

buah

Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL

g)

buah

Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL

f)

buah

Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL

e)

1.000.0

Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl

d)

buah

Buah

Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL

Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL

Buah

00

5.000

2.500

1.500

1.000

750

500

168

7.

8.

ALAT UKUR DARI GELAS : a. Labu ukur, buret dan pipet

buah

35.000

b. Gelas ukur

buah

30.000

a) Sampai dengan 50 L

buah

35.000

b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L

buah

40.000

c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L

buah

60.000

d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L

buah

90.000

e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini

buah

25.000

BEJANA UKUR :

ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L 9.

METER TAKSI

10.

THERMOMETER

buah

20.000

11.

DENSIMETER

buah

25.000

12.

VISKOMETER

buah

25.000

13.

ALAT UKUR LUAS

buah

25.000

14.

ALAT UKUR SUDUT

buah

25.000

15.

ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :

buah

25.000

buah

150.000

buah

150.000

buah

6.000

buah

3.000

buah

1.500

buah

60.000

buah

60.000

buah

2.000

buah

1.000

Buah

500

a. Meter bahan bakar minyak : a.1. Meter Induk : 3

1) Sampai dengan 25 m h 3

2) Lebih dari 25 m h dihitung sbb : 3

a.

25 m h pertama 3

b.

Selebihnya dari 25 m /h sampai 3

3

dengan 100 m h setiap m /h 3

c.


3

dengan 500 m h setiap m /h 3

d.

Selebihnya dari 500 m h setiap 3

m /h 3

Bagian-bagian dari M h dihitung satu 3

m /h a.2. Meter kerja : Untuk setiap jenis media uji 3

1) sampai dengan 15 m /h 2) Lebih dari 3

15 m h dihitung sbb : a) b)

3

15 m /h pertama 3

Selebihinya dari 15 m /h sampai 3

3

dengan 100 m h setiap m /h c)

3


3

dengan 500 m h setiap m /h. d)

3

Selebihnya dari 500 m h setiap 3

m /h 3

3

Bagian-bagian dari m h dihitung satu m /h 16.

a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur ALAT UKUR GAS :

169

a. Meter Induk : 1) 2)

3

Sampai dengan 100 m /h

buah

50.000

buah

150.000

buah

150.000

3

Lebih dari 100 m /h dihitung sbb : a) b)

3

100 m /h pertama Selebihnya

dari

100

3

m /h

3

sampai

3

dengan 500 m /h, setiap m /h c)

Selebihnya

dari

500

3

m /h

3

sampai 500

3

dengan 1.000 m /h setiap m /h d)

buah

3

Selebihnya dari 1.000 m /h sampai 3

buah

dengan 2.000 m /h, setiap m3/h e)

200 100

Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h buah 3

3

Bagian-bagian dari m /h dihitung satu m /h buah

50

buah

60.000

buah

60.000

buah

50

buah

30

buah

20

buah

15

buah

500.000

b. Meter kerja 3

1)


2)

Lebih dari 50 m /h dihitung sebagai berikut :

3

3

a)

50 m /h pertama

b)

Selebihnya

dari

3

50

m /h

3

sampai

3

dengan 500 m /h, setiap m /h c)

Selebihnya

dari

500

3

m /h

3

sampai

3

dengan 1.000 m /h, setiap m /h d)

3

Selebihnya dari 1.000 m /h sampai 3

3

dengan 2.000 m /h, setiap m /h e)

3

3

Selebihnya dari 2.000 m /h setiap m /h 3

Bagian-bagian dari m h dihitung satu 3

m /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri),

170

setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk

buah

100.000

buah

100.000

buah

50.000

buah

100.000

buah

10.000

buah

4.000

buah

8.000

buah

12.000

buah

16.000

buah

100.000

buah

145.000

buah

172.500

buah

10.000

buah

13.750

buah

55.000

buah

12.500

setiap bahan bakar ukur. 17.

METER AIR Meter induk 3

Sampai dengan 15 m /h 3

Lebih dari 15 m /h sampai dengan 100 m3/h 3

Lebih dari 100 m /h b. Meter kerja 1) 2) 3) 4) 18.

3


3

Lebih dari 3 m /h sampai dengan 10 m /h 3

3


Lebih dari 100 m /h

METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) 2) 3)

3


3


Lebih dari 100 m /h

b. Meter Kerja 3

1)


2)

Lebih dari 15 m /h sampai dengan 100 m /h

3)

3

3

3

Lebih dari 100 m /h

PEMBATAS ARUS AIR

19. 20.

ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/

buah

100.000

KOMPENSASI LAINNYA 21 .

METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L

buah

b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L

buah

c.

buah

Lebih dfari 10.000 L.

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau

500.000 750.000 1.000.0 00

lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur. METER ARUS MASSA 22 .

Meter Kerja Untuk setiap jenis Media uji :

171

1) Sampai dengan 15 kg/min

buah

60.000

buah

60.000

2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a.

15 kg/min pertama

b.

Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min

c.

Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan

buah

2.000

buah

1.000

buah

500

buah

250

buah

100.000

buah

25.000

500 kg/min, setiap kg/min d.

Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min

e.

Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min

Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min

ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) 23 . Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik 24

lainnya

. a. Meter Induk : 1)

3 (tiga) phasa

buah

92.500

2)

1 (satu) phasa

buah

28.500

buah

7.300

buah

2.500

b. Meter kerja kelas 2 : 1)

3 (tiga) phasa

2)

1 (satu) phasa

c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 : 1)

3 (tiga) phasa

2)

1 (satu) phasa

25

STOP WATCH

26

METER PARKIR

. 27 .

buah

12.000

buah

3.400

buah

10.000

buah

20.000

ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1)

Sampai dengan 1 kg

buah

600

2)

Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg

buah

1.500

3)


buah

2.500

b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1)

Sampai dengan 1 kg

buah

2.500

2)


buah

5.000

172

3)


buah

12.500

c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1)

Sampai dengan 1 kg

buah

2)

Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg

buah

3)


buah

20.000 35.000 50.000

TIMBANGAN 28 .

a. Sampai dengan 3.000 kg 1)

Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) ; a)

Sampai dengan 25 kg

b)


d)


buah

10.000

Lebih dari 500 kg sampai dengan 1. 000 kg

buah

15.000

Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3. 000 kg

buah

Ketelitian halus (kelas II)

50.000

buah

a)

Sampai dengan 1 kg

b)


c)


d)

Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg

e)

000 buah buah

50.000 75.000

buah

ketelitian khusus (kelas I)

100.

buah

Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring

b. Lebih dari 3.000 kg 1).

8.000


f)

3)

6.000

buah

c)

e)

2)

buah

100.00 0

buah

Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton

buah

150.00

Ketelitian khusus dan halus, setiap ton

0

c. Timbangan banberjalan buah

1)

Sampai dengan 100 ton/h

2)

Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h

3)

Lebih dari 500 ton/h

200.00 0

buah

400.00 0

d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang

buah

penunjukkannya

buah

dapat

diprogram

untuk

10.000

penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas

buah 20.000

masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.

500.00 0 750.00 0 1.000.0 00

173

29 .

a. Dead weight Testing Machine Sampai dengan 100 kg/cm

2)

Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 2 kg/cm

3)

Lebih dari 1.000 kg/cm

b. 1) 2)

2

15.000

buah

25.000

buah

35.000 20.000

Manometer Minyak Sampai dengan 100 kg/cm

2

2

b)

Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 2 1.000 kg/cm

c)


3)

Pressure Calibrator

4)

Pressure Recorder a)

31 .

buah

buah

2

Alat Ukur Tekanan Darah

a)

30 .

2

1)

2

Sampai dengan 100 kg/cm

2

2

b)

Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 2 1.000 kg/cm

c)


buah

25.000

buah

35.000

buah

40.000

buah

60.000

buah

25.000

buah

35.000

buah

2

PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS

buah

55.000 25.000

METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi : a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap

buah

20.000

buah

25.000

buah

30.000

buah

15.000

komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c.

Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi

Selain UTTP tersebut pada angka 1sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam RETRIBUSI 32 .

BARANG

DALAM

KEADAAN

TERBUNGKUS MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM

B a. Sampai dengan 1 kg

buah buah

1.

b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c.


buah buah

d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg buah e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg buah f.

40 75 120 150 750 1.500

Lebih dari 100 kg

MINUMAN a. Sampai dengan 1 L b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L 2.

c.

Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L

d. Lebih dari 20 L

buah buah buah buah

40 75 150 300

174

3.

SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN a. Sampai dengan 1 kg

buah

150

b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg

buah

375

c.

buah

450

d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg

buah

600

e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg

buah

1.200

f.

buah


Lebih dari 100 kg

1.5 00

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 29 Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Daerah Kota Prabumulih.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Pertama Instansi Pemungut Pasal 30 (1) Instansi Pemungut adalah instansi yang ditunjuk oleh Walikota. (2) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 31 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dpersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Keberatan Pasal 32 (1)

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

175

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadan diluar kekuasaannya.

(4)

Keadaaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yng terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 33 (1)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima akan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi , bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3)

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34 (1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 35 (1)

Atas

kelebihan

pembayaran

Retribusi,

Wajib

Retribusi

dapat

mengajukan

permohonan

pengembalian kepada Walikota. (2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh langsung diperhitungkan untuk

melunasi

terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5)

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6)

Jika pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,

Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

176

Bagian Kelima Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 36 Wajib retribusi yang melakukan kelebihan pembayaran menyampaikan permohonan pengembalian Pembayaran yang ditujukan kepada Walikota.

BAB VIII PEMANFAATAN Pasal 37 Pemanfaatan dari penerimaan masing- masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 39 (1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 40 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

177

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui

dari

pengajuan

permohonan

angsuran

atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 41 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) , dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 42 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban

Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan tentang Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan denga objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 43 (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

178

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atauk laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebernaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatn dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang tidak ada Peraturan yang mengatur lain bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

179

Pasal 47 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor

5 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Kakus

(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 17

Seri C).

2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 18 Seri C); 3. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 21 Seri C); 4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 22 Seri C); 5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 25

Seri C);

6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 26 Seri C); 7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 28

Seri C);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 48 Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 19 April 2011 WALIKOTA PRABUMULIH, dto RACHMAN DJALILI Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 19 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH, dto NILA UTAMA LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

180

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,

Recommend Documents