PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JALAN KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa dengan semakin tingginya frekuensi penggunaan jalan dengan beban muatan melampaui batas daya dukung jalan, maka dibutuhkan pemeliharaan yang memadai; b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan 4. Undang-undang Nomor 8 Hukum Acara Pidana g. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI JALAN KABUPATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otononi;
b. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik; c. Bupati adalah Bupati Gresik; d. Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik; e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Jalan Kabupaten adalah jalan yang dibiayai APBD dan diperuntukan bagi lalu lintas umum; g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralalan teknik yang berada pada kendaraan itu; h. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan; i. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan; j. Retribusi jalan Kabupaten adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran terhadap kendaraan bermotor angkutan barang yang melalui jalan Kabuapten. k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang; l. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi admistrasi berupa bunga atau denda; m. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan,
Firma,
Kongsi,
Koperasi
dan
organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiunan, Badan Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Jalan Kabupaten dipungut Retribusi atas Kendaraan bermotor roda empat atau lebih bermuatan barang yang melewati jalan Kabupaten. Pasal 3 Obyek retribusi adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih bermuatan barang yang melewati jalan Kabupaten. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melewati Jalan
Kabupaten
dengan
menggunakan
kendaraan
bermotor
bermuatan barang. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Jalan Kabupaten termasuk golongan Retribusi Perijinan tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Kendaraan bermotor, ukuran panjang, lebar, tinggi dan muatan sumbu terberat (MST).
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh biaya yang layak sebagai pengganti biaya pemeliharaan jalan Kabupaten. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Penetapan besarnya tarif didasarkan atas muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan. (2) Retribuai Jalan Kabupaten dikenakan kepada Kendaraan bermotor bermuatan barang yang melewati jalanKabupaten; (3) Besarnya Tarif Retribusi Jalan dalam ayat (2) pasal ini ditentukan sebagai berikut: a. Kendaraan Truck gandeng, trailer, dan sejenisnya dengan Muatan Terberat kurang dari 10 (sepulu) ton dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali jalan b. Kendaraan Truck Gandeng Trailer, dan sejenisnya dengan Muatan Terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton dikenakan Tarif sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sekali jalan; (4) Bagi
kendaraan
pengangkut
untuk
tujuan
khusus
dapat
berlangganan dan ditetapkan 1 (satu) bulan sekali dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan ketentuan tarip sebagai berikut : a. Kendaraan Truk dan sejenisnya dengan muatan sumbu terberat kurang dari 10 (sepuluh) ton dikenakan tarip Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
b. Kendaraan truk gandeng, trailer, tronton dan sejenisnya dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Pasal 9 (1) Penggunaan jalan tertentu termasuk penggunaan jalan pada rambu-rambu larangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dikenakan tarif refribusi sekurangkurangnya sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali jalan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; (2) Bagi
kendaraan
pengangkut
untuk
tujuan
khusus
dapat
berlangganan dan ditetapkun 1 (satu) bulan sekali dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan ketentuan tarip sebagai berikut: a. Kendaraan Truck dan sejenisnya dengan muatan sumbu terberat kurang dan 10 (sepuluh) ton dikenakan Tarip sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah); b. Kendaraan Truck gandeng, trailer, tronton dan sejenisnya dengan muatan sumbu terberat lebih dan 10 (sepuluh) ton dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah); (3) Khusus kendaraan angkutan orang yang meuggunakan bus atau Truck tertutup dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupali. Pasal 10 Ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi bagi pemakaian untuk: a. Keperluan Dinas Pemerintah; b. Keperluan percobaan yang bersifat ilmiah c. Keperluan Sosial.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribuai dipungut di Wilayah Kabupaten Gresik. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 12 Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang barus dibayar sekaligus; (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai
awal
tindakan
pelaksanann
penagihan
Retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang disampaikan Wajib Retribusi Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang; (3) Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah pejabat yang ditunjuk BAB XIII KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Pasal 18 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
BAB X PENYIDIKAN Pasal 19 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang Khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan distur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di
: Gresik
Pada tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di
: Gresik
Pada Tanggal
: 21 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Dra. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERH KABUPATEN GRESIK NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JALAN KABUPATEN I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah
Pusat
dan
Daerah,
pembagian
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. Dari sumber-sumber penerimaan tersebut diatas Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber yang diharapkan dapat berperan lebih besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka membiayai tanggungjawab sebagai Daerah otonom. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah hasil Perusahaan Milik Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah, yang ada saat ini belum mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Salah satu sarana yang membutuhkan biaya cukup besar adalah jalan. Tingginya intensitas kendarsan angkutan baik angkutan orang maupun angkutan barang yang menggunakan jalan Kabupaten dan cenderung melebihi kapasitas dan bobot jalan yang tersedia untuk pemeliharaan jalan relatif sangat terbatas, sehingga panjang dan ruas jalan yang rusak semakin banyak. Sesuai dengan fungsinya, jalan adalah merupakan sarana untuk memperlancar berbagai kegiatan, sehingga tidak mungkin memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap pemanfaatan untuk seluruh jalan yang ada, sedangkan disisi lain jika diadakan pembatasan atas semua ruas jalan, beban pemeliharaan akan semakin bertambah. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka sudah layaknya
semua kendaraan pengangkut yang bermuatan karena sangat berpotensi dalam menambah kerusakan jalan memberikan konstribusi berupa retribusi kepada Daerah. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa kriteria Retribusi untuk retribusi perijinan tertentu antara lain ditetapkan dalam “Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban Daerah dalam menyelenggarakan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.” Berdasarkan alasan dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka untuk meningkatkan pemeliharaan jalan, kepada semua kendaraan pengangkut yang bermuatan dikenakan Retribusi perijian tertentu berupa Retribusi Jalan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 21
: Cukup Jelas
