SALINAN KABUPATEN PESAWARAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA HANURA NOMOR 2 TAHUN 2015 KEPALA DESA CILIMUS NOMOR 2 TAHUN 2015 KEPALA DESA HURUN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERAN SERTA DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DESA HANURA, DESA CILIMUS DAN DESA HURUN TERHADAP TAHURA WAN ABDURRAHMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA HANURA, KEPALA DESA CILIMUS DAN, KEPALA DESA HURUN Menimbang
: a. Bahwa kawasan hutan TAHURA Wan Abdurrahman Gunung Betung di Propinsi Lampung merupakan kawasan sistem penyangga lingkungan hidup, kawasan pengawetan jenis hayati, dan kawasan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan dan pengelolaannya harus dilakukan secara terarah, adil dan lestari; b. Bahwa merupakan kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan untuk memelihara dan menjaga kawasan hutan dari ganggungan dan pengrusakan serta pembangunan dibidang kehutanan untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Peran Serta dan Tanggungjawab Masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun Terhadap TAHURA Wan Abdurrahman.
Mengingat
: 1. UU.NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. UU.NO. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
1
Republik Indonesi Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4206); 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091); 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA HANURA, KEPALA DESA CILIMUS TENTANG PERAN SERTA DAN TANGGUNG- JAWAB MASYARAKAT DESA HURUN TERHADAP TAHURA WAN ABDURRAHMAN BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Lampung Selatan; 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Hanura, Kepala Cilimus Desa Hurun dan Perangkat Desa masing-masing sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hurun. 4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Hanura, Perangkat Desa Cilimus dan Perangkat Desa Hurun; 5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Hanura, BPD Desa Hurun dan BPD Desa Cilimus; 6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Hanura, Drsa Cilimus dan Desa Hurun yang merupakan mitra Pemeintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; 7. Organisasi Masyarakat adalah Organisasi yang didirikan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun serta dalam upaya pembangunan, pemeliharaan dan menjaga kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurrahman dari gangguan dan pengrusakan; 2
8. Masyarakat adalah Warga Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun baik secara perseorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan non pemerintah ataupun badan hukum dan tidak termasuk kelembagaan Pemerintahan Desa; 9. Warga Desa adalah Warga Desa Hanura, Desa Cilimus Desa Hurun yang menetap dan mempunyai tinggal tetap dalam wilayah Desa dan tercatat secara administrasi di Desa; 10. Warga Pengelola adalah masyarakat selain warga Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun yang memiliki wilayah garapan dalam kawasan pengelolaan di kawasan Tahura Wan Abdul Rahman; 11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk menentukan sikap dan tindakan dalam rangka perlindungan, pengamanan dan pelestarian serta rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. 12. Taman Hutan Raya adalah Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman Register 19 Gunung Betung Propinsi Lampung 13. Peran serta Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun kelompok untuk ikut dalam perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. 14. Pelestarian TAHURA adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hurun untuk memelihara kelangsungan fungsi TAHURA Wan Abdurrahman. 15. Perlindungan TAHURA adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hurun untuk menjaga TAHURA Wan Abdurrahman dari tindakan dan atau kegiatan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menyebabkan kerusakan hutan maupun ekosistemnya. 16. Pengamanan TAHURA adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hurun untuk mengamankan TAHURA Wan Abdurrahman dari kerusakan, Perambahan, Penebangan, pembakaran dan perburuan satwa liar. 17. Rehabilitasi TAHURA adalah setiap usaha dan atau kegiatan masyarakat Desa Hurun untuk melestarikan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi TAHURA Wan Abdurrahman. 18. Perambah TAHURA adalah seorang secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok melakukan penebangan pohon secara liar dalam wilayah TAHURA Wan Abdurrahman. 19. Penebangan Liar adalah setiap usaha untuk menebang pohon yang ada dalam wilayah TAHURA Wan Abdurrah tanpa izin dari pihak yang berwenang. 20. Pembakaran TAHURA adalah adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seorang secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok melakukan pembakaran dalam kawasan TAHURA Wan Abdurrahman 21. Perburuan Liar adalah setiap usaha untuk melakukan perburuan terhadap semua jenis flora maupun fauna dalam kawasan TAHURA Wan Abdurrahman tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Pemanfaatan kawasan TAHURA adalah penggunaan kawasan TAHURA Wan Abdurrahman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan setelah mendapat Persetujuan dari pejabat yang berwenang dengan tanpa merusak fungsi TAHURA Wan Abdurrahman dan dengan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama Kepla Desa ini. 23. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang dilakukan masyarakat adalah pemanfaatan jasa lingkungan memungut hasil hutan non kayu dan pemanfaatan lahan untuk ditanami pohon kayu yang bersifat tahunan yang dapat diambil hasilnya. 24. Persetujuan pemanfaatan Kawasan TAHURA Wan Abdurrahman adalah Persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada areal yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan daerah. 25. Pengelolaan TAHURA adalah pengelolaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. 26. Kebijakan Pembangunan TAHURA Wan Abdurrahman adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung untuk menjaga kelestarian dan rehabilitasi serta pemanfaatan TAHURA Wan Abdurrahman.
3
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dari Pengaturan Peran Serta Dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa adalah sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. Pasal 3 Tujuan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah untuk menumbuh kembangkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat terutama dalam mendukung, memperkuat dan meningkatkan fungsi TAHURA Wan Abdurrahman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi masyarakat. BAB III PENGELOLAAN TAHURA WAN ABDURRAHMAN Bagian Pertama Kebijakan Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
Pasal 4 Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman harus dilaksanakan secara terarah, adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan fungsi dan manfaat kawasan TAHURA sebagai penyangga lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat; Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman, kebijakan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, perlindungan dan rehabilitasi berkordinasi dengan Pemerintah, Pemerinyah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman dilaksanakan atas dasar asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Pasal 5 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan pemanfaatan kawasan, termasuk daerah aliran sungai di TAHURA Wan Abdurrahman yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini ditetapkan, wajib didaftarkan dan didata oleh Desa; Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun hanya dilakukan terhadap pengelolaan SDA dan pemanfaatan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum ditetapkan perdes ini Pasal 6 Masyarakat yang mengelola sumberdaya alam dan memanfaatkan Kawasan, termasuk daerah aliran sungai di TAHURA wajib terhimpun dalam kelompok dan memiliki program kerja kelompok serta aturan kelompok yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Peraturan Desa; Pasal 7 Pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan kawasan, termasuk daerah aliran sungai dilakukan melalui bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun; Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pemanfaatan kawasan, termasuk daerah aliran sungai di TAHURA Wan Abdurrahman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun dinyatakan resmi apabila telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan Pemerintah Desa. Masyarakat yang mendapatkan Persetujuan pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan kawasan TAHURA Wan Abdurrahman, termasuk daerah aliran sungai berhak mengambil hasil dari pengelolaannya itu sepanjang bukan berupa tanaman kayu.
4
BAB IV PERAN SERTA DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Pertama Hak Berperan Serta Pasal 8 (1) Masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun berhak untuk didengarkan pendapatnya apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan dalam pengambilan keputusan pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. (2) Masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun berhak mengajukan keberatan terhadap setiap kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman yang dapat mengakibatkan beralih fungsinya TAHURA Wan Abdurrahman dan atau yang mengakibatkan terjadinya kerusakan Hutan dan Lingkungan (3) Masyarakat Hurun berhak untuk menuntut semua pihak yang melakukan pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman agar tetap melestarikan, merehabilitasi, melindungi dan mengamankan TAHURA Wan Abdurrahman dari gangguan dan kerusakan. Bagian Kedua Kewajiban Berperan Serta Pasal 9 (1) Seluruh Warga Masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun baik yang memiliki wilayah garapan dalam wilayah administratif Desa bersangkutan maupun diluar wilayah bersangkutan termasuk juga warga pengelola yang memiliki wilayah garapan dalam kelompok warga Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun atau wilayah administrasi Desa bersangkutan diwajibkan untuk menjaga, melindungi dan memelihara sumber daya alam dan ekosistemnya dalam kawasan TAHURA Wan Abdurrahman dari gangguan dan kerusakan. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), Warga Masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun yang mengelola sumberdaya alam dan mendapatkan Persetujuan pemanfaatan kawasan TAHURA dan warga pengelola wajib untuk : a. Menjaga, melindungi dan memelihara pohon berkayu, sumber mata air, sumber air panas, air terjun, sungai dan daerah aliran sungai, gua dan sumberdaya lainnya termasuk makam keramat yang ada. b. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis termasuk pinggir-pinggir jalan Desa, pinggirpinggir jalan setapak dengan pohon-pohon kayu yang berumur panjang, dan merahabilitasi daerah aliran air sungai. c. Menjaga, melindungi dan melestarikan satwa liar. d. Mencegah, melarang, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok yang akan melakukan dan atau telah melakukan perambahan atau penebangan pohon serta pembakaran dalam wilayah Kawasan TAHURA, termasuk di sumber mata air, sumber air panas, air terjun dan daerah aliran sungai. e. Mencegah, melarang, dan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok yang akan melakukan dan atau telah melakukan perburuan tumbuhan dan satwa liar dalam kawasan TAHURA Wan Abdurrahman. f. Memberikan informasi yang benar dan akurat terhadap kondisi sumberdaya alam dan lingkungan TAHURA Wan Abdurrahman apabila diminta oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. g. Memberikan bantuan tenaga apabila diminta oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelestarian, dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman.
5
h. Memelihara tanda batas kawasan TAHURA sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. i. Bekerjasama dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata Cara pelaksanaan Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa Hanura, Kepala Desa Cilimus dan Kepala Hurun; Pasal 10 (1) Tiap-tiap hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari Lingkungan hidup, setiap kepala keluarga di Desa Hanura, Desa Cilimus, Desa Hurun dan warga pengelola yang mengelola dan memanfaatkan kawasan TAHURA wajib menanam satu buah pohon kayu yang berumur panjang dalam kawasan, dipinggir sungai dan atau ditempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung sebagai daerah rehabilitasi hutan. (2) Tiap-tiap warga yang akan menikah dan atau warga yang baru mendapatkan kelahiran anaknya diwajibkan menanam bibit pohon berkayu berumur panjang untuk ditanam dalam daerah kawasan tahura, atau Kawasan kritis di lingkungan desa pada hari-hari lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Pelaksanaan penanaman pohon berkayu dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada hari-hari lingkungan hidup dan atau pada hari lain yang disepakati masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (4) Semua data penanaman pohon berkayu serta lokasinya di dokumentasi untuk menjadi catatan jumlah pohon berkayu yang ditanam setiap tahun oleh sekretariat Desa dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya alam dan pemanfaat kawasan TAHURA Wan Abdurrahman dan disimpan oleh Pemerintah Desa. Pasal 11 Masyarakat Hurun dan warga pengelola yang mengelola sumberdaya alam dan memanfaatan kawasan TAHURA Wan Abdurrahman wajib memelihara dan menjaga pohon berkayu yang ditanam oleh masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Bersama Kepala Desa ini dari gangguan dan pengrusakan. Bagian Ketiga Tanggungjawab Pasal 12 (1) Masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun dan warga pengelola yang mengelola sumberdaya alam, pemanfaatan kawasan termasuk pengelolaan lahan dan daerah aliran sungai ikut bertanggungjawab, dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung atas perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 9 Peraturan Bersama Kepala Desa ini menjadi tanggungjawab masyarakat Desa bersangkutan di bawah koordinasi Kepala Desanya dan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan pihak ketiga yang berasal dari antara lain Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya dapat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang kehutanan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
6
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman; d. Memberikan saran pendapat; e. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan; (3) Pemberdayaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan prinsip kesetaraan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dalam berpartisipasi secara berkelanjutan. Pasal 14 (1) Pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan untuk peningkatan kesadaran berpartisipasi dalam perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. (2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dimaksud ayat (1) antara lain berupa pendidikan, pelatihan, kampanye publik, advokasi, pendampingan, sosialisasi model-model dialog warga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan memperluas partisipasi publik; (3) Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung dalam merumuskan isu dan materi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan pihak ketiga dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1). Pasal 15 Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah daerah Propinsi Lampung dan atau pihak ketiga dapat melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk memperbaiki kualitas partisipasinya melalui : a. Forum warga; b. Mendorong terbentuknya jaringan antar kelompok; c. Pendampingan pencarian dana bagi kelompok; d. Penguatan kelembagaan dengan melakukan antara lain pendidikan kewarganegaraan, pengembangan kekuatan dan keterampilan. Pasal 16 Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah daerah Propinsi Lampung dan pihak ketiga dapat untuk melakukan pengembangan norma dan nilai-nilai kearifan lokal untuk menumbuh kembangkan kepercayaan, tanggungjawab, partisipasi dan responsivitas sehingga menimbulkan nilai-nilai solidaritas, toleransi , kepercayaan dan kerjasama antar kelompok dan antar kelompok dengan pemerintah daerah dalam pelestarian hutan dan lingkungan. BAB VI SANKSI Pasal 17 (1) Warga Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun dan Warga pengelola sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, apabila terlibat dalam perambahan atau penebangan pohon serta pembakaran, termasuk di sumber mata air, sumber air panas, air terjun dan daerah aliran sungai atau melakukan perburuan tumbuhan dan satwa liar dalam kawasan TAHURA Wan Abdurrahman, mencabut tanda batas kawasan untuk kepentingan pribadinya selain dituntut sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga maka Pemerintah Desa bersangkutan mengusulkan pembatalan persetujuan pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi. (2) Warga Desa Hanura, Warga Desa Cilimus dan warga Desa Hurun serta warga pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini pada hal kepadanya telah diberitahukan dan ditegur secara patut tiga kali berturut-turut oleh masyarakat, kelompok dan atau Kepala Desa,
7
maka akan dikenakan sanksi tidak dapat mengelola sumberdaya alam dan atau pemanfaatan kawasan yang persetujuannya ada padanya sampai ia memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya. (3) Apabila dalam 1 tahun setelah diberitahukan dan ditegur sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tetap tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka persetujuan pengelolaan dan pemanfaatan kawasannya kepada pemerintah Daerah Propinsi Lampung untuk dibatalkan. (4) Warga Desa bersangkutan yang akan menikah dan atau baru memperoleh kelahiran anaknya tidak melaksanakan kewajibannya, pengurusan surat nikah dan pengantar pengurusan akte kelahiran akan diberikan setelah melaksanakan kewajibannya itu. (5) Pemberitahuan, peneguran dan Pembatalan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) dilakukan oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Kelompoknya dan disampaikan kepada pemerintah Daerah Propinsi Lampung. (6) Pemerintah Daerah propinsi Lampung secara resmi melakukan pembatalan persetujuan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang telah dilakukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (5).
BAB VII PENUTUP Pasal 18 Penanggungjawab utama dalam pelaksanaan Peraturan Bersama kepala Desa ini adalah Kepala Desa Hanura, kepala Desa Hurun dan Kepala Desa Cilimus yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Desa bersangkutan dan warga pengelola yang mengelola sumberdaya alam, memanfaatkan kawasan dan Daerah Aliran Sungai di TAHURA Wan Abdurrahman. Pasal 19 Pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dilaksanaan secara efektif selambatlambatnya dalam waktu 6 bulan sejak disahkan dan ditetapkannya Peraturan Bersama Kepala Desa ini. Pasal 20 Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun.
Ditetapkan di Pada tanggal
KEPALA DESA HANURA
: HANURA : 27 JUNI 2014
KEPALA DESA CILIMUS
Dto
dto
(CHODRI CAHYADI)
(AHMAD YANI)
KEPALA DESA HURUN
dto (AMINUDIN)
8
Diundangkan di Pada tanggal
: HANURA : 27 JUNI 2014
Diundangkan di Pada Tanggal
SEKRETARIS DESA HANURA
: CILIMUS : 27 JULI 2014
SEKRETARIS DESA CILIMUS
Dto
dto
(AGUS GUNTORO)
(TAUFIK FEBRIANTO)
Diundangkan Pada Tanggal
di
: HURUN : 27 JULI 2014
SEKRETARIS DESA HURUN
dto
(U S M A N)
LEMBARAN DESA HANURA TAHUN 2014 NOMOR: 004 LEMBARAN DESA CILIMUS TAHUN 2014 NOMOR: 001 LEMBARAN DESA HANURA TAHUN 2014 NOMOR: 001
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA HANURA NOMOR 2 TAHUN 2014 KEPALA DESA CILIMUS NOMOR 2 TAHUN 2014 KEPALA DESA HURUN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERAN SERTA DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DESA HURUN TERHADAP TAHURA WAN ABDURRAHMAH
A.
UMUM Kawasan TAHURA Wan Abdurrachman Register 19 Gunung Betung adalah salah satu kawasan yang amat vital sebagai penyangga kehidupan (ekonomi, sosial dan ekologis), sebagai kawasan pengawetan jenis hayati (flora, fauna, dan genetic pool) dan sebagai kawasan pemanfaatan (penelitian, pendidikan dan wisata) bagi masyarakat. Letak kawasan dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Luas wilayah 22.244 ha. Karakteristik demografi di sekitar kawasan adalah penduduk desa urban yang mempengaruhi pengelolaan ekosisitem di dalam kawasan dan pertumbuhan perkotaan dengan berbagai sarana vital dan strategis sekitar kawasan seperti PDAM, infrastruktur irigasi, dan tranportasi. Ekosisitem hutan kawasan TAHURA Wan Abdurrahman termasuk type hutan tropis pegunungan sedang dan hutan daratan rendah, yang dicirikan oleh adanya keragaman flora dan fauna yang menghuni di dalamnya. Jenis-jenis flora seperti pulai, merawan, bayur, jabon, medang, cempaka dan damar serta berbagai jenis paku-pakuan, liana bambu, semak, herba dan anggrek hutan. Sedangkan jenis fauna yang dilindungi seperti beruang madu, kijang, macan akar, kukang, siamang, kera ekor putih (cecah), burung rangkong dan lain sebagainya. Kondisi kawasan TAHURA Wan Abdurrahman saat ini sudah mengalami Degradasi. Forest cover telah banyak terkonversi kedalam bentuk penggunaan lain. Saat ini diperkirakan tinggal 30 % kawasan yang masih berhutan, selebihnya areal perkebunan rakyat dan pemukiman. Dari sisi tata ruang sekitarnya, kawasan ini dikelilingi oleh 36 desa yang dimukimi penduduk sekitar 430.000 jiwa dan sebagian besar dari mereka berbudidaya pertanian didalam kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Pembangunan dan pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman harus dilakukan secara terarah, adil dan lestari untuk mewujudkan fungsi dan manfaat kawasan secara maksimal (multifungsi) dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi lingkungan yang dimilikinya. Untuk itu upaya perlindungan, pengamanan, pelestarian, rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman tidak hanya terbatas dilakukan oleh pemerintah, namun juga peran serta masyarakat yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kelestarian TAHURA Wan Abdurrahman sangat penting artinya terutama masyarakat Desa disekitar hutan itu sendiri. Sebagaimana ditentukan dalam berbagai Peraturan Perundanga-undangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wujud peran serta dan tanggungjawab masyarakat terhadap wilayah hutan dapat berupa menjaga kelestarian fungsi TAHURA WAR, turut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian terhadap gangguan dan pengrusakan, memberikan bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga dalam Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman, bekerjasama dengan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan, melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksaan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, ikut serta dalam membuat dan mengambil keputusan dalam
10
pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan serta turut dalam melakukan pendataan dan pemetaan lokasi sumber daya alam di kawasan TAHURA Wan Abdurrahman.
B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 angka 1 s/d 19 Cukup jelas Pasal 1 angka 20 Yang dimaksud dengan Perburuan Liar adalah setiap usaha untuk melakukan perburuan yang tidak mendaptakan izin, termasuk mereka yang mendapatkan namun izinya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Pasal 2 Berpartisipasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah keiikutsertaan masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun secara langsung dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung baik dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga, kerjasama, melakukan perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi TAHURA Wan Abdurrahman. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, dan budaya serta ekonomi. Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat Desa Hurun dengan Pemerintah Daerah. Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap pengelolaan TAHURA Wan Abdurrahman dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan TAHURA Wan Abdurrahman dan masyarakat setempat. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Ayat(1)
11
Yang dimaksud telah dilakukan oleh masyarakat Bersangkutan adalah secara nyata telah terdapat kawasan TAHURA Wan Abdurrahman yang telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit 5 Tahun). Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan adalah pemanfaatan jasa lingkungan, pungutan hasil hutan non kayu dan pemanfaatan lahan untuk ditanami jenis pohon bersifat tahunan yang dapat diambil hasilnya misalnya; damar, manggis, nangka, duren dan sebagainya dan masyarakat hanya boleh mengambil hasilnya tidak termasuk kayu. Persetujuan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau didasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Ayat (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 s/d Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Lahan terlantar yang dimaksud adalah lahan yang berupa tanah yang pernah diusahakan oleh masyarakat . Ayat (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Kewajiban masyarakat Desa Hanura, Desa Cilimus dan Desa Hurun dalam pasal ini sebatas wilayah administratif Desa bersangkutan. Ayat (2) hurup a, b, c, d dan e Cukup Jelas Ayat (2) huru f Informasi yang dimaksud dalam ayat ini termasuk Program kerja dan tata cara perlindungan, pengamanan, pelestarian dan rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat serta data dan lokasi sumberdaya alam yang dikelola dan data-data lain yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah apabila diketahui oleh masyarakat antara lain data perambah hutan, penebang liar, data masyarakat yang melakukan gangguan dan merusak kawasan TAHURA Wan Abdurrahman. Ayat (2) hurup g dan h Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1)
12
Cukup jelas Ayat (2) Menangkap dan menyita dimaksudkan untuk tindakan pengamanan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dimaksud adalah kepala desa, polisi hutan dan atau Dinas kehutanan serta Polisi Republik Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Hari-hari lingkungan dimaksud adalah hari-hari peringatan lingkungan hidup antara lain hari bumi, hari lingkungan hidup, hari air, hari gunung, dan sebagainya. Ayat (2) Bibit pohon kayu dimaksud adalah bibit pohon kayu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang dapat ditanam dalam kawasan TAHURA Wan Abdurrahman. Ayat (3) dan Ayat (4) Cukup jelas Pasal 14 s/d Pasal 23 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DESA HANURA NOMOR: 015 TAMBAHAN LEMBARAN DESA CILIMUS NOMOR: 02 TAMBAHAN LEMBARAN DESA HURUN NOMOR: 02
13
