SALINAN KABUPATEN PESAWARAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA HANURA DAN KEPALA DESA CILIMUS NOMOR 4 TAHUN 2015 NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA HANURA DAN KEPALA DESA CILIMUS Menimbang
Mengingat
1
:
:
a
Bahwa Sumber Daya Air merupakan Potensi Kekayaan Alam yang perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat sekitar;
b
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a maka dipandang perlu untuk membuat peraturan Desa Bersama Kepala Desa Hanura dan Kepala Desa Cilimus tentang Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekositemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
3
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889);
4
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
5
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia; Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi lampung Tahun 2006 Nomor 3 Tambahan Lembaran Provinsi Lampung Nomor 298);
10
Peraturan Bersama Kepala Desa Hanura Nomor 1 Tahun 2015 Dan Kepala Desa Hurun Nomor 1 Tahun 2015 Dan Kepala Desa Cilimus Nomor 1 Tahun 2015 Dan Kepala Desa Sidodadi 1 Tahun 2015 Dan Kepala Desa Muncak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Antar Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA HANURA DAN KEPALA DESA CILIMUS TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat dalam susunan tata kerja perangkat daerah kabupaten; 2. Camat adalah fasilitator pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga; 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 8. Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para wakil desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Kecamatan Teluk Pandan berkedudukan di tingkat kecamatan dan atau antar-Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan kerjasama antar Desa; 2
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
BAB II PENJAGAAN DAN PELESTARIAN Bagian Kesatu Penjagaan Pasal 2 1. Sumber – sumber Mata air yang terdapat di wilayah Desa Cilimus harus di jaga kelestarian dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya. 2. Sumber – sumber Mata air tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi/ individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk di manfaatkan bersama pula. 3. sumber-sumber Mata air ataupun saluran perpipaan yang sudah rusak diperbaiki secara gotongroyong.
Bagian Kedua Pelestarian Pasal 3 1. Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung-jawab seluruh komponen masyarakat Desa Hanura dan masyarakat Desa Cilimus. 2. Melestarikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 diatas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanami kembali pohon-pohon pelindung Pasal 4 Pelayanan 1. Setiap warga Desa Hanura dan Desa Cilimus mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan Debit air yang terdapat di wilayah Dusun masingmasing. 2. Kelompok Pemakai Air / Badan pengelola dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat terutama yang masuk anggota Pokmair. 3. Apabila ada kelompok, perorangan yang punya hajat keluarga / kematian dan ingin menggunakan air minum yang butuh banyak, maka terlebih dahulu harus disampaikan ke Pemerintah Desa untuk mengatur sistem pembagian. Pasal 5 1. Pemakai sarana air minum tidak boleh mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari pengurus yang ditugaskan/ ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 2. Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan seperti : a) Kemampuan / debit air memungkinkan untuk di kembangkan. b) Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali. c) Ada kesanggupan / kesiapan dana swadaya masyarakat. 3. Pemakai sarana air bersih baik orang / lembaga / kelompok tidak boleh melubangi pipa/ merusak pipa jaringan tersier. 3
BAB III SISTEM PENGELOLAAN Pasal 6 1. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh Lembaga Desa yaitu
2. Kelompok Pemakai Air ( Pokmair ) 3. Lembaga ( Pokmair ) bernaung di bawah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ).
4. Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh Pengurus. 5. Pertanggungjawaban kaitannya dengan Pokmair akan dilaksanakan oleh Pengurus Kapada Musyawarah Anggota pada setiap tahunnya. BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 7 1. Kepengurusan Pokmair Desa Hanura dan Desa Cilimus di bentuk berdasarkan / melalui Musyawarah Antar Desa ( MAD ). 2. Masa jabatan Pengurus Pokmair berakhir selama 2 ( dua ) tahun dan dapat di pilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia. BAB V SANKSI Bagian Kesatu Masyarakat Pasal 8 1. Setiap orang / anggota masyarakat yang di lihat/ di jumpai berikut barang bukti melangggar pasal 5 ayat 1 maka di kenakan denda sebesar Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ). 2. Setiap orang / anggota masyarakat yang di lihat / di jumpai melakukan pelanggaran pasal 5 ayat 3 maka di kenakan denda sebesar Rp. 250.000 ( Dua Ratus lima Puluh ribu rupiah ). 3. Bagi orang / anggota Kelompok yang tidak ikut bergotong-royong dalam perbaikan jaringan perpipaan akan di kenakan denda sebesar Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ). Bagian Kedua Pengurus Pasal 9 1. Bagi orang / oknum yang termasuk di dalam Pemerintah Desa atau pengurus Badan pengelola / Pokmair yang di dapati berikut barang bukti dan saksi-saksi menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan, diskriminatif / membeda-bedakan di luar aturan maka akan di berhentikan dari jabatannya. 2. Bagi orang / oknum yang di maksud pasal 9 ayat 1 diatas, tidak mentaati sanksi / denda maka akan di proses melalui aturan yang berlaku.
BAB VI IURAN AIR MINUM Pasal 10 1. Setiap anggota pokmair wajib membayar iuran air bersih sebesar Rp. 4000/bulan 2. Iuran yang dimaksud pasal 10 ayat 1 diserahkan kepada pekasih Dusun paling lambat tanggl 30 pada bulan yang bersangkutan. 3. Bagi yang tidak membayar sampai lewat 15 ( Lima belas ) hari maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan ke rumah yang bersangkutan sampai pembayaran di lunasi. 4. Bagi Pekasih Dusun yang tidak menyetor iuran air minum dari masing-masing anggota berturut 4
turut selama 3 ( tiga ) bulan maka akan dilaksanakan pemutusan jaringan/ penutupan jaringan ke Dusun tersebut.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan / peraturan mengenai pengelolahan dan pemanfaatan Sumber Air Bersih yang bertentangan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa ini di nyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Hal - hal yang belum di atur dalam perdes ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan oleh Peraturan Kepala Desa Hanura dan Peraturan kepala Desa Cilimus Pasal 13 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di : HANURA Pada Tanggal : 29 SEPTEMBER 2015 1. Kepala Desa Hanura
2. Kepala Desa Cilimus
dto
dto
CHODRI CAHYADI
AHMAD YANI
Diundangkan di : HANURA Pada Tanggal : 29 SEPTEMBER 2015
Diundangkan : CILIMUS Pada Tanggal : 29 SEPTEMBEER 2015
SEKRETARIS DESA HANURA
SEKRETARIS DESA CILIMUS
Dto AGUS GUNTORO
Lembaran Desa Hanura Tahun 2014 Nomor 07 Lembaran Desa cilimus Tahun 2014 Nomor 03
5
dto TAUFIK FEBRIANTO
