KEPALA DESA LEMPUYANG KABUPATEN SERANG PERATURAN DESA LEMPUYANG NOMOR: 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA KEPALA DESA LEMPUYANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu ditetapkan melalui Peraturan Desa; b. bahwa penyusunan Peraturan Desa ini dimaksudkan dalam efektifitas dan efisiensi penyelenggaran Pemerintahan Desa Lempuyang.
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMPUYANG DAN KEPALA DESA LEMPUYANG MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DESA LEMPUYANG TENTANG PERANGKAT DESA
BAB I
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan: Desa adalah Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang; Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; Kepala Desa adalah Kepala Desa Lempuyang; BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lempuyang; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten; Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; Perangkat Desa Lainnya Adalah Sekretariat Desa, Petugas Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan; Sekretariat Desa adalah Kepala-Kepala Urusan; Petugas Teknis Lapangan adalah Polisi Desa, Amil, Ulu-ulu, dan Pamong Tani Desa; Unsur Kewilayahan adalah adalah Petugas unsur kewilayahan mempunyai wilayah di kampung dan/ atau dusun di Desa Lempuyang; Polisi Desa adalah Petugas Teknis Lapangan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Desa; Amil adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang keagamaan; Ulu-ulu adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang Pengairan; Pamong Tani Desa adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang pertanian; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetepkan dengan Peraturan Desa; Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa; BAB II PERANGKAT DESA Pasal 2 Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya. BAB III SEKRETARIS DESA Pasal 3 Ketentuan mengenai Sekretaris Desa diatur Perundang-undangan yang berlaku.
sebagaimana Peraturan
BAB IV
BAB IV PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 4 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Teknis; dan c. Unsur Kewilayahan
1)
2) 3) 4)
Pasal 5 struktur organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Struktur organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah Petugas yang mempunyai wilayah kerja di kampong atau dusun dengan sebutan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tangga (RT).
Pasal 6 Jumlah perangkat desa lainnya sebagaimana disesuaikan dengan kebutuhan desa.
dimaksud
pada pasal
4,
BAB V PERSYARATAN UMUM PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 7 1) yang dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa Lempuyang; b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. sehat rohani dan jasmani; e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tidak pidana; f. mengenal dan dikenal oleh masyarakat Desa Lempuyang. 2) batas Usia Perangkat Desa Lainnya setingi-tingginya 60 tahun. BAB VI PERSYARATAN KHUSUS KEPALA URUSAN DAN PELAKSANA TEKNIS Pasal 8 1) yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendikan paling rendah tamat dan berijazah SLTA dan/ atau sederajat; b. batas usia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggitingginya 42 tahun; c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 2) yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Teknis Lapangan adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendikan paling rendah tamat dan berijazah SLTA dan atau sederajat; b. batas usia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 42 tahun; c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 3. yang dapat…
3) yang dapat diangkat menjadi unsur kewilayahan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tangga (RT) adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendikan paling rendah tamat dan berijazah SLTP dan/atau sederajat; b. batas usia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggitingginya 54 tahun; c. bertempat tinggal di kampung dan/atau dusun dimana yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai ketua RT atau RW; d. dikenal oleh masyarakat kampung dan/atau dusun yang bersangkutan; dan e. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. BAB VII PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 9 1) pengangkatan calon Perangkat Desa lainnya untuk jabatan di Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilakukan melalui proses seleksi oleh Pemerintah Desa; 2) Calon Perangkat Desa lainnya yang telah dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 10 1) pengangkatan Calon Perangkat Desa lainnya dan untuk jabatan unsur kewilayahan atau Ketua Rukun Warga (RW) serta Ketua Rukun Tangga (RT) dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat masing-masing wilayah atau dusun yang bersangkutan; 2) proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 3) calon Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tangga (RT) yang terpilih diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat; 4) masa jabatan perangkat desa lainnya, Ketua Rukun Warga (RW), dan Ketua Rukun Tangga (RT) adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
1)
2) 3) 4)
BAB VIII TUGAS-TUGAS Pasal 11 Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintah Desa; membantu Kepala Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat; mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa. BAB IX LARANGAN Pasal 12
Perangkat Desa lainnya dilarang: a. rangkap jabatan dengan anggota BPD; b. melakukan pekerjaan/usaha yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
biayanya
berasal
dari
c. menerima uang..
c. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk atas nama pemerintah desa; e. menjadi pengurus partai politik; f. terlibat dalam kompanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah; g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; dan h. menyalahgunakan wewenang. BAB X PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 13 1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. atas pemintaan sendiri; c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Desa ini; d. melanggar larangan sebagai perangkat desa lainnya; e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa Lempuyang; 2) dalam hal jabatan Perangkat Desa lainnya kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat desa lainnya yang ada dan selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa yang definitif.
Pasal 14 1) Perangkat Desa lainnya yang tersangkut suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa; 2) selama Perangkat Desa lainnya di berhentikan sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksakan oleh Pelaksana tugas (PLT) Perangkat Desa lainnya; 3) apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan sebagai perangkat Desa lainnya. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya, atau indisifliner dikenakan tindakan administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis oleh Kepala Desa; 2) apabila sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya. Pasal 16 1) bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau mengalalmi kecelakaan, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang…
seorang Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang bersangkutan; 2) apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter pemerintah, bahwa Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan BPD. Pasal 17 tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 dengan diberlakukannya peraturan Desa ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 19 hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa. Pasal 20 peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Lempuyang : 29 Januari 2015
KEPALA DESA LEMPUYANG,
ELY ROHILI Diundangkan di : Lempuyang Pada tanggal : 2 Februari 2015 Sekretaris Desa Lempuyang,
MOHAMAD AGUS Lembaran Desa Lempuyang Tahun 2015 Nomor 2
