PERATURAN DESA KRASAK NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
( RKP Desa ) TAHUN 2015
DESA KRASAK KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU 2015
KUWU KRASAK KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU PERATURAN DESA NOMOR : 02 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUWU DESA KRASAK Menimbang
:
a. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan
baik
skala
desa
dan
atau
skala
kecamatan/kabupaten; b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
c. Bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah
prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kuwu; d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan
Desa
tentang
Rencana
Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) Krasak Tahun 2015. Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.
Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas
Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan
Peran
Serta
Masyarakat
Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007
Republik
Indonesia
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Lampiran) 22. Peraturan Desa Krasak Nomor : 01 Tahun 2015 tentang RPJM Desa tahun 2015-2020.
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KRASAK DAN KUWU DESA KRASAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA KRASAK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud : 1.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.
Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
4.
Bupati adalah Bupati Indramayu
5.
Kecamatan adalah Wiayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 11. Keputusan Kuwu adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 13. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Krasak Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I
b. BAB II
c.
BAB III
:
:
:
PENGANTAR -
Pendahuluan.
-
Dasar Hukum.
-
Tujuan dan Manfaat.
-
Visi, Misi Desa.
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA -
Kebijakan Pendapatan Desa.
-
Kebijakan Belanja Desa.
EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN -
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
-
Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
-
Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
-
Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa.
d. BAB IV
:
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA - Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun berjalan. - Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kabupaten, Propinsi dan Pusat. - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor.
e. BAB V LAMPIRAN
:
PENUTUP
:
1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa. 2. Pagu Indikatif Desa. 3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. 4. Rancangan RKP Desa. 5. Daftar usulan RKP Desa. 6. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa. 7. Berita acara rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.
(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Kuwu yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kuwu ini. Pasal 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015.
Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2015.
Pasal 5 Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LPM dan pengguna angaran lainnya dengan penggunaan dana melalui penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya)
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kuwu ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kuwu.
Pasal 7 Keputusan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Desa Krasak Pada tanggal : 11 Maret 2015 Kuwu Desa Krasak
WARDONO
Diundangkan di Desa Krasak Pada Tanggal 12 Maret 2015 Sekretaris Desa,
U. SURDIKA
