PERATURAN DESA TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG NOMOR : 02 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO Menimbang
:
a.
Bahwa
Pemerintah
perencanaan
Desa
pembangunan
wajib desa
menyusun berupa
dokumen
rencana
kerja
pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa; b.
Bahwa
RKP-Desa
dilakukan
melalui
forum
musyawarah
perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa ) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa ;
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
1
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Desa ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
22
Tahun
2015
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana
Desa
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa ; 14. Peraturan Bupati Malang nomor 12 tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 ; 2
15
Keputusan
Bupati
Malang
Nomor
188.45/416/KEP/421.013/2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.
16
Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJMDes Tunjungtirto Tahun 2014 - 2019
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNJUNGTIRTO dan KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: Peraturan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Tentang Rencana Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2015 BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan
Desa
adalah
Pemerintah
Desa
Tunjungtirto
dan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Tunjungtirto. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
3
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah
lembaga
kemasyarakatan
yang
dibentuk oleh
bersangkutan
untuk
membantu
Pemerintah
pembangunan
serta
menumbuhkembangkan
Desa swadaya
warga dalam
desa
yang
perencanaan
masyarakat
dalam
pembangunan.
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA Pasal 2 1) Rencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 1 (satu) tahun. 2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RKP-Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2015 3) RPK-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2) memuat Pelaksanaan kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Pasal 3 1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2) merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Tahun 2015 2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa.
4
Pasal 4
RKP-Desa merupakan pelaksaaan dari visi, misi dan program Kepala Desa, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program pembangunan desa, dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk diusulkan ke RKP-Daerah
BAB III KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Pasal 5 Uraian RKP-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB IV PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada tahun berjalan Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
Ditetapkan di : Singosari Pada tanggal : 9 Januari 2015 KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO
HANIK DWI MARTYA P. Diundangkan di : Singosari Pada Tanggal : 20 Januari 2015 Sekretaris Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari
YULI ANTI NIP. 198107072010012004 Berita Desa TunjungtirtoKecamatan Singosari Tahun 2015 Nomor : 2
5
