PERATURAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 6 TAHUN 2012 TENTANG. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN AYAH DESA PASIR Alamat : Jln. Karangbolong – Logending No. 212 Kode Pos 54473

PERATURAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2013 - 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PASIR Menimbang

:

a.

bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 5 (lima) tahunansecara Partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tenteng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 2017;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Numor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR dan KEPALA DESA PASIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN : JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2013 - 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen

3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen

4.

Bupati adalah Bupati Kebumen

5.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

8.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat

RPJM

Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima ) tahun yang membuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja. 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJM Desa. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. 18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes Pasal 2

(1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PASIR dengan sistematika sebagai berikut :

Tahun 2013 – 2017 disusun

BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: PROFIL DESA

BAB III

: PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV

: VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF

BAB V

: RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VI

: PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PASIR (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 - 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun. Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 5 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 6 Rencana Kegiatan pada RPJMDes dapat diadakan perubahanapabila terjadi bencana alam , keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa. . Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa Pasal 8 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2009 tentang RPJMDes Tahun 2008 – 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Pasir November 2012

KEPALA DESA PASIR

SUKAMSO

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

: PASIR

NOMOR

: 6 Tahun 2012

TANGGAl

:

November 2012

---------------------------------------------------------

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2013 -2017

DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan

BAB 2

PROFIL DESA a. Sejarah Desa b.

Kondisi Umum Desa

c. SOTK Desa d. Masalah/isu strategis yang dihadapi Desa

BAB 3

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa a. Musdus b. Lokakarya Desa c. Musrenbang RPJM Desa

BAB 4

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF a. Visi b. Misi c. Arah Kebijakan Pembangunan d. Arah Kebijakan Keuangan Desa e. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB 5

PENUTUP

LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program ( F 1 s/d F 7 )

3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan). 4. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes ) 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes ) 6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes ) 7. Peta Desa 8. Foto Kegiata /Foto Desa (Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes )

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 5 (lima) tahunan ataupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. RPJMDes Desa Pasir ini merupakan rencana strategis Desa Pasir untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang

akan

menyesuaikan

perencanaan

tingkat

Kabupaten,

karena

perencanaan

pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. LANDASAN HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencnaan Pembangunan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pasir ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDes a.

Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

2.

b.

Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Pasir.

c.

Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Pasir.

Manfaat RPJMDes a.

Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b.

Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 5 (lima) tahun.

c.

Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

d.

Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.

e.

Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.

BAB II PROFIL DESA

1.

LEGENDA DAN SEJARAH DESA

a. Legenda Desa

Sejarah Desa Pasir tidak bisa dipisahkan dari desa nelayan. Konon ceritanya hidup seorang maritim yang ulung dalam mengarungi lautan pada jaman Belanda, yang berjuang (babad desa), Mbah Bekel Tambak Yuda atau Mbah Mad Mulya. Beliau mengawali Pemerintahan Desa Pasir yang melawan Pemerintah Kolonealisme Belanda dengan memperjuangkan Pusat Pemerintahan Desa yang konon disebut GLONDONG MAD MULYA, beliau mulai merencanakan Pemerintahan Desa yang dibantu dengan Perangkat Desa walaupun tetap diawasi ketat oleh antek-antek Belanda, tetapi tidak pantang menyerah. Pemerintahan ini secara turun temurun diganti oleh Putranya Lurah MAD KARYA, dalam pemerintahannnya juga sama, karena sarana prasarana belum ada maka pemerintahan ini tidak berlangsung lama dan diganti oleh Lurah DITA KARYA, Pemerintahan ini juga masih bersifat kedaerahan, belum ada kerjasama dengan desa lain, maka Lurah belum bisa memikirkan nasib rakyat, maka yang diandalkan melaut dan sampai dengan sekarang masyarakat Desa Pasir mayoritas melaut (nelayan). Masih ada ritual selamatan melaut setiap tahun tetap diabadikan. Pemerintahan ini berakhir diganti oleh Lurah SURYA KARYA, juga pemerintahan lurah masih berkoalisi dengan Belanda, dan taraf hidup masyarakat masih rendah, penuh ketakutan dan penderitaaan. Pemerintahan ini tidak berlangsung lama lalu diganti oleh Lurah SURYA KRAMA, juga masih menggantungkan diri terhadap Pemerintahan Belanda. Masa ini masih juga rakyat dalam keadaan kemiskinan, masyarakat diperas tenaganya dan hidup masih tergantung nasib sendiri. Pemerintahan ini dimulai lagi oleh Lurah KARTA REJA, pada masa ini sudah dipilih masyarakat dengan tunjukan. Pada masa pemerintahan ini mulai ada otonomi. Misalnya NTCR (Nikah Talak Cerai dan Rujuk) sudah mandiri. Keadaan tersebut sampai pada Pemerintahan Jepang dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

b. Sejarah Pembangunan Desa Pasir

Catatan Pembangunan Desa Pasir, diawali dari periode kepemimpinan Suwargi MBAH NAWI KARSA sesudah tahun 1948. pada waktu itu belum banyak hal yang dapat diungkapkan dan kepeminmpinan itu yang berbau Feodalisme. Kedudukan Suwargi Mbah Nawi Karsa merumuskan perencanaan pembangunan dan mulai mendirikan Balai Desa, membentuk Perangkat dan Lembaga Desa, walaupun masih sederhana. Pemerintahan ini berakhir tahun 1978. Kemudian dilanjutkan oleh YAKIMIN yang dipilih oleh masyarakat dan diakhiri mulai berlaku Perda No. 10 tahun 1978. dalam Pemerintahan ini mulai tumbuh perkembangan di bidang pembangunan dan berlaku Peraturan-peraturan Pemrintahan. Pada masa ini telah dibentuk lembaga seperti RT, RW, PKK, LKMD, dan pendidikan serta pembangunan lainnya yang semakin meluas, baik pembangunan fisik, mental, maupun pembangunan spiritual. Pada periode ini sudah dimulai dibentuk pembagian wilayah dalam proses perencanaan pemerintahan, antara lain : 1. Pada mulanya Pemerintahan Desa Pasir dibagi menjadi 9 RT dan 2 dukuh. 2. Bedirinya TK Budi Luhur Desa Pasir pada tanggal 15 Juli 1985, walau belum memiliki sarana Gedung ( nunut di Balai Desa). 3. Merehab Gedung Balai Desa, mendirikan Pos Kampling di Dukuh yang rawan Keamanan. 4. Mulai menata Pemerintahan Desa mengganti nama lembaga Pemerintahan desa dengan nama lembaga yang baru dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada, misalnya Carik diganti Sekretaris Desa dan seterusnya. 5. Dibentuknya Tim Penggerak PKK dan Kepengurusan Lembaga-Lembaga Desa. 6. Rehab Gedung Sekolah Dasar, Rehab Kantor Desa, dan Perumahan Guru. 7. Membuat rencana untuk minta bantuan ke Pemerintah yaitu bantuan Pembangunan Fisik ditambah Swadaya Masyarakat.

Pemerintahan bapak Yakimin berakhir tahun 1989 dan diganti Bapak Supandi sampai dengan tahun 1999. dalam pemerintahannya dari 12 RT dikembangkan menjadi 13 RT dan 3 Dusun. Pada masa itu hanya dikepalai oleh seorang Kadus dibantu 1 orang Sekdes dan 6 Kaur. Pembangunan yang dilaksanakan termasuk swadaya masyarakat dan dari bantuan Pemerintah antara lain: 1. Pembangunan gedung TK Budi Luhur sudah milik desa.

2. Jembatan Beton kali Dilem RT 1 RW III kapasitas 3 x 14 Meter dibangun dari swadaya masyarakat dan Bandes (milik desa). 3. Rehab Balai Desa dan Kantor Sekretraiat Desa/membuat Polindes di Kawasan Balai Desa, rehab Masjid Al-Huda. 4. Membayar PBB lunas sebelum jatuh tempo setiap tahun. 5. Membangun senderan Pengairan di Sekitar Jalan Raya di dukuh Dilem RT 01/III.

Periode Bapak Supandi berakhir tahun 1998. selanjutnya diganti secara pilihan langsung oleh masyarakat dan dimenangkan oleh Bapak PURYONO dari staf Karyawan Dipenda Kebumen bagian Sarang Burung Walet. Pada masa Pemerintahan tumbuh perkembangan pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan. Beberapa pembangunan masa ini antara lain: 1. Menambah Perangkat Desa dan 1 orang Sekdes, 5 Kaur, dan 1 orang kadus. Sehingga menjadi 1 sekdes 3 kadus dan 7 Perangkat Desa. 2. Mengadakan pemilihan BPD sebanyak 9 orang dan LKMD sebanyak 13 orang. 3. Mengaktifkan kesadaran hukum dan Kamtibmas HANSIPWANRA serta Karangtaruna dan masyarakat. 4. Pembinaan akhlak kesadaran orang beragama lewat pengajian-pengajian dan Forum Pembinaan Kaum Ibu. 5. Penyadaran tentang PBB kepada waqjib pajak sehingga PBB lunas lebih awal belum sampai jatuh tempo.

Dengan adanya program DKPM ( Dana Kemandirian Pembangunan Desa) dan dibantu dengan swadaya masyarakat ada beberapa hasil pembangunan pada masa ini antara lain: 1. Pembangunan Gedung PKK berukuran 5 x 15 M dengan swadaya masyarakat sedesa Pasir. 2. Menambah ruang kator Sekretariat Desa dengan biaya dan dana DKPM. 3. Merehab Balai Desa, Polindes dengan bantuan DKPM secara bertahab dibantu swadaya masyarakat. 4. Membangun Masjid Al-Muttaqin bersama swadaya masyarakat dan Infaq dari warga perantauan, serta dana stimulan dan Pemda Kebumen.

2.

KONDISI UMUM DESA

a. Geografis Letak dan Luas Wilayah Desa Pasir merupakan salah satu dari 18 Desa di Wilayah Kecamatan Ayah, yang terletak 20 Km ke arah Selatan dari kota Kecamatan. Jarak ke Kota Kabupaten 46 Km. Ke Gombong 22 Km. Desa Pasir mempunyai luas wilayah seluas 354 Hektar. Topografi desa Pasir merupakan daerah pegunungan dengan tekstur tanah tinggi rendah dan pantai. Letak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan labuhan Kapal / perahu nelayan berada dicelah antara bukit yang dialiri oleh dua sungai kecil kalau musim kemarau airnya mengecil kalau musim penghujan sangat deras, sehingga sering terjadi longsor. Keadaan tanah yang umumnya labil tersebut Desa Pasir sering terjadi bencana longsor tiap tahunnya utamanya pada saat musim penghujan.

Iklim Iklim Desa Pasir, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pasir kecamatan Ayah.

b. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk Jumlah Penduduk Desa Pasir mempunyai Jumlah Penduduk 2.835 Jiwa, 788 KK laki-laki 1.456 jiwa dan perempuan 1.379 jiwa yang tersebar dalam 3 Wilayah Rw ( data tahun 2012).

c. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masayarakat Desa Pasir adalah sebagai berikut :

TABEL 2 TINGKAT PENDIDIKAN Pra Sekolah PAUD

TK

110

46

SD

SMP

SLTA

Sarjana

286

349

246

46

d. Mata Pencaharian Karena Desa Pasir merupakan Desa Nelayan, maka sebagian besar

penduduknya

bermata pencaharian sebagai Nelayan dan yang berhubungan dengan nelayan dan juga tani sebagai dasar pokok penghasilan penduduk, sehingga mata pencaharian mayarakat banyak bertani yang merupakan pekerjaan nelayan diantara musim tidak melaut / kondisi laut tidak bisa diarungi. Selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 3 MATA PENCAHARIAN PETANI

NELAYAN PEDAGANG PENDERES

311

548

106

172

PNS

LAINNYA

33

339

e. Pola Penggunaan Tanah Penggunaan Tanah di Desa Pasir sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian sawah tadah hujan, hutan, sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

f. Pemilikan Ternak Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Pasir adalah sebagai berikut :

TABEL 4 KEPEMILIKAN TERNAK AYAM/ITIK

KAMBING

SAPI/KERBAU

ANGSA

LAIN-LAIN

2.358

323

349

16

-

g. Sarana dan Prasarana Desa Kondisi sarana dan prasarana umum desa Pasir secara garis besar adalah sebagai berikut TABEL 5 PRASARANA DESA Balai Desa

Jalan Kab.

Jalan Kec.

Jalan Desa

Masjid Dll

1

1,5 Km

-

7 Km

3

2. SOTK DESA

Desa Pasir menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Maksimal, selengkapnya sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR DENGAN 5 (LIMA) KEPALA URUSAN

P

BPD

---

KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN

KAUR PEMERIN TAHAN

KAUR

KAUR

KAUR

KAUR

PEMBANGU

UMUM

KEUANGAN

KESRA

NAN

PEMBANTU KAUR PEMERIN TAHAN

KADUS I

PEMBANTU KAUR KESRA

KADUS II

KADUS III

3. MASALAH YANG DIHADAPI DESA Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21 1.1.22

PENGEMBANGAN WILAYAH PEKERJAAN UMUM Jalan lingkungan di RT 1/1 menuju Masjid Al Mutaqin s/d jalan poros desa Banjararjo sepanjang 125 m licin dan sulit dilewati kendaraan roda dua Jalan lingkungan di RT 1/1 (dari rumah Bp. Parmin s/d Bp. Sadat P) sepanjang 75 m lebar 2,4 m sulit dilewati dan pada musim hujan licin Jalan lingkungan di RT 2/1 (dari rumah Bp. Sarjo s/d Bp. Parsimin) sulit dilewati kendaraan roda dua sepanjang 100 m lebar 1,5 m Jalan lingkungan di RT 3/1 sepanjang 150 m lebar 1,5 m (dari rumah Bp. Basuki - Bp. Slamet s/d jalan rabat) sulit dilewati kendaraan roda dua Jalan lingkungan di RT 3/1 sepanjang 120 m lebar 1,5 m sulit dilalui (dari Bp. Sarmin s/d Bp. Lasino) Jalan lingkungan di RT 3/1 sepanjang 300 m lebar 1,5 m sulit dilalui (dari Bp. Mad Harja s/d Mushola Al Iklas) Jalan lingkungan di RW 4/1 sepanjang 200 m lebar 1,5 m sulit dilalui sepeda motor (samping rumah Bp. Sadimin s/d Bp. Slamet Pekol/jalan propinsi) Jalan lingkungan di RT 3/1 menuju jalan propinsi sepanjang 600 m sulit dilalui sepeda motor dan kendaraan roda empat Jalan lingkungan menuju kawasan peternakan kelompok (SMD) di RT 1/2 sepanjang 300 m (terdiri dari 230 m lebar 2 m, panjang 70 m lebar 3 m) sulit dilalui kendaraan roda dua dan roda empat Jalan lingkungan sepanjang 750 m lebar 1,5 m di RT 2/2 sulit dilalui kendaraan bermotor Jalan lingkungan dari RT 2 s/d RT 3 Dusun Betah sepanjang 800 m sulit dilalui kendaraan bermotor Jalan lingkungan dari RT 4/2 menuju RT 1/3 sepanjang 700 m sulit dilalui kendaraan bermotor Jalan lingkungan menuju jalan TPI di RT 1/3 sepanjang 50 m lebar 1,5 m sulit dilalui kendaraan bermotor Jalan penghubung dari RT 2/3 ke RT 5/3 sulit dilewati kendaraan bermotor sepanjang 200 m lebar 1 m Jalan lingkungan di RT 2/3 sepanjang 200 m lebar 3 m sulit dilalui kendaraan bermotor Jalan lingkungan di RT 3/3 menuju jalan propinsi sepanjang 400 m lebar 1,5 m sulit dilewati kendaraan bermotor Pada musim hujan jalan di depan balai desa (jalan propinsi) tertimbun waledan Kegiatan warga di RT 1 dan 2 RW 1 untuk mencari rumput dan mengangkut hasil kebun terhambat Jalan setapak di RT 2/1 s/d Mushola Nurul Iman sepanjang 150 m lebar 1 m sulit dilewati sepeda motor Jalan setapak menuju sumber mata air dari RT 2/1 s/d RT 3/1 (samping rumah Bp. Kasiman s/d jalan lingkungan RT 3/1) sepanjang 150 m lebar 1,5 m sulit dilewati Jalan rabat di RT 2/1 s/d RT 3/1 sulit dilewati kendaraan roda empat Warga di RT 4/1 kesulitan dalam mengangkut hasil home industry kerajinan kayu

1.1.23 Jalan sepanjang 200 m lebar 1 m di lokasi makam Dilem pada musim hujan licin 1.1.24 Jalan aspal poros desa dari RT 1/1 Desa Pasir s/d Desa Banjararjo sepanjang 550 m lebar3 m rusak 1.1.25 Jalan desa menuju pantai di RT 1/2 sepanjang 500 m sulit dilalui kendaraan roda empat 1.1.26 Tebing jalan poros desa di RT 2/2 longsor sepanjang 20 m tinggi 8 m 1.1.27 Jalan poros desa menuju Desa Jintung 325 m lebar 3 m sepanjang sulit dilalui kendaraan bermotor 1.1.28 Pada musim hujan tebing jalan propinsi di wilayah RT 4/1 sepanjang 400 m, rawan longsor 1.1.29 Jalan propinsi di RT 1/3 (Bp. Samiyo – Bp. Rasiman) tergenang air sepanjang 200 m 1.1.30 Kegiatan warga RT 1/1 menuju sawah dan Dusun Betah (II) terhambat dan harus memutar 1.1.31 Aktivitas warga di lingkungan RT 3/1 terhalang kalen (sungai kecil) lebar 3 m 1.1.32 Jembatan sasak dengan ukuran 2,5 m x 3 m, di RT 4/1 (depan rumah Bp. Wiyono) sulit dilewati kendaraan roda dua 1.1.33 Kegiatan warga dari RT 1/1 ke RT 2/1 terhalang Kali Ceblek selebar 4 m (kali = sungai) 1.1.34 Ada 2 jembatan sasak dengan ukuran 2 m x 3 m, di RT 4/2 (depan rumah Bp. Parmin dan Bp. Sadar) sulit dilewati kendaraan roda dua 1.1.35 Terjadi pengikisan badan jalan rabat beton di RT 2/1 (depan rumah Bp. Sardi s/d balai desa) setiap musim hujan sepanjang 120 m 1.1.36 Terjadi pengikisan tanah di wilayah RT 2/1 dari depan rumah Bp. Samijo s/d jalan raya (jalan propinsi) setiap musim hujan sepanjang 100 m 1.1.37 Pada musim hujan jalan desa di RT 1/2 licin dan sulit dilewati 1.1.38 Pengikisan tebing sungai Wala sepanjang 700 m 1.1.39 Jalan propinsi di RT 2/2 pada musim hujan terendam sepanjang 200 m lebar 7 m 1.1.40 Pengikisan tebing sungai Dilem sepanjang 1400 m mengancam pemukiman, sawah dan jembatan DPU 1.1.41 Pengikisan tebing kalen (sungai kecil) di RT3/3 sepanjang 150 m tinggi 5 m mengancam jalan poros desa 1.1.42 Air dari solokan dari perbatasan RT 3/3 s/d Rt 2/3 meluap ke pemukiman 1.1.43 Pada musim hujan terjadi pengikisan tebing perumahan warga di RT 2/2 (Bp. Wasiman Gopes dan Bp. Maidin) yang terbawa sampai ke pekarangan dan sawah 1.1.44 Pada musim hujan air solokan di RT 2/2 meluap ke halaman Mushola Al Falah 1.1.45 Pengikisan tebing tanah makam sepanjang 350 m tinggi 3 m 1.1.46 Sawah seluas 1 ha di wilayah RT 1/1 setiap musim hujan tidak bisa ditanami padi 1.1.47 Pada musim hujan sawah di wilayah RT 2/2 (blok Tegong) tidak bisa ditanami padi 1.1.48 Pada musim angin timur gelombang pasang naik ke persawahan di blok Nduru (RT 1/2) 1.1.49 Pada musim angin timur gelombang pasang naik ke pemukiman di RT 1/2 1.1.50 Sebanyak 316 KK kekurangan air bersih, di Dusun Dilem 78 KK (RT 3/3 = 28 KK, RT 4/3 = 50 KK), Dusun Betah 110 KK (RT 2=50 KK, RT 3=33 KK, RT 4=27 KK) dan Dusun Ketanggung 128 KK (RT 1=12 KK, RT 2=39 KK, RT 3=33 KK, RT 4=44 KK) 1.2 1.2.1

PERUMAHAN 28 Rumah tidak layak huni dari keluarga RTM : Di Dusun Ketanggung ada 18 (RT 1=5, RT 2=7, RT 3=3, RT 4=3)

1.2.2

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1

1.4.2

Dusun Betah 5 rumah Dusun Dilem 4 rumah Pada musim hujan pemukiman penduduk rawan terkena longsoran giwing (tebing) pekarangan : - RT 3/1=6 rumah - RW 2=24 rumah (RT 1/2 = 5 rumah, RT 2/2 = 7 rumah, RT 3/2 = 4 rumah, RT 4 = 8 rumah) - RW 3=24 rumah (RT 1/3=5 rumah, RT 2/3=3 rumah, RT 3/3=6 rumah, RT 4/3=5 rumah, RT 5/3=5 rumah) Pada musim angin barat rumah penduduk rawan tertimpa pohon Kendaraan peziarah dan ternak warga masuk ke lokasi makam Munthuk Pagar makam leluhur (5 makam) sudah rusak LINGKUNGAN HIDUP Warga di RT 1/2 membuang limbah rumah tangga di sembarang tempat Ada 10 KK di lingkungan PAUD dan 6 KK di RT 2/3 membuang sampah di sembarang tempat SDA Ada 144 KK yang belum memasang meteran listrik sendiri : Di Dusun Betah 54 (RT 1=21, RT 2=18, RT 3=12) Dusun Ketanggung 29 KK Dusun Dilem 49 KK Jalan gelap (jalan propinsi di RT 1/3 /jembatan Sungai Dilem, jalan desa di RT 2/3 /lingkungan gereja, jalan poros desa di RT 3/3 lokasi Bp. Yasir, Nyadin & Bp. Sadar)

1.5 1.5.1 1.5.2

PERHUBUNGAN Pengunjung sering tidak tahu arah ke TPI Pasir Jalan Propinsi di Rt 04 Rw 01 Dusun Ketanggung rawan kecelakaan terutama di malam hari

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10

SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN Sebanyak 110 anak didik PAUD dalam kegiatannya berdesak-desakan Tenaga pendidik PAUD tidak ada insentif APE dalam dan administrasi PAUD penempatannya kurang rapi Anak didik PAUD sering berebut alat permainan (APE dalam dan APE luar) Kegiatan PAUD dalam ruangan masih duduk di lantai Kebutuhan MCK PAUD masih menumpang di rumah warga Tembok dan ternit gedung PAUD sudah rapuh Ruang belajar TK Budi Luhur sempit Mebeler guru TK Budi Luhur belum mencukupi APE dalam, APE luar dan peralatan dapur TK Budi Luhur ditempatkan menjadi satu dalam ruang belajar Anak didik TK Budi Luhur sering berebut APE luar Keamanan anak didik TK dan APE luar kurang terjamin Kesejahteraan guru TK GTT kurang terjamin Ada 5 anak terancam tidak dapat melanjutkan ke SLTP (L=2, P=3)

2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14

2.1.15 Anak putus sekolah : Tidak tamat SD = 1 (L=1) Tidak tamat SLTP = 5 (L=5) Tidak tamat SLTA = 1 (L=1) 2.1.16 Anak SD dari keluarga RTM sebanyak …... anak (L=….. P=…… ) kekurangan peralatan sekolah (buku, seragam, sepatu) 2.2 2.2.1

2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13

KESEHATAN Ada 138 keluarga yang memenuhi kebutuhan MCK di sungai/ pekarangan : Dusun Ketanggung ada 36 (RT 1=5, RT 2=15, RT 3=8, RT 4=8) Dusun Betah 53 (RT 1=17, RT 2=17, RT 3=16, RT 4=2) Dusun Dilem 50 (RT 1=10, RT 2=7, RT 3=12, RT 4=10, RT 5=11) Pelayanan pengobatan jamkesda sulit diakses Pada musim hujan warga di RT 3/1 ada 10 orang terkena wabah chikungunya Kebutuhan air bersih untuk ibu melahirkan di polindes harus mencari dulu di rumah warga Kalau ada ibu melahirkan lebih dari 1 di polindes bayi ditempatkan bersama ibunya Penanganan kelahiran premature harus langsung dirujuk ke RS yang jaraknya jauh (Gombong, Purwogondo, Kebumen) Kegiatan posyandu di RW 2 dan RW 3 masih numpang di rumah warga Ibu balita tidak selalu mau menimbangkan anaknya di posyandu Kesejahteraan kader posyandu kurang terjamin Menu PMT di 3 kelompok posyandu kurang bervariasi dan sering berupa jajanan kemasan (membeli di warung) Ada lansia yang tidak mau datang ke posyandu lansia Posyandu lansia tidak ada PMT Di desa Pasir ada 12 orang yang terganggu jiwanya tidak terurus (RT 1/1 L=1, RT 2/1 L=2, RT 3/1 L=1, RT 4/1 P=1, RT 1/2 P=1, RT 2/2 P=1, RT 1/3 L=1, RT 2/3 L=1, RT 4/3 L=1 P=2)

2.2.14 Hasil produksi gula kelapa rasanya tidak enak 3 2.3.1

2.3.2

2.3.3 2.3.4

SOSIAL Jompo terlantar : Dusun Ketanggung ada 4 lansia (L=1, P=4 yaitu RT 1=2, RT 2=2, RT 3=1), Dusun Betah 1 lansia RT 2/2 = 1 KK perempuan Dusun Dilem 11 orang (RT 3/3 = 4, RT 5/3 = 7) Santunan anak yatim dan piatu untuk 19 anak (L=9, P=10) baru 1 kali dalam setahun dan jumlahnya kecil  (RT 2/1 L=3, RT 3/1 P=1, RT 4/1 L=4 P=2)   (RT1/2 P=3, RT 2/2 L=2, RT 3/2 P=1)  (RT 1/3 P=1, RT 2/3 P=1, RT 5/3 P=1) Di RT 3/3 ada 1 anak (L) umur 2 tahun terlantar Kegiatan gotong royong warga RT 1/2 tidak kompak

4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.4.13 2.4.14 5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 6

KEAGAMAAN Jama’ah Masjid Al Mutaqin untuk kebutuhan buang air besar menumpang di rumah warga sekitar Jama’ah Masjid Al Huda untuk kebutuhan buang air besar menumpang ke sekolah (SDN Pasir) Kebutuhan wudhu jama’ah Mushola Al Iklas masih menumpang di sumur warga yang jaraknya sekitar 50 m dari mushola Kebutuhan wudhu jama’ah Mushola Mawatihul Huda masih menumpang di rumah warga Kebutuhan wudhu jama’ah Mushola Al Mutaqin harus ngangsu di tempat yang jauh Bangunan mushola Al Firdaus sudah rapuh dan tidak mempunyai tempat wudhu Bangunan Mushola Al Hikmah di RT 3/3 sudah rusak dan tidak ada tempat wudhu Halaman Masjid Al Mutaqin seluas 45 m² pada musim hujan becek dan licin Halaman Mushola Nurul Iman seluas 35 m² becek dan licin Halaman Mushola Al Iklas seluas 40 m² becek dan licin Halaman Mushola Al Hidayah seluas 30 m² becek dan licin Pada musim penghujan halaman mushola Al Falah becek seluas 28 m² Kegiatan TPA Al Mutaqin (sebanyak 120 anak) dan Al Huda (sebanyak 80 anak) masih dilaksanakan di masjid Masih kurangnya pengetahuan agama bagi warga masyarakat Dusun Betah PEMERINTAHAN Pemdes kurang tepat waktu dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran Pengerjaan administrasi desa sering terlambat Pencatatan kas PADs dari surat menyurat kurang optimal KELEMBAGAAN

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6

Keterlibatan BPD dalam pemerintahan desa kurang maksimal Dalam menjalankan tugasnya BPD kurang optimal Dalam menjalankan tugasnya LKMD kurang optimal Belum semua buku administrasi RT dikerjakan Dalam menjalankan tugasnya RW kurang optimal Anggota kelompok gula kelapa sering terlambat mengangsur pinjaman

7 2.7.1

KAMTIBMAS Di Dusun Dilem ada 5 pos kamling rusak

8 2.8.1

PARIWISATA DAN BUDAYA Group kesenian kuda lumping Bayu Murti di RT 3/1 dalam pementasan kurang menarik

9 2.9.1

KESATUAN BANGSA Pada waktu terjadi bencana tsunami di Desa Pasir banyak warga mengungsi ke pegunungan dan masjid

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9

EKONOMI PERTANIAN Sawah seluas 1,5 ha di RT 1/2 hasil panen padi tidak maksimal Hasil produksi tanaman pohon kelapa seluas 50 ha tidak maksimal Petani penderes tidak bisa mengakses program bantuan pemerintah Pengolahan sawah di Dusun Dilem sering terlambat Petani sulit mencari bibit unggul dan obat-obatan Proses memanen padi sawah lambat Pada musim kemarau penghasilan petani dan penderes menurun Pengrajin gula kelapa tidak bisa menentukan harga jual Kecelakaan petani penderes belum pernah ada santunan

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

PETERNAKAN Kotoran ternak sapi di RT 1/2 belum dimanfaatkan secara maksimal Pelayanan inseminasi dan kesehatan hewan ternak dari petugas IB sering terlambat Harga ternak pada musim kemarau murah Hasil pembuatan pur/pakan ayam buras dari limbah hasil laut oleh kelompok (KWTT) kurang diminati pembeli Kelompok (KWTT Ayam Buras) tidak mampu memenuhi pesanan bibit ayam buras

3.2.5 3.3 3.3.1

3.3.2 3.3.3. 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9

KELAUTAN DAN PERIKANAN Nelayan kekurangan alat tangkap : - Dusun Ketanggung kelompok = jaring ( p s) / nylon/gedur ( @ 20 pcs ) - Dusun etah kelompok = jaring ( p s ) / nylon/gedur ( @ 20 pcs ) - Dusun Dilem kelompok = jaring ( p s ) / nylon/gedur ( @ 20 pcs ) - Kompas & GPS 14 kelompok (@ 12 bh ) Pada musim ikan pari nelayan di Dusun Betah tidak bisa memancing (KTN Mina Sejahtera = 3 orang, KTN Madyo Mino = 2 orang) Di desa Pasir ada 14 kelompok nelayan yang mesin perahunya (motor tempel) sudah tidak layak pakai Nelayan tidak bisa menentukan harga jual hasil tangkapan (tidak bisa ikut lelang) Pada musim paceklik laut kegiatan gotong royong dan pertemuan warga dibebankan kepada perempuan Pada musim paceklik laut iuran/partisipasi ke desa (PADs) tertunda sampai melewati tahun anggaran Pada musim paceklik angsuran semua pinjaman macet Pada musim angin timur rawan kecelakaan nelayan Pada musim angin timur pernah terjadi perahu rusak parah dan peralatan hanyut saat masuk/berangkat ke laut (14 April 2012=7 perahu, 10 April 2012=2 perahu, Oktober 2012=1 perahu)

3.3.10 Pada musim angin barat perahu nelayan rawan kecelakaan di tengah laut 3.3.11 Tempat parkir perahu tidak mencukupi

3.4 3.4.1

NAKERTRAN sebanyak 9 orang penjahit pakaian sulit berkembang

3.5 KOPERASI 3.5.1 Pedagang kecil belum terkoordinir

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDes

Rangkaian proses penyusunan RPJMDes Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

a. MUSDUS Penyusunan RPJMDes dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Pasir dengan menggunakan alat : 1. Sketsa Desa 2. Kalender Musim 3. Diagram Kelembagaan Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun dan diskusi sektoral kelompok perempuan yang telah dilakukan pada : No

Dusun

Waktu Pelaksanaan

Tempat

1

I (Ketanggung)

Senin, 8 Oktober 2012

Bp. Kasno

2

II (Betah)

Selasa, 9 Oktober 2012

Bp. Tulud Susanto

3

III (Dilem)

Rabu, 10 Oktober 2012

Bp. Susilo

4

Desa

Kamis, 1 November 2012

Balai Desa Pasir

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan dalam format 1 (sketsa desa), format 2 (kalender musim), format 3 (diagram kelembagaan).

b. LOKAKARYA DESA Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa

yang

dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 dan 19 November 2013 dengan tahapan sebagai berikut : 1.

Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun

2.

Menyusun Legenda dan Sejarah Desa

3.

Menyusun Visi Misi Desa

4.

Membuat skala prioritas Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan priritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan pembobotan dan perengkingan.

5.

Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuaan

untuk

mendapatkan

alternatif

tindakan

pemecahan

masalah

dengan

memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada. 6.

Menetapkan tindakan yang layak Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan sekala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

c. MUSRENBANG RPJMDes Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 November 2012.

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pasir ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Pasir seperti Pemerintah desa, BPD Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Lembaga Masyarakat, Desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi ekternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pasir adalah “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PASIR ERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DASAR YANG MEMADAI DAN PELAYANAN YANG PROFESIONAL”

B. MISI Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi- misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksananakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dilaksanakan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Pasir, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Pasir adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak – hak Dasar Rakyat 2. Membentuk masyarakat Desa Pasir “TERPADU” (Tentram Rapih Patuh Dewasa dan Utama) 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, cepat tepat, akurat transparan dan akuntabel. 4. Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur, perumahan, air bersih, kesehatan lingkungan dan pendidikan. 5. Melestarikan adat istiadat yang positif sebagai aset budaya desa. 6. Menggali potensi kepemudaan dibidang keagamaan dan olah raga dalam membangun jasmani dan rohani generasi muda. 7. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan desa. 8. Meningkatkan upaya Percepatan Pembangunan desa dan penanggulangan krisis kesenjangan social

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang utuh melalui proses yang cukup panjang dari Dokumen RPJMDes perlu penjabaran yang tepat melalui rumusan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai cita –cita yang harus diwujudkan bersama , maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa bersama – sama masyarakat terbagi secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Pasir disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif yang telah melibatkan berbagai pihak di desa. Untuk mewujudkan cita –cita dalam menghantarkan warga masyarakat Desa Pasir yang sejahtera perlu diambil langkah – langkah kebijkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak – hak Dasar Rakyat: Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tugas ini antara lain : a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelompok.

2.

3.

4.

5.

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan bagi ibu, anak dan lansia. c. Mengembangkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini d. Memberikan kebebasan untuk berkarya dan berusaha e. Memfasilitasi terpenuhinya jaminan Keselamatan kerja/asuransi jiwa Membentuk masyarakat Desa Pasir “TERPADU” (Tentram Rapih Patuh Dewasa dan Utama) Sehubungan dengan majemuknya komponen masyarakat Desa Pasir yang meliputi berbagai perbedaan dari asal – usul, golongan, status, profesi, agama/keyakinan, ekonomi, budaya, umur, pendidikan dan lain – lain dalam membangun desa harus mempunyai tujuan yang sama yaitu tercapainya visi dan misi bersama. Salah satu cara agar tercipta keserasian dari semua kemajemukan yang ada dalam masyarakat adalah pembangunan mental melalui pembinaan untuk men iptakan suasana masyarakat Desa Pasir yang “TERPADU” (Tentram, Rapih, Patuh dan Dewasa) maka kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tugas ini antara lain : a. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan b. Pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kesetaraan gender. c. Pembinaan generasi muda dan Karang Taruna Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, cepat tepat, akurat transparan dan akuntabel. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tugas ini antara lain : a. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga desa b. Keterbukaan informasi public c. Pendataan potensi desa d. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan desa Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, perumahan, air bersih, kesehatan lingkungan dan pendidikan. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tugas ini antara lain : a. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan b. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian c. Meningkatkan sarana dan prasarana peternakan d. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan f. Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah g. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan h. Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih i. Perluasan jaringan listrik dan peremajaan Melestarikan adat istiadat yang positif sebagai asset budaya desa. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tugas ini antara lain : a. Mempertahankan tradisi dan budaya yang positif missal, b. Peringatan dan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia c. Meningkatkan kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan. d. Melestarikan dan melaksanakan warisan budaya missal perayaan ritual sedekah bumi dan sedekah laut.

6. Menggali potensi kepemudaan dibidang keagamaan dan olah raga dalam membangun jasmani dan rohani generasi muda. a. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga. b. Pembentukan dan pemberdayaan pemuda dan karang taruna. c. Peningkatan sumber manusia bidang olah raga d. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya. 7. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan desa. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tugas ini antara lain : a. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa b. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan keuangan. 8. Meningkatkan upaya Percepatan Pembangunan desa dan penanggulangan krisis kesenjangan social Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada masyarakat yang selama ini masih bergantung pada pemerintah, maka desa perlu membentuk suatu Tim Koordinasi Penanggulangan yang sifatnya multi fungsi, misalnya ; a. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPPKDesa) b. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan bencana dan tanggap darurat c. Mengoptimalkan organisasi/kelompok pertanian d. Mengoptimalkan organisasi/kelompok peternakan e. Mengoptimalkan organisasi/kelompok perikanan f. Mengoptimalkan organisasi/kelompok pendidikan g. Mengoptimalkan organisasi/kelompok keagamaan h.

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatkan potensi desa untuk kemakmuran rakyat.

D.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa 1.

Kondisi Pendapatan Saat Ini Secara akumulatif, Pendapatan Asli Desa Pasir kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan persen) per tahun yaitu dari Rp 126.482.425,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada Tahun 2008 menjadi Rp 144.679.200,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada Tahun 2010. Meskipun Pendapatan Asli Desa mengalami peningkatan, namun ada satu catatan

penting

yang harus di

perhatikan

yaitu, masih

kecenderungan

ketergantungan Pendapatan Desa dengan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang biasa dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Ketergantungan desa dengan ADD menimbulkan ketidak stabilannya dalam keseluruhan jumlah Pendapatan Desa. Hal itu dibuktikan dengan data ADD yang diterima Desa Pasir pada tahun 2010 yaitu Rp. 28.982.917,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau turun 151,47% (seratus lima puluh satu koma empat puluh tujuh persen) dari tahun 2009 yaitu Rp. 72.883.607,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah) dan turun 151,66% (seratus lima puluh satu koma enam puluh enam persen) dari tahun 2008 yaitu Rp.72.939.767,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Dari penurunan ADD yang di terima Desa Pasir, mengakibatkan penurunan keseluruhan Pendapatan Desa secara akumulatif dalam kurun waktu 2008-2010. Rata-rata per tahun penurunan keseluruhan Pendapatan Desa yaitu 6,29% (enam koma dua puluh sembilan persen) dari tahun 2008 dengan jumlah Pendapatan Desa sebesar Rp. 245.462.692,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sampai dengan tahun 2010 dengan jumlah Pendapatan Desa sebesar Rp. 213.568.117,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah).

Selengkapnya mengenai peran Pendapatan Asli Desa dan ADD dalam Pendapatan Desa selama kurun waktu 2008-2010 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Pendapatan Asli Desa dan ADD dalam Pendapatan Desa Pasir dalam kurun waktu 2008-2012 TAHUN NO

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1

Pendapatan Asli Desa

37,203,719

39,454,400

26,722,850

38,584,000

58,960,500

2

ADD

99,558,000

99,543,000

38,612,000

35,641,000

53,233,570

3

Pendapatan Desa

304,674,219

227,425,870

142,518,850

156,315,000

311,517,190

Sumber : Realisasi APB Desa Pasir tahun 2008-2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran Pendapatan Asli Desa dan ADD dalam jumlah Pendapatan Desa. Bahkan Pendapatan Asli Desa berkontribusi paling banyak dalam jumlah Pendapatan Desa yaitu 51,53% (lima puluh satu koma lima puluh tiga persen) pada tahun 2008, 54,27% (lima puluh empat koma dua puluh tujuh persen), pada tahun 2009 dan 67,74% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2010 atau rata-rata 57,85% (lima puluh tujuh koma delapan puluh lima persen) pertahunnya. Namun di sisi lain masih ada ketegantungan Desa akan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD) meskipun ada peningkatan dalam Pendapatan Asli Desa. Hal itu di lihat dari jumlah Pendapatan Desa pada tahun 2010 ketika ADD mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya (2009) yaitu mencapai 151,47% (seratus lima puluh satu koma empat puluh tujuh persen). Tabel 3.2. Rata-rata Proporsi ADD dan Pendapatan Asli Desa dalam Pendapatan Desa dari tahun 2008-2010

Sumber: RealisasiAPB Desa Pasir tahun 2008-2010

Secara terperinci Pendapatan Desa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasli Pajak, Bagi Hasli Retribusi, Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang kesemuanya memiliki peran penting dalam program pembangunan desa. 2.

Prediksi Pendapatan Desa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa manyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Oleh karenanya desa harus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Desa. Bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah hanyalah sebagai sumber penunjang penyelenggaraan pemerintah urusan desa meskipun dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 telah menyebutkan bahwa tugas pembantuan

dari

Pemerintah,

pemerintah

provinsi,

dan/atau

pemerintah

kabupaten/kota itu menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Dari hasil analisa data menunjukkan bahwa Desa Pasir masih belum mencapai kemandirian yang utuh. Untuk mencapai target sebagai desa yang mandiri maka diperlukan langkah-langkah yang strategis, diantaranya adalah mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Desa dan mendirikan BUM Desa. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2008-2010, Pendapatan Desa mengalami penurunan rata-rata mencapai 6,29% (enam koma dua puluh sembilan persen). Penurunan itu sebagian besar diakibatkan oleh faktor turunnya Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu rata-rata 30,16% (tiga puluh koma enam belas persen) pertahun dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainya yaitu rata-rata 8,92% (delapan persen sembilan puluh dua) pertahun. Berikut adalah angka penurunan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya dari tahun 2008-2010.

Table 3.3. Faktor penurunan Pendapatan Desa Tahun No

Uraian

2008

2009

2010

Pertumbuhan Rata-rata

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(%)

1

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

5.855.750

3.528.000

3.947.500

-13,93%

2

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

72.939.767

72.883.607

28.982.917

-30,16%

3

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainya

46.040.500

40.656.000

38.156.000

-8,92%

4

Pendapatan Desa

245.462.692

252.128.307

213.568.117

-6,29%

Sumber: Realisasi APB Desa Pasir tahun 2008-2011

Mayoritas faktor yang mempengaruhi angka penurunannya Pendapatan Desa adalah faktor eksternal yang mana desa tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan jumlah besaran nominal. Melihat permasalahan di atas maka desa dituntut untuk lebih mandiri dengan cara salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Maka dari itu desa tetap optimistis dalam memprediksikan selama 5 (lima) tahun kedepan sumber-sumber Pendapatan Desa terutama pada pos Pendapatan Asli Desa. Berikut adalah gambaran Prediksi Pendapatan Desa Pasir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2011-2015. 3.4. Tabel Prediksi Pendapatan Desa tahun 2011-2015

NO 1 2 3

4

POS PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

154,747,176

165,515,765

177,033,721

189,353,193

202,529,955

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

29,101,693

37,832,201

43,584,552

50,211,542

57,846,161

Bantuan Keuangan 5 Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya 6 Hibah Sumbangan 7 Pihak Ketiga Pendapatan Desa

48,408,000

49,864,170

51,364,142

52,909,236

54,500,808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234,008,880

254,964,147

273,734,429

294,225,985

316,628,939

Pendapatan Desa, diprediksikan akan mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015 dengan rata-rata kenaikan yaitu 8,03% (delapan koma nol tiga persen). Sedangkan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa dalam proporsi Pendapatan Desa dengan rata-rata 64,81% (enam puluh empat koma delapan puluh satu persen). Berikut adalah prediksi kontribusi sumber-sumber Pendapatan Desa selama 5 (tahun). Tabel. 3.5. Prediksi Kontribusi Sumber Pendapatan Desa

3.

Arah pengelolaan pendapatan desa Kebijakan anggaran pendapatan melalui konsep peningkatan pendapatan desa secara proporsional, sebagai berikut : a.

Menyiapkan kerangka kebijakan serta piranti pengembangan kekuatan dan peluang desa dalam sisi pendapatan jangka menengah dan jangka penjang;

b.

Sosialiasi secara berkelanjutan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan pembangunan desa;

c.

Optimalisasi potensi desa berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat; dan

d.

Pengawasan secara lebih optimal terhadap sistem pendapatan.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa 1.

Kondisi Belanja Desa saat ini Struktur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir tahun 2008-2010 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Proporsi belanja Desa Pasir Pada periode Tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Proporsi Belanja Desa Pasir Tahun 2008-2010

Tahun

APB Desa (Rp)

2008 2009

245,462,692 252,128,307

Belanja Tidak Langsung (Rp) 111,716,400 137,915,000

Proporsi BTL (%) 45,51 54,70

Belanja Langsung (Rp) 94,230,500 108,145,000

Proporsi BL (%) 38,39 42,89

Sumber: Realisasi APB Desa Pasir 2010 213,568,117 131,749,900

61,69

62,300,400

29,17

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung setiap tahun selalu lebih besar daripada Belanja Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Tahun 2008-2010 rata-rata mencapai angka 53,97% (lima puluh tiga koma sembilan puluh tujuh persen), sedangkan proporsi Belanja Langsung terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Tahun 2008-2010 rata-rata mencapai angka 36,82% (tiga puluh enam koma delapan puluh dua persen). 2.

Prediksi Belanja Desa Tahun 2011-2015 Kebutuhan anggaran untuk belanja pembangunan Desa Pasir Tahun 2011-2015 di samping mendapatkan dukungan dari dana bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang paling utama tentu bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Kontribusi sumber Pendapatan Asli Desa diharapkan terus meningkat sebab meningkatnya kontribusi sumber-sumber pendapatan desa tersebut menunjukan bahwa pemerintah Desa Pasir semakin meningkat kemandiriannya dalam pembiayaan pembangunan desa.

3.

Arah Pengelolaan Belanja Desa Pengelolaan belanja desa sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan desa, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik. Di samping itu, pengelolaan belanja desa harus berlandaskan anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah melalui pendekatan kinerja.

C. Kebijakan Umum Anggaran Dari sudut pandang pengeluaran, anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembangunan desa harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.

Transparansi dan akuntabilitas; anggaran pendapatan dan belanja desa harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan sesuai dengan

dokumen perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut; 2.

Efisiensi dan efektifitas anggaran. Setiap kegiatan yang direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian dananya; dan

3.

Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

Dari sisi pendapatan, pada masa desentralisasi fiskal saat ini, menjadi sangat penting keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa menjadi kebutuhan desa yang tidak terpisahkan dengan melihat kondisi keadaan desa dan potensi desa yang ada. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak penghasil pendapatan desa dan mendongkrak pendapatan desa

1 1.1 1.1.1

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH PEKERJAAN UMUM Pembangunan drainase jalan menuju Banjararjo yang Permanen di Dusun Ketanggung RT 01 RW 01 Pembangunan drainase Permanen

1.1.2

Pembangunan drainase permanen

1.1.3

Pembangunan saluran drainase

1.1.4

Pembangunan drainase di jalan propinsi

1.1.5

Pembangunan Rabat Beton jalan Poros Desa Pasir Menuju Banjar Arjo

P= 150 m

RT 01 RW01

P= 400 m

RT 04 RW01

P= 400 m

RT 01 RW 02

P=75m

RT 02 RW 01

P= 200 m

RT 02 RW 02

P=550 m L= 3 m

RT 01 RW01

P=100 m

RT 01 RW 03

1.1.6

Pembangunan drainase permanen di jalan Propinsi

1.1.7

Perlebaran jalan lingkungan

P= 1000 m

(RT 01 s/d RT 02) RW 01

1.1.8

Pelebaran jalan lingkungan

P=230 m L=1,5 m

RT 01 RW 02

1.1.9


1.1.10

Perlebaran Jalan Poros Desa Pasir- Jintung

1.1.11

Perlebaran jalan propinsi (tikungan)

1.1.12

Pelebaran jalan lingkungan

1.1.13


1.1.14

Pembangunan Makadam jalan Lingkungan

1.1.15

Pembangunan makadam jalan poros Desa Pasir Menuju Ke Desa jintung

P= 400m P=700 m L= 2,5 m P= 100 m L= 17 M P= 400 m L= 1,5 m P= 800 m

RT 03 RW 03 RT 04 RW 02 s/d RT 01 RW 03 RT 01 RW 01 RT 03 RW 01 RT 04 RW 03

P=200 m

RT 01 RW 01 s/d RT 02 RW 02

P= 325 m L= 3 m

RW 02 (RT 01 s/d RT 02) RW 01

1.1.16

Pembangunan makadam jalan lingkungan

P= 1000 m

1.1.17

Pembangunan Makadam jalan lingkungan

P= 400 m

1.1.18


P=700 m L= 1,5 m

1.1.19


p= 150 m

RT 03 RW 03 RT 04 RW 02 s/d RT 01 RW 03 RT 02 RW 01

1.1.20

Pembangunan Makadam jalan lingkungan

P= 800 m

RT 04 RW 03

1.1.21


P= 150 m

RT 02 RW 01

1.1.22

Pembangunan jalan rabat beton

P= 125m

RT 01 RW01

1.1.23

Pembangunan jalan Rabat beton

P= 500 m

RT 01 RW 02

1.1.24


P=750 x 1 m

RT02 RW 02

1.1.25


P= 300 m

RT01 RW 02

1.1.26


P= 800 m L= 2.5 m

(RT 02 s/d 03) RW 02

1.1.27

Pembangunan Jalan rabat beton

P= 200 m L= 1.5 m

(RT 02 s/d RT 05) RW 03

P= 325 m L= 2.2 m

RW 02

1.1.28

Pembangunan jalan rabat beton jalan Poros Desa Pasir Menuju Ke desa jintung

1.1.29

Pembangunan jalan Rabat beton dilingkungan

P= 1000 m

(RT 01 s/d RT 02) RW 01

1.1.30

Pembangunan jalan Rabat beton di Lokasi Makom

P= 200 m

RT 02, RW 03

1.1.31


P= 80 m L= 2,4 m

(RT 02 ,RT 03) RW 01

1.1.32

Pembangunan jalan rabat beton lingkungan di

1.1.33

Pembangunan Jalan rabat beton

1.1.34


P= 400m P= 200 m x l=2.5 m P=200 m L= 1,5 m

1.1.35

Pembangunan jalan rabat beton jalan lingkungan

P=700 m L= 1,5 m

1.1.36

Pembangunan jalan rabat beton menuju jalan propinsi

P= 600 m

RT 03 RW 03 RT 02 RW 03 RW 04 RW 01 RT 04 RW 02 s/d RT 01 RW 03 RT 03 RW 01

1.1.37


P= 150 m

RT 02 RW 01

1.1.38

Pembangunan jalan rabat beton lingkungan

P= 800 m P= 300 m L= 1,5 m P= 120 m L= 1,5 m P=150 m L= 1,5 m P=50 m x L= 1.5 m P= 100 m L= 2,4 m P= 150 m

RT 04 RW 03

1.1.39


1.1.40


1.1.41


1.1.42


1.1.43

Pembangunan rabat jalan Desa

1.1.44

Pembangunan jalan rabat beton lingkungan

1.1.45


100 m L= 1.5m

RT 01 RW 01

1.1.46


P=75 m L=2.4m

RT 01 RW 01

1.1.47

Pembangunan Gorong-Gorong

L= 0,80 m

RT 02 RW 01

1.1.48

Pembangunan gorong-gorong

P= 7 m L= 1 m

RT 02 RW 02

1.1.49

Pembangunan gorong-gorong

(P=3m L= 1m) 6 titik

RT 02 RW 01

1.1.50

Pembangunan jembatan Beton

P=15 m L= 2 m

RT 01 RW 01

1.1.51

Pembangunan jembatan penghubung (Plat deker)

P= 3 m L = 2 m

RT 05 RW 03

1.1.52

Pembangunan jembatan/Plat Deker

P= 3m L= 2.5m

RT 04 RW 01

1.1.53

Pembangunan Jembatan Penghubung

P= 4 m L= 2 m

(RT 01 Ke RT 0) 2 RW 01

1.1.54

Pembangunan plat Deker

1.1.55

Pembangunan Jembatan /Plat Deker

1.1.56

Pembangunan 2 bh jembatan

1.1.57

Normalisasi/pengerukan sungai

1.1.58

Pembangunan Talud / Bronjongisasi

P= 200 m T= 3 m

RW 02 (Kali Wala) RT 01 RW 02

1.1.59

Pembangunan Talud /Bronjongisasi sungai dilem

P= 1400 m T= 4m

RW 03

1.1.60

Pemasangan Talud /bronjongisasi di tepi Makom Dilem

P= 350 m T= 3 m

RW 03

1.1.61

Pembangunan Talud /brojongisasi sungai Wala

P= 700 m

RW 02

1.1.62

Pembangunan Talud Brojongisasi

P= 25 m

RW 02

1.1.63

Pembangunan Talud /bronjongisasi tebing jalan

P=150 m T= 5 m

RT 03 RW 03

1.1.64

Pembangunan Talud/ bronjong isasi

P= 400 m T= 5m

RT 04 RW 01

1.1.65

Pembangunan Talud /brojongisasi

P= 20 m T= 8m

RT 02 RW 02

1.1.66

Pemasangan Talud /brojongisasi

P= 15 m T= 4 m

RT 02 RW 02

1.1.67

Pemasangan Talud /Brojongisasi

P= 20 m

RT 02 RW 01

1.1.68

Pembangunan Talud penahan gelombang

P=300 m

RT 01 RW 02

1.1.69

Pembangunan sumur bor atau sumur galih

RW 01= 4 titik

Desa

1.1.70 1.1.71

P= 3m L= 7m (P= 3m L= 2m) 2 bh P= 3 m L= 2 m (2bh) P.900 M, T.5 m

RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 RT 01 RW 03 RT 04 RW 01 RT 02 RW 01

RT 02 RW 02 RT 04 RW 02 RT 03 RW 01

RW 02= 2 titik Pembangunan bak penampung air bersih

RW 01= 4 titik

1.1.72

RW 02= 3 titik

1.1.73

RW 03= 2 titik

Desa

1.1.74

Pemasangan instalasi air

RW 01= 800 m

1.1.75

RW 02= 500 m

1.1.76

RW 03= 1200 m

Desa

1.1.77

Pembangunan solokan

0.4 x 0.5 x 230 m

RT 01 RW 02

1.1.78

Pembangunan solokan

0.60 x 0.4 x 300 m

RT 01 RW 01

1.1.79

Pembangunan solokan permanen

P= 150 m

(RT 03 s/d RT 02) RW 03

1.1.80

Pembangunan Solokan permanen

P= 80 m T= 0,80 m

RT 01 RW 01

1.1.81

Pembangunan solokan

0.5 x 0.5 x 600 m

RT 03 RW 01

1.1.82

Pembangunan solokan

P= 300 m

RT 02 RW 02

1.1.83

Pembangunan solokan/drainase

P= 75 m

RT 01RW 01

1.1.84


P=50m

RT 02 RW 02

1.1.85


P=100 m

RT 02 RW 01

1.1.86

Pembangunan solokan Permanen

P=150 m T= 1 m L= 0,70 m

RT 02 RW 02 m

1.1.87


P=200m

RT 01 RW 02

1.1.88

Pembangunan Tugu Monumen

1 buah

RT 01RW 03

1.2

PEMUKIMAN

1.2.1

Pembangunan pemagaran makom leluhur

5 makam

RW 01

1.2.2

Pembangunan pagar dan pintu gerbang Makom

P= 150 m

RW 01

1.2.3

Bantuan pemugaran perumahan dan permukiman untuk

27KK

RW 01 = 18 KK RW 02 = 5 KK RW 03 = 4 KK

1.1.4 1.3

Pembangunan Talud /bronjongisasi

960 m x 4 m

Desa

LINGKUNGAN

1.3.1

Penanaman pohon/Rehabilitasi Hutan rakyat

5 ha

Desa

1.3.2

Penanaman pohon penahan longsor

2 ha

RW 01

1.3.3

Pembangunan tempat sampah permanen

5 Buah

RT I RW 03

1.3.4

Sosialisasi tentang larangan membuang sampah sembarangan

ls

RW 03

1.3.5

Pembangunan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)

1 unit

RT 01 RW 02

1.3.6

Sosialisasi tentang bahayanya menanan pohon didekat rumah

ls

Desa

144 KK

Desa

1.4 1.4.1

SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI (SDA- PE) Bantuan hibah pemasangan listrik paket cerah

1.4.2

Penambahan Pemasangan jaringan listrik Pedesaan 15 pal

15 pal

Desa

1.4.3

Pemasangan penerangan jalan

3 titik

RW 01

1.4.4

Pemasangan penerangan jalan

6 titik

RW 03

1.3

PERHUBUNGAN

1.3.1

Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas

1 titik

RT 01 RW 01

1.3.2

Pemasangan petunjuk Arah

1 titik

RT 01 RW 03

2 2.1

BIDANG EKONOMI PERTANIAN

2.1.1

Pembuatan sumur Pantek/galih

8 titik

Desa

2.1.2

Pengadaan pompa air

3 buah

Desa

2.1.3

Membentuk Kelompok Penderes

1 kelompok

Desa

2.1.6

Menambah lahan pakan ternak

20 ha

Desa

2.1.7

Pelatihan membuat alternatif pakan ternak

1

Desa

2.1.8

Bantuan modal bagi kelompok gula kelapa

ls

Desa

ls

Desa

1 kelompok

Desa

1 unit

Desa

5000 pohon

Desa

2.1.9

Sosialisasi kepada anggota pengrajin gula kelapa tentang Masalahnya pinjam ke tengkulak

2.1.10

Membentuk kelompok penderes

2.1.11

Pembangunan depot Bibit Unggul dan obat-obatan

2.1.12

Bantuan bibit pohon kelapa (tiris)

2.1.13

Sosialisasi tentang membudidayakan bibit/Tiris

1 kali

Desa

2.1.14

Pengadaan hand traktor

4 buah

Desa

2.1.15

Pembangunan sumur Pantek/sumur Gali

16 buah

Desa

2.1.16

Pelatihan pembuatan pupuk Organik

1 kelompok

Desa

2.1.17

Pengadaan mesin perontok padi yang memakai disel

3 unit

Desa

2.2

PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN KOPERASI

2 unit

Desa

2.2.1 2.3 2.3.1

PETERNAKAN, Pengaadan Box Mesin Penetas Telor

2.3.2

Pelatihan pembuatan pur pakan ternak ayam

1 kelompok

Desa

2.3.3

Pengadaan mesin pembuatan pur

1 paket

Desa

2.3.4

Bantuan permodalan untuk petugas IB

Ls

Desa

2.3.5

Pengadaa Stok obat-obatan di Kantor IB

Ls

Desa

2.3.6

Membangun tempat pengolahan pupuk organik

1 unit 6 X 9m

Desa

2.3.7

Pengadaan mesin pengolahan pupuk organik

3 unit

Desa

13 kelompok

Desa

13 kelompok 70 buah

Desa

4 Ha

TPI Pasir

2000 bh

TPI Pasir

2.4

PERIKANAN DAN KELAUTAN

2.4.1

Pengadaan alat-alat tangkap nelayan untuk Dusun Ketanggung 4 kelompok Dusun Betah 4 Kelompok Dusun Dilem 6 Kelompok

2.4.2

Bantuan Modal untuk pengadaan alat mesin (motor tempel) baru untuk 14 kelompok

2.4.3

Penambahan area tempat parkir perahu nelayan

2.4.4

Pemindahan tripot

2.4.5

Sosialisasi tentang masalah iuran atau ansuran pimjaman kelompok gula Kelapa

ls

Desa

2.4.6

Sosialisasi tentang masalah iuran atau ansuran pimjaman kelompok nelayan

ls

Desa

2.4.7

Pengadaan peralatan keselamatan nelayan

ls

Desa

2.4.8

Pengadaan peralatan SAR dan Nelayan

ls

Desa

ls

Desa

14 kelompok

Desa

1 kali

Desa

2 kelompok

Desa

70 unit

Desa

1 kelompok

Desa

9 orang

Desa

7 mesin jahit 4 mesin obras

Desa

2.4.9 2.4.10

Membuka lapangan kerja bagi nelayan kalau lagi musim paceklik Penambahan modal nelayan

2.4.11

Sosialisasi pada anggota nelayan tentang masalah pinjam di tengkulak

2.4.12

Bantuan Modal Pengadanan alat pancing senggol untuk Kelompok nelayan Mino sejahtera,madyo Mino

2.4.13 2.5 2.5.1 2.6

Bantuan pengadaan perahu jukung (fiberglass) KOPERASI Membentuk BUMDES TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

2.6.1

Pelatihan bagi 9 orang penjahit

2.6.2

Bantuan Pengadaan peralatan jahit untuk 9 orang penjahit

3 3.1

BIDANG SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN

3.1.1

Pengadaan buku,alat tulis dan seragam sekolah

Ls

Desa

3.1.2

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

1 buah 3X3m2

PAUD BINTANG HARAPAN

3.1.3

Penambahan Insentif Guru GTT TK

1 orang

Desa

3.1.4

Pembangunan gedung PAUD

1 buah

3.1.5

Rehab gedung PAUD

1 buah

3.1.6

Pengadaan mebeluer PAUD

3.1.7

Pengadaan almari administrasi PAUD BINTANG HARAPAN

120 anak dan 6 pendidik 1 buah

PAUD BINTANG HARAPAN PAUD BINTANG HARAPAN PAUD BINTANG HARAPAN PAUD BINTANG HARAPAN

3.1.8

Pembangunan pagar TK Budhi Luhur

50m

3.1.9

Penambahan APE dalam PAUD BINTANG HARAPAN

15 set

3.1.10

Penambahan APE Luar PAUD BINTANG HARAPAN

Ayunan, prosotan, jungkat-jungkit @ 1 unit

3.1.11

Pengadaan APE Luar TK Budhi Luhur

Kursi putar 1 unit,Ayunan 1 unit, Prosotan 1 unit, Bola Dunia 1 unit ( @ 1unit )

TK Budhi Luhur

3.1.12

Penambahan alokasi dana untuk Insentif bunda PAUD

6 orang

PAUD BINTANG HARAPAN

3.1.13

Pembangunan dapur TK

1 unit 4 X 4 m2

TK Budhi Luhur

3.1.14

Pembangunan gudang TK

1 unit 3 X 4 m2

TK Budhi Luhur

3.1.15

Pengadaan mebeluer kantor untuk kantor TK

2 set

TK Budhi Luhur

3.1.16

Pembangunan ruang kelas baru Untuk TK Budhi luhur

1 unit 7 X 7 m2

TK Budhi Luhur

3.1.17

Penyediaan beasiswa anak terancam putus sekolah

5 anak

Desa

Ls

Desa

2 buah 5X6 m2

Desa

1 buah box inkubator

Polindes

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

TK Budhi Luhur PAUD BINTANG HARAPAN PAUD BINTANG HARAPAN

KESEHATAN Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan dan pasien kurang mampu diluar Jamkesmas maupun Jamkesda Pembangunan gedung posyandu Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita (pengadaan box inkubator)

3.2.4

Pembuatan sumur gali

1 buah

Polindes

3.2.5

Penambahan bak penampung dan instalasinya

1 paket

Polindes

6 orang

Desa

3.2.6

Penambahan bantuan keuangan untuk Insentif Kader posyandu

3.2.7

Pengadaan seragam Untuk Kader poyandu

6 stel

Desa

3.2.8

Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan

12 kali

Desa

3.2.9

Pengadaan Box Bayi

3 buah box bayi

Polindes

3.2.10

Penambahan Bantuan keuangan untuk pemberian PMT

3 kelompok

Desa

3.2.11

Pengadaan perlengkapan alat masak PMT di Pos yandu

3 kelompok

Desa

3.2.12

Sosialisasi tentang keamanan dan bahan berbahaya

1 kali

Desa

3.2.13

Bantuan keuangan untuk Kegiatan PMT lansia

3 kelompok

3 kelompok

3.2.14

Sosialisasi kepada ibu balita tentang pentingnya posyandu

3 kelompok

3 kelompok

3.2.15

Pengadaan timbangan Injak

3 kelompok

3 kelompok

3.2.16

Pengadaan APE di Pos yandu

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

12 orang

Desa

138(jamban/MCK)

Desa

138 KK

Desa

Pembangunan MCK

1 buah

Masjid AlMutaqin

Pembangunan MCK

1 buah

Masjid Alhudha

3.2.17

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya yandu Lansia

3.2.18

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan dan pasien kurang mampu yang terganggu jiwanya, non Jamkemas atau Jamkesda)

3.2.19

Pengembangan lingkungan sehat (jambanisasi)

3.2.20

Sosialisasi tentang lingkungan sehat

3.3 3.3.1

3.3.2

KEAGAMAAN

3.3.3

Pemasangan paving blok di halaman Masjid Al Mutaqin

45 m2

Masjid Al Mutaqin

3.3.4

Pembangunan Gedung TPA Masjid Almutaqin dan Masjid Alhudha

2 unit

Masjid Almutaqin dan Masjid Alhudha

1 unit 3X3 m

Mushola Al Mutaqin .

3.3.5

Pembangunan tempat Wudlu di Mushola Al Mutaqin .

3.3.6

Pembuatan Sumur gali

1 buah

3.3.7

Pembuatan bak penampung air dan pemasangan instalasi air

1 paket

Mushola Al Mutaqin . Mushola Al Mutaqin .

3.3.8

Rehab Mushola Al- Firdaus

1 buah

Mushola Al Firdaus

3.3.9

Pembangunan tempat Wudlu

1 unit 3X3 m

Mushola Al Firdaus

3.3.10

Rehab Mushola Al- Hikmah

1 buah

Mushola Al Hikmah

3.3.11

Pembangunan tempat Wudlu

1 unit 3X3 m

Mushola Al Hikmah

3.3.12

Pemasangan paving blok di halaman Mushola Nurul- Iman

35 m2

Mushola nurul iman

3.3.13

Pemasangan paving blok di halaman Mushola Al -Iklas

40 m2

Mushola Al iklas

3.3.14

Pemasangan paving blok di halaman Mushola Al - Hidayah

30 m2

3.3.15

Pemasangan paving blok di halaman Mushola Al- Falah

28 m2

3.3.16

Diadakan pengajian Bagi Warga Muslim P2A

12 kali

Dusun betah

3.3.17

Pembangunan tempat Wudhu di Mushola Miftahlul huda

1 unit 3X3 m

Mushola Miftahlul huda

3.3.18


1 paket

Mushola Miftahlul huda

3.3.19

Pembangunan tempat Wudhu di Mushola Al Iklas

1 unit 3X3 m

Mushola Al Iklas

3.3.20


1 paket

Mushola Al Iklas

1 anak

RT 03 RW 03

19 anak

Desa

Ls

Desa

4 lansia

Desa

3.4 3.4.1

SOSIAL Bantuan sosial untuk anak terlantar di RT 03 RW 03

3.4.2

Penggalangan dana Dan pemberian santunan anak yatim dan piatu

3.4.3

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong

3.4.4 3.5

Bantuan Sosial untuk orang Jompo terlantar PARIWISATA DAN BUDAYA

3.5.1

Pengadaan Kostum Kuda Lumping

3.5.2

Perlengkapan alat Gamelan kuda Lumping

3.6

Rehab Pos Kamling

3.6 3.6.1 3.7

KESENIAN

3.8 3.8.1 3.8.2

24 orang 1 paket

Kelompok Mino Bayu Sari Kelompok Mino Bayu Sari

KAMTIBMAS

3.6.1

3.7.1

Mushola Al Hidayah Mushola Al Falah

5 buah

Dusun Dilem

1 unit

Desa

Ls

Desa

12 orang

Desa

KESATUAN BANGSA Pembangunan tempat penampungan dan fasilitasnya bagi Korban Bencana alam PEMERINTAHAN Peningkatan pelayanan pembuatan KTP,KK dan Akte Kelahiran penguatan kapasitas pemdes dan tupoksi

3.8.3

Pelatihan Computer dan Laptop

3.8.4

Sosialisasi tentang Pelayanan Surat-surat di kantor

3.9

12 orang

Desa

Ls

Desa

3 RW

RW

Ls

Desa

6 orang

LKMD

Ls

Desa

KELEMBAGAAN

3.9.1

Melengkapi Kepengurusan Kelompok RW

3.9.2

Peningkatan koordinasi antara Pemdes dan BPD

3.9.3

Melengkapi Anggota LKMD

3.9.4

Peningkatan koordinasi antara Pemdes dan LKMD

3.9.5

Melengkapi anggota BPD

1 orang

Desa

3.9.6

Pembinaan kepada anggota BPD tentang tupoksinya

7 orang

Desa

1 kali 52 0rang

Desa

3.9.7

Pelatihan ketua RT dan Pengurusnya Tentang Penggarapan Buku administrasi

BAB VI PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa Pasir

ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Pembangunan di Desa Pasir Kecamatan Ayah Tahun 2013 -2017 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA PASIR

SUKAMSO

PERATURAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 6 TAHUN 2012 TENTANG. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN

Recommend Documents