RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
( RPJM ) DESA BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG TAHUN 2014 – 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN BOJONG DESA BOJONGMINGGIR 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014–2018 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan hingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014– 2018 Desa Bojongminggir. Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014–2018 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong kami susun sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat desa. Semoga buku ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Bojongminggir khususnya dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014–2018 Desa Bojongminggir, namun keterbatasan kami sehingga kami merasa bahwa pada Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014– 2018 masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan serta kesalahan dalam penyajian buku ini. Oleh karena itu kami sangat mengharap kritik, saran dari semua pihak yang bersifat membangun
sehingga
dapat
terwujud
penyelenggaraan
Pemerintahan,
pelaksanaan
Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bojongminggir dengan baik. Harapan kami buku ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga semakin kedepan dapat lebih berpengalaman dalam mengelola maupun menyusun program selanjutnya. Semoga segala aktifitas serta kegiatan dalam rangka kebersamaan membangun Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan mendapat petunjuk dan ridho serta ampunan dari Allah SWT, Amin.
PENYUSUN
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………… KATA PENGANTAR………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………. BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
i ii iii
PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………………………………… B. Maksud dan Tujuan………………………………………………… C. Landasan Hukum…………………………………………………… D. Sistematika Penulisan……………………………………………….
1 3 3 3
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DESA A. Kondisi Geografis Desa……………………………………………. B. Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa……………………………… C. Sosial Budaya Desa…………………………………………………
5 5 5
VISI DAN MISI A. Visi…………………………………………………………………. B. Misi…………………………………………………………………
8 8
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes ) A. Pendapatan Desa……………………………………………………. B. Belanja Desa………………………………………………………...
9 9
PERMASALAHAN DESA DAN PEMECAHAN MASALAH A. Permasalahan Desa…………………………………………………. B. Pemecahan Masalah…………………………………………………
11 12
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA A. Strategi Pembangunan Desa…………………………………………
15
B. Agenda Pembangunan Desa…………………………………………
15
KEBIJAKAN UMUM DESA A. Memperkuat Kelembagaan Desa…………………………………… B. Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Optimal……………… C. Mewujudkan Desa yang Aman, Tentram dan Damai D. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan…….
17 17 18 18
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA A. Pembangunan Fisik…………………………………………………. B. Pembangunan Non Fisik…………………………………………….
21 22
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai bagian dari Wilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Desa Bojongminggir merupakan salah satu dari 22 desa yang ada di Wilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan secara umum yang masih menghadapi permasalahan yang mendasar diberbagai bidang, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun kemasyarakatan, akibat dari keterbatasan dana yang bersumber dari dana APBDes maupun dana lain yang berasal dari pemerintah. Hal ini mengakitbatkan permasalahan mendasar ditengah masyarakat dan menimbulkan kesenjangan antar dusun terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan sarana infra struktur maupun yang lainnya karena tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah terbatas. Berbagai bentuk hasil dari kebijakan pembangunan di tingkat desa, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pokok-pokok Sistem Pemerintahan di desa telah melemahkan proses terjadinya otonomi desa diwarnai dengan intervensi pemerintah sedemikian rupa yang ditandai dengan : penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, rendahnya kewenangan pemerintah desa, partisipasi politik dan kreatifitas masyarakat, kurang maksimalnya fungsi lembaga desa, sehingga untuk mewujudkan pembangunan secara merata masih jauh dari kenyataan. Pembangunan di desa dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana kurangnya potensi desa. Ketika reformasi bergulir, semangat desentralisasi, otonomi daerah muncul ke permukaan munculah semangat demokrasi, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara garis besar memberi dasar bagi otonomi yang lebih luas kepada desa. Pada saat desa mulai belajar mandiri, belajar berdemokrasi tanpa intervensi dari pemerintahan di “atas”nya, tiba-tiba prospek otonomi dan demokrasi desa mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah memasuki babak baru, demikian pula di desa. Penghapusan Badan Perwakilan Desa yang diubah dengan Badan
Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban kepala desa terhadap masyarakat yang ditarik merupakan dua contoh perubahan struktur politik di tingkat desa. Berbagai persoalan pada masa lalu diharapkan jangan terulang kembali sehingga perlu penanganan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan secara baik dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, sistem pembangunan yang partisipatif yang mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan. Agar aspek-aspek manajemen dapat berjalan dengan baik, maka harus diawali suatu perencanaan yang baik pula yang melibatkan masyarakat dalam rangka menentukan masa depan yang tepat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2010, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongminggir Tahun 2014– 2018. RPJM Desa ini pada dasarnya merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa dalam mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat pada saat dipilih dan dipercaya menjabat sebagai kepala desa. , oleh karena itu untuk tahun 2014 – 20118 penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bojongmingir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan di dasarkan pada Visi “Dengan Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Pola Transparansi dan Peran Serta Masyarakat Kita Wujudkan Pembangunan di Desa secasra kesinambungan” sehingga sebagai kata kunci pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bojongminggir adalah kebersamaan yang partisipatif. Untuk pelaksanaan sistem demokrasi pada umumnya sebagai proses awal dalam penyusunan RPJMDesa adalah penyerapan aspirasi masyarakat pada umumnya, kelembagaan desa pada khususnya dan juga pelaku-pelaku pembangunan dari tingkat yang paling bawah. Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di desa tidak cukup dicapai dengan dokumen RPJMDesa, tetapi harus didukung pula dengan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dengan sistim “Partisipasi aktif”. Sampai dengan akhir Tahun 2013 jumlah penduduk Desa Bojongmingir mencapai 4.777 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.355 jiwa dan Perempuan 2.422 jiwa dengan 1.178 KK. Disamping Sumber Daya Manusia dan dana pelaksanaan RPJMDesa secara bertahap perlu didukung dengan prasarana dan sarana baik fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan yang memadai. Berbagai kondisi yang dihadapi masih memerlukan perbaikan dan peningkatan antara lain :
1. Infra sturktur : Pengadaan Tugu Batas Desa, peningkatan jalan desa saluran irigasi dan senderan, ketersediaan air bersih, sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai, sarana pendidikan dan pelayanan pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya dan tempat peribadatan. 2. Non Infra Struktur : Pembinaan mental masyarakat, sosial serta budaya yang berkembang di desa. Hubungan antar berbagai sumber daya yang ada yang didukung dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang baik diharapkan dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan dapat terwujudnya suatu pemerintahan di Desa Bojongminggir yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan pelayanan masyarakat secara optimal. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang diterbitkan mampu mengevaluasi secara rutin atas pelaksanaan kegiatan dari masing-masing kelembagaan desa yang ada dalam suasana kebersamaan menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan secara positif.
B. Maksud dan Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dikandung maksud bahwa desa diberikan suatu kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan juga menuntut adanya suatu proses perencanaan pembangunan di desa yang partisipatif sebagai satu kesatuan dalam system pembangunan daerah, maka dipandang perlu disusun RPJMDesa 2014– 2018 dengan tujuan antara lain : 1. Menjelaskan rencana program kerja yang ditawarkan Pemerintahan Desa beserta lembaga desa yang ada ke dalam RPJMDesa. 2. Mengupayakan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien, mengenai sasaran dan adanya kesesuaian dengan pembangunan daerah. 3. Memberikan gambaran sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa serta pelaku-pelaku pembangunan. C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 ); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor
1 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pekalongan 2010 – 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. D. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongmingir Tahun 2014– 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.
Bab II
: Gambaran Umum Desa Menjelaskan tentang Kondisi Geografis Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa, Sosial Budaya Desa.
Bab III
: Visi dan Misi Menggambarkan tentang visi dan misi Desa Bojongminggir untuk Tahun 2014 - 2018.
Bab IV
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Menguraikan tentang Sumber Pendapatan / Penerimaan dan Belanja / Pengeluaran Keuangan Desa.
Bab V
: Permasalahan Desa dan Pemecahan Masalah Menjabarkan tentang permasalahan di desa dan pemecahan masalah yang ada untuk masing-masing bidang kegiatan.
Bab VI
: Strategi Pembangunan Desa Menjelaskan tentang strategi
pembangunan dan
garis
besar agenda
pembangunan Tahun 2014– 2018
Bab VII : Kebijakan Umum Desa Menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta sasarannya.
Bab VIII : Rencana Program Pembangunan Desa Menjelaskan tentang Rencana Program Kerja Pembangunan Desa baik Fisik maupun Non Fisik Tahun 2014– 2018.
Bab IX
: Penutup. Menguraikan tentang harapan-harapan dalam pelaksanaan RPJMDesa dan tindak lanjut.
BAB II GAMBARAN UMUM DESA
A. Kondisi Geografis. 1. Letak. Desa Bojongminggir merupakan salah satu dari 22 ( dua puluh dua ) desa di Kecamatan Bojong dan salah satu dari 283 ( dua ratus delapan puluh tiga ) desa / kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang terletak di Ibu Kota Kecamaatan Bojong yang berbatasan dengan desa lainnya. 2. Batas Wilayah Batas Wilayah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong sebagai berikut : 1.Sebelah Utara
: berbatasan dengan Desa Babalankidul
2.Sebelar Timur
: berbatasan dengan Desa Wiroditan
3.Sebelah Selatan
: berbatasan dengan Desa Bojonglor
4.Sebelah Barat
: berbatasan dengan Desa Sembungjambu
3. Luas Wilayah Luas Wilayah Desa Bojongmingir Kecamatan Bojong adalah 111.866 ha yang terdiri dari areal pemukiman 60,456 ha dan areal pertanian 51.410 ha merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 80 M dari permukaan air laut. 4. Gambaran Umum Wilayah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong sebagian besar berada di tengah Ibu Kota Kecamatan dan profesi masyarakatnya sebagaian besar terdiri dari kaum buruh 32,6% pegawai 1,2% wiraswasta 14,5%, dagang 24,4% Petani dan buruh tani 17,3% B .Sejaran Desa Rupa Bumi Desa Bojongminggir
merupakan asal usul nama Desa Bojongminggir
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Penyusun Buku
mencoba menghimpun dan
mencari informasi sejarah yang berasal dari beberapa sumber diantaranya dongeng da masyarakat yang berkembang atau cerita rakyat yang telah turun temurun sehingga menjadi legenda. Penyusun Buku mencoba menggali informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang dianggap sebagai sesepuh masyarakat yang dapat memberikan keterangan. Tidak adanya peninggalan atau situs budaya yang terdapat di Desa Bojongminggir sehingga penulis mengalami kesulitan dalam penelusuran sejarah.
Berawal dari sebelum kependudukan Belanda di Indonesia pada masa Mataram Islam ± Tahun 1586-1601 yaitu pada masa Pemerintahan Panembahan Senopati (Sutowijoyo) nama desa Bojongminggir baru ada dengan penelusuran sebagai berikut : ”Ki Ageng Cempaluk (patilasan ada di daerah Kecamatan Kesesi) karena pengabdiannya oleh Panembahan Senopati diberi kewenangan untuk membuka tanah perdikan yang berada diwilayah hutan Pekalongan yang masih merupakan wilayah Mataram. Kiageng memerintahkan kedua putra asuhnya yang bernama : Raden Bahurekso dan Radeh Hadi Kesumo untuk membuka hutan untuk dipergunakan sebagai hunian. Raden Bahurekso diberi wewenang untuk membuka Alas Roban, Gambiran dan sekitarnya sedang Raden Hadi Kusuma yang bergelar Kyai Remeng membuka Alas Gendogo yang berada sebelah barat Bojongwetan, Wangandowo utara Desa Sumurjomblangbogo, dan timur Desa Legokclile dan Randumuktiwaren. Kyai Remeng mempunyai pengikut yaitu Demang Blandong (disebut juga Mbah Bojong yang patilasannya ada di desa Rejosari beliau adalah salah satu tokoh yang membangun pendopo Kabupaten Pekalongan yang ada di alun-alun Nusantara ), Kyai Budeg, Kaji Singo merupakan tiga serangkai yang gigih membuka desa Bojongminggir dan masih ada tokoh lain seperti Kyai Kendil Wesi dan Kyai Kampuh. Pedukuhan Desa Bojongminggir antara lain : 1. Padukuhan Kendil Wesi terletak di Dusun I RW I nama Kendil Wesi diambil dari tokoh mistik yang ada diwilayah tersebut. 2. Padukuhan Pulorejo terletak di Dusun I RW II terletak di sepanjang Kali Bojong membentang sepanjang perbatasan dengan Desa Bojonglor dipadukuhan ini merupakan daerah yang dibuka oleh Kaji Singo dahulu ada patilasan berupa sumur keramat dan bekas batu bata bangunan rumah. 3. Padukuhan Asem Growong berada di Dusun II RW III dahulu terdapat sebuah pohon Asem yang besar dan berlobang pada batang pohonnya dan berada dihutan kampung kemudian dengan adanya Kyai Budek tempat itu menjadi perkampungan. 4. Padukuhan Cokrah berada di Dusun II RW IV merupakan wilayah pertama orang-orang pengikut Kyai Remeng membuka Desa Bojongminggir ditandai dengan adanya pasar dan sarana lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan salah satunya Balai Desa lapangan dan tangsi yang dikenal membuka padukuhan ini adalah Demang Blandong atau Mbah Bojong yang patilasannya berada di Desa Rejosari. 5. Padukuhan Kedoyo terletak di Dusun III RW V berada diwilayah timur berdekatan dengan wilayah Desa Wiroditan dan merupakan wilayah yang dikembangkan oleh Demang Blandong bersama pengikutnya.
6. Padukuhan Slumprit berada di RW VI suatu tempat yang menyudut berdekatan dengan desa Jajarwayang, Wiroditan diwilayah ini terdapat tanah tak bertuan secara administrasi wilayahnya tidak ikut Desa Bojongminggir, Wiroditan maupun Jajarwayang. 7. Padukuhan Watesan terletak di RW VII merupakan batas wilayah Desa Bojongminggir dengan Desa Babalankidul asal kata ”watesan” merupakan tugu batas sebutan bagi pelintas yang melalui jalan tersebut dahulu sering dipergunakan untuk tempat peristirahatan pengguna jalan antara lain gerobag sapi /kerbau ,dokar maupun para pembawa barang dagangan yang berasal dari wilayah pesisir menuju Wonosobo atau sebaliknya. 8. Padukuhan Betikan terletak di wilayah RW VIII dahulu merupaka wilayah yang hanya dihuni oleh beberapa rumah terletak paling ujung barat dan berdekatan dengan Desa Sembungjambu yang tempatnya melalui lahan pertanian desa Bojongminggir. Tokoh-tokoh berikutnya yang dipercaya memangku pemerintahan desa Bojongminggir antara lain : a. Kasim (Kepala Desa sebelum Pemerintahan Belanda) b. Kurdi (Kepala Desa Masa Pemerintahan Belanda) c. Resadi (Kepala Desa Masa Kemerdekaan) d. Ambari (Kepala Desa Orde Lama S/d Orde Baru) e. Suyitno (Kepala Desa Orde Baru) f. Kalari ( Kepala Desa Orde Baru) g. Sri Rusyanti (Kepala Desa Masa Orde Baru dan Reformasi) h. Budi Lenggono (Kepala Desa Era Reformasi )
C. Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 bahwa Sumber Pendapatan Desa : 1.
Sumber Pendapatan Desa pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan
partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain
pendapatan asli desa yang sah; 2.
Bagi hasil pajak daerah kabupaten 8,5% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
3.
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4.
Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
5.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6.
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Peraturan Menteri disalurkan melalui kas desa;
7.
Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
Kekayaan desa terdiri dari : a. Tanah kas desa b. Kios Desa c. Swadaya Masyarakat yang dikelola desa d. Tanaman Keras yang dikelola desa e. lain-lain kekayaan milik desa Pemanfaatan kekayaan Desa Bojongminggir antara lain : 1. Ex Bengkok Sekdes disewakan dan atau diolah sendiri. 2. Tanah yang disewa untuk Tower 3. Tanah yang disewa oleh KUD dipergunakan untuk penggilingan padi. 4. Tanah yang dipergunaka oleh Kepolisian 5. Kios diatas tanah Desa 6. Swadaya Masyarakat yang dikelola desa 7. Tanaman Keras yang dikelola desa 8. lain-lain kekayaan milik desa C. Sosial Budaya Desa 1. Jumlah Penduduk menurut Agama - Islam
: 4,777 orang
- Kristen
: ........... orang
- Budha
: ........... orang
- Hidu
: ........... orang
2. Jumlah Penduduk menurut usia - 01 – 03
: 263 orang
- 04 – 06
: 258 orang
- 07 – 12
: 466 orang
- 13 – 15
: 374 orang
2. Jumlah Penduduk menurut kelompok tenaga kerja - 20 – 26
: 512 orang
- 27 – 40
: 897 orang
3. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan - lulusan pendidikan umum
: 1.631 orang
- lulusan pendidikan khusus
: 255 orang
4. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian - karyawan
: 23 orang
- wiraswasta
: 160 orang
- tani
: 132 orang
- pertukangan
: 340 orang
- buruh tani
: 146 orang
- pensiunan/PNS
: 40 orang
- jasa
: 35 orang
5.Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk - lahir
: 35 orang
- mati
: 36 orang
- datang
: 53 orang
- pindah
: 58. orang
Keadaan penduduk tersebut sampai awal Tahun 2013.
BAB V PERMASALAHAN DESA DAN PEMECAHAN MASALAH
I. PERMASALAHAN DESA Berbagai permasalahan di Desa Bojongmingir secara umum masih seputar pembangunan sarana prasarana dalam bentuk fisik dan pembangunan di bidang lain seperti pembangunan pendidikan dan ekonomi yang masih kurang. Permasalahan Desa merupakan hal yang akan dicapai melalui pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan secara bertahap dengan skala prioritas yang mendesak. Di Desa Bojongminggir permasalahan secara umum dijabarkan sebagai berikut : A. Bidang Sarana Prasarana Fisik 1.
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2.
Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3.
Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4.
Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
B. Bidang Ekonomi 1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa 2. Belum adanya pemasukan dana dari penggunaan gedung serba guna secara maksimal 3. Adanya kemacetan dalam simpan pinjam khususnya Koperasi dan dana PKK 4. Terbatasnya dana untuk modal 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat 6. Pemanfaatan rentenir oleh sebagian masyarakat C. Bidang Sosial Budaya 1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa 3. Hubungan sosial masyarakat yang masih rendah D. Bidang Pemerintahan 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan 2. Penerapan kinerja Aparat Pemerintah Desa belum sesuai tupoksi yang tertuang dalam SOT Desa. 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah ( RT ) belum dapat berjalan optimal 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh semua lembaga Desa. 6. Masyarakat selalu minta dilayani tanpa berfikir untuk melayani
E. Bidang Kesehatan 1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan 4. Keadan lingkungan yang masih kumuh 5. Masih terdapat rumah yang kurang layak huni. 6. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat F. Bidang Kelembagaan 1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang 3. Hilangnya budaya selapan desa ditengah masyarakat. 4. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja 5. Bidang / seksi yang belum dapat berjalan optimal 6. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang memadahi G. Bidang Kamtibmas 1. Hilangnya Kegiatan masyarakat dalam Siskamling 2. Permasalahan / perselisihan antar pribadi yang masih muncul 3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan 4. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan 5. Belum adanya peraturan tentang penanggulangan penyakit masyarakat 6. Kurangnya sarana Poskamling H. Bidang Lingkungan Hidup 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai 3. Redapat wilayah kumuh yang terjadi pada musing penghujan karena tidak adanya drainase atau resapan air. 4. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal 5. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk penghijauan I.
Bidang Partisipasi Masyarakat 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang 2. Sifat Gotong royong yang luntur 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
J. Bidang Pertanian 1. Saluran irigasi dan jalan usaha tani yang belum tertata dengan baik 2. Kelompok Tani belum berfungsi dengan baik 3. Masih dijumpai perselisihan antar petani mengenai air terutama pada musim kemarau 4. Sebagian besar petani sewa lahan dan buruh. K. Bidang Hukum 1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada 2. Penegakan hukum yang masih kurang 3. Kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum 4. Rendahnya kinerja penegak hukum di tengah masyarakat. L. Bidang Home Industri ( Perindustrian dan Perdagangan ) 1. Home Industri yang belum dikembangkan 2. Kesulitan dalam penambahan modal bagi usaha kecil menengah 3. Paguyuban pedagang yang tidak berjalan M. Bidang Pertanahan 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sertifikat tanah 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas 3. Mutasi tanah yang masih kurang
II. PEMECAHAN MASALAH Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh kelembagaan desa dan pelaku-pelaku pembangunan di Desa Bojongminggir dalam rangka mengatasi / meminimalisir permasalahan yang ada
adalah sebagai berikut :
A. Bidang Sarana Prasarana Fisik 1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya berswadaya dan pentingnya pemeliharaan bangunan 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan 4. Pemerataan pembangunan baik tingkat desa maupun tingkat dusun dengan skala prioritas 5. Lebih mengoptimalkan rencana kerja pembangunan tahunan 6. Menguatkan kelembagaan seperti BKM untuk menunjang Pembangunan Desa. B. Bidang Ekonomi 1. Meningkatkan pembangunan non fisik dan diharapkan terjadi keseimbangan dengan pembangunan fisik 2. Melengkapi sarana dan prasarana terhadap budaya-budaya yang ada di desa dan lain sebagainya
C. Bidang Pemerintahan 1. Secara bertahap mengupayakan penerapan aturan tentang Pemerintahan Desa 2. Penjelasan terhadap tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku pemerintahan di desa 3. Mengupayakan agar pelaku-pelaku dalam pemerintahan desa yang ada agar benar-benar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat 4. Mengfungsikan keberadaan RT dan RW baik dalam pelayanan surat menyurat dan yang lainnya 5. Pengisian buku administrasi desa secara rutin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 6. dan lain sebagainya D . Bidang Kesehatan 1. Penyelesaian kelengkapan tempat pelayanan kesehatan desa ( PKD ) 2. Sosialisasi dan penjelasan melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya keberadaan Posyandu 3. Mengupayakan bantuan operasional untuk kegiatan kader Posyandu 4. Melengkapi sarana kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan E . Bidang Kelembagaan 1. Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa dengan berpedoman pada aturan yang ada 2. Mengintensifkan pertemuan baik internal lembaga maupun antar lembaga yang ada 3. Pembuatan rencana program kerja dari masing-masing lembaga yang ada 4. Mengoptimalkan kegiatan sesuai dengan bidang / seksi / kelompok kerja yang ada sesuai dengan rencana program kerja yang telah disusun 5. Melengkapi buku-buku pedoman / petunjuk tentang kelembagaan desa berkoordinasi dengan dinas / instansi terkait 6. dan lain sebagainya F . Bidang Kamtibmas 1. Pembuatan Poskamling untuk kegiatan ronda 2. Pembentukan kelompok-kelompok ronda 3. Mengupayakan penyelesaian permasalahan dimasyarakat dengan jalan kekeluargaan 4. dan lain sebagainya G .Bidang Lingkungan Hidup 1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana lain tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan 2. Pembuatan tempat untuk pembuangan sampah 3. Meningkatkan kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban 4. dan lain sebagainya
H. Bidang Partisipasi Masyarakat 1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana lain tentang pentingnya musyawarah untuk pengambilan keputusan 2. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 3. Meningkatkan kegiatan gotong royong masyarakat melalui kegiatan sosial di masyarakat 4. dan lain sebagainya I . Bidang Pertanian 1. Pembenahan saluran irigasi dan bendunngan 2. Pengerasan jala usaha tani 3. Mengaktifkan pertemuan para petani pengguna air ( P 3 A ) 4. Penyuluhan tentang pertanian 5. dan lain sebagainya J . Bidang Hukum 1. Penyuluhan tentang hukum 2. Kebersamaan dalam penyelesaian masalah pelanggaran hukum 3. Pemanfaatan lembaga dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah 4. Pengaktifan poskamling 5. dan lain sebagainya 6. Bidang Home Industri ( Perindustrian dan Perdagangan ) 7. Penyuluhan tentang Home Industri ( Perindustrian dan Perdagangan ) 8. Pelatihan ketrampilan Home Industri dan ketrampilan bagi masyarakat 9. Mengupayakan penambahan modal 10. Mengaktifkan pertemuan rutin para pedagang 11. dan lain sebagainya
Dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan Pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 – 2015 dan juga didukunng oleh Kelembagaan Desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada di desa dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud Desa Bojongmingir sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.
BAB III VISI DAN MISI “Dengan Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Pola Transparansi dan Peran Serta Masyarakat Kita Wujudkan Pembangunan di Desa secasra kesinambungan” Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun ke depan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut : A. Visi
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk mencapai tujuan
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pelaksanaan
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan di Desa Bojongminggir baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 ( lima ) tahun ke depan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, agama dan politik dengan dilandasi semangat kebersamaan.
B. Misi 1. Meweujudkan kebijakan peraturan Pemerintah Kabupaten Pekalongan di lingkup dan tinggkat yang lebih rendah yaitu desa 2. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada guna mewujudkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. 3. Bersama masyarakat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang partisipatif. 4. Bersama masyarakat mewujudkan desa yang sehat,aman, tentram tertib dan rapi. 5. Bersama masyarakat mencapai tujuan desa yang sejahtera.
BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
A. Strategi Pembangunan Desa Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bojongminggir ditempuh dengan beberapa strategi sebagai berikut : 1. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari faktor Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya. 3. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benarbenar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. 4. Menejemen yang terbuka
sehingga
masyarakat
memahami
arah dan tujuan
pembangunan. Strategi Pertama : Dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan dapat tersusun rapi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Strategi Kedua : Dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial. Strategi Ketiga : Dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya ( baik perorangan maupun kelompok ) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik. Strategi Keempat: Dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok mengetahui proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan yang bersifat umum dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik.
B. Agenda Pembangunan Desa Bojongminggir Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, maka secara garis besar disusun 4 ( empat ) Agenda Pembangunan pada 2014– 2018 : 1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada 2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. 3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa yang aman, tentram dan damai. 4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Anggaran adalah suatu catatan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta realisasinya di masa lalu. Anggaran sangat diperlukan guna mengatur penggunaan dana secara tepat dan efesien. Ditingkat Desa, anggaran berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes diperlukan untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin hak-hak masyarakat dan terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, APBDes hendaknya berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi perbedaan kebutuhan antar kelompok masyarakat. Sebagai bagian dari daerah yang otonom, pelaksanaan anggaran desa juga tidak bisa dilepaskan dari azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur melalui Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Dalam peraturan tersebut disebutkan 10 azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu : tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparansi, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara transparan dan partisipatif agar masyarakat mengetahui prioritas pembangunan suatu desa. Dengan demikian diharapkan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih dapat terwujud. A. Pendapatan Desa Pendapatan desa adalah semua jenis penerimaan yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan barang milik desa.Pendapatan / penerimaan Desa Bojongmingir terdiri dari : Tanah Kas Desa, Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong, Pologoro Desa dan Bantuan Pemerintah yang semuanya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
B. Belanja Desa
Belanja Desa adalah semua jenis pengeluaran keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang yang dapat dibelanjakan desa yang dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setiap tahun anggaran baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Adapun belanja / pengeluaran di Desa Bojongminggir antara lain : Penghasilan Kepala Desa, Tunjangan Sekretaris Desa, Penghasilan Kadus dan Perangkat Desa Lainnya, tunjangan, honor, perjalanan dinas, pemeliharaan, rapat-rapat dan juga pengeluaran untuk pembangunan sarana prasarana fisik. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud adalah : a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. b. Kebutuhan maysarakat akan kebutuhan pertanian c. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa. d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. e. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi.
BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DESA
Kebijakan Umum Desa Bojongminggir secara garis besar dapat ditempuh melalui 4 ( empat ) Agenda Pembangunan untuk Tahun 2014– 2018. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut : A Memperkuat Kelembagaan Desa 1. Reorganisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada 2. Periodisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada 3. Penempatan Personil sesuai dengan keahliannya 4. Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Desa 5. Penyusunan Rencana Program Kerja Kelembagaan Desa B Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif B.1.Menyelenggarakan Pemerintahan : a. Transparansi : bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. b. Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. d. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. e. Kesamaan Hak : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi. f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban : pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. B.2.Melaksanakan Pembangunan 1. Politik : pendekatan politik memandang bahwa pemilihan yang ada baik presiden dan yang lainnya adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. 2. Teknokratik : dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif : dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( stake holders ) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. System Bottom Up ( bawah atas )
C Mewujudkan Desa Bojongminggir yang Sehat, Aman, Nyaman Tertib dan Rapi 1. Mengupayakan lingkungan yang sehat dan bersih. 2. Menggalakkan Sistim Keamanan Lingkungan ( Siskamling ) 3. Penanggulangan Kriminalitas dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban 4. Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi, antar kelompok dan antar dusun. 5. Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistim kekeluargaan.
D Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa berbentuk Koperasi 2. Mengupayakan Penambahan Modal usaha bagi golongan ekonomi lemah 3. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan 4. Penggalian Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang 5. Menggalakkan Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak golongan ekonomi lemah yang mau melanjutkan belajar. 6. Menyantuni anak yatim piatu, melalui kegiatan sunat masal maupun yang lainnya.
BAB VIII RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA A. 4 ( Empat ) Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan : 1. Penyusunan Rencana Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan yang terdiri dari 4 ( empat ) langkah : a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik dan terukur. b. Masing-masing kelembagaan menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. c. Melibatkan masyarakat ( stake holders ) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing kelembagaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan Rencana Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Dari semua tahapan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan wujud pemenuhan aspirasi masyarakat yang berbeda kepentingan dan latar belakang, oleh karena itu dapat memberi sumbangan untuk mengurangi ketegangan dan konflik antar individu, antar kelompok, antar dusun dan yang terutama adalah menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang sedang dijalankan oleh sebuah wilayah desa. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bojongminggir secara umum pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan Fisik merupakan pembangunan sarana prasarana fisik antara lain : infra struktur jalan, saluran irigasi gorong – gorong, pembuatan gedung, dan lain sebagainya. Adapun Pembangunan Non Fisik merupakan pembangunan moral / mental spiritual yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya.
B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala apa yang kita rencanakan tidak semuanya dapat terlaksana. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor antara lain : a. Keterbatasan Dana Dana merupakan salah satu faktor penentu terlaksana dan tidaknya suatu perencanaan. pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dipastikan tidak dapat terealisasi tanpa adanya dana. 7.
Keterbatasan Sumber Daya
Pelaksanaan perencanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam antara lain : tidak tersedianya bahan baku. Sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya tenaga ahli dan ketidakmampuan dari pelaku-pelaku pelaksana pembangunan di desa untuk melaksanakan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 Desa Bojongmingir tidak dapat dilepaskan dengan agenda pembangunan desa dan permasalahan desa yang dijabarkan dalam masing-masing bidang, yang mana hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 – 2015 dan juga didukung oleh Kelembagaan Desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud desa Bojongminggir sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Adapun Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 Desa Bojongmingir terdapat dalam lapmpiran :
BAB. IX PENUTUP Dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 Desa
Bojongminggir
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan kami
mengharapkan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di desa periode selanjutnya akan lebih baik dan lebih optimal dengan tetap berpegang teguh pada tujuan, azas, prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang ada. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 Desa Bojongminggir, maka kepada semua pihak pelaku penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan diharapkan
untuk
menyusun
Rencana
Pembangunan
Desa
Tahun
2014
sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di desa berjalan dengan lancar dan lebih baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Rencana Program Kepala Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong hasil pemilihan secara langsung pada tanggal 27 Oktober 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 selanjutnya menjadi bagian untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014– 2018 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong ini diharapkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dan kelembagaan serta aparatur khususnya di tingkat desa dalam melaksanakan program pembangunan secara demokratis dan transparan. Selain itu diharapkan pula adanya peran serta secara aktif dari masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelestarian.
Kepala Desa Bojongmingir
BUDI LENGGONO.
