DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA SERIGENI BARU PERIODE TAHUN 2016 – 2021
KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 1
SAMBUTAN KEPALA DESA Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
(RPJMDes) Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten
OKI
ini merupakan dokumen perencanaan
strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan
rasa
memiliki
dan tanggungjawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Dalam Peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan tahunan ( RKP Desa ). Dengan adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Perencanaan Desa menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan Desa karena dengan perencanaan ini implementasi DD dan ADD menjadi tepat sasaran dan terukur, penyusunan RPJMdes ini juga mengacu pada Permendagri 114 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan Desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2016-2021, terutama Tim Penyusun RPJMDes Desa Serigeni Baru, semoga Dokumen RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Serigeni Baru. Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih. Serigeni Baru,
Februari 2016
(S A N T R I A D I) Kepala Desa
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah selesainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Ini semua karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa yaitu kepala desa, perangkat desa dan juga ke ikut sertaan seluruh unsur masyarakat desa dalam turut serta mendukung pembangunan desa untuk 6 (enam) tahun kedepan, melalui musyarah desa dan menyepakati apa yang menjadi keputusan bersama. RPJM Desa ini diharapkan, kiranya menjadi acuan dan pedoman untuk kita bersama dalam Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa. Berlandaskan aturan-aturan yang telah ditetapkan Undang-undang maupun keputusan-keputusan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang dijadikan acuan dalam pembuatan RPJM Desa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan desa. Dukungan dan kerjasama dari segala unsur, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta masyarakat sangatlah kami harapkan untuk kelangsungan pembangunan disegala bidang, agar tercapainya visi dan misi dalam pembangunan, sebagai amanah yang dipercayakan masyarakat kepada pemimpinnya. Semoga dengan adanya RPJM Desa ini, bisa menjadikan acuan dan pedoman dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa untuk kepentingan masyarakat 6 (enam) tahun ke depan. Dan tidak dipungkiri setiap manusia terdapat kekeliruan dan kekurangan, kami harap agar kiranya dapat memberikan sumbang saran dan kritik, agar rencana pembangunan yang ada di desa ini bisa terlaksana sesuai rencana. Ucapan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat desa, yang turut serta mendukung dalam penyusunan RPJM Desa ini dan juga Pendamping Desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD), demi tercapainya visi dan misi pembanguna desa yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Serigeni Baru,
Februari 2016
Tim Penyusun
3
DAFTAR ISI
JUDUL ..........................................................................................................
i
KATA SAMBUTAN.......................................................................................
ii
KATA PENGANTAR....................................................................................
iii
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDESA..........................................
iv
DAFTAR ISI...................................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN...........................................................................
1
1.1........... Latar Belakang .................................................................................
1
1.2........... Landasan Hukum .............................................................................
2
1.3........... Maksud dan Tujuan ..........................................................................
4
1.4........... Manfaat ............................................................................................
5
BAB II
PROFIL DESA...............................................................................
6
2.1.
Sejarah Desa .....................................................................................
6
2.2.
Peta dan Kondisi Desa .....................................................................
6
2.2.1
Geografis desa.................................................................
6
2.2.2
Demografis......................................................................
7
2.2.3
Kondisi Sosial..................................................................
8
2.2.4
Sumber daya pembangunan.............................................
11
2.2.5
Sumber daya Alam..........................................................
12
2.2.6
Ekonomi Desa..................................................................
12
Kelembagaan Desa ...........................................................................
13
2.3.1
Pemerintahan Umum.......................................................
13
2.3.2
Organisasi Kemasyarakatan.............................................
14
2.3.
2.4.
Dinamika Konflik ............................................................................. 21
2.5.
Masalah dan Potensi ......................................................................... 21
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa........................................
27
3.1.
Kajian Desa ......................................................................................
27
3.2.
Musyawarah Desa RPJM Desa........................................................
30
4
BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF................................
31
4.1.
Visi Desa ..........................................................................................
31
4.2.
Misi Desa .........................................................................................
31
4.3.
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa..........................
32
4.3.1
Arah kebijakan Keuangan Desa.......................................
32
4.3.2
Prioritas Pembangunan Desa...........................................
33
BAB V PENUTUP..........................................................................................
35
LAMPIRAN-LAMPIRAN
5
PERATURAN DESA SERIGENI BARU KECAMATAN KAYUAGUNGKABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES ) TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SERIGENI BARU
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 131 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Pedoman Pembangunan Desa;Dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun anggaran 2016- 2021; Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Ripublik Indonesi Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 5495) ;
3.
Peraturan Pemerintah Ripublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 5539) ; 4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Ripublik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)
8.
Peraturan Kementrian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Ripublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
9.
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 660 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 660); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 8); 12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 12); 13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 330 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 330);
7
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERIGENI BARU dan KEPALA DESA SERIGENI BARU MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DESATENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDESA (RPJM DESA) TAHUN ANGGARAN 2016-2021.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati Adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 2. Camat Adalah Kepala Kecamatan Kayuagung. 3. Kecamatan Adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan
Desa,
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 6. Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
8
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Perencanaan pembangunan diselenggarakan
oleh
Permusyawaratan
Desa
desa adalah
proses
pemerintah
Desa
dan
masyarakat
unsur
tahapan
dengan
kegiatan
melibatkan
secara
partisipatif
yang Badan guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 9
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja
daerah
kabupaten/kota
dan
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, 27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA ( RPJM DESA ) Pasal 2 (1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa dan BPD .
(2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Disusun secara partisipatif sesuai dengan kewenangan Desa .
(3)
Dalam Penyusunan Rencana Pembengunan Jangka Menengah Desa sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan lembagan kemasyarakatan
Di Desa .
10
(4)
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kondisi Keuangan Desa. BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 3
(1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun dan berlaku Selama 6 ( Enam ) tahun .
(2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana
Dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan sistematis : Bab I
PENDAHULUAN
Bab II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
Bab III
PERMASALAHAN
Bab IV
VISI ,MISI TUJUAN DAN SASARAN
Bab V
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
Bab VI
PEMBIAYAAN
Bab VII
PENUTUP ( lampiran ) BAB IV OBJEK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 4
(1) Objek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa meliputi :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Penyelengara Pemerintahan Desa . Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . Rencana Pembangunan Penigkatan Pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan , Kesehatan dan Agama . Rencana Pembangunan Penigkatan Perekonomian Masyarakat . Rencana Pembangunan Penigkatan Kualitas sumber daya manusia desa . Rencana Pembangunan Penigkatan Sosial Budaya . Rencana Penigkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Keamanan Masyarakat . Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . Recana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan .
11
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana di maksud pada ayat
(1)
didasarkan atas data dan informasi yang akurat . (3) Data dan Informasi yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
a. b. c. d. e.
Penyelenggaran Pemerintahan Desa . Organisasi dan Tata laksana Pemerintahan Desa . Profil Desa . Pemberdayaan dan peran serta masyarakat . Keuangan Desa BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 5
(1)
Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan desa dilakukan oleh BPD .
(2)
Setiap 6 ( enam ) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembangunan Kepada BPD .
(3)
Di samping pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa juga dilakukan oleh Lembaga pengawasan lainnya dengan pereturan perundangan – undangan .
BAB VI PEMBINAAN Pasal 6 (1)
Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa lakukan oleh Bupati .
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian Pedoman , Bimbingan , Pelatihan , Arahan dan Supervisi .
BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 7 (1)
Pelaksanaan pembangunan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat untuk evaluasi .
(2)
Evaluasi pelaksanaan pembanguanan desa sebagaimanan di maksud pada ayat (1) Bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa , kebijakan kabupaten, Keserasian anatara kepentingan masyarakat desa dan keserasian kepentingan Aparatur desa
12
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
Ditetapkan di
: Serigeni Baru
Pada Tanggal
:
KEPALA DESA SERIGENI BARU
(SANTRIADI)
Diundangkan di
: Serigeni Baru
Pada tanggal
:
Plh. SEKRETARIS DESA SERIGENI BARU
( Y O N A D I)
BAB I PENDAHULUAN
13
1.1
Latar Belakang Dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan ketetapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDesa, yang merupakan Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan sebagai perwujudan visi misi kades terpilih tersebut, perlu ada rumusan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa,kebijakan umum, dan Program-program SKPD ,Lintas SKPD dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.dan RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu ) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa. Kegiatan ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa sebagai basis kekuatannya.Efektifitas fasilitasi untuk memastikan pemerintahan desa membentuk
dan
(PERDES).penetapkan
menyusun anggaran
setiap
kebijakan
pendapatan
dan
dalam belanja
peraturan desa
desa
(APBDES),
pertangungjawaban kades dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) kepada bupati merupakan indikator keberhasilan dari proses tersebut. Rangkian kegiatan tersebut dapat terwujud dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musrenbang desa ,kecamatan, dan kabupaten. kegiatan ini mendorong munculnya transparansi manajemen pemerintahan desa dan dampaknya terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal perencanaan pembangunan (musrenbang).
Kegiatan penting lainnya adalah penyelarasan
penjaringan aspirasi
masyarakat oleh DPRD kabupaten dengan hasil-hasil musrenbang ( desa dan antar desa/kecamatan ), akomondasi usulan masyarakat dalam rencana kerja ( Renja) SKPD dan dukungan peraturan daerah (Perda) terkait dengan kegiatan tersebut. desaian ini dalam Jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan konsep “One Villige,One Plan and One Bugeting” atau “ Satu desa,satu perencanaan dan satu penganggaran Dalam
menyelenggarakan
penyusunan
RPJM
Desa,
Kepala
Desa
menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat
14
desa, melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten. Kegiatan penyusunan RPJM Desa ini dilakukan dengan kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusunan RPJM Desa, Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancanangan RPJM Desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penetapan RPJM Desa. Secara umum perlunya dibuat RPJMDesakarena RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan secara khusus untuk desa Serigeni Baru merupakan rencana strategis dalam mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten.
Spirit ini apabila dapat
dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Govermance) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas. 1.2
Landasan Hukum Dalam penyusunan RPJM Desa mengacu kepada landasan hukum yang telah
ditetapkan, yaitu : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13) ;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 3); 14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 660 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 660); 16
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 8); 16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2015 (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
Nomor 12); 17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 330 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 330);.
1.3
Maksud dan Tujuan RPJM Desa Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Serigeni Baru ini mempunyai maksuddan tujuan sebagai berikut : 1. 3. 1. Maksud RPJMDes. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) ini berisi tentang pembangunan 6 ( Enam ) tahun kedepan, dengan Dokumen ini dimaksudkan Pemerintahan
dapat Desa,
menjadi Bidang
landasan
dan
Pedoman
Pembangunan
Bidang
Desa,
Bidang
Penyelenggara pembinaan
Kemasyarakatan,dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa. 1. 3. 2. Tujuan RPJMDes. a.
Merumuskan Rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan keadaan setempat.
b.
Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
c.
Meningkatkan peran serta masyarakat didesa dalam proses pembangunan
d.
Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi Pembangunan Desa Serigeni Barutahun 2016-2021.
e.
Sebagai dasar dan pedoman kegiatan Pembangunan Desa Serigeni Baru
f.
Sebagai masukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBdes) Serigeni Baru 17
g.
Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu Enam (6) tahun dengan menyelaraskan kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota.
1.4
Manfaat RPJM Desa a. RPJM Desa ini dibuat dengan manfaat akan lebih menjamin kesinambungan pembangunan. b. Sebagai
rencana induk pembangunan
desa yang
merupakan
acuan
pembangunan desa. c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa. d. Menampung seluruh aspirasi masyarakat desa Serigeni Baru, yang diselaraskan dengan progam pembangunan pemerintah, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten. e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.
BAB II PROFIL DESA
18
2.1
Sejarah Desa Pada tahun sebelum merdeka di desa Serigeni Baru ada sekelompok masyarakat
kira-kira 11 kepala keluarga yang dipimpin oleh Gandi yang datang dari kecamatan Mesuji, bermukim di desa ini dan adapun kegiatan mereka adalah mendirikan baganbagan untuk mencari ikan dan setelah itu dari tahun ke tahun populasi masyarakat desa ini kian bertambah. Kemudian setelah merdeka, berkisar di tahun 50-an, banyak penduduk di desa lain yang berdatangan seperti dari suku Pegagan, palembang, jawa, pedamaran, komering, maka desa ini dulunya disebut dengan desa Suka Pindah yang artinya suku manapun yang bermukim di sini diperbolehkan. Dan setelah tahun 60-an barulah dikukuhkan oleh ketua suku waktu itu dengan nama Desa Serigeni Baru, dikarenakan desa ini dekat dengan perbatasan desa Serigeni lama. Bukan berarti Desa Serigeni baru pemekaran dari Desa Serigeni lama. Memang nama tersebut telah disepakati bersama dan hanya membedakan agar masyarakat tidak keliru hanya dibedakan dengan nama belakang yaitu lama dan baru.
2.2
Peta dan Kondisi Desa
2.2.1 Geografis Desa Desa Serigeni Baru merupakan salah satu dari 14 desa dan 11 kelurahan yang ada di kecamatan Kayuagung, yang jaraknya ± 7 km dari ibu kota kecamatan, ± 7 km dari ibu kota Kabupaten dan ± 65 km dari Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan batas wilayah -
sebelah utara Sepucuk Kecamatan Pedamaran,
-
sebelah Selatan Desa Kijang Batu Ampar Kecamatan SP Padang,
-
sebelah Timur Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung, dan
-
Sebelah Barat Desa Serigeni Kecamatan Kayuagung. Desa Serigeni Baru memiliki luas lahan ± 2.847 hektar. Terdiri dari 3 dusun,
dengan rincian sebagai berikut : -
Tanah sawah tadah hujan luas 1.575 Ha,
-
tanah kering pemukiman luas 1.174 Ha,
-
tanah kering pekarangan luas 50 Ha, 19
-
tanah perkebunan rakyat luas 47 Ha
-
tanah perkebunan perorangan luas 1 Ha. Iklim di desa Serigeni Baru, sebagaimana diwilayah Indonesia memiliki dua iklim
yaitu kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung. 2.2.2 Demografis Desa Serigeni Baru mempunyai jumlah penduduk 2.038 jiwa dan 665 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 3 dusun dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Kepala Keluarga di desa Serigeni Baru Per Dusun
Agar
Dusun I
Dusun II
Dusun III
196
195
274
dapat
mendiskripsikan
lebih
lengkap
tentang
informasi
keadaan
kependudukan di Desa Serigeni Baru dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Serigeni Baru yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Serigeni Baru berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini: Usia 0-12 bulan 1 Tahun 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laki-laki (Orang) 14 25 37 22 15 13 8 11 16 18 15 20 17
Perempuan (Orang) 10 27 38 16 19 20 20 15 18 16 11 8 13
Usia 39 Tahun 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Laki-laki (Orang) 16 13 15 11 9 12 16 14 10 12 11 9 10
Perempuan (Orang) 13 10 9 12 17 11 16 13 14 10 12 10 12 20
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
11 14 12 18 10 15 15 14 10 8 6 9 17 10 10 11 14 13 13 13 12 13 14 11 10 9
Sumber profil desa tahun 2015
8 10 14 15 17 8 10 12 14 11 12 11 11 10 13 8 14 13 10 14 13 9 20 17 11 6
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Diatas 75 Total
12 13 11 8 12 17 11 17 10 12 20 14 13 15 11 17 10 9 9 10 15 12 13 10 9 1.011
11 14 9 13 14 15 17 10 17 11 18 10 14 16 12 17 11 15 12 15 15 12 10 10 8 1.027
2.2.3 Kondisi Sosial Desa Serigeni Baru dalam Bidang keagaamaan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, karena kondisi daerahnya sebagian besar wilayahnya terdiri dari areal rawa, gambut dan dilalui aliran sungai komering, sehingga mayoritas pencaharian masyarakat desa Serigeni Baru adalah petani, nelayan dan lain-lain. Mata pencaharian pokokdan Sektor Mata Pencaharian pokok masyarakat desa Serigeni Baru dapat diuraikan sebagai berikut :
Jenis Pekerjaan 1. Petani
Laki-laki (Orang) 559
Perempuan (Orang) 505 21
2. Buruh tani
42
67
3. Pegawai Negeri Sipil
8
13
4. Pengrajin Industri Rumah Tangga
1
-
5. Pedagang Keliling
40
17
6. Bidan Swasta
1
3
7. Pensiunan TNI/POLRI
8
5
8. Perikanan (keramba)
38
59
9. Tidak Bekerja
314
358
Sumber profil desa tahun 2015
Tingkat ekonomi desa Serigeni Baru, berdasarkan Mata Pencaharian menurut sektor dituangkan dalam tabel berikut : Jenis Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Montir Tukang Batu Tukang Kayu Tukang Sumur Tukang Jahit Tukang Anyaman Pegawai Negeri Sipil Perawat Swasta Dukun/paranormal/supranatural Pensiunan PNS Sopir Tidak mempunyai matapencaharian tetap
Sumber profil desa tahun 2015
Jumlah Pemilik Usaha (Orang) 2 10 14 4 4 12 21 4 12 13 5 378
Pendidikan Penduduk Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaranan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. 22
Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Serigeni Baru akan secara bertahap merencanakan dan mengganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Serigeni Baru, dapat dilihat di tabel di bawah ini. Tingkat Pendidikan
Laki-laki (Orang)
Perempuan (Orang)
1.
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK
53
67
2.
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group
5
8
3.
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah
24
31
4.
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah
153
122
5.
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah
30
38
6.
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD
52
63
7.
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP
52
70
8.
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA
30
36
9.
Tamat SD / Sederajat
28
21
10. Tamat SMP / Sederajat
12
14
11. Tamat SMA / Sederajat
15
8
12. Tamat D-3 / Sederajat
1
1
Sumber profil desa tahun 2015
Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. Selain kondisi sosial seperti diatas tidak menutup kemungkinan Desa Serigeni Baru juga terdapat warga yang memiliki cacat mental dan fisik, sesuai data kami tuangkan yaitu :
No 1
Jenis Cacat Cacat Fisik
Laki-laki (Orang)
Perempuan (Orang) 23
- Tuna Rungu - Tuna Wicara - Tuna Daksa Cacat Mental - Idiot - Gila - Stres
2
Sumber profil desa tahun 2015
2 2 4
-
3 4
1 2
2.2.4 Sumber Daya Pembangunan Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing dusun.Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Serigeni Baru secara garis besar adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SARANA/PRASARANA Jalan Desa Aspal Jembatan Desa Beton Sarana Transportasi Truck Umum Angkutan Desa Transportasi Ojek Pelanggan GSM Pemilik TV Sumur Gali Jamban Keluarga Kantor Desa Masjid Puskesmas Posyandu Dukun Bersalin terlatih Taman Kanak-kanak SD Negeri Genset Pribadi Tempat Hiburan (Bilyar) Sumur Bor Lapangan volly bal Lapangan Sepak Bola Meja Pimpong
JUMLAH / VOLUME
KETERANGAN
1,5 Km 2 Unit 4 Unit 5 Unit 20 Unit 1.035 Orang 300 Orang 70 Unit 105 KK 2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 orang 1 Unit 2 Unit 30 Keluarga 2 Unit 15 Unit 1 lokasi 1 lokasi 2 Unit
Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Tidak Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak Pakai 24
23
Lapangan Bulu Tangkis
Sumber profil desa tahun 2015
2 lokasi
Layak Pakai
2.2.5 Sumber Daya Alam No 1 2 3 4 5 6
Uraian Sumber Daya Alam
Volume
Lahan Persawahan Lahan Kering Lahan Perkebunan Pasir Urug Sungai Danau
1.575 1.224 48 5.000 2.160
Sumber profil desa tahun 2015
Satuan Ha Ha Ha m3 m2 Ha
2.2.6 Ekonomi Desa Gambaran Perkembangan Perekonomian desa Serigeni Baru No
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Angkutan Pedesaan Kendaraan Roda 4 Kedaraan Roda 2 KUD/Koperasi Rumah memakai dinding tembok Rumah memakai dinding kayu Rumah memakai lantai semen Rumah memakai lantai kayu Rumah memakai atap seng Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya Jumlah keluarga memiliki sepeda motor / sejenisnya Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank Jumlah keluarga memiliki buku surat berharga Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi Memiliki penggilingan padi Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian
Jumlah 5 Unit 6 Unit 20 Unit 1 Unit 37 rumah 267 rumah 37 rumah 267 rumah 304 rumah 316 keluarga 406 keluarga 25 keluarga 75 keluarga 68 keluarga 15 keluarga 28 keluarga 10 keluarga 12 keluarga 5 keluarga 3 orang 3 orang 25
22 23 24 25 26 27
Karamba Empang / kolam Peternak Ayam kampung Peternak Bebek Peternak Angsa keluarga yang teraliri listrik
270 Unit 0,5 m² 124 orang 50 orang 3 orang 620 KK
Sumber profil desa tahun 2015
Dari segi pengangguran untuk usia produktif, angka pengangguran 672 orang. Dan untuk tingkat kesejahteraan keluarga berikut di uraikan berdasarkan analisis DDK:
2.3
-
Jumlah keluarga prasejahtera
: 436
-
Jumlah keluarga sejahtera 1
:
98
-
Jumlah keluarga sejahtera 2
:
80
-
Jumlah keluarga sejahtera 3
:
34
-
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus
:
17
-
Total jumlah kepala keluarga
: 665
Kelembagaan Desa
2.3.1 Pemerintahan Umum Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Serigeni Baru telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa : pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Desa Serigeni Baru Pengadministrasian perizinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan. Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Desa Serigeni Baru, belum tersedia pasar desa. Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas Desa Serigeni Baru. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Serigeni Baru dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Serigeni Baru. 26
Desa
Serigeni
Baru
dalam
sistem
pemerintahannya
memiliki
struktur
kelembagaaan yang terdiri dari : 1.
Struktur Pemerintah Desa KEPALA DESA Santriadi
Plh.Sekretaris Desa Yonadi
Kaur Pemb. Herman
Kaur Pemerintahan Yonadi
Kadus I Alan Subagia
Ketua RT Junaidi - RT 1 Dencik - RT 2 Sukemi - RT 3 Rowi Efendi- RT 4
Kaur Umum Muhamad Ta’zi
Kadus II Alek
Kadus III Jaka Satria
Ketua RT Aro - RT 5 Agus - RT 6 A. Malik - RT 7 Sainal Aripin- RT 8
Ketua RT Syaipul - RT 9 Karya - RT 10 Baharudin - RT 11 Marjani - RT 12
2.3.2 Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Orkemas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah "organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Namun sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "organisasi Kemasyarakatan" dan disingkat "Orkemas", dalam BAB I pasal 1 ayat 1. Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya:agama, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Beberapa Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Serigeni Baru diantaranya: 27
1.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan
penyelenggaraan
lembaga
perwujudan
pemerintahan desa.
demokrasi
dalam
BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya
desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati / Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Struktur BPD Desa Serigeni Baru KETUA BPD Dapit
Wakil Ketua BPD Musadat
Anggota Firman
2.
Anggota
Mukhtar Oktara
Anggota Hainul Hadi
Sekretaris BPD Rogayah
Anggota Ujang
Anggota Kartini
Anggota Rada Lorenza
LembagaKemasyarakatan Desa / LKMD DesaSerigeni Baru a.
Pembentukan 28
1). Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. 2). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dapat dibentuk atas
prakarsa yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. 3). Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ditetapkan dalam Peraturan
Desa. 4). Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan oleh Lurah. b. Maksud : Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah : 1). Sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan; 2). Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 3). Sebagai upaya menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat; 4). Sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. c.
Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah : 1). Tercapai
dan
terpeliharanya
nilai-nilai
kehidupan
masyarakat
desa/kelurahan yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan; 2). Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
di
Desa/Kelurahan
yang
berdayaguna
dan
berhasilguna; 3). Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat; 4). Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh
unsur
masyarakat
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
d. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi : 29
1) Menyusun
rencana
pembangunan
secara
partisipatif
dengan
mengakomodir kebutuhan masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada; 2) Melaksanakan,
mengendalikan,
memanfaatkan,
memelihara
dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 3) Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong, dan swadaya masyarakat; 4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang ; e.
Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 1). Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 2). Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3). Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; 4). Penyusunan
rencana,
pelaksana,
pengendali,
pelestarian
dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 5). Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; 6). Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 7). Pemberdayaan hak politik masyarakat; 8). Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan 9). Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa /Kelurahan dan masyarakat
Struktur LKMD KETUA LKMD Teddy Oskandar
30
Wk.Ketua LKMD Olvi Batrun ANGGOTA 1. Herman 2. Hatta 3. Yaharuddin 4. Darwis 5. Kenedi 6. Pendi 7. Emron 8. Tamrin 9. Didin Aripin 10. Matsin
2.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Ali Amin Doherman Dopi Wismah Elisa Juliardi Taufik Hidayat Guntur Noviar Idul
21. Salam 22. A. Kori 23. Bill Abdillah 24. Hambali 25. Samsul Rizal 26. Abdul Roni 27. Rusman 28. Pauzi
Struktur Lembaga Adat Desa Serigeni Baru memiliki susunan perangkat adat yang mengatur dan
menentukan adat istiadat secara turun temurun, adapun susunan lembaga adat adalah sebagai berikut : KETUA ADAT Syardin Gofar
Wakil Ketua Adat Napsun H. Sibun
ANGGOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.
Sekretaris Adat Jalili
Soleka Alex Koslan Tasroni, S.Ag A.Latief Husin Rokimah
Struktur Linmas
31
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kepala desa membentuk satuan Linmas sebagai pelaksana untuk Kantibmas desa Serigeni Baru, adapun struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut :
ANGGOTA
Koordinator Adi Irawan
4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Amir Burali Raden M. Jahir Dedi Purba Karnadi Suhadi Heri Yasri Sudirman Bastomi Joni Anang Dedi
Tim Penggerak PKK
Dasar Hukum 1) Kepmendagri No 53 Tahun 2000 tentang PKK 2) Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu 3) Kesepakatan Bersama BKKBN dengan TP.PKK tentang Rencana Kegiatan Operasional Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2011. Tujuan Gerakan PKK Bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraaan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. 10 Program Pokok PKK 1.
Penghayatan dan Pengamalan Pacasila
2.
Gotong royong
3.
Pangan 32
4.
Sandang
5.
Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga
6.
Pendidikan daan keterampilan
7.
Kesehatan
8.
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9.
Kelestarian Lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat Pokja I
Penghayatan dan Pengamalan Pacasila, Gotong royong
Pokja II
Pendidikan daan keterampilan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
Pokja III
Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga
Pokja IV
Kesehatan, Kelestarian Lingkungan hidup, Perencanaan sehat
Struktur TP-PKK Desa Serigeni Baru KETUA TP - PKK Ny. Umi Kalsum
Wk. Ketua TP-PKK Ny. Tumi Ati
KETUA POKJA I Ny. Kartini
KETUA POKJA II Ny. Wardana
Sek. TP- PKK Darna
ANGGOTA 1. Ny. Nirwana 2. Ny. Neli Harbeti 3. Ny. Mariyam
ANGGOTA 1. Ny. R i m a 2. Ny. Petaria 3. Ny. Y u s
Bendahara TP PKK Sunarti
KETUA POKJA III Ny. Tumiati
KETUA POKJA IV Ny. Erneli
Wk. Bend. TP PKK Diana
ANGGOTA 1. Ny. Diana 2. Ny. Ita Toha 3. Ny. Diana
ANGGOTA 1. Ny. Yuliana 2. Ny. Asmawati 3. Rita Hartati
Wk.Sek. TP PKK Yusni Rianti
2.4
Dinamika Konflik 33
Desa Serigeni Baru merupakan desa yang damai dan tidak ada konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang lain karena diantara masyarakat tidak terjadi kesenjangan sehingga masyarakat hidup dengan damai. Sejauh ini kelembagaan desa juga tidak mempunyai konflik terhadap masyarakat karena khususnya pemerintah desa bekerja hanya demi kepentingan masyarakat. 2.5
Masalah dan Potensi Dari hasil pengkajian keadaan desa melalui metode Kalender Musim, Diagram
Kelembagaan, dan bagan alur maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Serigeni Baru
yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah
kebijakan pembangunan desa untuk mencapai visi Desa tahun 2016 dan seterusnya. Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat dusun dan desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, peningkatan kapasitas dan pelatihan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok produktif dengan pola sistem perencanaan partisipatif dan akuntabel.
NO
MASALAH
POTENSI
LOKASI
VOLUME
1
2
3
4
5
1.
Bidang Pendidikan 1. Belum memiliki bangunan perpustakaan desa yang refresentatif
2.
- SDM - Batu, Pasir - Lahan
Pusat Desa
1 unit
2. Masih adanya siswa putus pendidikan 12 tahun
- Ada sarana sekolah - Tenaga pengajar
Desa Serigeni Baru
55 anak
3. Belum memiliki bangunan TPA yang refresentatif
- SDM - Batu, Pasir - Lahan
Desa Serigeni Baru
1 unit
4. Belum ada Gedung dan Fasilitas PAUD
- SDM - Batu, Pasir - Lahan
Desa Serigeni Baru
1 unit
5. Kesejahteraan dan Honor bagi tenaga pengajar di pendidikan sektor keagamaan masih sangat minim.
- Tenaga pengajar
Desa Serigeni Baru
Bidang Kesehatan 34
1. Sarana dan prasarana Pustu / Polindes belum representatif. 2. Perlunya kendaraan operasional kesehatan desa 3. Perlunya alat pogging antisipasi DBD. 4. Perlengkapan Posyandu yang kurang 5. Makanan tambahan untuk perbaikan gizi 6. Belum optimalnya pelaksanaan Desa Siaga 7. Belum optimalnya penyuluhan kesehatan desa 8. Perlunya intensif bagi tenaga kader kesehatan 3.
4.
5.
- Adanya kader - Adanya kader - Kader kesehatan
Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru
1 unit
1 unit 1 unit 3 paket 3 paket 3 Paket bidan
Bidang KB dan Keluarga Sehat 1. Penyuluhan dan pelayanan KB
- Adanya kader
3 Dusun
3 paket
2. Penyuluhan kesehatan keluarga
- Adanya kader
12 RT
12 paket
1. Perlunya tambahan Bantuan Beras Raskin
- Warga miskin
12 RT
12 paket
2. Bantuan stimulan rehab rumah yang kurang layak
- SDM - Kayu, Bambu
Desa Serigeni Baru
250 unit.
3. Bantuan stimulan anak cacat
- SDM
12 RT
12 paket
4. Bantuan kepada orang jompo
- SDM
12 RT
12 paket
- Adanya kelompok - SDM - Batu, Pasir - Lahan - SDM - Batu, Pasir - Lahan
Desa Serigeni Baru
1 Paket
Desa Serigeni Baru
1 unit
Desa Serigeni Baru
1 unit
- Adanya kelompok
Desa Serigeni Baru
- Kelompok Pemuda - Kader
Desa Serigeni Baru Desa Serigeni
Bidang Sosial
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Permodalan untuk BUMDes, UP2K, Koperasi warga 2. Belum ada Gedung Balai Desa 3. Pembangunan Gedung Polindes desa 4. Tambahan modal bagi para usahawan kecil dan lemah
6.
- Kader Kesehatan - SDM - Batu, Pasir - Lahan - Tenaga Operasional - Tenaga Operasional - Kader kesehatan - Lahan - Hasil alam - Kader
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Kegiatan Karang Taruna yang belum optimal 2. Pelatihan ketrampilan bagi
1 paket 1 paket 35
remaja/ pemuda
7.
Pemberdayaan
Baru
3. Lapangan Sepak bola Kurang penataan
- SDM
Desa Serigeni Baru
1 unit
4. Banyak Lapangan Bola Volly yang kurang terpelihara
- SDM
Desa Serigeni Baru
1 unit
5. Latihan cabang olah raga yang tidak maksimal
- Pelatih
Desa Serigeni Baru
1 paket
6. Belum adanya sport center desa
- SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu
Desa Serigeni Baru
1 unit
Desa Serigeni Baru
6.000 m
Desa Serigeni Baru
3.000 m
Bidang Pekerjaan Umum 1. Jalan desa di semua RT belum ada drainase yang memadai perlu pembangunan 2. Pembangunan Dam Batu kali di pinggir sungai komering
- SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Batu, Pasir, Kayu
3. Belum ada lahan pemakaman desa
- Lahan
Desa Serigeni Baru
1 unit
4. Normalisasi anak sungai
- SDM
Desa Serigeni Baru
1 Paket
Desa Serigeni Baru
8 paket
Desa Serigeni Baru
2 unit
Dusun 2
1 Unit
12 RT
60 Unit
12 RT
4 Unit
12 RT
60 Unit
3 Dusun
3 unit
5. Pembangunan Jembatan penghubung antar RT 6. Pembangunan tugu / gapura identitas desa
7. Pembangunan Pintu air
8. Pembangunan WC keluarga
9. Pembangunan MCK Umum
10.Pembangunan Sumur Bor 11.Perbaikan /pembangunan Pos Kamling di tiap RT
- SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Lahan - Batu, Pasir,
36
kayu 8.
9.
Bidang Perhubungan/Komunikasi 1. Penambahan lampu penerangan jalan Desa
- SDM
12 RT
12 paket
2. Pengembangan Desa Internet
- SDM
Desa
1 Paket
12 RT
Desa
3
Dusun
100 Unit
- SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu
Desa Serigeni Baru
10 m x 5m
- SDM - Batu, Pasir, kayu
Semua Blok
20 unit
- SDM
5 Kelompok
2 Paket
-
15 kelompok Tani Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru
Bidang Perumahan 1. Pembangunan saluran air limbah (sanitasi) 2. Masih ada rumah tidak layak huni
10.
Bidang Ketahanan Pangan 1. Belum ada Lumbung Pangan Desa
11.
Bidang Pertanian 1. Perlu mesin diesel dan sumur bor apabila di musim kemarau kemarau tak kebagian air/ tadah hujan. 2. Perlu bantuan ternak kambing, sapi 3. Perlu bantuan benih bibit unggul 4. Perlunya alat pengolah limbah pertanian (pupuk organisk) 5. Belum semua irigasi dibangun permanen 6. Bantuan Alsintan pasca panen 7. Pelatihan untuk para petani 8. Pengembangan agribisnis pertanian
12
SDM Lahan SDM Lahan SDM Lahan SDM Lahan Tenaga Pelatih Adanya minat petani
- SDM
4
Paket
1 Paket 3000m 1 Paket
Desa Serigeni Baru
1 paket
Desa Serigeni Baru
1 paket
Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru
1 Unit
Desa Serigeni Baru
3 x pelatihan
Bidang Perikanan 1. Pembangunan sarana dan prasarana usaha tani ikan 2. Pengembangan budidaya perikanan 3. Minimnya SDM dibidang pengolahan hasil perikanan
13.
- SDM - Lahan - Batu, Pasir, kayu - SDM - Batu, Pasir, kayu
- SDM - Lahan - SDM - Lahan - Tenaga Pelatih - Adanya minat pelatihan
1 unit
Bidang UKM
37
1. Pengembangan usaha kecil dengan pinjaman 2. Bantuan usaha kecil dan menengah 14.
15.
16.
- SDM
Desa Serigeni Baru
15 kelompok
- SDM
3 Dusun
15kelompok
1. Perlu pengembangan agro industri makanan
- SDM
3 Dusun
15 kelompok
2. Pengembangan Home Industri
- SDM
3 Dusun
15 kelompok
1. Belum adanya Pasar desa
- Lahan - SDM
Desa Serigeni Baru
1 unit
2. Belum adanya koperasi warga
- Lahan - SDM
Desa Serigeni Baru
1 unit
- SDM
Desa Serigeni Baru
3 Unit
1. Bantuan perawatan masjid desa Serigeni Baru
- SDM
Dusun
2 unit
2. Pembangunan/ Perbaikan Poskamling
- Lahan - SDM - Batu, Pasir, Kayu
Desa Serigeni Baru
3 unit
3. Perlu diadakannya seragam perangkat desa
- SDM
Desa Serigeni Baru
120 orang
4. Belum ada gapura batas desa
- Lahan - SDM - Batu, Pasir, Kayu
Desa Serigeni Baru
2 unit
5. Perlu peningkatan kesejahteraan Hansip
- SDM
Desa Serigeni Baru
15 orang
1. Membuang sampah sembarangan
- SDM
Desa Serigeni Baru
12 Paket
2. Belum mempunyai Bak Sampah (TPSS)
- SDM - Lahan
Desa Serigeni Baru
24 buah
3. Peralatan pengolah sampah
- SDM - Lahan
Desa Serigeni Baru
3 unit
Bidang Perindustrian
Bidang Perdagangan
Bidang Seni dan Budaya - Pengadaan alat-alat seni budaya daerah
17.
18.
Bidang Kesatuan Bangsa
Bidang Lingkungan Hidup
38
4. Belum mempunyai tempat pembuangan akhir sampah 19.
- SDM
Desa Serigeni Baru
1Paket
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat desa, kepegawaian, dan persandian 1. Pembangunan Kantor Pemerintahan Desa
- Lahan - SDM - Batu, Pasir, Kayu
Desa Serigeni Baru
1 Unit
2. Pengadaan Komputer untuk perangkat desa
- SDM
Desa Serigeni Baru
20 unit
3. Pengadaan Kursi plastik desa
- SDM
4. Pengadaan Tenda desa
- SDM
5. Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa.
- SDM
Desa Serigeni Baru
8 orang
- SDM
BPD/ LPM/ PKK/ RT/ Kadus/ Kader Posyandu LKMD Linmas
100 orang
6. Perlu peningkatan kesejahteraan lembaga Pemerintahan dan kemasyarakatan
Desa Serigeni Baru Desa Serigeni Baru
2.000 unit 20 unit
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa 39
Rangkaian proses penyusunan RPJMDes Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung kabupaten OKI adalah sebagai berikut : 3. 1. Kajian Desa Dengan melihat dan mengkaji peta masalah dan potensi di masing-masing wilayah di desa Serigeni Baru, maka telah dimusyawarahkan penentuan prioritas masalah dan pilihan tindakan yang dituangkan dalam format program, dan kegiatan indikatif sebagai berikut : 1.
2.
3.
Pendidikan -
Program Pendidikan anak usia dini
-
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
-
Program Pendidikan Non Formal
-
Program Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
-
Program Pendidikan Keagamaan
-
Program Pembinaan Seni dan Budaya
Kesehatan -
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
Program Pengembangan Lingkungan sehat
-
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
-
Program peningkatan pelayanan KB dan Keluarga Sehat
Pekerjaan Umum -
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong – gorong/ Irigasi
-
Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan
-
Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong/dam batu kali dan saluran drainase.
-
Program Pembangunan sarana transportasi air
-
Program sarana kebersihan dan MCK 40
4.
5.
6.
-
Program pemeliharaan sungai
-
Program pembangunan sarana air bersih
Perumahan -
Program Pengembangan Perumahan
-
Program Lingkungan Sehat Perumahan
-
Program Penyediaan dan Pengelolaan area Pemakaman
-
Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan
Lingkungan Hidup -
Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
-
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem
Pertanahan -
7.
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil -
8.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -
9.
Program Peningkatan Peran Perempuan
Sosial -
Program Pembinaan Sosial Anak Terlantar dan orang jompo
-
Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menangah -
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11. Kebudayaan -
Program Pengembangan Nilai Budaya
12. Kepemudaan dan Olahraga -
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 41
-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
13. Pertanian -
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
14. Kelautan dan Perikanan -
Program Peningkatan teknologi dan Penguasaan Teknologi Budidaya dan Penangkapan
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan
15. Perdagangan -
Program Peningkatan Sarana Perdagangan
16. Perindustrian -
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
17. Kesatuan Bangsa -
Program pemeliharaan dan perawatan rumah ibadah
-
Program peningkatan kantibmas
-
Program kesejahteraan anggota perangkat Linmas
18. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat desa, kepegawaian dan persandian -
Program Pembangunan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
-
Program peningkatan kesejahteaan perangkat desa.
3. 2. Musyawarah Desa RPJMDes
42
Dalam penyusunan RPJMDes, Pemerintah Desa bersama BPD terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Desa yang merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang menghadirkan semua lapisan, unsur dan kelompok masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa guna mengklarifikasi, memberikan masukan, menyepakati prioritas masalah, tindakan, program/ kegiatan dan alokasi anggaran secara bersamasama, sehingga apapun yang menjadi keputusannya selagi tidak menyalahi aturan dalam implementasi Undang-Undang Desa, maka aturan itulah yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman.
BAB IV 43
VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF
4.1. Visi Desa Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Serigeni Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, transparatif dan demokratis melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, tokoh pemuda, dan masyarakat desa pada umumnya.Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Serigeni Baru adalah :
“ Mengemban Amanah, Berjuang untuk rakyat menuju kebersamaan membangun Masyarakat Desa yang maju dan Makmur dalam Lintas Sektor Fisik dan Non Fisik ” 4.2. Misi Desa Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan
/
dikerjakan.
Sebagaimana
penyusunan
Visi,
misipun
dalam
penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Serigeni Baru sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Serigeni Baru adalah : 1.
Meningkatkan Partisipasi kesempatan berpendidikan usia sekolah
2.
Mewujudkan sarana dan prasarana Desa Serigeni Baru
3.
Memberikan Rasa Aman kepada warga masyarakat desa Serigeni Baru
4.
Menyalurkan berbagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan warga masyarakat sebagaimana mestinya.
5.
Tetap menjaga pemerintahan desa Serigeni Baru yang bersih dan berwibawa dari berbagai Penyelewengan Anggaran. 44
6.
Tetap amanah dalam mengalokasikan berbagai bantuan dari pemerintah / swasta untuk kesejahteraan warga Desa Serigeni Baru.
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa 4.3.1 Arah kebijakan Keuangan Desa Dalam struktur anggaran Desa Serigeni Baru
terdapat pendapatan desa yang
merupakan sumber keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa, maka lima tahun kedepan, pemerintah Desa Serigeni Baru akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan desa, disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. Sumber-sumber
pembiayaan
desa
dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan di Desa Serigeni Baru terdiri dari : a.
Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari : 1) Tanah Kas Desa 2) Pendapatan lain-lain
b.
Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
c.
Bagian dari Retribusi Kabupaten;
d.
Alokasi Dana Desa (ADD);
e.
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
f.
Hibah;
g.
Sumbangan Pihak Ketiga. Secara umum kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan
desa dan peningkatan swadaya masyarakat disertai dengan merealisasikan APBdes kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat desa Serigeni Baru pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya. Langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah : a.
Mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan desa berupa pemanfaatan tanah kas desa
45
b.
Meng-intensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan penapatan desa yang bersumber dari APBD Kab OKI atau APBD Provinsi Sumatera Selatan.
c.
Melakukan rembug desa secara berkala, untuk merusmuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan per-Undang-undangan.
4.3.2 Prioritas Pembangunan Desa 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembangunan sarana prasarana kantor desa Penganggaran biaya pelestarian aset desa Pembangunan/ renovasi total tapal batas desa Pengadaan Papan Informasi desa Pelaksanaan pendataan desa Pelaksanaan Musyawarah desa Pelaksanaan perencanaan desa Peningkatan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa Peningkatan Penghasilan tetap dan tunjangan BPD Peningkatan biaya operasional pemerintah desa 2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan jalan rabat beton menuju persawahan penduduk Pembangunan siring pasang Pembangunan siring lingkungan Pembangunan jalan desa Pembukaan jalan baru Perkerasan jalan desa Pembangunan TPT Pembangunan Beronjong / Dam Batu kali Pembangunan Jalan Titian Pembangunan sarana prasarana Polindes Pembangunan Sumur Bor / pengadaan air bersih Pembangunan MCK 46
Pemeliharaan dan pelestarian sumber air bersih Pembangunan Sarana prasarana pendidikan anak usia dini ( PAUD ) Pembangunan Sarana prasarana TPA (Taman Pendidikan Agama) Pembangunan Balai Pelatihan Masyarakat Pembangunan Gedung Serbaguna Pembangunan / rehabilitasi Pasar desa Pembangunan Lumbung desa Pembangunan kolam ikan desa Pengadaan ternak hewan desa Pembentuakan dan permodalan BUMDes Normalisasi sungai Pembangunan sarana prasarana gilingan padi Pengadaan mesin bajak sawah Pembangunan Pos Ronda / Siskamling Bantuan tunjangan guru honor TK/PAUD Pelatihan usaha ekonomi produktif Pelatihan dan penyuluhan kesehatan Pelatihan dan penyuluhan pemerintah desa Pembelian tanah /lahan desa 3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pengadaan sarana prasarana olah raga Pelaksanaan ketertipan dan keamanan Pembinaan lembaga adat dan agama Pelaksanaan pembinaan kebudayaan 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan usaha ekonomi, perkebunan,peternakan Pelatihan teknologi tepat guna Pelatihan Pemerintah desa,perangkat desa dan BPD Pelatihan KPMD Pelatihan PKK
47
BAB V PENUTUP
Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMdes) Serigeni Baru 2016-2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa, Dokumen RPJMdes ini disusun secara partisipatif bersama masyarakat desa Serigeni Baru, dan kami menyadari bahwa RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan Rencana RPJMdes ini. Terima Kasih.
48
49
