RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2014 - 2018
DESA SAING PRUPUK KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER TAHUN 2012
PERATURAN DESA SAING PRUPUK KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER NOMOR : ........................ TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAING PRUPUK Menimbang : a. bahwa
dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa
yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakankebijakan perencanaan pembangunan desa; b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa; c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa; d. bahwa
dalam
menjalankan
kebijakan
tertentu,
diperlukan
rekomendasi dan petunjuk teknis.
Mengingat
: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penyusunan
dan
Pendayagunaan
Data
Profil
Desa/Kelurahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor: 16 Tahun 2009, tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Paser Tahun Anggaran 2010;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
DESA
TENTANG
RENCANA
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
PEMBANGUNAN
(1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa SAING PRUPUK dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). SAING PRUPUK. (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,
program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan
desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 2 (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa; (2). Dalam
menyusun
rancangan
RPJM-Desa,
pemerintahan
desa
harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD; (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya; (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa; (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa; (6). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri
oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat
(6),
maka
kepala
desa
menetapkan
RPJM-Desa,
serta
memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.
BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3 (1). Pemerintahan
Desa
wajib
mengembangkan
nilai-nilai
demokrasi,
para
anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa; (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa Pasal 5 Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa. Ditetapkan di Desa SAING PRUPUK Pada tanggal ...... KEPALA DESA SAING PRUPUK
............ BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA SAING PRUPUK NOMOR : Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas bertempat di Kantor Kepala Desa SAING PRUPUK dalam rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa SAING PRUPUK Kecamatan BATU ENGAU Kabupaten Paser, MENYETUJUI BERSAMA Rancangan Peraturan Desa SAING PRUPUK Kecamatan BATU ENGAU Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).
Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa SAING PRUPUK Kecamatan BATU ENGAU Kabupaten Paser.
KETUA
KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAING PRUPUK
SAING PRUPUK
...............
.........
DAFTAR ISI Halaman Judul Peraturan Desa Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
1.2
DASAR HUKUM
1.3
PENGERTIAN
BAB II. PROFIL DESA A. SEJARAH DESA B. DEMOGRAFI C. KEADAAN SOSIAL D. KEADAAN EKONOMI BAB III. POTENSI DAN MASALAH A. POTENSI B. MASALAH BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA A. VISI DAN MISI B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BAB V. PENUTUP LAMPIRAN
:
1. INPUT (Form, Tabel Masalah dan Potensi) 2. Proses 3. Hasil
KATA PENGANTAR Bersama ini kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga RPJM Desa SAING PRUPUK, Tahun 2014 - 2018 ini, yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa SAING PRUPUK, dapat terselesaikan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa SAING PRUPUK tahun 2014-2018 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, penyelarasan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Dan merupakan dokemen taktis-strategi pembangunan desa dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan desa SAING PRUPUK, yaitu : “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENJADIKAN DESA YANG MANDIRI”. Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasanya “tiada gading yang tak retak”, sehingga sumbangsih, saran dan kritik yang membangun dari para pemerhati sekalian dalam rangka penyusunan RPJM Desa SAING PRUPUK, yang lebih baik lagi dimasa mendatang sangatlah diharapkan. Akhir kata, kami Tim Penyusun RPJM Desa SAING PRUPUK, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RPJM Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindak
lanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa SAING PRUPUK, .................
(Tim Penyusun RPJM Desa SAING PRUPUK BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Efektifitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan
sejumlah
mana
proses
pembangunan
dapat
meningkatkan
kapasitas desa untuk dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari
cara
pandang
di
atas
menjadi
peningkatan kapasitas masyarakat dan meningkatkan
daya
dukung
sangat
penting
untuk
memacu
Aparatur Pemerintah Desa dengan
(Support
System)
dalam
pengelolaan
pembangunan yang mencakup antara lain : a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak Pemerintahan Desa (Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan teknis lain terkait) b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa
c. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun Aparatur Pemerintahan Desa Salah satu persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM-Desa). Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri dimaksud serta mendorong dan menfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan Petujuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa yang merupakan turunan dari serta penjabaran secara rinci Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. 1.2 Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar Hukum dan acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 1.3 Pengertian 1. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Keuangan
Desa
adalah
semua
hak
dan
kewajiban
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisifatif oleh para pemangku kepentingan desa (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan; 6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat
yang nyata,
baik
dalam
aspek
pendapatan kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun Indeks pembangunan manusia; 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adlah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan
mempertimbangkan
kerangka
pendanaan
yang
dimutahirkan,
program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM-Desa; 11. Peraturan
Desa
yang
selanjutnya
disingkat
Perdes
adalah
peraturan
Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Desa; Perencanaan Pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup : a. Penyelenggaraan pemerintahan desa; b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; c. Keuangan Desa; d. Profil Desa; e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksud sebagai pedoman umum dan
arahan
kebijaksanaan
pembangunan
desa
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang terintegritas. Secara umum tujuan
penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Desa SAING PRUPUK demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Tujuan Penyusunan RPJM-Desa SAING PRUPUK adalah : •
Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
•
Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
•
Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan
•
Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
Sedangkan tujuan penyusunan RKP-Desa SAING PRUPUK adalah : •
Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKPDesa)
tahunan
yang
sifatnya
baru,
rehab
maupun
lanjutan
kegiatan
pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; •
Menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.
Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) SAING PRUPUK meliputi : a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
c. Berpihak kepada
masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan
secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat; f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. Efektif dan efisien, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i.
Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
j.
Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil terbaik, dan
k. Penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Alur Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa dilakukan berdasarkan : ➢ Masukan Dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan kelembagaan. ➢ Proses
Dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan ➢ Hasil Dilakukan melalui Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga, Rencana Kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan APBDesa. Rencana panduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa; Pemeringkatan
usulan
pembangunan
berdasarkan
RPJM-Desa,
Indikasi
program Pembangunan di desa, RKP-Desa, DURKP-Desa, Berita Acara Musrenbang-Desa
(RPJM/RKP-Desa),
dan
rekapitulasi
rencana
program
pembangunan di desa. ➢ Dampak Dilakukan melalui Peraturan Desa tentang RPJM-Desa, Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
BAB II
PROFIL DESA A. Sejarah Desa Pada zaman dahulu kala ada disuatu tempat atau daerah banyak sekali terdapat pohon Layung dan disitu di huni oleh orang tua. Pada waktu itu belum ada sistem pemerintahan desa yang ada hanya ketua adat. Ketua adat tersebut bernama Tipok yang kemudian daerah tersebut diberi nama yaitu Desa SAING PRUPUK. Pada suatu saat ada beberapa gerombolan orang yang mengusir masyarakat dari tempat tersebut tepati ada satu orang yang masih tetap bertahan dan dia dibawa oleh kelompok Mabrik (sejenis tentara / polisi ) ke Tanah Grogot namun hasilnya dia diputuskan untuk tetap menempati daerah tersebut. Dan kemudian orang tersebut dijadikan Kepala Desa oleh ketua adat.Kepala Desa tersebut bernama Nengkon. Beliau menjabat selama 32 tahun (sampai meninggal tahun 1993). Setelah Pak Nengkon meninggal maka digantikan oleh Pejabat Sementara bernama Jamberi sampai tahun 1995. Setelah masa jabatan Jamberi berakhir sebagai Pejabat Sementara maka diadakan pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa yang terpilih bernama Pak Djenan. Beliau menjabat hanya 3 tahun karena Beliau diturunkan jabatannya oleh masyarakat. Setelah Djenan dilengserkan oleh masyarakat maka dipilihlah Pejebat sementara bernama Fadliansyah selama 3 tahun. Pada tahun 2005 desa SAING PRUPUK melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang kemudian terpilihlah Pak Abdul Rifai menjadi Kepala Desa sampai tahun 2010. Setelah masa jabatan Abdul Rifai habis tahun 2010 kemudian jabatan sementara dipegang oleh Bahcruddi (selama 6 bulan). Kepala desa yang terpilih pada tahun 2011 adalah Muhidin. B. Demografi
Secara tofografi Desa SAING PRUPUK Kecamatan BATU ENGAU Kabupaten Paser merupakan daerah dataran tinggi dengan curah hujan relatif sedang, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suan Selutung (gunung Lumut) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Buta ( Sungai Kelondan ) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lombok ( Gunung Semea ) Sebelah Barat berpatasan dengan Desa Uko, Prayun ( gunung Bejowo ) Penggunaan lahan di wilayah Desa SAING PRUPUK sekarang meliputi daerah pemukiman penduduk, lahan perkebunan, , hutan lindung. Jumlah penduduk Desa SAING PRUPUK sampai dengan akhir bulan Januari 2012 sejumlah 54 KK yang terdiri dari 94 jiwa laki-laki dan 116 jiwa perempuan.
Struktur Penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk
menggantungkan
sumber
kehidupannya
disektor
perkebunan dan pertanian.Struktur Penduduk Desa SAING PRUPUK menurut agama yaitu hampir 100 % penduduk memeluk agama Islam
C. Keadaan Sosial Struktur
kelembagaan
Desa
SAING
PRUPUK
disamping
kelembagaan
pemerintahan desa Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh sekretaris desa dan beberapa orang perangkat desa dan staf desa. Kegiatan Pemerintahan Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga-lembaga yang mendukung jalannya Pemerintahan Desa diantaranya LPM/LKMD, PKK, Karang Taruna, Linmas dan Posyandu. Serta peran serta Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan ,
tokoh pemuda dan unsur-unsur masyarkat lainnya. Juga kelembagaan yang tumbuh dan didorong oleh keberadaan sosial dan budaya.
D. Keadaan Ekonomi Struktur ekonomi Desa SAING PRUPUK masih bercorak agraris yang menitikberatkan
pada
sektor
perkebunan
dan
pertanian.
Pada
sektor
perkebunan ini komoditi yang menonjol sebagai primadona atau andalan adalah komoditas karet dan Rotan 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1 Pembagian wilayah Desa Desa SAING PRUPUK yang keseluruhannya sebanyak 18,914 KM2 , terdiri atas 2( dua ) wilayah Rukun Tetangga (RT) yaitu : 1. Wilayah Rukun Tetangga (RT) 01 ketua Sabau 2. Wilayah Rukun Tetangga (RT) 02 Ketua Sirup
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa SAING PRUPUK adalah sebagai berikut : 1. Kepala Desa
: 1 (satu) orang
2. Sekretaris Desa : 1 (satu) orang 3. Kepala Urusan Desa
: 3 (tiga) orang
4. Bendahara Desa
: 1 (satu) orang
Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SAING PRUPUK adalah sebagai berikut : 1. Ketua
: 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua
: 1 (satu) orang
3. Sekretaris 4. Anggota
: 1 (satu) orang : 2 (dua) orang
BAB III POTENSI DAN MASALAH A. Potensi Beberapa potensi desa yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan di Desa SAING PRUPUK dalam kurun waktu 5 (LIMA) tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Sumber daya alam •
Lahan yang cukup luas
•
Sumber daya air dan material
•
Hutan Lindung
2. Sumber daya manusia •
Minat untuk meningkatkan taraf kehidupan
•
Partisifasi aktif masyarakat
3. Lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan •
Pemerintah desa
•
BPD
•
LPM
•
PKK
•
Karang Taruna
•
LPM
•
Bumdes
B. Masalah Beberapa masalah desa yang dapat dijadikan pokok pikiran dalam menyusun suatu usulan yang nantinya akan dijadikan rencana kerja pembangunan
tahunan di desa SAING PRUPUK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan umum •
Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat.
2. Ekonomi •
Belum tercukupinya modal pertanian dan perkebunan
•
Rendahnya harga jual hasil kebun yang tidak sesuai dengan biaya perawatan dan tranportasi
•
Sulit memasarkan hasil perkebunan dikarenakan biaya transportasi mahal dan sulit
3. Kesehatan. •
Fasilitas kesehatan tidak lengkap.
•
Jauhnya pusat layanan kesehatan.
•
Tidak ada tenaga medis
4. Pendidikan dan Kebudayaan •
Menipisnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
•
Banyak anak muda yang tidak dapat menyalurkan bakat seni.
•
Menipisnya kesadaran masyarakat akan pelestarian kebudayaan nenek moyang.
•
Kurangnya tenaga pendidik
5. Lingkungan hidup •
Meningkatnya perambahan hutan lindung
•
Pembalakan liar
•
Penyalahgunaan pestisida
•
Menurunnya kepedulian masyarakat akan kelestarian flora dan fauna ya ng dilindungi.
6. Infra Struktur •
Masih banyak jalan dan sarana infrastruktur lain yang sudah tidak layak.
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SAING PRUPUK A. Visi dan Misi 1. Visi Visi Pembangunan Desa SAING PRUPUK adalah : “Meningkatkan pembangunan desa dan SDM masyarakat” 2. Misi Misi pembangunan Desa SAING PRUPUK tahun 2010-2016 adalah :
a. Mengembangkan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan rumah tangga seharihari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. Membangun tata pemerintahan desa yang baik dengan bersendikan pada prinsip keterbukaan, tanggungjawab, saling terpercaya dan partisipasi masyarakat. B. Kebijakan Pembangunan 1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Arah Kebijakan Pembangunan Desa SAING PRUPUK dalam rangka mengemban Misi dan mewujudkan Visi pembangunan yang telah ditetapkan pada bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Bidang Pelayanan Umum a. Menata kelembagaan Pemerintah Desa dan memperkuat sumberdaya manusianya dengan meningkatkan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan. b. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 2. Bidang Ekonomi a. Memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa SAING PRUPUK seoptimal mungkin. b. Meningkatkan pembangunan pertanian lahan kering melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran. c. Memberi tambahan modal bagi petani 3. Bidang Pelayanan Kesehatan a. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat desa, b. Meningkatkan pelayanan terpadu kepada Lansia dan Balita c. Peningkatan kapasitas kader posyandu
d. Menyediakan tenaga kesehatan 4. Bidang Pendidikan a. Memperbaiki sarana prasarana pendidikan yang telah rusak / kurang layak b. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, c. Penambahan guru untuk SD 5. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah. a. pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem. b. Menentukan batas-batas wilayah desa 6. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Peran Perempuan. a. Meningkatkan peran perempuan b. Membantu pemerintah dan pendataan rumah tangga miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan. 7. Bidang Agama dan Sosial Budaya a. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama. b. Mengupayakan peningkatan kwalitas pendidikan agama
2. Potensi dan Masalah Sembilan bidang prioritas pembangunan yang ditentukan dengan permasalahan-permasalahan potensi yang telah ditetapkan yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa, yaitu : ➢ Bidang Pelayanan Umum Pemerintahan Desa a. Permasalahan : 1. Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat.
b. Potensi : 1. Perangkat lengkap 2. Sarana ➢ Bidang Ekonomi a. Permasalahan 1. Rendahnya harga jual hasil kebun yang tidak sesuai dengan biaya perawatan dan tranportasi b. Potensi 1. Program pelatihan 2. Lahan perkebunanyang luas ➢ Bidang Kesehatan a. Permasalahan 1. Fasilitas kesehatan tidak lengkap. 2. Jauhnya pusat layanan kesehatan. 3. Tenaga medis tidak ada b. Potensi 1. Pusban 2. Posyandu 3. Kader ➢ Bidang Pendidikan a. Permasalahan 1. Kondisi bangunan SD kurang layak 2. Kurangnya tenaga pengajar. b. Potensi 1. Lahan 2. Remaja dan anak-anak ➢ Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang a. Permasalahan :
1. Masih banyak jalan dan sarana infrastruktur lain yang sudah tidak layak. b. Potensi 1. Material local 2. Pekerja ➢ Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup. a. Permasalahan 1. Meningkatnya perambahan hutan lindung 2. Pembalakan liar 3. Menurunnya kepedulian masyarakat akan kelestarian flora dan fauna yang dilindungi. b. Potensi 1. Hutan Lindung ➢ Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Peran Perempuan a. Permasalahan 1. Meningkatkan peran perempuan 2. Membantu pemerintah dan pendataan rumah tangga miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan. Meningkatkan peran perempuan 3. Membantu pemerintah dan pendataan rumah tangga miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan. b. Potensi 1. PKK 2. Sekolah ➢ Bidang Agama dan Sosial Budaya a. Permasalahan
1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama. 2. Mengupayakan peningkatan kwalitas pendidikan agama b. Potensi 1. Tempat ibadah 2. Pemuka agama 3. Buku tentang agama 3. Program Pembangunan Desa Program Pembangunan Desa SAING PRUPUK yang berkesinambungan selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dijabarkan pada rencana pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut: a. Peningkatan pendapatan masyarakat desa dari sektor perkebunan; b. Peningkatan kualitas SDM (Sumber daya manusia yang merata kepada masyarakat melalui pengaruh sosial politik, ekonomi dan arus informasi global; c. Meningkatkan produksi lokal. 4. Strategi Pencapaian Untuk mencapai tujuan program pembangunan desa tersebut ditempuh dengan strategi pokok Pemerintah dalam membangun Desa SAING PRUPUK dari tahun 2012-2016, antara lain : 1. Mendukung Program pendidikan wajib belajar 12 tahun; 2. Berperan serta dalam mensukseskan program pendidikan khususnya bagi keluarga miskin; 3. Meningkatkan peran kelompok tani untuk melaksanakan usaha-usaha yang produktif; 4. Peningkatan pelayanan publik; 5. Memantapkan dan meningkatkan peran serta lembaga keamanan desa (linmas); 6. Peningkatan kualitas infrastruktur;
7. Memantapkan dan meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 8. Menjaga keharmonisan masyarakat beragama; 9. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam.
BAB V PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SAING PRUPUK Kecamatan BATU ENGAU Kabupaten Paser tahun 2012-2016 merupakan Dasar untuk Pembangunan Desa SAING PRUPUK, sebagai tindak lanjut dari proses penggalian potensi desa serta harapan seluruh masyarakat Desa dan disusun secara partisifatif seluruh komponen masyarakat melalui berbagai tahapan. Harapan masyarakat tercetus dalam Visi dan Misi Desa SAING PRUPUK adalah : “Meningkatkan pembangunan desa dan SDM masyarakat” Yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang dituangkan kedalam program-program
pembangunan
desa,
RPJMDES
merupakan
pedoman
pembangunan dalam periode 6 (enam) tahun ke depan yang akan diterjemahkan menjadi
Rencana
Kerja Pembangunan
Desa setiap tahunnya, dalam
upaya
mewujudkan Visi pembangunan desa yang dicita-citakan. RPJM Desa ini, juga menjadi harapan kami untuk dapat menjadi jembatan dalam rangka menyelaraskan program-program kerja dari SKPD terkait dalam memudahkan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan desa SAING PRUPUK dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Demikian hasil kajian RPJM Desa SAING PRUPUK Kecamatan BATU ENGAU Kabupaten Paser Tahun 2012 s/d 2016 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh masyarakat desa SAING PRUPUK sesuai dengan misi yang diemban dan mewujudkan Visi pembangunan Desa SAING PRUPUK.
BAGAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DESA
LPM POSYANDU
KARANG TARUNA
MASYARAKAT
PKK
BPD
BUMDES SEKOLAH
