PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN AYAH DESA PASIR
PERATURAN DESA NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN DESA TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN AYAH DESA PASIR JALAN KARANG BOLONG –AYAH NOMOR 212 DESA PASIR KECAMATAN AYAH KP 54473
PERATURAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PASIR Menimbang
a.
b.
Menimbang
1. 2.
3.
4.
5. 6.
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan daerah kabupaten Kebumen Nomor 13 tahun 2004 .Tentang sumber pendapatan Desa,untuk segala pungutan baik berupa benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ,yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan peraturan Desa (PERDES) Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi jawa tengah Undang –Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N0m0r 53 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah eberapa kali diubah,terakhir dengan Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara perintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
7.
8.
9.
10.
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang pengaturan kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2004 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 3 ,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 8. Tambahan Lembaran Kabupaten Kebumen Nomor 7.); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 11 , Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
Dengan Persetuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASIR dan
KEPALA DESA PASIR
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan nerada di daerah Kabupaten
2. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainya 4. Badan perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka –pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat ,membuat peraturan ,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta ,melakukan pengawasan pemerintah Desa 5. Sumber pendapatan adalah pendapatan asli Desa ,pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang syah 6. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratn Desa 7. Pungutan Desa adalah segala jenis pungutaan baik berupa uang maupun barang atau berupa benda yang dilakukan oleh pemerintah Desa atas persetujuan BPD 8. Pologoro adalah pembebanan /pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli ;hibah dan waris serta tukar menukar tanah (hanya untuk balik nama SPPT dan bukan sertifikat)
BAB II JENIS PUNGUTAN DESA Pasal 2 Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh pemerintah Desa antara lain: 1. Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian ,masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi. 2. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat menyurat ,surat keterangan dan legalisasio surat-surat 3. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klarifikasi 4. Pungutan tentang pologoro
BAB III RINCIAN DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA Pasal 3 (1). pungutan yang berasal dari adminiistrasi a. Permohonan surat-surat Nikah
Permohonan nikah dalam Desa Permohonan nikah luar Desa dalam kecamatan Permohonan nikah luar kecamatan dalam Kabupaten Permohonan Nikah Luar Kabupaten Permohonan nikah luar propinsi
Rp Rp Rp Rp Rp
25.000 35.000 45.000 50.000 70.000
Rp Rp
50.000 75.000
b. Permohonan TCR (Talak,Cerai,Rujuk) PermohonanTalak/Cerai (bersama) PermohonanTalak/Cerai (Sepihak)
c. Permohonan Surat-surat lainya
Permohonan KTP Permohonan KK Permohonan Surat Ijin orang Tua Permohonan SKCK Permohonan SIM Permohonan Surat Kelahiran Permohonan Akte Kelahiran Permohonan Jual Beli Hewan Besar Permohonan ijin tebang kayu Permohonan kredit bank Permohonan Pindah tempat tinggal Permohonan belum Nikah
Rp Rp Rp RP Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7.500 7.500 7.500 7.500 5.000 5.000 10.000 20.000 10.000 20.000 25.000 5.000
Permohonan ijin Organ tunggal Permohonan ijin dangdut Permohonan ijin Campursari Permohonan ijin Kuda lumping Modern Permohonan Kuda lumping Tradisional Permohonan ijin Wayang kulit Permohonan ijin Wayang Orang/Ketoprak Permohonan ijin Rebana/Sejenisnya (Luar Desa) Permohonan ijin Pengeras Suara Permohonan ijin Keramaian Spontan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50.000 50.000 50.000 30.000 20.000 40.000 40.000 30.000 10.000 150.000
e. Permohonan Surat TKI/TKW (Kerja ke luar negri)
Rp
30’000
f. Surat-Surat yang di tandatangani diatas materai
Rp
50.000
g. Permohonan ijin Usaha
Rp
50.000
h. Permohonan IMB
Rp
50.000
Rp Rp Rp
50’000 100.000 250’000
d. Permohonan ijin keramaian
i. Permohonan Sertifikat Tanah. Luas tanah kurang dari atau sama dengan 1000 M2 Luas tanah lebih dari 1000 M2 Pengurusan Sertifikat Lewat Notaris/Bank (2 ) Pologaro 1. Pungutan pologoro menurut jenis dan kategori a. Dalam Desa Jual Beli Tanah : 5% X nilai nominal Waris /Hibah : 3% X nilai nominal Mutasi/Balik Nama : 1 Persil SPPT
@.
75.000
@.
100.000
b. Luar Desa Jual Beli Tanah Waris/Hibah Mutasi/Balik Nama
: 7,5% X nilai nominal : 5% X nilai nominal : 1 Persil SPPT
2. Pengukuran tanah (tidak pindah hak milik) Ukuran kurang atau sama dengan 1000 M2 Ukuran lebih dari 1000M Rp 100 X Luas ukuran 3. Sewa Lahan Sewa lahan tanah kas Desa Per RT
(per tahun)
Rp
100.000
Rp
200.000
Pasal 4 Selain jenie – jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Desa ini dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan keputusan kepala Desa Mendapat persetujuan BPD
BAB IV KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA Pasal 5 1. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanan pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 2. Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa di bantu oleh perangkat Desa atau petugas yang ditunjuk
BAB V PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA Pasal 6 1. Ketentuan besarnya pungutan Desa dan pelaksanaan penarikan pungutan Desa dimaksud dalam pasal 3 peraturan Desa ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa 2. Peraturan Desa mengenai pungutan Desa dimaksud dalam pasal ini berlaku untuk satu tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi 3. Peraturan Desa mengenai pungutan Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku setelah ditetapkan Kepala Desa dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BAB VI PENGURUS DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA Pasal 7 1. Perencanaan penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan Desa dimaksud pasal 3 perturan Desa ini ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja Desa . 2. Semua pendapatan yang berasal dari pungutan Desa dimaksud pasal (1) pasal ini dimasukan dalam kas Desa dan oleh Bendahara Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa
3. Pungutan dimaksud pasal 3 peraturan Desa tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan 4. Hasil pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan Desa
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN pasal 8 1. Pertanggungjawaban pengawasan pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa sesuai dengan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawab kepala Desa 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan oleh Bupati dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh BPD
BAB VIII PENUTUP Pasl 9
Dengan berlakunya peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang pungutan Desa dan kekuatan –kekuatan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi
Pasal 10 Peraturan Desa ini berlaku tanggal ditetapkan.
Agar masyarakat mengetahui ,pemerintah Desa perlu mensosialisasikan peraturan Desa ini kepada warga masyarakat
Ditetapkan di
: Pasir
pada tanggal : 2 Januari 2014 KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN DESA Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 .Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah .terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 126,Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anytara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; 6. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 158 ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaturan kewenangan desa di Kabupaten kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2004 Nomor 6) 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 3 .Tambahan lembaran Derah Kabupaten Kebumen Nomor 2) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepumen Nomor 4 tahun tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 4;Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kebumen Nomor 3;) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2007 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 8 .tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7;)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 tahun 2007 tentang urusan pemerintahan yang Menjadi kewenangan pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumrn tahun 2007 Nomor 11 .Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PASIR
Menimbang
:
a. Bahwa sebagai pelaksana pasal 8 peraturan Daearah Kabupaten Kebumen Nomor 13 tahun 2004 tentang sumber pendapatan Desa .untuk segala pungutan baik berupa benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa harus ditetapkan dengan peraturan Desa (Perdes) b. Bahwa pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat Desa .maka dalam rangka meningkatkan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Desa c. Dalam menunjang suksesnya pembangunan di Desa perlu adanya penggalian sumber-sumber potensi swadaya masyarakat yang diatur dalam Anggaran dan pendapatan Desa. d. Untuk keperluan kebutuhan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Desa (Perdes)
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASIR MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud : (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten kebumen (2) Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang di laksakan oleh pemerintah Desa dan dan Permusyawaratan Desa (BPD)
(3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya (4) Badan Pewakilan Desa Yang Selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusywaratan Desa yang terdiri atas pemuka –pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomiadat istiadat,Membuat peraturan,menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggara pemerintah Desa (5) Sumber pendapatan adalah pendapatan Asli Desa ,pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang syah (6) Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (7) Pungutan Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa barang atau benda yang dilakukan oleh pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (8) Pologoro adalah pembenan /pungutan peralian hak atas tanah yang meliputi jual beli ,hibah.waris serta tukar menukar tanah (hanya untuk balik nama SPPT dan bukan sertifikat) BAB II JENIS PUNGUTAN DESA Pasal 2 Jenis Pungutan Desa yang Dapat di Pungut oleh Pemerintah Desa antara lain : 1) 2) 3) 4)
Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi Punguatan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat menyurat ,surat keterangan dan legalisasi surat-surat Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi Pungutan tentang pologoro
MEMUTIUSKAN Menetapkan : PERTAMA KEDUA
: Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk menjadi Peraturan Desa : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan Pada Tanggal
: Pasir : 2 januari 2014
Lampiran
Peraturan Desa
: Pasir
Kecamatan
: Ayah
Kabupaten
: Kebumen
Nomor
: 1 / 2014
Tentang
: Peraturan Desa
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
Pada hari ini Kamis tangal Dua bulan januari tahun dua ribu empat belas ,bertempat di Kantor Balai Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan desa Pasir dalam rangka membahas:
Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun 2014 Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pasir dihadiri, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasir Sebagaimana daftar hadir terlampir . Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah dikata sepakat mengenai pokok –pokok hasil pembicarakan para peserta sebagai berkut:
Menyetujui Perdes tentang PungutanDesa Dengan kesimpulan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa di maksud untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa (Perdes) Demikian berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Pasir ,2 januari 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PASIR Ketua
