PERATURAN DESA KLARI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG NOMOR ………. TAHUN 2014 Tentang : GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) DESA KLARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KLARI Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
4.
5.
bahwa peran serta wanita dalam pembangunan keluaraga di desa sangat dominan maka perlu dibentuk Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggerakkan pastisipasi masyarakat khususnya wanita dalam pembangunan keluarga ; bahwa Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di desa sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
1
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 11. Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLARI DAN KEPALA DESA KLARI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 3. 5. 6. 7.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang; Kecamatan adalah Kecamatan Klari; Desa adalah Desa Klari; Bupati adalah Bupati Karawang; Camat adalah Camat Klari; Kepala Desa adalah Kepala Desa Klari; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; 12. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di Desa; 13. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, unsur kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; 14. Kepala Urusan adalah unsur sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; 15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya; 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa; 17. Kepala Dusun selanjutnya disebut Kadus adalah perangkat desa unsur kewilayahan pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun; 18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa; 19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa; 20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan; 21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri; 22. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah; 23. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka. 3
BAB II KEDUDUKAN PKK Pasal 2 Kedudukan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa adalah sebagai mitra kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pasal 3 (1) Anggota PKK adalah wakil dari penduduk Desa Klari yang dianggap berkemampuan dan berkemauan memberdayakan masyarakat yang ditetapkan dan dipilih oleh Ketua PKK terpilih setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa. (2) Anggota PKK sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat, istri ketua rukun warga, golongan profesi dan pemuka agama. Pasal 4 Yang dapat diajukan menjadi Anggota PKK adalah Penduduk Desa Klari, dengan syarat : a. b. c. d. e. f. g. h.
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah; berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; berkelakuan baik, jujur, adil dan terbuka; mengenal Desa dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat; bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa KLARI secara sah; tidak melakukan aktivitas, pekerjaan diluar kota/daerah yang sulit ditemui apabila diperlukan oleh warganya; i. bersedia mengabdikan dirinya dari lingkunga atau warganya tanpa pamrih; j. berpendidikan paling rendah SD/sederajat; k. ditunjuk, diangkat atau melalui pemilihan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah secara mufakat Pasal 5 Jumlah anggota PKK ditetapkan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan kualitas dan kapasitas orang tersebut. Pasal 6 1. Anggota PKK mempunyai hak: a. mengajukan rancangan pembangunan diwilayah Desa Klari; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. memperoleh tunjangan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
4
2. Anggota PKK mempunyai kewajiban: a. meningkatkan pelayanan masyarakat; b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. mengembangkan kemitraan; d. memberdayakan masyarakat; e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat desa
BAB III TUGAAS POKOK DAN FUNGSI PKK Pasal 7 Tugas Pokok PKK meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Karawang; b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Peggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Gerakan PKK Desa / Kepala Desa; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun / Pembina PKK Desa. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas PKK mempunyai fungsi : a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembinbing gerakan PKK.
BAB IV ALAT KELENGKAPAN PKK Pasal 9 Alat kelengkapan PKK terdiri dari: a. Pimpinan : Ketua, Sekretaris, Bendahara; b. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; c. Pokja II : Pendidikan dan Ketrampilan;
5
d. Pokja III : Sandang dan Pangan; e. Pokja IV : kesehatan .
BAB V PEMILIHAN KETUA PKK Pasal 10 (1) Ketua PKK tanpa pemilihan dipimpin secara langsung oleh istri Kepala Desa. (2) Calon ketua PKK adalah warga Desa Klari yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 4 dan diajukan oleh Peserta Pemilih dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa. (3) Ketua PKK dipilih oleh peserta ditambah Kepala Desa dan Perangkatnya. (4) Calon Ketua PKK yang diajukan oleh peserta pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyatakan bersedia dicalonkan. (5) Ketua PKK demisioner bisa mencalonkan kembali menjadi calon ketua PKK sepanjang yang bersangkutan bersedia dan tidak menjabat ketua PKK 2 (dua) periode berturut-turut.
BAB VI MASA JABATAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAANPKK Pasal 11 Masa Jabatan Ketua PKK adalah 6 ( enam ) Tahun dan dapat dipilih diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 12 (1) Ketua PKK diberhentikan sementara apabila: a. menjadi tersangkat dalam satu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan; b. menjadi tersangka melakukan perbuatan asusila dan atau melanggar normanorma kebiasaan/adat yang berkembang di desa. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan rapat PKK. (3) Selama Ketua PKK dikenakan pemberhentian sementara, maka segala hak dan kewajibannya dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota PKK yang lain sesuai hasil musyawarah anggota PKK. (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan Ketua PKK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan maka pemberhentian sementara dicabut. Pasal 13
Anggota PKK berhenti atau diberhentikan karena : a. meninggal dunia. b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua PKK dan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. 6
c. bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan. d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. e. dinyatakan melanggara sumpah dan atau janji sebagai anggota PKK dengan keputusan PKK. f. terkena larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Desa. g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota PKK selama 6 (enam) bulan berturut-turut. h. sebab – sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Desa Klari.
Pasal 14 (1) Ketentuan mengenai penggantian anggota PKK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. (2) Pimpnan PKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya diganti melalui musyawarah dan mufakat oleh peserta pemilihan/anggota PKK.
BAB VII LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA PKK Pasal 15 (1) Pimpinan dan anggota PKK tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan anggota PKK dilarang : a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. c. menyalahgunakan wewenang. BAB VIII PERESMIAN PENGURUS / ANGGOTA PKK Pasal 16 Peresmian Pengurus/Anggota PKK ditetapkan dengan pemberian Surat Keputusan Kepala Desa. BAB IX KEUANGAN PKK Pasal 17 Dana kegiatan PKK dapat bersumber dari : a. Swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ); c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; d. bantuan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
7
Pasal 18 (1) Pimpinan dan anggota PKK menerima tunjangan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa; (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota PKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam APBDesa; BAB X HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DESA Pasal 19 Hubungan kerja antara Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Kepala Desa, BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi PKK Desa Klari. (2) Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan PKK Desa Klari. (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 21 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di KLARI pada tanggal 13 Maret 2014 KEPALA DESA KLARI
YAHYA SOPIAN Diundangkan di Klari pada tanggal : ……………… Sekretaris Desa Klari,
………………………. LEMBARAN DESA KLARI NOMOR…….. TAHUN ……..
8
BERITA ACARA NOMOR: …..……………… PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KLARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KLARI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG: GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) Pada hari ini Kamis tanggal stiga belas , bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas ,kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Jabatan Alamat Kantor
: YAHYA SOPIAN : Kepala Desa Klari : Jl. Desa Klari Dusun Kopo Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Klari. 2. Nama : M. JUNAEDI Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klari Alamat Kantor : Jl. Desa Klari Dusun Kopo Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari.
Menyatakan bahwa: 1. Kepala Desa Klari dan BPD Klari telah memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
2. Kepala Desa Klari dan BPD Klari telah memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Klari.
9
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan sebagai dokumen evaluasi dan dasar dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
Klari, 13 Maret 2014 Kepala Desa Klari
Ketua BPD Klari
YAHYA SOPIAN
M. JUNAEDI Wakil Ketua BPD
FADLUDIN DAMANHURI,SE Sekretaris BPD,
FEBY HARYADI,S.Pd.
10
BERITA ACARA PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLARI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG TERHADAP PERATURAN DESA Nomor : …………….. Tentang : GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )
--------- Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kantor Kepala Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari telah mengadakan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ---------- Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa dimaksud serta mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Klari tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Klari, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Klari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan ------------------ Demikian Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari untuk dijadikan bahan lebih lanjut.---------------------------------
Klari, 13 Juni 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KLARI 1
…………………………………
M. JUNAEDI
KETUA
2
…………………………………
FADLUDIN DAMANHURI,SE
WAKIL KETUA
3
…………………………………
FEBY HARYADI,S.Pd.
SEKRETARIS
H. DIDI SURYANA
ANGGOTA
4 5
…………………………………
EKO SURYANTO
ANGGOTA
6
…………………………………
KODIS
ANGGOTA
7
…………………………………
ENDANG RUHANDA
ANGGOTA
8
…………………………………
ACAM
ANGGOTA
9
…………………………………
RAHMAT HIDAYAT
ANGGOTA
11
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLARI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG NOMOR ……. TAHUN 2014 Tentang : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLARI Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
4.
5.
bahwa peran serta wanita dalam pembangunan keluaraga di desa sangat dominan maka perlu dibentuk Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggerakkan pastisipasi masyarakat khususnya wanita dalam pembangunan keluarga ; bahwa Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di desa sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 11. Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Memperhatikan
:
Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klari dengan Pemerintah Desa Klari pada tanggal 13 Maret 2014 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
RANCANGAN PERATURAN DESA KLARI TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) DESA KLARI.
Pertama
:
Kedua
:
Ketiga
:
Menyetujui Peraturan Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Desa Klari Pada tanggal : 13 Maret 2013 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Ketua,
M. JUNAEDI
13
